Garuda - Garba Rujukan Digital

PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN BERDASARKAN PERMENKO NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KUR (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasar Tugu Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung) Nisrina P, Naura; Wahyuningdiah, Kingkin; Trijaya, M.Wendy
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 02 (2019): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Skema KUR secara khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang usahanya layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan. Penelitian ini bertujuan menganalisis syarat dan prosedur pemberian KUR, isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan penyelesaiannya apabila timbul permasalahan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah syarat dan prosedur pemberian KUR yaitu, harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan, tidak sedang menerima kredit modal usaha dari lembaga perbankan lain serta melengkapi syarat administrasi yang dibutuhkan. Perjanjian KUR tidak secara rinci mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kredit bermasalah penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank dengan datang ke lapangan untuk membicarakan secara kekeluargaan atau lebih bersifat persuasif juga melalui surat penagihan tertulis. Kata Kunci: Perjanjian, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Jaminan

PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN RAYA (Studi pada PT RINDANG TIGA SATU PRATAMA) Nopriansyah M, Akhmad; Hamzah, Hamzah; Sonata, Depri Liber
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 02 (2019): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Menurut ketentuan UU Jasa Konstruksi terdapat dua pihak yang mengadakan kontrak kerja konstruksi, pertama pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan hokum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi dan yang kedua adalah penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian yang disebut dengan Kontrak Kerja Konstruksi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa isi dari perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Jalan Terbanggi Besar?Simpang Pematang?Pematang Panggang pada penelitian ini telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak jasa konstruksi yaitu pada Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 47 UU Jasa Konstruksi, sehingga kontrak kerja konstruksi ini memenuhi syarat sah perjanjian serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun hubungan hokum kontraktual antara PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung dibuktikan dengan adanya perjanjian pekerjaan konstruksi dalam Pembangunan Jalan Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang yang sesuai dengan Buku III KUHPerdata tentang ketentuan perikatan yang lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Kata Kunci: Hukum Jasa Konstruksi, Perjanjian Kerja Konstruksi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN KEMASAN BUSA PUTIH (STYROFOAM) SEBAGAI KEMASAN MAKANAN Octhaviana, Dwi Citra; Sasongko, Wahyu; Wardani, Yulia Kusuma
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 02 (2019): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Styrofoam merupakan salah satu jenis plastik dengan kode 6 PS yaitu dikenal dengan sebutan polystyrene (PS). Jenis kemasan ini berbahaya apabila digunakan secara tidak tepat karena dapat mengeluarkan zat styrene dan bersifat karsinogenik (sifat bahan penyebab sel kanker) jika menjadi kemasan pada makanan panas apalagi bila dipanaskan mengunakan microwave. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan tipe penelitian deskriptif, pendekatan masalah eksploratoris, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa standarisasi kemasan makanan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus sesuai dengan bahan pangan yang dikemas. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi penggunaan Styrofoam Sebagai kemasan pada makanan ada tiga (3) lapisan pengawasan yakni 1. Sub Sistem Pengawasan Produsen, 2. Sub Sistem Pengawasan Pemerintah, dan 3. Sub Sistem Pengawasan Konsumen. dan Perlindungan bagi konsumen apabila mengalami kerugian, yang diakibatkan Penggunaan Styrofoam sebagai kemasan produk makanan sesuai dengan pasal 18 ayat 1 huruf b yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Styrofoam, Kemasan

IMPLEMENTASI KONSEP CREATING SHARED VALUE (CSV) SEBAGAI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN STAKEHOLDER (Studi pada PT. Nestle Indonesia Panjang Factory) Yoga, I Ketut Dharma Putra; Sunaryo, Sunaryo; Wardani, Yulia Kusuma
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

PT. Nestle Indonesia Panjang Factory (Nestle) menjadikan Creating Shared Value (CSV) sebagai program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka menyediakan kopi untuk produksi Nescafe. Nestle bermitra dengan masyarakat petani kopi di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai karakteristik dan implementasi CSV sebagai program CSR dalam upaya peningkakatan kesejahteraan stakeholer. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah normatif terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa karakteristik CSV yang dilakukan oleh Nestle terbagi menjadi tiga ciri utama yaitu pemberdayaan, kemitraan, dan juga keberlanjutan. Ketiga ciri khas tersebut dituangkan dengan melakukan pembangunan pedesaan (rural development) di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat. Pelaksanaan CSV oleh Nestle dimulai dengan melakukan social mapping (pemetaan sosial) kemudian pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Pelatihan dan Monitoring, dan Evaluasi. CSV Nestle menjadi sebuah program CSR yang memberikan dampak kepada masyarakat secara berkelanjutan.Kata Kunci : Nestle, Corporate Social Responsibility (CSR), Creating Shared Value (CSV)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PATEN DENGAN CARA DARING (ONLINE) Rohaini, Rohaini; Rusmawati, Diane Eka; Nurdin, Astri Safitri
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 02 (2019): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk waktu tertentu, yang melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan tujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memberikan tata cara pendaftaran paten yang lebih moderen, yaitu dengan cara daring (online). Penelitian ini adalah normatif empiris dengan tipe deskriptif, yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, berupa wawancara narasumber, serta data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara permohonan pendaftaran paten dengan cara daring dimulai dengan melakukan penelusuran (search) terhadap paten terdaftar oleh inventor di Daftar Paten Umum Nasional mapun Internasional sampai pengumuman oleh pemeriksa paten apakah akan menolak atau memberikan paten. Praktik pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring dilakukan melalui situs resmi Dirjen HKI http://www.dgip.go.id/. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring, antara lain kurangnya sosialisasi pendaftaran paten dengan cara daring (online), minimnya pemahaman petugas pendaftar paten, dan lemahnya kesadaran inventor untuk memiliki daya saing di dalam industri perdagangan. Kata Kunci: Daring (Online), Inventor, Pendaftaran Paten

TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI JASA GO FOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Yusufin, Annisa Adelia; Nargis, Nilla; Nurlaili, Elly
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 02 (2019): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fitur Go-Food dalam aplikasi Go-Jek merupakan layanan jual beli antara konsumen dengan penjual melalui pengemudi Go-Jek. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah syarat dan prosedur transaksi jual beli melalui jasa Go-Food? Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli melalui jasa Go-Food? Penelitian ini menggunakan jenis normatif dengan pendekatan deskriptif dan normatif terapan. Data dikumpulkan dengan prosedur studi kepustakaan, dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian bahwa syarat transaksi jual beli melalui jasa Go-Food yaitu menginstal aplikasi Go-Jek dan mematuhi syarat yang ditentukan pihak perusahaan. Prosedur transaksi jual beli melalui jasa Go-Food yaitu buka aplikasi Go-Jek pada smartphone, pilih fitur Go-Food, pilih lokasi pembelian, tentukan jumlah makanan atau minuman, klik pesan, sistem Go-Jek mencarikan pengemudi, pengemudi menelpon konsumen untuk konfirmasi pesanan, tunggu pesanan diantarkan oleh pengemudi. Perspektif hukum Islam yang menghalalkan transaksi jual beli melalui jasa Go-Food didasarkan Al Qur?an dan Al Hadits yang memperbolehkan mewakilkan pembelian (wakalah bil ujrah) dan memandang pemanfaatan jasa pengemudi Go-Jek sebagai ijarah yang dibayar berdasarkan keikhlasan. Perspektif yang mengharamkan transaksi jual beli melalui jasa Go-Food didasarkan Al Qur?an dan Al Hadits yang mengharamkan riba dan memandang bahwa terjadi penggabungan akad (al ?uquud al murakkabah) yang hukumnya haram.Kata Kunci: Transaksi Jual Beli, Go-Food, Hukum Islam

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA PENYIMPANAN IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN (Studi Pada Perjanjian Kerja Sama Antara PT.Awindo International Dan PT.Jaya Samudera Sejahtera Nomor AWI/TAX/17/002 Tanggal 2 Februari 2017 Tentang Usaha Penyimpanan Ikan) Nauli, Nugraha Akbar Deton; Sunaryo, Sunaryo; Kasmawati, Kasmawati
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 02 (2019): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian akan dipenuhi oleh pihak-pihak baik kreditor maupun debitor, namun terkadang dalam praktik salah satu pihak tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan ini yang menjadi permasalahan dalam sebuah perjanjian. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini ialah tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama usaha penyimpanan ikan yang menyangkut hak dan kewajiban antara 2 (dua) pihak Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT. Awindo International dan PT. Jaya Samudera Sejahtera, dan bagaimana cara penyelesaian sengketa permasalahan bila terjadi wanprestasi.Penelitian ini adalah penelitian normatif-terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer yang di dapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama usaha penyimpanan ikan antara PT. Awindo International dan PT. Jaya Samudera Sejahtera memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang sesuai dalam surat perjanjian kerja sama No. AWI/TAX/17/002 tentang usaha penyimpanan ikan. Perjanjian kedua belah pihak dibuat secara tertulis. Penyelesaian permasalahan wanprestasi perjanjian kerja sama usaha penyimpanan ikan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaannya diselesaikan dengan cara musyawarah. Kata Kunci : Perjanjian Kerja Sama, Pelaksanaan Perjanjian, Usaha Penyimpanan Ikan.

AKIBAT HUKUM TENTANG TUNGGAKAN PEMBAYARAN PREMI DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA (Studi Pada PT. AXA Indonesia Cabang Bandar Lampung) Gibran, Achmad; Dwiatin, Lindati; Nurhasanah, Siti
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 02 (2019): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Asuransi terbentuk dengan suatu perjanjian pengalihan resiko. Premi merupakan bukti adanya perjanjian asuransi antara pihak penanggung dan pihak tertanggung, sehingga penunggakan pembayaran premi bersifat mengikat antara pihak tertanggung dan penanggung. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa, dan akibat hukum terhadap penunggakan pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan secara kualitatif. Pengumpulan data diadakan dengan penelitian kepustakaan dan lapangan. Data pokok terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan umum primer. Hasil penelitian adanya mekanisme pembayaran premi dalam asuransi jiwa yaitu automatic debet rekening, automatic debet kartu kredit, dan virtual account. Automatic debet atau auto debet ini merupakan salah satu fasilitas unggulan perbankan dimana nasabah diberi kemudahan dan efisiensi waktu utamanya dalam membayar tagihan dengan tenggak waktu dan jumlah tertentu. Virtual Account adalah rekening tidak nyata (virtual), berisikan nomor Identitas Diri (ID) nasabah yang dibuat Bank untuk melakukan transaksi. Virtual Account dapat melalui bank yang telah bekerja sama dengan berbagai bank konvensional. Akibat hukum dari tertanggung yang menunggak akan secara otomatis polis asuransi nasabah akan dibatalkan (lapsed). Perusahaan asuransi berpatok pada ketentuan dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Kata Kunci: Akibat Hukum, Asuransi, Penunggakan Pembayaran.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PEGADAIAN KREASI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kedaton) Hendri, Tassa Intania; Prayitno, Dwi Pujo; Septiana, Dewi
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perjanjian kredit kreasi merupakan perjanjian dimana barang jaminan tetap dikuasai atau berada ditangan debitur dan bertujuan mengembangkan kegiatan usaha debitur. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses terjadinya perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia, hak dan kewajiban para pihak, serta berakhirnya perjanjian kredit pegadaian kreasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe deskriptif yang menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif, dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, editing, dan sistematika data, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi dengan Jaminan Fidusia yaitu tahap nasabah pengajuan kredit, tahap permohonan, tahap penilaian, tahap pemutus, tahap verifikasi berkas dan terjadinya perjanjian kredit. Hak dan kewajiban kreditur dan debitur yaitu kreditur berhak meminta data identitas debitur, menerima pelunasan, memeriksa objek jaminan, melakukan penyitaan. Kreditur wajib memberi pinjaman, mengembalikan bukti kepemilikan barang jaminan. Debitur berhak mengambil bukti kepemilikan barang jaminan dan menerima sisa atau uang. Debitur wajib memberi data identitas diri yang sebenar-benarnya, menyerahkan agunan, memelihara barang jaminan, membayar angsuran dan denda keterlambatan. Berakhirnya Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi dengan Jaminan Fidusia disebabkan pelunasan hutang (prestasi) dan wanprestasi. Kata kunci: Perjanjian, Kredit, Fidusia dan Kreasi.

PENYELESAIAN PERKAWINAN SEMARGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA (Studi di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara) Purba, Fauyiani Daihanty; Aprilianti, Aprilianti; Kasmawati, Kasmawati
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 02 (2019): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan dengan kelompok marga yang sama. Marga diperoleh dari garis keturunan ayah atau bersifat patrilineal. Perkawinan semarga sangat dilarang keras oleh masyarakat Batak Toba seperti di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Perkawinan semarga dilarang karena tidak sesuai dengan sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat Batak Toba. Sistem perkawinan masyarakat Batak Toba adalah sistem perkawinan eksogami yaitu mencari pasangan hidup diluar marganya, maka dari itu sangat dilarang keras adanya perkawinan semarga karena dianggap sebagai perkawinan sedarah/incest.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Data yang digunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusun data.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Struktur hubungan kerabatan dalam masyarakat Batak Toba di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara berdasarkan Dalihan Na Tolu yang berfungsi menentukan kedudukan, hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat adat. Sedangkan sistem Perkawinan yang dianut adalah sistem perkawinan eksogami yaitu mencari pasangan diluar marganya. Itu sebabnya perkawinan dengan kelompok marga sendiri sangat dilarang keras karena merupakan perkawinan sedarah/incest, walaupun begitu perkawinan semarga masih terjadi dalam masyarakat Batak Toba di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara karena beberapa faktor yang berdampak terhadap kehidupan sosialnya. Penyelesaian perkawinan semarga dilakukan dengan melibatkan para kepala adat dan tetua marga yang bersangkutan untuk mendiskusikan pelanggaran dan solusi dari pelaku perkawinan semarga tersebut. Akibat dari perkawinan semarga adalah dihukum dengan aturan adat Batak Toba yang berlaku ditempat asal adat tersebut. Kata Kunci : Perkawinan Semarga, Hukum Adat, Batak Toba.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bandar lampung, Lampung INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA