cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ryan Anggrai Pratama
Contact Email
kemudi@umrah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
kemudi@umrah.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tanjung pinang,
Kepulauan riau
INDONESIA
Kemudi
Published by Universitas Maritim Raja Ali Haji
ISSN : 25285580     EISSN : 26229633     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Merupakan jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan Februari dan memuat 8 (delapan) artikel dalam setiap terbitan. Jurnal ini memberikan ruang bagi para akademisi, peneliti dan praktisi yang tertarik dalam pengembangan bidang Politik dan Pemerintahan baik secara Nasional maupun Internasional, serta hasil penelitian dan kajian pada ruang lingkup; Politik, Tata Kelola Pemerintahan, Pemerintahan maritim, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Kepemimpinan, Teknologi Informasi Pemerintahan, Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Pengelolaan Pesisir, Ekologi Pemerintahan, Otonomi daerah, Perkotaan dan Desa.
Arjuna Subject : -
Articles 154 Documents
 1   2   3   4   5 
Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Okparizan, Okparizan; Septian, Doni
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.744 KB)

Abstract

Desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan urusan oleh pemerintahan pusat kepada daerah berdasarkan azas otonomi. Kelurahan dapat diartikan sebagai bentuk “local state government”, atau pemerintah negara pada level masyarakat lokal. Kelurahan tidak lagi memiliki wewenang penuh dan otonom dalam hal penyelenggaraan pengambilan keputusan politik di wilayahnya. Posisi Lurah secara hukum berada di bawah pemerintah Kecamatan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penulisan ini mengunakan analisis diskriptif kualitatif, untuk mengetahui sejauhmana kewenangan Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayah kerjannya. Hasilnya jelas tergambar bahwa Kelurahan tidak lagi memiliki kewenangan dan fungsi steering yang penuh dalam hal koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengedalian dari fungsi rowing atau penyelenggara langsung suatu urusan di wilayah kerjannya. Kewenangan Kelurahan sudah terkosentrasi pada tingkat Kecamatan. Kondisi ini mengakibatkan pemerintahan di tingkat Kelurahan menjadi kaku, mekanis dan cendrung kurang dinamis. Pengambilan keputusan dan kebijakan pelayanan di tingkat Kelurahan juga diperediksi tidak bisa dilakukan secara cepat, oleh karena itu kewenangan atributif lebih tepat diberikan kepada Kelurahan untuk mendorong terciptanya hubungan langsung antara masyarakat umum selaku penerima jasa pelayanan, tanpa harus menunggu arahan atau petunjuk dari pemerintah Kecamatan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan, hendaknya pemerintah Kecamatan memberikan “ruang gerak” yang bebas kepada unsur perangkat kerja kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan regulasi yang berlaku sehingga tidak menjadi penghambat bagi Kelurahan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dinamika Reformasi Birokrasi Indonesia dwi putri, nur aslamaturrahmah
Kemudi Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (773.297 KB)

Abstract

Bureaucracy is an the important element to created a Good Governance. A Good or bad country is depend on the bureaucracy. To create a good governance is not an easy thing, in the future the bureaucracy will be facedsome Challenge that come from in the country and from abroad. However, the condition of Indonesian bureaucracy previously is still far from expectations, like the services still bad, and the corruption still grow up. Therefore, we needed an effort to changes the condition that we call bureaucratic reform, but until now the bureaucratic reform running slowly, the dynamics of Bureaucracy reform keep walking from one step to the step and of course will be appeared some problem inside. Because to change indonesia bureaucracy which is still used the patrimonial bureaucracy is not the easy thing, bureaucrcy reform must be running with involves all aspects which influence the bureaucracy reform such as economic,political and sosial culture and the stakeholders must be related bureaucracy reform to completed all the public problem.
Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 dwi putri, nur aslamaturrahmah; Dwinata, Alona
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.067 KB)

Abstract

Partisipasi politik adalah merupakan salah satu wujud dari sebuah proses demokrasi. Hal ini dapat kita lihat di dalam pelaksanaan pemilihan umum seperti pemilihan umum kepala daerah. Sukses tidaknya pelaksanaan dari sebuah demokrasi dapat diukur dari tinggi rendahnya partisipasi politik dari masyarakat. Namun belakangan ini partisipasi dari masyarakat cenderung turun dapat dilihat dari angka golput yang tinggi seperti yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tanjungpinang di Tahun 2012. Tepatnya di Kelurahan Tanjungpinang Kota yang angka golputnya tertinggi se Kota Tanjungpinang yaitu mencapai 51,4%. Ternyata hal yang terjadi pada pemilu walikota tahun 2012 lalu juga terjadi pada pemilu gubernur kepulauan riau tahun 2015 lalu yaitu 38,3%. Perubahan sistem pemilihan yang tadinya dilaksanakan serentak dan sekarang serentak ternyata tidak mempengaruhi tingganya angka golput. Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas factor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Tanjungpinang kota.
Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kemaritiman (Studi Pada Kabupaten Kepulauan Anambas) Arfandi, Arfandi; Adhayanto, Oksep
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.942 KB)

Abstract

Sebagai Negara, Indonesia terdiri atas daerah-daerah maritim yang salah satunya Kepulauan Anambas. Sebagai daerah maritim Anambas memiliki limpahan sumber daya alam pariwisata berbasis kemaritiman dengan di dukung letak strategis yang berada pada jalur pengembangan New Regional Cruise Corridors dari Singapura-Manila-Hongkong. Kondisi georgafis dengan dukungan letak yang strategis menempatkan peran pariwisata sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah Kepulauan Anambas. Pariwisata sebagai industri multi sektoral melibatkan banyak unsur dan aspek di dalam pengembangannya, sehingga dengan demikian di dalam pengembangannya sangat dibutuhkan sebuah kebijakan sebab kebijakan merupakan dasar pijakan di dalam proses pengembangan pariwisata itu sendiri. Kebijakan pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman di lihat dari proses implementasi kebijakan Rencana Strategis Pariwisata. Proses implementasi di ukur melalui variabel yang di kemukakan oleh Van Mater dan Van Horn. Variabel-variabel di dalam proses implementasi yang belum saling mendukung serta tidak jelasnya standar dan sasaran dari kebijakan itu sendiri mengakibatkan kurang tersedianya atau terciptanya prasarana kepariwisataan sehingga mengahambat tumbuh kembangnya industri kepariwisataan maritim di Kepulauan Anambas. Harapan kedepannya Pemerintah Kepulauan Anambas lebih sensitif dalam melihat peluang dari sumber daya alam laut sektor pariwisata yang lebih berpotensi di dalam pembangunan perekonomian dan pembangunan ekonomi masyarakat daerah. Berbagai hal tersebut akan terwujud melalui kebijakan-kebijakan yang lebih berfokuskepada penembangan pariwisata berbasis kemaritiman.
Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2014 Zubaidah, Zubaidah; Kustiawan, Kustiawan
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.297 KB)

Abstract

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud demokratisasi dalam Pemerintahan Desa dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanan Pemerintah Desa yang dijalankan oleh Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses demokratisasi Desa dan apa saja faktor yang menjadi penghambat atau pendukungnya. Pada penelitian ini konsep teori yang digunakan berdasarkan kajian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dengan membandingkan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Penaga. Penelitian ini merupakan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini dapat digambarkan peran BPD sebagai fungsi legislasi dan fungsi pengawasan tidak berjalan efektif, sementara fungsi representatif sudah berjalan cukup baik. Faktor penghambat yang menjadi kendala adalah rendahnya tunjangan BPD dan status pekerjaan anggota BPD, kurang harmonisnya hubungan BPD dengan Kepala Desa, dan tidak berjalannya fungsi pengawasan BPD terhadap penyusunan dan pengelolaan APBDes.
Peran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah B3 Di Kota Batam (Studi Kasus: Pt. Enviro Cipta Lestari [Perusahaan Pengangkut & Pengumpul Limbah B3 Di Kawasan Kpli Batam]) Norini, Norini; Afrizal, Afrizal
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.071 KB)

Abstract

Kepulauan Riau merupakan satu kawasan strategis yang berada di kawasan lintas batas dan jalur perdagangan dunia, dengan letaknya yang strategis, Kepulauan Riau rentan akan permasalahan lingkungan hidup. Baik itu yang datang dari dalam maupun ancaman lingkungan yang datang dari luar. Dengan percepatan pembangunan dan perkembangan industri di Kepulauan Riau, tidak mustahil dampak-dampak dari kegiatan-kegiatan industri di wilayah Kepulauan Riau akan menghasilkan limbah-limbah yang berbahaya bagi lingkungan hidup. Berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Riau 2012, menyatakan bahwa dari 338 industri tersebut ada beberapa industri yang mengeluarkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah tersebut ada juga yang bahan baku industrinya sudah mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sehingga sisa (waste) juga mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah Untuk mengetahui Peran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap limbah B3 di Batam (Studi Kasus : PT. Enviro Cipta Lestari [Perusahaan Pengangkut & Pengumpul Limbah B3 Di Kawasan KPLI Batam]). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah B3 Di Kota Batam khususnya dalam kasus PT. Enviro Cipta Lestari yaitu Perusahaan Pengangkut dan Pengumpul Limbah B3 Di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Batam belum berperan dengan baik, hal ini diketahui karena masih banyak perusahaan di Batam termasuk PT. Enviro yang masih belum dapat mengelola limbah dengan baik sehingga dapat mencemarkan lingkungan dan membahayakan kehidupan masyarakat.
Perilaku Politik Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 (Studi Di Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam) lestari, linayati
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.634 KB)

Abstract

Female voters is one of the electoral contestants were positively correlated with the quality of the policy according to the needs of women where women voters were significant in Muka Kuning village in the ratio of female voters and men are 32.254: 29.131 with the majority of women work as industrial workers. The purpose of this study was to determine the political behavior of women voters, and factors influencing the legislative elections in 2014 in the village of Sei Muka Kuning Batam drum method mixed method, with quota sampling technique to women voters at polling stations at Muka Kuning village. Factors affecting the behavior of individuals and organizations are factors which the individual factors significantly more than the organizational factors. Ex political behavior of female voters. Mostly women at Muka Kuning as moderate voters, namely the ability to reflect on themselves well, internal control center, Personality High mach, investment organizations, alternative occupations are believed to exist, and the hope of success. While the factors that are included in the organization is a reallocation of resources, promotion opportunities, low confidence, role ambiguity, performance evaluation system is not clear, practices a zero-sum remuneration, democratic decision-making, high-performance pressure, and senior managers selfish. This study hasreinforced the theory that Robin jugde individual factors and organiassi shaping the political behavior of women voters at Muka Kuning village conservative. This is affecting for 8889 women voters at Legisltaif elections in 2014.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun 2014 kustiawan, kustiawan; sofi, kohen
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.31 KB)

Abstract

By paying attention to the experience of regional autonomy in the past that embraces the principle of real autonomy and responsible with an emphasis on more autonomy is the obligation of the right, then in this law granting autonomy to local authority districts and areas of the city based on the principles of decentralization alone in the form of broad autonomy, real and responsible. With the implementation of the research in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency is expected to provide an overview of how the process of public participation in the implementation of regional development so that the concept of participatory development that has been applied can be dosed and can be used as a reference in subsequent studies related to substances.From the research that has been carried out, can be drawn that the application of community participation in development in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency. If the view of the indicators of community participation in the development of community participation in the form of an idea or ideas, participation in the form of materials, participation in the form of labor and community participation in the form of utilization of development. The contribution of participation in the form of energy is the largest in any development process implemented. Participation in the form of utilization of development for the community is when development is aimed at the welfare of rural communities, the people will really take advantage and menajaga development that has been implemented by the village government to the people in the village of Kuala Sempang. Although in the process encountered a small obstacles but does not reduce the spirit of mutual aid societies to build their village.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Terpadu Dan Pendalaman Alur Pelayaran (Studi Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun) Septian, Doni
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.929 KB)

Abstract

Pertimbangan yang mendasari penelitian ini bahwa dalam menyikapi kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (FTZ) di Kabupaten Karimun dan upaya memperoleh manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi Daerah dan masyarakat, sehingga di tetapkan Kebijakan Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran. Penelitian ini di lakukan di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun yang merupakan daerah terkena dampak langsung akibat kegiatan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran, dengan mengunakan metode penelitian kualitatif Hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran pada pengimplementasian di lapangan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Dimana kebijakan ini bukan untuk kepentingan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran, kepentingan pembangunan berkelanjutan maupun kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, namun kebijakan ini hanya sebagai dalih atau alasan Pemerintah bersama Pihak Ketiga yang mempunyai kepentingan untuk melakukan pengerukan pasir laut, penambangan timah dan bahan galian lainnya untuk di ekspor ke Luar Negeri. Kemudian dampak yang terjadi yaitu menurunnya hasil tangkapan dan ekonomi masyarakat nelayan, juga rusaknya ekosistem lingkungan laut dan sumber biota yang ada di laut Kabupaten Karimun. Di samping itu tidak adanya jaminan maupun konvensasi yang diberikan oleh Pihak Ketiga terhadap masyarakat di Kelurahan Teluk Air yang terkena dampak langsung akibat daripada pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran di Kabupaten Karimun.
Rekrutmen Politik Calon Anggota Dprd Kota Tanjungpinang Tahun 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sopian, muhammad; arianto, bismar
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.895 KB)

Abstract

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggotaanggota kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrasi maupun politik. Fungsi rekrutmen ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Objek penelitian adalah Kader Politik DPC Partai PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang dan calon-calon anggota legislatifnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun pengukuran dari pelaksanaan rekrutmen politik dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang oleh Dewan pimpinan daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada PemilihanUmum Tahun 2014 mencakup indikator-indikator sebagai berikut : Model rekrutmen, Sumber Perekrutan dan Cara Seleksi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang dalam menetapkan calon legislatif lebih dominan menggunakan tipe kecendrungan partisan. Pada rekrutmen yang dilakukan oleh Partai PDIP Kota Tanjungpinang menggunakan sifat rekrutmen terbuka atau sumber perekrutan internal dan eksternal. Serta dalam melakukan rekrutmen bagi calon legislatifnya menggunakan metode ilmiah.

Page 2 of 16 | Total Record : 154

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 02 (2022): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2022): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan More Issue