cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
PACTUM LAW JOURNAL
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 70 Documents
 1   2   3   4   5 
PENGHIMPUNAN DANA DENGAN AKAD MUDHARABAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH Irawan, Andri; Rodliyah, Nunung; Wardani, Yulia Kusuma
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank syariah memberikan keuntungan dengan pembagian yang adil dan menjamin keterbukaan jumlah keuntungan yang dikelolahnya. Pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang kurang memahami keberadaan bank syariah, sehingga kurang menarik masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah. Penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer, berupa wawancara narasumber. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan penghimpuan dana dengan akad mudharabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lampung Timur sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi pada prakteknya mudharib kurang memberikan informasi mengenai mekanisme perhitungan bagi hasil dan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana shahibul maal, sehingga pendapatan bagi hasil yang diperoleh shahibul maal terkesan seperti bunga. Hal ini tidak sesuai dengan asas transparansi dalam melaksanakan akad yang diatur dalam KHES. Akibat hukum penghimpunan dana dengan akad mudharabah yaitu penggunaan akad mudharabah akan berakibat diperolehnya keuntungan bagi hasil untuk shahibul maal dan mudharib. Apabila pelaksanaan akad mudharabah berjalan tidak sesuai dengan syarat, maka akan ada sanksi berupa pembebanan ganti kerugian.Kata Kunci: Penghimpunan Dana, Akad Mudharabah, Bank Syariah.
KEKUATAN HUKUM GARANSI SECARA LISAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOMPUTER RAKITAN Ramadhan, Akbar; Fakih, Muhamad; Oktaviana, Selvia
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan teknologi komputer pribadi sebagai alat bantu sudah banyak digunakan. Seiring dengan banyaknya pengguna komputer, banyak pula produk-produk komputer yang ada sekarang ini dibuat oleh berbagai macam produsen. Hal ini menimbulkan banyak perusahaan atau toko yang memanfaatkan kesempatan dengan menjual komputer rakitan dengan harga yang relative lebih murah tetapi spesifikasi yang baik dan sama canggihnya. Pada perjanjian jual beli komputer rakitan garansi yang digunakan hanya garansi lisan dan garansi dari toko tersebut saja. Prakteknya garansi lisan yang disampaikan oleh toko perakit komputer rakitan menimbulkan kerugian bagi konsumen dilihat dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kedudukan dan keabsahan hukum mengenai garansi secara lisan dalam perjanjian jual beli komputer rakitan dan bagaimana aspek perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian jual beli komputer rakitan yang diberikaan garansi secara lisan ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian normatif empiris terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan keabsahan hukum mengenai garansi secara lisan akan dianggap sah bila terjadinya kesepakatan anatara penjual dan pembeli komputer rakitan namun bila menjadi alat bukti dalam persidangan atau peradilan maka garansi lisan itu masih belum kuat sebagai alat bukti. Aspek perlindungan konsumen yang telah dilanggar oleh pihak penjual dengan tidak memberikan informasi secara penuh yaitu tidak memperbolehkan pembeli melihat proses perakitan komputer rakitan, tidak beritikad baik dan menjual barang yang rusak atau barang habis pakai. Kata Kunci : Transaksi Jual Beli, Garansi Lisan, Komputer Rakitan
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH PT BPR EKA BUMI ARTHA KOTA METRO Rismayana, Sandy; Sunaryo, Sunaryo; Trijaya, M. Wendy
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah menjadi suatu perbincangan sosial yang menarik bagi banyak pihak. Hal ini menjadikan program CSR semakin diperdebatkan seiring dengan dikeluarkannya berbagai regulasi oleh pemerintah Republik Indonesia.  Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer, berupa wawancara narasumber. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa terdapat beberapa peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Peraturan tersebut menjadikan CSR yang mulanya bersifat voluntary menjadi mandatory bagi perusahaan. Pelaksanaan CSR Bank Eka dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. Bentuk pertanggungjawaban CSR Bank Eka  terlihat dari dilaksanakannya program CSR dalam  tiga bidang yaitu bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perseroan Terbatas, Bank Eka.
PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA OLEH PENGADILAN NEGERI (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013) Utama, Anugrah Prima; Sasongko, Wahyu; Sonata, Depri Liber
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan yang dikeluarkan oleh BAPMI bersifat final and binding dan proses penyelesaian secara private and confidential merupakan ciri khas jenis penyelesaian secara arbitrase. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam implementasinya, hal tersebut dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, sehingga melahirkan masalah seperti: Pertama, dasar pertimbangan hukum pembatalan putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedua, dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam menguatkan Putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011. Ketiga, akibat hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 bagi  para pihak.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pertama, berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, walaupun Putusan BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 bersifat final and binding dan proses penyelesaian dengan prinsip private and confidential, namun terdapat upaya tipu muslihat yang dilakukan PT Bank Permata dengan memanipulasi KPD selama proses penyelesaian sengketa pada Forum Arbitrase BAPMI berlangsung. Kedua, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam menguatkan Putusan BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini tidak mempertimbangkan terlebih dahulu alasan pembatalan yang diajukan kepadanya, dimana alasan pembatalan yang diajukan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini telah salah dalam menerapkan hukum. Ketiga, akibat hukum yang lahir pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, maka secara contrario BAPMI kembali mendapatkan trust dari kalangan pelaku pasar modal sebagai lembaga arbitrase penyelesaian sengketa pasar modal yang kompeten, selain itu kekuatan hukum dari Putusan Arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 pun kembali memiliki kekuatan hukum, sehingga hak dan kewajiban para pihak sebagaimana ditentukan dalam  putusan arbitrase tersebut dapat segera dieksekusi. Kata Kunci: Sengketa Pasar Modal, Abitrase, Pembatalan Putusan
PERLINDUNGAN PEMEGANG KARTU KREDIT BERKAITAN DENGAN PERETASAN KARTU KREDIT Putri, Nurul; Sasongko, Wahyu; Okataviana, Selvia
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bisnis online merupakan bagian dari teknologi yang memberikan pengaruh besar pada sektor perbankan di masyarakat.Hal ini dibuktikan dengan besarnya angka pengguna e-commerce di Indonesia.Kartu kredit juga populer sebagai alat pembayaran di pasar dan mall yang ada di kota-kota besar untuk mengurangi resiko masyarakat dalam membawa uang tunai.Sistem kartu kredit sekarang juga lebih mudah, hanya dengan memberikan tanda tangan tanpa harus memasukkan kode PIN dan tanpa menunjukkan identitas. Disisi lain, masyarakat harus berhati-hati dengan keamanan kartu kredit itu sendiri. Peringatan ini ditekankan karena kelemahan pembayaran melalu internet pada situs yang belum terverifikasi dan kelemahan dengan adanya sistem tanda tangan (“tanda tangan dan kartu” daripada “kode pin dan kartu”). Hal ini sangat menyebabkan peningkatan angka kriminalitas, seperti peretasan kartu kredit (carding).  Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen, studi pustaka dan studi lapangan.Bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kuantitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara bank dan pemegang kartu kredit yaitu hubungan yang diatur dengan hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian diatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak pemegang kartu kredit. Bank selaku pelaku usaha wajib memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit. Adapun 3 (tiga) tahap perlindungan hukum pemegang kartu kredit yang ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu tahap pra-transaksi, transaksi, dan setelah transaksi. Apabila terjadi kejahatan dalam kartu kredit seperti carding, maka upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang kartu kredit yaitu dengan segera melaporkan kronologi kasusnya kepada Bank Mandiri dengan jangka waktu tidak lebih dari 30 hari saat kejadian berlangsung, lalu bank akan segera beraksi untuk menindak lanjuti permasalahan secepatnya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Kartu Kredit, Peretasan Kartu Kredit.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PERJALANAN (TRAVEL AGENCY) TERHADAP KONSUMENNYA (Studi Pada PT Arie Tours dan Travel Cabang Bandar Lampung) Putri, Litari Elisa; Hamzah, Hamzah; Wardhani, Yulia Kusuma
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 02 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perusahaan jasa perjalanan (travel agency) merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya merencanakan, menyelenggarakan dan melayani penjualan berbagai jenis paket-paket perjalanan. Untuk mempromosikan berbagai jenis paket-paket perjalanan kepada konsumennya, perusahaan jasa perjalanan (travel agency) memanfaatkan media internet, media massa cetak (koran), dan brosur. Walaupun terkadang informasi yang diberikan melalui media internet, media massa cetak (koran), dan brosur terlalu berlebihan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak perusahaan jasa perjalanan (travel agency) yang tidak mengikutin aturan tersebut sehingga masih banyak konsumen yang merasa dirugikan.Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Pengolahan data yang dilakukan dengan cara pemeriksaan data, editing, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa Hubungan hukum antara perusahaan jasa perjalanan PT Arie Tour dan konsumen pengguna jasa perjalanan PT Arie Tours merupakan hubungan untuk melakukan pekerjaan berupa jasa pelayanan perjalanan. Hubungan hukum tersebut lahir dari adanya perjanjian diantara perusahaan jasa perjalanan PT Arie Tour dan konsumennya, yang menimbulkan ikatan berupa hak dan kewajiban. Tanggung jawab perusahaan jasa perjalanan PT Arie Tours terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan perusahaan jasa perjalanan PT Arie Tours merupakan bentuk tanggung jawab berupa ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut diantaranya pengembalian uang yang setara dengan kerugian yang dialami konsumennya, mengganti jasa yang sejenis atau setara nilainya, dan memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan sebagai bentuk perminta maaf dari perusahaan jasa perjalanan PT Arie Tours. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perusahaan Jasa Perjalanan, Konsumen.
PELAKSANAAN GADAI EMAS SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG Adawiyah, Shintya Robiatul; Amnawaty, Amnawaty; Septiana, Dewi
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 02 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gadai merupakan salah satu jenis perjanjian yang telah ada di masyarakat sejak dahulu, mulai dari gadai adat, gadai konvensional, hingga gadai syariah. Dalam Hukum Islam, gadai syariah dikenal dengan istilah rahn, yaitu suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang dan dilaksanakan oleh pegadaian syariah. Penulis berpendapat bahwa salah satu produk gadai syariah, yaitu transaksi gadai emas syariah adalah pilihan yang tepat ketika terdapat kebutuhan finansial yang mendesak. Hal itulah yang menjadi dasar ketertarikan penulis mengangkat tema gadai emas syariah. Penelitian ini mengkaji tentang gambaran umum pegadaian di Indonesia, syarat dan prosedur pelaksanaan gadai emas syariah di Kota Bandar Lampung, serta faktor pendukung gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan di Kota Bandar Lampung.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiridari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara dengan informan para pengguna jasa gadai syariah. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran umum pegadaian di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pegadaian konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan PP No.51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Pegadaian Persero serta Pegadaian Syariah yang berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam yaitu Al-Quran, Al-Hadits, dan Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai). Syarat dan prosedur gadai emas syariah adalah memenuhi syarat sah perjanjian seperti pada dasar hukum Pasal 1320 KUHPdt ditambah dengan syarat pembiayaan yang diajukan oleh pegadaian syariah sendiri. Prosedurnya menggunakan akad rahn dan akad ijarah. Faktor yang membuat gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan di Kota Bandar Lampung adalah ketiadaan riba/bunga dan biaya yang lebih murah serta keamanan barang jaminan. Kata Kunci : Rahn, Gadai Emas, Pegadaian Syariah.
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN TOL ANTARA PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) DAN PT. WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk. Zatika, Dinda Anna; Hamzah, Hamzah; Sonata, Depri Liber
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada umumnya proyek pembangunan infrastruktur oleh pemerintah khususnya jalan dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilaksanakan secara teknis oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Namun, pada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang merupakan proyek strategis nasional diserahkan sepenuhnya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengguna jasa dan penyedia jasa. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru diserahkan kepada PT. Hutama Karya (Persero) sebagai pengguna jasa dan pemilik pekerjaan, serta PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. sebagai penyedia jasa dan pelaksana konstruksi.Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana dasar hukum pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru dan hubungan kontraktual antara PT. Hutama Karya (Persero) dengan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Adapun hubungan kontraktual antara PT. Hutama Karya (Persero) dan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. tertuang dalam sebuah perjanjian tentang Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru Nomor: DJT/IO.519/S.Perj.16/IV/2016 berdasar pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang mensyaratkan formalitas suatu perjanjian jasa konstruksi.Kata Kunci: Hukum Jasa Konstruksi, Perjanjian Pekerjaan Konstruksi, Jalan Tol
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PENCUCIAN MOBIL OLEH PERUSAHAAN ROS3 GROUP Putra, Muhammad Praditama; M.R., Yennie Agustin; Kasmawati, kasmawati
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan bentuk perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak konsumen secara keseluruhan dari pemberi jasa atau pelaku usaha, sehingga tidak timbul permasalahan hukum setelah adanya proses kerjasama antara konsumen dan pelaku usaha. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam kaitannya dengan jasa pencucian mobil oleh Perusahaan ROS3 Group dan bagaimana tanggung jawab atas terjadinya pelanggaran oleh Perusahaan ROS3 Group sebagai pelaku usaha terhadap konsumen.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau normatif, dengan tipe penelitian yuridis normatif. Data dikumpulan dengan prosedur studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Narasumber penelitian ini adalah Pelaku Usaha, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Konsumen. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam kaitannya dengan jasa pencucian mobil oleh Perusahaan ROS3 Group adalah hubungan hukum hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hak konsumen adalah memperoleh pelayanan yang baik dan mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kerusakan mobil yang dicuci, sedangkan kewajibannya adalah membayar sejumlah uang untuk membayar jasa pencucian mobil. Hak Perusahaan ROS3 Group adalah menerima pembayaran jasa pencucian mobil, sedangkan kewajibannya adalah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan mobil yang dicuci. Pertanggungjawaban pelaku usaha, hak dan kewajiban bagi pelaku usaha serta konsumen dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen telah diatur dalam UUPK, yaitu melalui upaya hukum pengadilan maupun upaya hukum luar pengadilan atau alternative dispute resolutions (alternatif penyelesaian sengketa).Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pencucian Mobil
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ESKPRESI BUDAYA TRADISIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Rachmanullah, Danu; Dwiatin, Lindati; Kasmawati, Kasmawati
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) melalui sistem hukum hak cipta telah dilakukan sejak tahun 1982, namun hingga kini masih terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan pihak asing terhadap EBT, sehingga diperlukan kajian yang bertujuan untuk mengetahui kriteria EBT yang dilindungi, bentuk-bentuk perlindungan terhadap EBT, dan bagaimana penerapan perlindungan yang diberikan Hak Cipta terhadap EBT. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif, yang menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan sumber data kepustakaan dan data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Dalam hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan disimpulkan bahwa penerapan sistem hukum hak cipta sulit diterapkan dalam perlindungan EBT, kriteria EBT yang dilindungi harus merupakan hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, berbentuk nyata, merupakan karya cipta yang asli, memenuhi syarat bentuk-bentuk Ekspresi yang ditentukan UUHC yang terdiri dari salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi verbal tekstual, musik, gerak, teater, seni rupa, upacara adat, dan juga EBT harus mempunyai unsur karakteristik tradisional. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap EBT yakni berupa perlindungan hak ekonomi dan hak moral, serta perlindungan inventarisasi terhadap EBT.Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional

Page 3 of 7 | Total Record : 70

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 02 (2019): Pactum Law Journal Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal Vol 1, No 02 (2018): Pactum Law Journal Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL