cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
PACTUM LAW JOURNAL
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 70 Documents
 1   2   3   4   5 
LEGALITAS USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Hakim, Lukmanul; Oktaria, Eka Travilta
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terutama dalam hal ini mendorong para pelaku usaha untuk mendirikan usaha depot air minum isi ulang yang dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi pelaku usaha. Dalam mendirikan usaha depot air minum isi ulang pelaku usaha wajib memperhatikan legalitas kegiatan usaha, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya, bagi pelaku usaha akan mendapatkan perlindungan hukum terhadap usaha yang dijalaninya. Begitupun bagi konsumen yang akan mengkonsumsi air minum isi ulang dapat terhindar dari perilaku curang atau tidak adil yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah legalitas usaha yang dimiliki depot air minum isi ulang serta kaitannya pada perlindungan terhadap konsumen pengguna depot air minum isi ulang.Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif - Empiris yaitu dengan cara mempelajari serta mengkaji bahan-bahan atau teori-teori yang berkaitan dengan pemenuhan legalitas usaha depot air minum isi ulang. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara studi pustaka dan data primer sebagai penunjang data skunder dengan cara wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pelaku usaha depot air minum isi ulang pada umumnya belum memenuhi legalitas usaha terhadap usaha yang dijalaninya. Dokumen legalitas bentuk usaha dapat diketahui dalam akta pendirian perusahaan, nama perusahaan, serta merk perusahaan. Setiap usaha yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi syarat legalitas operasional usaha. Setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat legalitas operasional usaha tersebut dinyatakan sebagai usaha yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Dokumen Legalitas kegiatan usaha yang dimaksud terdiri atas Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Bukti Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Pembukuan. Depot air minum isi ulang diwajibkan memiliki sertifikat laik hygiene sebagai legalitas usaha yang khusus dari dinas kesehatan, dan depot air minum isi ulang telah memenuhi legalitas kegiatan usahanya, seperti memiliki tanda daftar usaha perusahaan, surat izin usaha perdagangan, dan surat izin  tempat usaha. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat ditempuh dengan cara Preventif dan Represif. Berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha bertanggungjawab memberi ganti kerugian, pengembalian uang ataupun pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terbukti bersalah. Selain itu, menurut Pasal 23 UUPK pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan kebadan peradilan ditempat kedudukan konsumen. Kata Kunci : Legalitas, Usaha, Depot Air Minum, Perlindungan Konsumen.
PERANAN DALIHAN NATOLU DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA Simbolon, Eric Evonsus; _, Aprilianti; Rusmawati, Dianne Eka
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum perkawinan masyarakat adat Batak Toba mengatur tentang peranan Dalihan Natolu. Peranan Dalihan Natolu ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat di dalam masyarakat adat Batak Toba. Dalam suatu perkawinan yang sah, Dalihan Natolu telah menggariskan dan menetapkan aturan dan ketentuan rinci mengenai berbagai hubungan sosial baik antara suami dengan istri, antara orang tua dengan saudara-saudara kandung dari masing-masing pihak pengantin, maupun dengan boru serta hula-hula dari masing-masing pihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan prinsip Dalihan Natolu dalam hukum adat Batak Toba, serta peranan Dalihan Natolu dalam proses penyelesaian permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara historis (Historical Approach) dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data.Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam kehidupan masyarakat adat Batak Toba,  prinsip Dalihan Natolu sangat mementingkan kerjasama antar peran dari unsur Dalihan Natolu sendiri yaitu dongan tubu, hula-hula, dan boru. Hal ini juga tidak bisa dipisahkan dari makna pepatah Dalihan Natolu yang mengatakan somba marhula-hula, manat mardongan tubu, dan elek marboru karena mengandung sebuah arti yang mendalam dan mutlak harus dilakukan bila ingin sejahtera hidupnya. Pada masyarakat adat Batak Toba, ketua adat dalam perkumpulan atau organisasi masyarakat Adat Batak Toba yang menganut prinsip Dalihan Natolu dapat dikatakan sebagai mediator dalam penyelesaian suatu masalah perkawinan, karena ketua adat tersebut menjadi pihak yang terlibat diantara pihak-pihak yang sedang mengalami konflik untuk kemudian menyelesaikan persoalan diantara dua pihak yang bermasalah tersebut, dimana solusi damai sangat diutamakan agar tidak berlarut-larut dalam permasalahan yang berakibat timbulnya suatu perceraian. Kata Kunci :  Dalihan Natolu, Masyarakat Adat Batak Toba, Hukum Perkawinan Adat
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK DAGANG ANTARA PERUSAHAAN DAN DIREKTUR Aisyah, Nur; Dwiatin, Lindati; _, Kasmawati
