Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG JASA ANGKUTAN OJEK ONLINE DI BANDAR LAMPUNG Hardi, Wendra; Syamsiar, Ratna; nurhasanah, Siti
Pactum Law Journal Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengangkutan merupakan bagian penting dalam kehidupan di masyarakat karena berguna untuk mempermudah aktifitas sehari-hari dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur pada suatu wilayah. Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak pada berkembangnya metode pelayanan pengangkutan, diantaranya muncul layanan ojek sepeda motor berbasis online atau ojek online. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan pada ojek online, perlindungan hukum yang diterima oleh penumpang jasa angkutan ojek online, dan upaya penyelesaian sengketa penumpang jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian bersifat deskriptif, pendekatan masalah melalui pendekatan normatif-terapan dengan tipe live case study, serta menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan melalui identifikasi data dan sistematika data. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa pelaksanaan perjanjian pengangkutan diawali ketika penumpang memesan layanan ojek online, khususnya Go-jek, kemudian akan dihubungkan pada driver Go-jek. Driver akan segera menjemput penumpang pada titik penjemputan dan memulai pengangkutan. Setelah dimulainya pengangkutan Go-jek, maka dengan sendirinya perlindungan hukum terhadap penumpang juga mulai berlaku. Apabila selama berlangsungnya pengangkutan, Go-jek terjadi persengketaan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang, maka dapat diselesaikan melalui Shelter Go-jek.Kata kunci : Go-jek, Driver, Penumpang, Perlindungan Hukum

PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (Studi Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)) Fatoni Prayoga, Imam; Agustin MR, Yennie; Nurhasanah, Siti
Pactum Law Journal Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kementerian Pertanian tahun 2016 mengimplementasikan program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). AUTS merupakan skema asuransi kerugian yang menanggung risiko atas kematian atau hilangnya hewan ternak sapi, serta dikombinasikan dengan subsidi premi oleh Pemerintah terhadap peternak sapi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai pendekatan masalah. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan sumber data diambil dari badan hukum Perserona Terbatas (PT) khususnya PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Bandar Lampung, Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung, serta kelompok ternak sapi yang mengikuti program ini di Kabupaten Tanggamus. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa syarat untuk mengikuti program AUTS adalah Tertanggung (Peternak Sapi) yang melakukan usaha pembibitan atau pembiakan sapi betina, dalam kondisi sapi yang sehat dan minimal berumur 1 (satu) tahun serta masih produktif, peternak sapi skala usaha kecil. Tertanggung mendapatkan Polis dari pihak Penanggung, serta pembayaran premi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Tertanggung segera memberitahukan kepada Penanggung, menghubungi dokter hewan dengan mengisi Form 8 dan 9 AUTS apabila terjadi kematian sapi, menghubungi kepolisian dan membuat laporan kehilangan dengan melengkapi Form 10 AUTS apabila terjadi kehilangan sapi. Kata Kunci : Pelaksanaan, Asuransi, Ternak Sapi

KEDUDUKAN HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DI LUAR WILAYAH KERJANYA (Studi Notaris di Bandar Lampung) Ayu Parameswari, Putri; Murniati, Rilda; Oktaviana, Selvia
Pactum Law Journal Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta otentik, diantaranya akta jaminan fidusia (AJF). Pembuatan AJF harus sesuai dengan wilayah jabatan Notaris itu sendiri. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pembuatan AJF, kedudukan hukum AJF yang dibuat oleh notaris di luar wilayah kerjanya, dan apakah pengawasan yang dilakukan terhadap notaris apabila terdapat AJF yang dibuat oleh notaris di luar wilayah kerjanya? Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan AJF harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Proses pembuatan AJF yaitu penerima fidusia menghadap notaris dan pembuatan AJF. Setelah AJF dibuat maka harus dilakukan pendaftaran AJF untuk mendapat sertifikat jaminan fidusia. Kedudukan hukum AJF yang dibuat di luar wilayah kerja Notaris adalah berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Pengawasan dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Daerah. Sanksi yang diberikan apabila Notaris terbukti membuat akta di luar wilayah kerjanya adalah memberikan peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan diberhentikan secara hormat. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Akta, Notaris, Wilayah Jabatan

TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Raden Intan, Bandar Lampung) Ilham, M. Ardian; Wahyuningdiah, Kingkin; Trijaya, M. Wendy
Pactum Law Journal Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam praktik perbankan di Indonesia Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dijadikan sebagai jaminan kredit karena SK termasuk kedalam hak istimewa yang wujudnya dapat berupa ijazah, SK, Surat Pensiun, dan lain-lain. Mengingat status SK Pengangkatan PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun perorangan tentu terdapat perbedaan dari mekanisme pemberian kredit. Hal ini disebabkan status SK bukan merupakan benda yang dapat dilelang atau diperjual belikan sehingga membutuhkan upaya khusus guna mencegah terjadinya wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, penyusunan sistematika data yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dalam mekanisme pemberian kredit dengan jaminan SK PNS, pihak Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) harus mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKs) dengan pihak Bank Mandiri. PKs menjadi dasar hubungan hukum antara Bank, debitur, kepala SKPD dan bendahara. Apabila terjadi wanprestasi pihak bendahara dan kepala SKPD adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut.Kata kunci: Tanggung Jawab, Jaminan Kredit, SK Pengangkatan PNS

PENYELESAIAN SENGKETA ONLINE MARKETPLACE ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION Purba, Joshua; Rohaini, Rohaini; Septiana, Dewi
Pactum Law Journal Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Belanja online kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup, khususnya bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi tidak jarang juga masyarakat mengalami kerugian dalam berbelanja dan melakukan transaksi secara online. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sengketa antara penjual dan pembeli dalam transaksi elektronik, bagaimanakah proses penyelesaian sengketa online marketplace antara penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi elektronik melalui mekanisme online dispute resolution dan bagaimana kekuatan hukum sebuah putusan yang dihasilkan melalui online dispute resolution. Penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan analisis yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara serta pengolahan data melalui pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan/sistematika data. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan adalah faktor-faktor yang sering menyebabkan sengketa juga, antara lain: 1) kualitas barang yang tidak sesuai, 2) informasi yang diberikan sedikit, 3) barang tidak sesuai, 4) risiko penipuan. Penyelesaian yang dibutuhkan adalah penyelesaian sengketa secara online dengan cara negosiasi, mediasi dan arbitrase. Dari proses penyelesaian sengketa diharapkan tercapainya kesepakatan perdamaian. Kata kunci : E-Commerce, Online Dispute Resolution (ODR), Transaksi Elektronik

AKIBAT HUKUM GADAI SYARIAH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan) Farani, Rabbiyatussha; Rodliyah, Nunung; Nargis, Nilla
Pactum Law Journal Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Gadai syariah (Rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (Rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas pinjaman (Marhun bih) yang diterimanya. Marhun memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (Murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan menimbulkan suatu peristiwa hukum dan hubungan hukum antara kedua belah pihak serta akibat hukum yang bertimbal balik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara terhadap informan pengguna jasa gadai syariah. Pengelolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukan gadai syariah di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Akibat hukum transaksi gadai syariah meliputi hak dan kewajiban, rahin yang berhak mendapatkan piutangnya dan berkewajiban menyerahkan barangnya, serta murtahin yang berhak mendapatkan biaya ujrah dan berkewajiban memberikan uang pinjaman kepada rahin.Kata Kunci : Gadai Syariah, Pegadaian Syariah, Akibat Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA YANG MURTAD (Studi Putusan PA No. 0936/Pdt.G/2011/PA.JS & No. 0456/Pdt.G/2013/PA.Ska) Denita, Devara; Amnawaty, Amnawaty; Nargis, Nilla
Pactum Law Journal Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Salah satu akibat hukum perceraian adalah adanya hak pengasuhan anak (hadhanah). Timbul permasalahan apabila orang tua yang telah ditentukan sebagai pemegang hadhanah keluar dari agama Islam (murtad) karena salah satu syarat bagi pemegang hadhanah adalah beragama Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua yang murtad, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Timggi Agama (PTA) Nomor 135/Pdt.G/2011/PTA.JK dan Nomor 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg, kedudukan hukum orang tua murtad serta akibat hukumnya terhadap anak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, pendekatan masalah secara yuridis teoritis, serta menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen, pengolahan data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua yang murtad dapat dilakukan dengan mencabut hadhanah dari orang tua yang murtad tersebut demi kemaslahatan anak. Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 135/Pdt.G/2011/PTA.JK yang mencabut hadhanah ibu demi mewujudkan keaslian akidah seorang anak muslim dan Putusan No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg yang mencabut hadhanah ibu karena agama anak mengikuti agama kedua orangtuanya saat melangsungkan perkawinan. Hak pengasuhan beralih ke orang tua yang seagama dengan anak. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hadhanah, Murtad

POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Sumarningsih, Indah; Rahmi Ria, Wati; Nurlaili, Elly
Pactum Law Journal Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Poligami adalah perkawinan lebih dari 1(satu), dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu poligini dan poliandri. Fokus penulis ini adalah poligami yang bermakna poligini. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah mengatur mengenai poligami, namun poligami dilakukan masyarakat tanpa memenuhi alasan dan syarat dibolehkan poligami. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana poligami menurut UU Perkawinan dan KHI, bagaimana pelaksanaan poligami menurut UU Perkawinan dan KHI dan akibat hukum poligami menurut UU Perkawinan dan KHI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, tipe penelitian deskriptif, dan pendekatan masalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian bahwa poligami dibolehkan hanya dalam kondisi darurat disertai alasan dibolehkannya poligami menurut UU Perkawinan dan KHI, UU Perkawinan dan KHI hanya mengatur mengenai syarat dibolehkannya poligami, dan pelaksanaan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No.9/1975). Akibat hukum poligami, yaitu: hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri-istri, anak memiliki hubungan perdata/nasab dengan ibu bapak dan keluarga ibu bapaknya, dan istri-istri berhak atas harta bersama. Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Hak dan Kewajiban, Anak, Harta Kekayaan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OBAT-OBATAN TRADISIONAL KARO MELALUI REZIM PENGETAHUAN TRADISIONAL Basta Anugerah, Oren; Sasongko, Wahyu; Dwiatin, Lindati
Pactum Law Journal Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia kaya akan pengetahuan obat tradisional dan tanaman obat yang berjumlah kurang lebih 9.606 (sembilan ribu enam ratus enam) spesies tanaman obat. Permasalahan adalah perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut hukum kesehatan, perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional mengenai obat-obatan tradisional Karo, dan faktor-faktor penghambat perlindungan obat-obatan tradisional menurut pengetahuan tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-terapan, pengumpulan data dalam dengan cara studi pustaka dan studi dokumen, data yang diperoleh dikelola menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa: (1) Perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut hukum kesehatan telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) baik itu mengenai keamanan, mutu dan kemanfaatannya secara berkelanjutan sebagai obat tradisional demi peningkatan pelayanan kesehatan, (2) Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisonal mengenai obat-obatan tradisional masyarakat Karo melalui pengintegrasian secara parsial Pengetahuan Obat Tradisional (POT) sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), (3) Faktor-faktor penghambat perlindungan obat-obatan tradisional menurut pengetahuan tradisional yaitu: persepsi masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila produk mereka ditiru oleh pihak lain (dalam hal ini HKI sebagai fungsi sosial); aspek kepemilikan pengetahuan tradisional; tindakan misappropriation; terbatasnya data, dokumentasi dan informasi mengenai POT. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Obat-Obatan Tradisional, PengetahuanTradisional

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang) Saputra, Darma Dian; Amnawati, Amnawati; Nurlaili, Elly
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Perma No. 1/2016). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Perma No. 1/2016 di Pengadilan Agama Tanjung Karang? Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Perma No. 1/2016 di Pengadilan Agama Tanjung Karang? Bagaimana peran Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam memaksimalkan pelaksanaan Perma No. 1/2016? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terapan dengan tipe deskriptif, pendekatan eksploratoris, menggunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara, analisis data dilakukan secara kualitatif, serta bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan menunjukkan bahwa tahapan proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu Tahap Pra Mediasi, Proses Mediasi (berhasil atau tidak berhasil), Laporan Mediasi, dan Sidang Lanjutan Laporan Mediasi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Perma No. 1/2016 di Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu kualifikasi mediator yang rendah, honorarium mediator, kurangnya kesadaran masyarakat, dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Upaya yang dilakukan Hakim Mediator dalam memaksimalkan pelaksanaan Perma No. 1/2016 dan mewujudkan perdamaian bagi para pihak adalah melakukan penasehatan, menggugah hati para pihak, dan kaukus. Kata Kunci : Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pengadilan Agama Tanjung Karang

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bandar lampung, Lampung INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA