cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erni Murniarti
Contact Email
erni.murniarti@uki.ac.id
Phone
+6281218565200
Journal Mail Official
erni.murniarti@uki.ac.id
Editorial Address
Mayjen Sutoyo Street, No.2 Cawang, Jakarta, Indonesia 13630
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat
Published by Universitas Kristen Indonesia
ISSN : 24428019     EISSN : 26209837     DOI : ersitas Kristen Indonesia DOI: https://doi.org/10.
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
A journal to publish high-quality articles published for all aspects of research and the latest extraordinary developments in the field of Law. This journal number published by p-ISSN: 2442-8019 and e-ISSN 2620-9837 is a scientific journal published by the Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia which discusses the Law to regulate and protect the public. The purpose of the To-ra Journal is to disseminate conceptual thought and research findings that have been approved in the field of Law. In each publication every year, to-ra publishes in three publications: April, August and December. Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat focused to publish high-quality articles dedicated to all aspects of the latest outstanding research and developments in the fields of Laws. The aims of Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat is to disseminate the conceptual thoughts and ideas or research results that have been achieved in the area of law. Tora has a Memorandum of Understanding with DPN Peradi Indonesia. The scope of this journal encompasses to Managing and Protecting Citizenship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 168 Documents
 13   14   15   16   17 
KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA Lonna Yohanes Lengkong
to-ra Vol. 6 No. 3 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Proses penyelesaian sengketa perdata, melalui pengadilan negeri, para pihak berperkara (baik penggugat ataupun tergugat) seringkali memanggil ahli untuk memberikan keterangan sesuai kompetensinya yang fungsinya adalah untuk meneguhkan dalil salah satu pihak tersebut dalam persidangan. Saksi ahli dalam proses pembuktian perdata bukan merupakan alat bukti tetapi keterangan saksi ahli dalam suatu perkara perdata tertentu diperlukan untuk membuat terang suatu persoalan. Mengenai urgensi dari dihadirkannya saksi ahli yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya secara profesional dalam persidangan hukum acara perdata, sesungguhnya sangat penting dimana kehadiran dari seorang saksi ahli tersebut dapat menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara. Dimana tidak semua hakim memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang perkara perdata yang sedang ditangani, dan sangat sering diperlukan saksi ahli untuk memberikan keterangan yang dapat membantu Hakim dalam membuat terang peroalan sehingga hakim dapat membuat suatu putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tapi juga keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kata kunci: Keterangan Ahli, Bukti, Perdata
POSISI HUKUM KORBAN PERZINAHAN YANG DILAPORKAN ATAS TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Hartanto Hartanto
to-ra Vol. 6 No. 3 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

The use of information and communication technology on the one hand contributes to the improvement of human welfare, but on the other hand, advances in information and communication technology can be used to commit acts that are against the law. Adultery is a social reality that often occurs, this discussion is related to the legal position of victims of adultery who are reported as crimes of decency based on law number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions. The discussion uses doctrinal legal research methods and is limited to adding interviews as material to write down the object of the case that occurs. In the discussion section, it will examine the extent of criminal responsibility that can be borne by the perpetrator, while on the other side he is the victim. Keywords : information technology, legal position, criminal responsibility, victims
KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBUBARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS HUKUM PEGAWAI NEGERI SIPIL Derajat Agus Srimulyono Bakri; John Pieris; Nelson Simanjuntak
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Kebijakan pembubaran Kementerian/Lembaga merupakan sebuah terobosan kebijakan negara yang sangat konstruktif serta solutif dalam mengurai salah satu problem ketatanegaraan. Pengambilan keputusan Presiden (hak prerogratif) terhadap pembubaran Kementerian/Lembaga negara itu tepat jika memperhatikan aspek konstitusi dan kajian hukum tata negara secara mendalam, komprehensif dan substantif, untuk menata overlapping kewenangan. Pembubaran Kementerian/Lembaga berguna untuk menata serta mengonsolidasikan kelembagaan negara secara baik, tepat, presisi, dan proporsional sesuai perundang-undangan yang berlaku, sehingga menghasilkan kebijakan yang berbasis legitimasi dan yuridis. Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas di Kementerian/Lembaga Negara merupakan penempatan dan penugasan dari negara, karena itu penataan kelembagaan ini tidak boleh merugikan keberadaan para Pegawai Negeri Sipil. Pegawai diberikan pilihan alternatif untuk ditempatkan ke instansi Pemerintah lainnya yang membutuhkan pegawai sesuai dengan latar keilmuan, kompetensi, usia dan lokasi asal para pegawai. Atau diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penempatan atau pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasca pembubaran suatu lembaga harus dilakukan secara cepat, tempat dan waktu yang tepat, serta bersifat humanis. Sehingga diperlukan produk hukum yang berorientasi pada kepastian hukum (legal certainty), kemanfaatan (utility), dan keadilan bagi semua orang (justice for all).
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN PENERAPAN PEMBERATAN PIDANA (KAJIAN TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN ANAK) David hutahaean; Mompang L. Panggabean; Hendri Jayadi Pandiangan
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Child trafficking is criminal act of trafficking children who are not yet 18 years, including unborn children. Children as victims experience psychological, mental, physic, sexual, economic and social suffering as a result of the criminal act of trafficking in persons.Children as victims mmust be protected by applying criminal weight, to enforce the law effectively , protect children from becoming victims again (victimization), guaranteeing children’s right in the form of restitution and compensation. The application of criminal weighting for perpetrators of the crime of child trafficking is based on human rights analysis study and an analysis of child protection law. With the application of criminal weighting, it is hoped that child trafficking will decrease if it cannot be eliminated complete. Kata kunci: Perdagangan anak
KAJIAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT (STUDI KASUS UU NO 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT) Marius Air; John Pieris; Nelson Simanjuntak
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua Barat, Karena keberhasilan undang-undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus ini terletak pada bagaimana pelaksanaan Perdasus. Penelitian ini adalah studi kasus dari implementasi UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus Provinsi Papua Jo UU No 35 Tahun 2008. Penelitian ini mengunakan teori peraturan perundang-undangan dari hans Kelsen bersam Muritnya Hans Nawiasky tentang Stufenbauen Theory. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tiga teknik yaitu, pengumpulan dokumen,wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak perdasus di provinsi Papua Barat belum terbentuk, dan hal ini akan mempengaruhi terhadap kualitas dan evektivitas cita hukum Otsus di Provinsi Papua Barat, khususnya implementasi Otsus di Papua Barat. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Provinsi Papua Barat meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam penyusunan perdasus, pemerintah dalam refisi UU Otsus agar tidak memperhatikan keuangansemata tetapi perhatianya lebih pada pemberdayaan,perlindungan dan keberpihakan pada OAP, Pemerintah pusat dan daerah melakukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pembentukan komisi hukum ad yang nantinya bertugas untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan Otsus di tanah Papua lebih khusus Provinsi Papua Barat. Kata Kunci: Perdasus,Oonomi Khusus, Hirarki Perundang-undangan, Implementasi, Provinsi, Papua Barat
TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BERDASARKAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 ANTARA PELAKU USAHA YAITU PT. CAHAYABARU RAYA REALTY DENGAN KONSUMEN YAITU DAVID WIRYANTO Erika Michelle Angel; Gindo L. Tobing; Wiwik Sri Widiarty
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2006, business actors and consumers are given the right to freedom if they want to reject or submit objections in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations. In this case, the consumer submits a complaint to the South Tangerang Consumer Dispute Resolution Agency through arbitration. After the arbitration award is available, the parties do not find a settlement agreement in the Consumer Dispute Resolution Board, the request for annulment of the arbitration award is final and binding but not in this case. In this case, the business actor will file an appeal to the district court against the cancellation of the arbitration award. Keywords : Undang-undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen (Pembeli), Bisnis (Pengembang), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Putusan Arbitrase, Pembatalan, Mahkamah Agung
HAK ASASI MANUSIA, DEMOKRASI DAN PANCASILA Honing Sanny; John Pieris; Daniel Yusmic P. Foekh
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Dalam sebuah negara yang menganut paham Negara Hukum (Rule of Law) membutuhkan perangkat operasional yakni adanya Sistem Pemerintahan Demokratis dengan semua perangkat operasional serta adanya pengakuan serta praksis tekait Hak Asasi Manusia. Bagi bangsa Indonesia yang sejak proses menjadi oleh para founding fathers telah sepakat memilih sistem ketatanegaraan republik presidensial karena dianggap sesuai dengan kondisi ril bangsa. Dokumen tentang keinginan dan cita-cita kemudian dirumuskan secara seksama serta dijadikan dokumen resmi negara yang sekarang kita kenal dengan Pancasila. Pancasila merupakan manifestasi dari keinginan serta cita-cita luhur para pendiri yang visioner, serta menjadi pegangan serta dasar bernegara yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945. Bagi Indonesia yang juga menjadikan Negara Hukum sebagai pilihan, bukan pula negara kekuasaan (machtsstaat) maka dalam penelitian ini ingin menemukan korelasi antara prinsip-prinsip bernegara hukum, penerapan demokrasi, penghormatan terhadap human rights di dalam nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting untuk memberi jawaban terhadap kuatnya gugatan bagi sebagian kalangan yang meragukan Pancasila sebagai petunjuk arah bagi Bangsa Indonesia
ANALISIS SINKRONISASI UU NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUSUN DENGAN PERATURAN TENTANG PEMBANGUNAN RUSUN DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN (Studi pada Rumah Susun DKI Jakarta) Sahat M.Sihombing; Aartje Tehupeiory; Dhaniswara K.Harjono
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Puspose: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun dikaitkan dengan kepastian perlindungan hukum konsumen. Desain / Metode: Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Temuan: Dengan tidaksinkronnya aturan pada Pasal 28 UU Rusun, Pasal 35 ayat (4) UU Bangunan Gedung, dan Pasal 12 ayat (1) Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan Di Provinsi DKI Jakarta dengan Pasal 5 Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan Di Provinsi DKI Jakarta. Menyebabkan berbagai masalah yang merugikan konsumen dan perbankan. Maka, peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan secara vertikal dan horizontal, sehingga terwujud keselarasan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi Vertikal dalam hal asas lex superiori delogat legi inferiori, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sehingga dalam penyusunannya pembentuk peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Orisinalitas: Kebaruan dalam penelitian ini yaitu merekonstruksi atau mengembangkan model atau konsep Perlindungan Konsumen yang lebih komprehensif, dengan memasukkan variabel Sinkronisasi Aturan Hukum sebagai penjelas, dan variabel Perilaku Developer sebagai mediasi. Kata kunci: Rumah Susun, UU Nomor 20 Tahun 2011, Perilaku Developer, Perlindungan Konsumen
POLITIK HUKUM PIDANA DAN PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN Mario; Mompang L Panggabean; Binoto Nadapdap
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Indonesia sebagai Negara berkembang, dan dalam era Presiden Joko Widodo sekarang ini, Permasalahan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan sampai sekarang ini masih sering terjadi dan banyak perusahaan yang masih melakukan kejahatan tersebut. Dengan masih maraknya masalah tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, sangat berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah yang memperhatikan akan kesejahteraan para pekerja. Dengan pentingnya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan dapat dilihat dari diberlakukannya Undang-undang yang mengatur masalah ketenagakerjaan untuk menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, saling menguntungkan kedua belah pihak dengan dasar itikad baik. Hal ini dilakukan, karena adanya saling ketergantungan yang menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban diantara mereka. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis mencoba melakukan penelitian berkaitan dengan ketentuan hukum pidana dalam tindak pidana di bidang ketenagakerjaan menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif. Dalam hal ini melakukan dan menerapkan penafsiran hukum gramatikal serta konstruksi hukum dengan mengkaji dan menguji secara logis aspek tindak pidana dalam kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk menemukan hukum dalam kenyataan (in-concreto). Politik hukum pidana dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Politik hukum dalam suatu Negara terdiri dari pembentukan hukum, penemuan hukum dan penerapan hukum. Pembentukan dalam suatu Negara, yang utama harus menetapkan konstitusi sebagai hukum fundamental Negara atau dasar dari tata hukum nasional . Konsep konstitusi menurut tinjauan teori hukum atau pengertian hukum adalah apa yang sebelumnya disebut konstitusi dalam pengertian materialnya, meliputi norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang seperti digunakan dalam teori politik. Norma yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mampu diterapkan dengan baik khususnya menyangkut sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha. Maka, walhasil hukum berjalan secara tidak konsisten. Artinya negara melalui pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mengontrol dan mengawasi baik pelanggaran maupun tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut, dapat dikatakan gagal dalam menjalankan kewajibannya. Kata Kunci : Politik Hukum, Pidana, Penegakan Hukum, Ketenagakerjaan
TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN BENCANA NASIONAL NON-ALAM PENYEBARAN COVID-19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL BERDASARKAN KEPPRES NO.12 TAHUN 2020 JO PASAL 1245 KUHPERDATA Jonsons Mangisih; H. Manullang; Bernard Nainggolan; Gindo. L. Tobing
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Diesase ( Covid – 19 ) sebagai bencana Nasional yang sangat di harapkan berdampak positip terhadap meningkatnya Kesehatan masyarakat secara nasional dan secara tidak langsung bahwa keppres No. 12 Tahun 2020 ini berdampak sangat besar terhadap laju perkembangan ekonomi di Indonesia, dan berdampak buruk terhadap para pebisnis / pelaku ekonomi dalam suatu kontrak atau perjanjian yang telah disepakati dimana salah satu pihak dari para pihak yang membuat suatu perjanjian akan mengalami halangan dalam melakukan prestasi atau memenuhi kewajiban yang telah disepakati, Ketika Keppres No. 12 Tahun 2020 diterapkan maka para Gubernur, Walikota dan Bupati sebagai Pelaksana Ketua Gugus Covid menindaklanjuti Keppres No.12 Tahun 2020 dengan menerapkan Peraturan Daerah untuk pencegahan penularan covid – 19 dengan menerbitkan Peraturan daerah untuk melaksanakan PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar ) yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Covid – 19 di daerah – daerah yang khususnya mendapat perhatian untuk penanganan kesehatan tersebut, selain larangan beraktivitas dan berkumpul Pemerintah Daerah juga mengeluarkan peraturan Physical distancing ( Menjaga jarak ) bagi masyarakt baik dalam komunikasi dan beraktivitas. Apakah keppres ini akan melindungi para pelaku bisnis serta penilaian para pakar hukum ketika keppres No. 12 Tahun 2020 diterbitkan saling bertentangan antara satu pakar hukum dan satu pakar hukum lainnya dan menimbulkan multi tafsir, bagaimana Dassollen ( KUHPerdata Pasal 1245 ) dan Dassein ( Keppres N0.12 Tahun 2020) terhadap suatu Perjanjian – Keadaan Memaksa / Force Majeure. Kata kunci : Bencana Nasional Nonalam.--Force majeure,--Perjanjian

Page 15 of 17 | Total Record : 168

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2015 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2021): April 2021: Februari (Special Issue) Vol. 6 No. 3 (2020): Desember Vol. 6 No. 2 (2020): Agustus Vol. 6 No. 1 (2020): April Vol. 5 No. 3 (2019): Desember Vol. 5 No. 2 (2019): Agustus Vol. 5 No. 1 (2019): April Vol. 4 No. 3 (2018): Desember Vol. 4 No. 2 (2018): Agustus Vol. 4 No. 1 (2018): April Vol. 3 No. 3 (2017): Desember Vol. 3 No. 2 (2017): Agustus Vol. 3 No. 1 (2017): April Vol. 2 No. 3 (2016): Desember Vol. 2 No. 2 (2016): Agustus Vol. 2 No. 1 (2016): April Vol. 1 No. 3 (2015): Desember Vol. 1 No. 2 (2015): Agustus Vol. 1 No. 1 (2015): April More Issue