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek yang digunakan dalam badan hukum dengan merek yang digunakan pribadi memiliki sebuah fungsi yang berbeda. Merek yang digunakan dalam perusahaan merupakan sebuah asset yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan Merek yang di gunakan oleh pribadi merupakan asset milik pribadi yang langsung berkaitan dengan harta dari pribadi tersebut. Direktur merupakan bagian dari perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab akan kepengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe judicial case study. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan studi putusan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pihak yang berhak mendaftakan merek suatu Perusahaan menurut Pasal 5 UUM yaitu Pemilik atau Pengurus Perusahaan yang bersangkutan sedangkan menurut UUPT yang berhak mendaftarkan merek perusahaan dalam Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 98 Ayat (1) bahwa Direktur yang bertugas mewakili Perusahaan sesuai dengan anggaran dasar. 2) Argumentasi Tergugat dalam Putusan MA Nomor 722K/ Pdt.Sus-HKI/ bahwa Termohon Kasasi/ Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat kadaluarsa (lewat waktu) dengan alasan karena dalam ketentuan Pasal 68 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa merek-merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Niaga adalah merek yang didaftarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun. 3) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan MA Nomor 722K/ Pdt.Sus-HKI/2015 Majelis Hakim tingkat Kasasi menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/ Penggugat sendiri mengetahui dan mengakui bahwa Merek Good Day telah terdaftar atas nama Termohon Kasasi/ Tergugat sejak tahun 1990. Kata Kunci: Penyesaian Sengketa, Merek Dagang, Direktur.
PENYELESAIAN KAWIN LARI (SEBAMBANGAN) PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN DI KECAMATAN GUNUNG ALIP, TANGGAMUS Aprilianti, Aprilianti; Nurhasanah, Siti; Pramudita, Ratih Okta
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 02 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebambangan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung sebelum adanya pernikahan. Sebambangan dilakukan oleh pasangan muli dan mekhanai sesuai dengan kesepakatan keduanya.Sebambangan dalam masayarakat adat Lampung Saibatin berbeda dengan Lampung Pepadun.Namun dalam kehidupan sehari-hari, tradisi sebambangan dalam masyarakat adat Lampung Saibatin mulai jarang dilakukan.Prosessebambangan dimasyarakat Lampung Saibatin tentunya memiliki aturan penyelesaiannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku.Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara wawancara, sementara data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.Hasil penelitian mengenai sebambangan serta penyelesaiannya pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus menunjukkan terdapat faktor penyebab terjadinya sebambangan yaitu faktor internal (suka sama suka, pendidikan dan faktor usia) dan faktor eksternal (ekonomi, restu orang tua, sosial, menghindari biaya yang besar dan keterpaksaan). Pelaksanaan dari sebambangan dimulai saatmuli meninggalkan rumah dengan sejumlah uang peninggalan (tengepik) kemudian muli dilarikan kerumah keluarga mekhanai dan proses penyelesaiannya.Proses penyelesaian sebambangan  dilakukan tahapan-tahapannya, yaitu Ngattak Pengunduran Senjato/Ngattak Salah, Bepadu/Bepalah, Manjau Mengiyan/Sujud, Ngattak Daw(Nguperadu Daw), Sujud/Sungkem. Akibat hukum dari sebambangan ini berupa perubahan status muli dan mekhanai,serta peralihan kekerabatan semenjak perkawinan terjadi maka beralih semua tanggung jawab orang tua muli kepada suami dan keluarga besar mekhanai. Sebagai masyarakat adat patrilinial maka muli berpindah dari hukum adat kekerabatan keluarga orangtuanya pindah atau masuk kedalam hukum adat kekerabatan suami(keluarga laki-laki) Kata Kunci :Penyelesaian, Sebambangan, Adat Lampung Saibatin.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN TERBUKA DI INDONESIA Gayatri, Syofia; Sunaryo, Sunaryo; Rusmawati, Dianne Eka
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 02 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ilmu hukum perseroan mengenal adanya prinsip “Mayority Rule Minority Protection”. Prinsip tersebut menekankan agar pemegang saham minoritas diperhatikan kepentinganya dan hak-haknya. Hal ini disebabkan dengan posisi yang minoritas, mereka cenderung kurang terlindungi hak-haknya dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas.Perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas sudah cukup terjamin terutama melalui RUPS. Sedangkan perlindungan bagi pihak minoritas hal ini merupakan hal yang baru dan kurang mendapatkan perhatian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan perundang-undangan terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di Indonesia dan bagaimana upaya hukum dari pemegang saham minoritas terkait dengan pelanggaran hak-haknya.Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur di dalam dalam Undang-Undang Perusahaan Terbuka (UUPT) No. 40 Tahun 2007, dan UU No.8 Tahun 1995. Apabila terjadi terjadi pelanggaran hak terhadap pemegang saham minoritas,Pihak pemegang saham minoritas sebagai pihak yang merasa dirugikan kepentingannya berhak untuk meminta dipulihkan haknya,pemegang saham minoritas berhak meminta keterlibatan pengadilan. UUPT mengatur hak meminta keterlibatan pengadilan dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat (2). Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Perusahaan Terbuka.
PERJANJIAN KREDIT SECARA ELEKTRONIK (STUDI PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.) Prazada, Farizky Arif; Syamsiar, Ratna; Septiana, Dewi
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian kredit secara elektronik yang diselenggarakan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. (selanjutnya disingkat BNI) merupakan layanan perbankan elektronik, berupa fasilitas kredit secara elektronik yang diberikan tanpa agunan kepada nasabah prioritas untuk segala keperluan konsumtif nasabah. Pelaksanaan perjanjian kredit secara elektronik ini harus memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan peraturan lainnya termasuk ketentuan mengenai tanda tangan elektronik yang rentan dengan risiko peretasan.Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer, berupa wawancara narasumber. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa kebijakan BNI memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik adalah berdasarkan Prinsip The Five’s C of Credit dan kebijakan internalnya. Lalu BNI telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016, meliputi Pasal 1 sampai Pasal 36 Ayat (2). Lalu, tanda tangan elektronik yang digunakan dalam perjanjian ini adalah sah sebagai alat bukti hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UUITE). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit ini berupa perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal.Kata Kunci: BNI, Kredit Elektronik, Perjanjian.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN MENGGUNAKAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA (Studi Pada PT. Federal International Finance (FIF) Kota Bandar Lampung) Hendriani, Mutia Marta; Sunaryo, Sunaryo; Septiana, Dewi
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan industri otomotif yang cepat dengan penjualan kendaraan bermotor baru yang cukup tinggi dimana 70% (tujuh puluh persen) dengan fasilitas pembiayaan secara kredit, maka pemerintah melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP No.86/2000) yang bertujuan untuk melindungi industri keuangan khususnya multifinance atau leasing, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan kebendaan khususnya jaminan benda yang bukan tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat dan prosedur pelaksanaan jaminan fidusia dan hambatan-hambatan pendaftaran jaminan fidusia serta akibat hukum pembebanan jaminan fidusia bila tidak didaftarkan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif terapan dengan metode pendekatan yuridis empiris jenis data sekunder dan primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data diadakan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ditunjukan bahwa persyaratan prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan PT. Federal International Finance (FIF) yaitu membuat surat pernyataan permohonan pendaftaran, melampirkan salinan akta jaminan fidusia yang telah dibuat oleh notaris, menunjukan bukti surat kepemilikan benda yang dijadikan jaminan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bagi kendaraan bermotor, sedangkan bagi kendaraan yang pembeliannya secara kredit dengan pembiayaan konsumen yaitu dengan  menunjukan surat pengantar sebagai bukti kepemilikan dari perusahaan yang menjual kendaraan tersebut, serta menunjukkan kwitansi pembayaran pendaftaran jaminan fidusia. Hambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia, yaitu terbatasnya sarana dan petugas yang membuat permohonan sertifikat jaminan fidusia, belum ada aturan secara khusus untuk jangka waktu tertentu akta jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran apabila terjadi wanprestasi, perusahaan pembiayaan yang kurang peduli dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia, serta kurangnya pemahaman kreditor dan debitor dalam aspek hukum tentang pendaftaran jaminan fidusia. Akibat hukum dari jaminan fidusia yang didaftarkan adalah Debitor dan Kreditor dilindungi oleh UU Jaminan Fidusia dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, apabila debitor melakukan wanprestasi maka kreditor mendapatkan kelebihan-kelebihan dalam hal eksekusi objek jaminan.Kata Kunci : Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan
PELAKSANAAN PERKAWINAN NYENTANA PADA MASYARAKAT ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BALI DI DESA RAMA NIRWANA KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH) Saras Puspa, Ni Komang Putri; Aprilianti, Aprilianti; Nargis, Nilla
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan nyentana adalah suatu istilah yang diberikan kepada sepasang suami istri, suami dipinang (diminta) oleh keluarga istri dan masuk kedalam garis leluhur keluarga istri serta melepaskan ikatan keturunan dari keluarga asalnya. Terjadinya perkawinan ini dikarenakan keluarga dari pihak perempuan tidak mempunyai keturunan laki-laki.  Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum yang timbul dalam terjadinya perkawinan nyentana pada masyarakat adat bali di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan tipe penelitian deskriptif.Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara wawancara kepada Tokoh Adat, Kepala Desa, dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia serta menyebarkan kuisioner, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif.Hasil penelitian mengenai akibat hukum perkawinan nyentana adalah perubahan status dalam sistem perkawinan nyentana. Pelaksanaan perkawinan nyentana diawali dengan pihak perempuan ngidih (meminang)pihak laki-laki untuk dibawa ke rumah perempuan dan dilakukan upacara pawiwahan(perkawinan)yang kemudian pihak laki-laki tersebut masuk kedalam garis keturunan pihak perempuan dan melepaskan garis keturunan pada keluarga asalnya.Hak dan kewajiban suami dan istri yang melakukan perkawinan nyentana adalah suami mendapatkan hak mewaris dari orang tua angkatnya, namun berkewajiban mengurus orang tua pihak istri di masa tua, wajib melaksanakan upacara ngaben (penguburan) kepada orang tua yang telah meninggal, wajib melaksanakan kewajiban kepada banjar/desa. Sedangkan hak istri adalah mendapatkan status sebagai sentana rajeg/purusa (berstatus laki-laki), keturunan yang lahir dari perkawinan nyentana yang dilakukan akan ikut garis keturunan ibu dan berkewajiban sebagai istri pada umumnya. Adapun akibat hukum dari perkawinan nyentana yaitu status laki-lakidan perempuandalam hukum adatnya berubah dari brahmacari menuju grhasta, dan pihak laki-laki berubah statusnya menjadi meawak luh (berstatus wanita) dan lepas dari garis keturunan keluarga asalnya.Kata Kunci: Perkawinan, Nyentana, Masyarakat adat bali Seputih Raman
KEDUDUKAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA Ramadhani, Faranissa Yona; Fakih, Muhammad; Febrianto, Dita
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan, jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Untuk menjamin kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia haruslah dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, akibat hukum yang timbul apabila notaris tidak melakukan kewajiban hukum terhadap pembuatan akta otentik pada pembuatan akta jaminan fidusia, serta bentuk pengawasan terhadap kedudukan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis-empiris, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara langsung sebagai data pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembuatan akta jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahapan sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia yaitu melalui tahapan pembebanan dan pendaftaran. Akibat hukum yang akan diterima oleh notaris jika tidak melaksanakan kewajibannya dalam membuat akta otentik pada pembuatan akta jaminan fidusia akan diberlakukan sanksi sesuai pelangaran yang dilakukan oleh notaris, berupa sanksi secara perdata, administratif, dan kode etik. Ada beberapa lembaga yang bertugas untuk mengawasi notaris, pertama adalah Majelis Kehormatan Notaris, Kedua yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Majelis Pengawas Notaris (MPN), dan ketiga yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang secara langsung mengontrol anggotanya yang melakukan kesalahan terhadap kode etik oleh dewan kehormatan dan untuk menerapkan sanksi yang akan diberikan jika notaris lalai dalam menjalankan tugasnya. Kata Kunci : Akta Otentik, Notaris, Jaminan Fidusia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK PADA PERKAWINAN SIRRI Nurhidayana, Anggyka; _, Amnawaty; _, Kasmawati
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya perlindungan hukum dalam perkawinan sirri atau disebut perkawinan tidak dicatatkan sangat penting dalam terjaminnya hak-hak seorang anak. Penelitian ini membahas mengenai hak-hak seorang anak yang harus dilindungi dalam perkawinan sirri khususnya terhadap hak waris. Rumusan masalah ini adalah bagaimana perlindungan hukum, akibat hukum serta penyelesaian hukum dari hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri.Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekontruksi data, dan sistematika data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teori anak yang lahir dari perkawinan sirri adalah anak yang sah secara hukum islam. hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan ialah bahwa anak yang lahir dari perkawinan sirri memiliki banyak kerugian salah satunya adalah dalam hal pewarisan. Permasalahan hak waris anak pada perkawinan sirri secara teori, telah diselesaikan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010. Penyelesaian Hak waris anak dapat diselesaikan dengan cara melakukan permohonan itsbat nikah atau dengan diberi wasiat. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perkawinan sirri, Hak Waris, Anak.

Page 1 of 7 | Total Record : 70

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 02 (2019): Pactum Law Journal Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal Vol 1, No 02 (2018): Pactum Law Journal Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL