Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN PASIEN HEMODIALISIS (MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 812/MENKES/PER/VII/2010) Hawa, Suci; Fakih, Muhammad; Wardani, Yulia Kusuma
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dokter dan tenaga kesehatan harus berkerja sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional (SOP) dan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pelayanan hemodialisis terhadap pasien. Pengaturan hemodialisis ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) No. 812/Menkes/Per/VII/ 2010 dan beberapa pengaturan Perundang-undangan lainnya yang terkait. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan terhadap pasien hemodialisis dan tanggung jawab dokter kepada perawat dalam pelimpahan wewenang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan terhadap pasien hemodialisis dapat ditinjau dari segi hukum keperdataan, pidana dan administrasi. Dalam pelimpahan wewenang secara delegatif kepada perawat mahir, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi (Sp.PD KGH) harus bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh perawat mahir selama perawat bekerja sesuai dengan (SOP) yang di tetapkan oleh dokter dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Tanggung jawab, Dokter, Tenaga kesehatan, dan Hemodialisis.

SENGKETA KEPAILITAN ANTARA NASABAH PRIBADI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK Pratama, Dennis Eka; _, Rohaini; _, Kasmawati
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU), bank sebagai debitor, permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disebut LKBB) sebagai debitor permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPEPAM). Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan fungsi serta tugas BAPEPAM beralih kepada OJK. Sementara pada praktiknya masih ada nasabah pribadi yang mengajukan permohonan pailit kepada LKBB langsung melalui pengadilan niaga. Berdasarkan hal tersebut maka akan dikaji bagaimana bila permohonan pailit terhadap LKBB dilakukan oleh seorang nasabah pribadi.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis yaitu menggunakan pendekatan normatif analisis substansi hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa pihak-pihak dalam sengketa kepailitan antara nasabah pribadi dengan LKBB antara lain adalah Nasabah Pribadi, LKBB dan OJK. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU OJK untuk mengajukan permohonan pailit kewenangan yang dimiliki Menteri Keuangan dan BAPEPAM beralih kepada OJK. Tujuan tidak diberikannya wewenang kepada nasabah pribadi untuk mengajukan permohonan pailit karena untuk menghindari suatu perusahaan LKBB agar tidak mudah dipailitkan mengingat banyaknya kepentingan dari pemegang polis lainnya. Proses pengajuan permohonan pailit oleh nasabah pribadi kepada LKBB tidak dapat langsung diajukan melalui pengadilan niaga. Permohonan pailit oleh nasabah pribadi harus diajukan melalui OJK.Â Kata Kunci : Kepailitan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Nasabah Pribadi, OJK.

IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL YAYASAN BERDASARKAN HUKUM YAYASAN Septia, Putri; _, Rohaini; Rusmawati, Dianne Eka
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat idiil, yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Fungsi dan tujuan yayasan adalah sebagai wadah yang bersifat non profit untuk membantu kesejahteraan hidup masyarakat. Akan tetapi, fungsi sosial yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Yayasan sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan kepentingan sosial. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan fungsi dan tujuan yayasan dalam menjalankan fungsi sosial, serta tindakan yayasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Yayasan dalam hal mencari keuntungan.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hasil penelitian menunjukan bahwa yayasan yang melakukan kegiatan usaha harus tetap bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Untuk melaksanakan fungsinya maka yayasan diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan cara mendirikan suatu badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Fungsi dari yayasan diwujudkan dalam bentuk kegiatan, yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan suatu lembaga khusus untuk melakukan pengawasan dari luar berupa pengawasan eksternal sebagai bentuk tanggung jawab organ yayasan dalam mengelola yayasan yang mendapatkan tanggung jawab dari masyarakat supaya tidak terjadi lagi kasus tentang yayasan.Â Kata Kunci: Yayasan, Fungsi Sosial, Hukum Yayasan.

TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Handariningtyas, Dhea; Fakih, Muhammad; Septiana, Dewi
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 02 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan media sosial pada awalnya hanya digunakan sebagai account Â pribadi, namun saat ini sudah banyak digunakan menjadi account bisnis berupa jual beli elektronik. Perkembangan ini muncul karena adanya penawaran dan penerimaan dari masyarakat, salah satunya yaitu media sosial instagram. Namun, karena instagram ini bukan account khusus jual beli dan kontrak perjanjian yang dilakukan tanpa tatap muka sehingga memunculkan adanya risiko seperti wanprestasi. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi jual beli melalui instagram, apa saja kelebihan dan kelemahan dalam transaksi jual beli melalui instagram, dan bagaimana akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli melalui instagram melakukan wanprestasi.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian normatif terapanÂ dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Hak dan kewajiban yang timbul dalam transaksi jual beli melalui media instagram ini berupa kontraprestasi dan prestasi yang harus dilaksanakan dalam hubungan transaksi jual beli melalui media instagram. Kelebihan dalam transaksi jual beli melalui media instagram ini banyak, salah satunya pembeli dapat menanyakan mengenai ketersediaan barang yang ada kepada penjual, tidak seperti jual beli di web pada umumnya. Kekurangan dalam transaksi jual beli instagram ini dari segi hukumnya yaitu seperti penuntutan sampai ke pengadilan hampir tidak pernah dilakukan karena besarnya biaya perkara untuk menyelesaikan ke pengadilan dengan jumlah barang yang dikeluarkan tidak seimbang. Apabila ada penjual yang melakukan wanprestasi penyelesaian dilakukan secara nonlitigasi dengan akibat hukum berupa ganti rugi seperti pengembalian uang, penggantian barang, atau potongan harga barang, dan kompensasi.Â Kata Kunci: Transaksi Jual Beli, Instagram, Media Sosial.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT Yudithia, Shoraya; Fakih, Muhammad; Kasmawati, Kasmawati
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 02 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelaksanaan program BPJS Kesehatan dalam implementasinya sudah berjalan dengan baik, namun peserta BPJS Kesehatan dalam hal ini banyak yang mengalami keluhan saat akan mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan di rumah sakit khususnya saat akan melaksanakan rawat inap. Permasalahan yang diteliti adalah : perlindungan terhadap pasien BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap, hal-hal yang belum dipenuhi kepada pasien BPJS Kesehatan, serta upaya yang telah di lakukan oleh BPJS Kesehatan dalam memenuhi hak dan kewajiban pasien.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data.Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap di rumah sakit dari aspek regulasi sudah terlindungi hak-haknya baik sebagai konsumen jasa, sebagai pasien rumah sakit maupun sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan yang menimbulkan ketidakpuasaan pasien terhadap pelayanan di rumah sakit, seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit terhadap Peserta BPJS Kesehatan. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban pasien adalah menempatkan beberapa petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit untuk menangani prosedur keluhan oleh Peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, pihak BPJS Kesehatan memasang dashboard informasi mengenai jumlah kamar yang tersedia agar tidak terjadi. Upaya lain untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien BPJS Kesehatan adalah dengan melakukan upaya mediasi terhadap pihak Peserta BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit apabila diperlukan.Â Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien BPJS Kesehatan, Rumah Sakit.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA KOPERASI YANG DIBEKUKAN KEGIATAN USAHANYA (STUDI PADA KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA) Faisal, Fannyza Fitri; Aprilianti, Aprilianti; Kasmawati, Kasmawati
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai koperasi. Saat ini banyak berkembang di masyarakat penawaran produk investasi berupa simpanan berjangka pada koperasi dengan menjanjikan pengembalian yang cukup tinggi. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (selanjutnya disebut Koperasi CKGP) merupakan koperasi simpan pinjam dengan penyertaan modal, koperasi ini memiliki konsep pengembalian modal dari mitra usaha dengan besaran bunga 1,5% (satu setengah persen) sampai dengan 2% (dua setengah persen) per bulan sesuai modal yang ditanamkannya. Dalam perjalanannya Koperasi CKGP gagal melakukan pembayaran dengan puncaknya pada bulan Maret 2014, sehingga pada akhirnya pada bulan Juli 2014 Koperasi CKGP dibekukan kegiatan usahanya oleh dinas koperasi Kota Bandung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum berupa tanggung jawab bagi para investor dan bagaimana pelaksanaan ganti kerugian dana investor oleh koperasi.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Koperasi CKGP hanya menuangkan dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 8 di dalam Akta Perjanjian Penyertaan Modal. Menyebutkan bahwa Koperasi CKGP memberikan jaminan berupa tanggung jawab apabila ada tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun berkaitan dengan modal penyertaan tersebut. Wujud konkret dari pertanggungjawaban Koperasi CKGP tertuang dalam Putusan No. 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PB.Niaga.Jkt.Pst. Putusan tersebut memuat perjanjian perdamaian berupa restrukturisasi usaha dan rencana pembayaran kepada mitra usahanya. Pelaksanaan ganti kerugian diberikan Koperasi CKGP terhadap mitra usaha dituangkan dalam perjanjian perdamaian, adanya putusan perdamaian itu maka hubungan hukum antara Koperasi CKGP dan para mitra usaha adalah berdasarkan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).Kata kunci : Perlindungan Hukum, Koperasi, Investor

PRAKTIK KARTEL DALAM INDUSTRI DAGING AYAM BROILER DI INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016) Nuharja, Rahma; Murniati, Rilda; Wardani, Yulia Kusuma
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Adanya dugaan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam industri daging ayam broiler merupakan perkara yang lahir dari inisiatif KPPU berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus dugaan perkara ini sebagai perjanjian yang dilarang (kartel) yang mengakibatkan pengaturan produksi yang dilakukan secara terintegrasi oleh 12 (dua belas) pelaku usaha yang terbukti melanggar Pasal 11 UU No.5/1999 sebagaimana termuat dalam putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana terjadinya praktik kartel dalam industri daging ayam broiler di Indonesia dan apa akibat hukum pihak-pihak terintegrasi dalam perjanjian kartel pada industri daging ayam broiler di Indonesia.Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa terjadinya praktik kartel dikarenakan adanya kesepakatan 12 (dua belas) pelaku usaha untuk melakukan pengafkiran dini parent stock sebagai cara meningkatkan harga ayam dengan cepat. Praktik tersebut membuat peternak mandiri mengalami kerugian dikarenakan ketergantungan yang sangat tinggi pada perusahaan besar serta persaingan yang tidak sebanding di pasaran dan panjangnya rantai pemasaran membuat selisih harga yang cukup tinggi yang merugikan serta tidak memberikan kesempatan pada konsumen untuk memilih produk. Hasil investigasi KPPU membuktikan adanya pelanggaran dengan melihat keseluruhan unsur Pasal 11 UU No.5/1999 yang menjadi dasar pembuktian adanya praktik kartel dalam industri daging ayam broiler.Akibat hukum dari pelanggaran yang terbukti dalam putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016 mengakibatkan 12 (dua belas) pelaku usaha wajib melakukan pembatalan perjanjian pengafkiran dini parent stock. Pembatalan perjanjian pengafkiran parent stock yang dilakukan oleh KPPU bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan (market power) terhadap pelaku usaha lain yang tidak tergabung dalam perjanjian pengafkiran parent stock atau menghentikan asosiasi dagang Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) untuk menikmati keuntungan dari kartel yang dilakukan. Selain itu 12 (dua belas) pelaku usaha juga menerima sanksi berupa denda administratif yang berbeda-beda sesuai dengan sikap pelaku usaha selama proses investigasi dan persidangan serta berdasarkan pertimbangan lain Majelis Komisi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 huruf e UU No.5/1999 KPPU memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat melalui diskusi berkala dalam advokasi hukum untuk melakukan perbaikan kebijakan pemerintah ke arah persaingan usaha yang lebih sehat, sebagaimana tertuang dalam Putusan KPPU Nomor : 02/KPPU-I/2016.Kata kunci : KPPU, Kartel, Ayam Broiler, Parent Stock.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS BERKEBUTUHAN KHUSUS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM Aprilia, Elsa Dwi; Ria, Wati Rahmi; Nurlaili, Elly
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peristiwa yang pasti menimpa semua manusia di dunia adalah kematian. Artinya, keluarga akan kehilangan seseorang sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, terutama yang berhubungan dengan harta kekayaan. Akibat meninggalnya seseorang maka harta kekayaannya akan beralih pada orang lain yang ditinggalkan. Faktanya masih banyak penyandang disabilitas diperlakukan kejam, tidak manusiawi, direndahkan, dan hak-haknya disalahgunakan. Dalam hal menjamin perlindungan hak ahli waris berkebutuhan khusus (retardasi mental) diperlukan seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab karena dikhawatirkan harta tersebut akan dikuasai atau disalahgunakan oleh pihak lain. Dilain sisi bisa saja seorang wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya, bukannya bertidak mewakili kepentingan ahli waris malah menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan data Putusan Mahkamah Syarâiyah Banda Aceh (Putusan No: 60/PDT.P/2008/INV/MSY.BNA) tentang Pencabutan Perwalian dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data hukum sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengelolaan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa proses mewaris ahli waris berkebutuhan khusus sama dengan proses mewaris pada umumnya hanya saja terdapat tambahan yaitu tahapan penentuan wali. Perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus dilakukan dengan cara perwalian, ketentuan, dan tata cara perwalian bagi orang Islam diatur lebih lanjut dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Inpres No.1/1991) tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila wali tidak amanah yaitu dengan mengajukan permohonan pencabutan perwalian kepada Pengadilan Agama (mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum) dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan keluarga (bisa saja hanya dengan musyawarah dalam keluarga tanpa adanya putusan Pengadilan).Â Kata Kunci: Waris Islam, Ahli Waris, Berkebutuhan Khusus.

NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nurlia, Aisyah; Nargis, Nilla; Nurlaili, Elly
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan antara suami dan istri, tetapi lebih dari itu Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah karena setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam perkawinan adalah perbuatan yang bernilai baik dan buruk. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang tidak berjalan sebagaimana yang sudah diatur hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah nusyuz. Permasalahan nusyuz di Indonesia selalu dikaitkan dengan istri, begitupula di dalam pengaturan hukumnya yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur mengenai nusyuz istri. Nusyuz yang terjadi dalam rumah tangga dapat datang dari pihak istri atau pihak suami, sebagaimana dalam Q.S An-Nisaaâ [4] : 128 dijelaskan nusyuz yang datang dari pihak suami dilakukan dengan meninggalkan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-hak istri. Selain ayat di atas, Q.S An-Nisaaâ [4] ayat 20-21 dan 129-130, hadits Nabi Saw (Shollalahualaihiwassalam) (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasaâi) dan Pasal 116 huruf (d), (g), (k) KHI di dalamnya menjelaskan mengenai nusyuz yang datang dari pihak suami. Secara sosial suami juga dapat melakukan nusyuz hal ini seperti yang terjadi di Bandar Lampung, suami tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga dengan tidak memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan tipe penelitiannya adalah tipe peneltian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.Hasil penelitian dan pembahasan bahwa di dalam Q.S An-Nisaaâ [4] ayat 20-21 dan 128-130, hadits Nabi Saw (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasaâi), Pasal 116 huruf (d), (g), (k) KHI mengatur mengenai nusyuz suami. Adapun kriteria nusyuz suami yaitu terdiri dari perbuatan suami yang tidak dibenarkan oleh syaraâ, salah satu yaitu kondisi ketidaksukaan suami terhadap istri. Nusyuz yang datang dari pihak suami memiliki akibat hukum yang dapat dirasakan oleh istri dan anak, akibat hukum nusyuz suami yang diterima istri dan anak sangat merugikan keduanya yaitu dijelaskan bahwa istri memberikan sebagian haknya atas suami untuk tidak dipenuhi dalam mencapai sebuah perdamaian agar tidak terjadinya perceraian, sedangkan terhadap anak hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Bandar Lampung yaitu anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak yang harus dipenuhi oleh ayahnya yaitu dalam hal pemeliharaan dan pendidikan. Upaya hukum penyelesaian nusyuz suami sebaiknya dilakukan dengan jalan perdamaian yang didahului dengan istri menasehati suami seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Imran [3] :104 dan Q.S At-Tahrim [66] : 6, namun apabila tidak berhasil dan suami tetap melakukan nusyuz bahkan sampai membahayakan nyawa keluarga, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan jalan khuluâ.Kata Kunci: Perkawinan, Hak dan Kewajiban, Suami, Nusyuz

PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Karang) Paradita, Aprilia; Pujo Prayitno, Dwi; Liber Sonata, Depri
Pactum Law Journal Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam membuat perjanjian kredit, bank pada umumnya tidak akan memberikan kredit begitu saja tanpa memperhatikan jaminan yang diberikan oleh debitur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur eksekusi objek jaminan hak tanggungan melalui penjualan di bawah tangan dan apa saja permasalahan hukum yang dihadapi dalam prosedur eksekusi objek jaminan hak tanggungan melalui penjualan di bawah tangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Karang (BRI Cabang Tanjung Karang). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan tipe penelitian deskriptif, serta pendekatan masalah dengan cara pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer, data sekunder, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini yaitu, prosedur eksekusi melalui penjualan di bawah tangan pada BRI Cabang Tanjung Karang, diawali dengan pemberitahuan keterlambatan pembayaran terhadap debitur yang bersangkutan, dilanjutkan dengan pemberian Surat Peringatan (SP) pertama, kedua, lalu ketiga secara berturut-turut dan apabila debitur masih belum menunjukan itikad baik, maka selanjutnya dilaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan hak tanggungan melalui penjualan di bawah tangan dengan syarat terdapat kesepakatan antara debitur dan pihak BRI Cabang Tanjung Karang. Permasalahan hukum yang dihadapi adalah permasalahan harga jual beli, debitur yang tidak beritikad baik mencari pembeli, pengumuman yang tidak terpublikasi dengan baik, serta perihal pengosongan. Kata Kunci : Jaminan, Hak Tanggungan, Eksekusi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bandar lampung, Lampung INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA