NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
40 Documents
Search results for
, issue
"Vol 15, No 2 (2022): Notarius"
:
40 Documents
clear
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Apabila Debitur Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Debitur Menolak Menyelesaikan Pembayaran Utang di PT. BNI Kanwil Semarang ]]>
<![CDATA[Cynthia Ayu Yhuwana]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.37542
<![CDATA[AbstractBad credit occurs when a debtor fails to fulfill his obligation to pay on time. This payment failure was in some cases caused by the death of the debtor. Cases of death of debtors that cause bad credit are common in consumer loans. BNI bank consumer credit is credit provided by a bank to individuals based on an application for credit for consumption purposes. The problem in this article discusses the legal consequences of consumer credit agreements at Bank BNI and how the non-performing loan dispute resolution mechanism is in the case of unsecured loans at Bank BNI. The research method used in this article is empirical/sociological. The data analysis used was descriptive qualitative. The results showed that the laws and regulations in Indonesia, the death of the debtor resulted in the heirs having to pay the debtor's debt payment obligations as an inheritance. So in this case, Bank BNI is obliged to make peace efforts to resolve disputes with debtor heirs to pay off debts. The peace efforts provided by BNI Bank must comply with applicable laws and regulations in Indonesia.Keyword: loan; debitor; BNIAbstrakKredit macet terjadi apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar tepat waktu. Kegagalan pembayaran tersebut dalam beberapa hal disebabkan oleh meninggalnya debitur. Kasus meninggalnya debitur yang menyebabkan kredit macet jamak terjadi di kredit konsumer. Kredit konsumer bank BNI adalah kredit yang disediakan oleh bank kepada individu berdasarkan permohonan kredit untuk tujuan konsumsi. Permasalahan dalam artikel ini membahas mengenai akibat hukum perjanjian kredit konsumer di Bank BNI dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kredit bermasalah (non-performing loan) dalam hal kredit tanpa agunan di Bank BNI. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan menggunakan empiris/sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dan peraturan di Indonesia, meninggalnya debitur mengakibatkan ahli waris harus membayar kewajiban pembayaran utang debitur sebagai harta waris. Maka dalam hal ini, Bank BNI wajib mengupayakan upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa dengan ahli waris debitur untuk membayar utang. Upaya perdamaian yang disediakan oleh Bank BNI wajib tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.Kata kunci: utang; debitor; BNI]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Pada RUPS yang Dilakukan Melalui Video Conference Selama Masa Pandemi ]]>
<![CDATA[Ikhyari Fatuti Nurudin]]>;
<![CDATA[Agus Nurudin]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.36742
<![CDATA[AbstractPandemic times are difficult and full of adjustments, where every sector of daily life activities changes. Changes that seem so significant can be seen from the limitation of social activities in the community, conventional activities with face-to-face and virtual face-to-face. Virtual communication is also implemented in holding the General Meeting of Shareholders (GMS) via video conference in order to reduce the spread of the Covid-19 virus. This article uses a normative juridical research method, namely research on the principles of positive law written in legislation by collecting data from secondary data. The results of this research from this article include: First, the holding of the GMS during this pandemic was carried out using video conferencing in two ways, namely through the Depository and Settlement Institution with an Open Company which has a private system in accordance with the latest Regulation issued by OJK No. 16 / POJK.04 / 2020. Second, the legal certainty of this GMS has been tested, the output of the GMS are in the form of an electronic document or written in an Authentic Deed and can be used as a means of proof in court, so that the Limited Liability Company can choose one of them.Keywords: legal certainty; gms; video conference; pandemicAbstrakMasa pandemi merupakan masa sulit dan penuh dengan penyesuaian, dimana setiap sektor aktivitas kehidupan sehari-hari menjadi berubah. Perubahan yang begitu nampak signifikan terlihat dari pembatasan aktivitas social masyarakat, aktivitas konvensional dengan tatap muka secara langsung pun menjadi tatap muka secara virtual. Pelaksanaan komunikasi secara virtual juga diterapkan di dalam penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui video conference demi menekan penyebaran virus Covid-19. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data dari data sekunder. Hasil penelitian ini dari artikel ini meliputi: Pertama, penyelenggaraan RUPS pada masa pandemi ini dilakukan menggunakan video conference dengan dua cara yaitu melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan Perusahan Terbuka yang memiliki system pribadi sesuai dengan Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK No. 16/POJK.04/2020. Kedua, Kepastian Hukum RUPS ini sudah diuji keabsahannya, hasil RUPS berbentuk dokumen elektronik maupun dituangkan dalam Akta Otentik dan dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam persidangan, sehingga Perseroan Terbatas dapat memilih salah satu diantaranya.Kata kunci: kepastian hukum; rups; video conference; pandemi]]>
<![CDATA[Status Dan Perlindungan Hukum Tanah Magersari Di Lingkungan Kraton Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Fairuz Nadzmi Mathan ai]]>;
<![CDATA[Luluk Lusiati Cahyani]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.37329
<![CDATA[AbstractTanah Magersari is a land owned by the Sultanate and the Duchy which is widely used by people in the Special Region of Yogyakarta to become a place of residence or business. Tanah Magersari can only be used by indigenous people based on the Rijksblad Sultanate 1918 Number 16 jo. 1925 No.23, and Rijksblad 1918 No.18 jo Rijksblad 1925 Number 25. The purpose of this study is to determine the ownership status of Tanah Magersari in the Sultan's Palace in terms of national land law and legal protection given to Tanah Magersari rights holders. Based on the results of the study it is known that: 1. The status of Tanah Magersari within the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate Palace based on the laws and regulations of Yogyakarta is the land of the Sultanate and the Duchy has been declared a legal entity, so the Sultanate has ownership rights over the Sultanate's land and the Duchy has ownership of the Duchy land . 2. Legal protection granted to holders of Tanah Magersari rights is based on Special Regional Regulations and Basic Agrarian Laws.Keywords: legal status; legal protection; tanah magersariAbstrakTanah magersari adalah tanah kepunyaan Kasultanan dan Kadipaten yang sering dipergunakan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tanah hunian atau untuk wirausaha. Tanah magersari hanya dapat dipergunakan masyarakat asli didasarkan Rijksblad Kesultanan 1918 Nomor 16 jo. 1925 No.23, serta Rijksblad 1918 No.18 jo Rijksblad 1925 Nomor 25. Tujuan penelitian ini gar diketahui pemilik sah dari tanah magersari di daerah Kraton Yogyakarta dilihat dari hukum tanah nasional serta perlindungan hukum yang diserahkan pada pemegang hak tanah magersari. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1. Status tanah magersari dalam lingkungan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan peraturan perundang-undangan Yogyakarta adalah tanah Kasultanan dan Kadipaten sudah dinyatakan sebagai badan hukum, menyebabkan Kasultanan mempunyai hak milik dari tanah Kasultanan serta Kadipaten mempunyai hak milik dari tanah Kadipaten. 2. Perlindungan hukum yang diserahkan pada pemegang hak dari tanah magersari adalah didasarkan Peraturan Daerah Istimewa dan Undang-undang Pokok Agraria.Kata kunci : status hukum; perlindungan hukum; tanah magersari]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris ]]>
<![CDATA[Kezia Deborapingkanangel Maramis]]>;
<![CDATA[Rofah Setyowati]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.37492
<![CDATA[AbstractIn making the Minuta Deed, it is required to sign the parties' signatures and attach letters and documents and fingerprints of the parties in accordance with Article 16 number (1) letter c of Law Number 2 of 2014. The research method used in this journal is Normative research. The result of the discussion of this journal is that Notaries are required to sign and fingerprints of the parties in the Minuta deed, Interviewers who are able to sign are obliged to sign their signature on the minimum sheet or paper, while Interviewers who are not able to sign are obliged to affix their fingerprints on a separate sheet of paper which Then attached to the Minuta Deed of the sheet of paper is special and only for tappers who cannot sign or only for the interlocutors put their fingerprints because they cannot sign. Conclusions from this journal related to the application of fingerprints in the Minutes of Notary Deed, there are still many interpretations in practice, especially on the affixing of fingerprints and there are no rules that clearly regulate themKeywords: fingerprint; notary public; minuta deedAbstrakNotaris dalam membuat Minuta Akta wajib mmbubuhkan tanda tangan para pihak dan melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap sesuai dengan Pasal 16 angka (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian Normatif. Hasil pembahasan jurnal ini adalah Notaris wajib membubuhkan tanda tangan dan sidik jari para penghadap dalam minuta akta, penghadap yang bisa tanda tangan wajib membubuhkan tanda tangannya pada lembar atau kertas minuta sedangkan penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan wajib membubuhkan sidik jarinya pada lembaran kertas tersendiri yang kemudian dilekatkan pada Minuta Akta lembaran kertas tersebut khusus dan hanya untuk penghadap yang tidak bisa tandatangan atau hanya untuk penghadap membubuhkan sidik jarinya karena tidak bisa tanda tangan. Simpulan dari jurnal ini terkait dengan penerapan sidik jari dalam Minuta Akta Notaris masih terdapat banyak penafsiran dalam praktiknya terutama pada pembubuhan sidik jari dan belum ada peraturan yang mengatur secara tegas.Kata Kunci: sidik jari; notaris; minuta akta]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Di Wilayah Semarang Barat ]]>
<![CDATA[Arif Rifqi Muslim]]>;
<![CDATA[Achmad Busro]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.35734
<![CDATA[AbstractImplementation of lease agreements is often a problem in shophouse rentals. The focus of the problem in this study is How the Legal Review of the Implementation of the Rental Agreement for Shop Houses (ruko) in the City of Semarang, How the Legal Protection Forms the Rental-Renting Agreement for Shop Houses (ruko) The method used in this research is an empirical juridical approach, namely research that utilizes the laws of the environment in a real sense and examines how it works in the community which aims to understand what is done by research subjects and in a descriptive way in the form of words and language by utilizing various books. -scientific books. The results of this study indicate that the implementation of the lease agreement must go through the stages starting with the pre-agreement stage, the stage of the Agreement Preparation, the post-signing of the agreement. The form of legal protection The lease agreement is regulated in chapter VII of Book III of the Civil Code entitled "About Leasing" which includes articles 1548 to 1600 of the Civil CodeKeywords: agreements; rent; shop house.AbstrakPelaksanaan perjanjian sewa sering menjadi masalah dalam persewaan ruko. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Sewa Ruko (ruko) di Kota Semarang, Bagaimana Perlindungan Hukum Bentuk Perjanjian Sewa-Menyewa Ruko (ruko) Metodenya Yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang memanfaatkan hukum lingkungan dalam arti yang sebenarnya dan menelaah cara kerjanya dalam masyarakat yang bertujuan untuk memahami apa yang dilakukan oleh subjek penelitian dan secara deskriptif berupa kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai buku. -buku ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa harus melalui tahapan yang dimulai dari tahap pra perjanjian, tahap pembuatan perjanjian, hingga pasca penandatanganan perjanjian. Bentuk Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa diatur dalam Bab VII Buku III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Sewa” yang memuat pasal 1548 sampai dengan 1600 KUH Perdata.Kata kunci : perjanjian; menyewa; rumah toko]]>
<![CDATA[Prosedur Pelaksanaan Dan Pengumuman Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) ]]>
<![CDATA[Ersa Malida Astriani]]>;
<![CDATA[Ngadino Ngadino]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.36938
<![CDATA[AbstractAuction is a method of buying and selling of goods which is carried out by a person or agency authorized by law to carry out an auction, one of which is the Wealth and auction Service Office. The purpose of writing this article is to find out the procedures for the implementation of the auction conducted by KPKNL. The research method used is the normative juridical method. The results of the discussion of this article are that the auction conducted by the KPKNL is divided into 6 stages including the auction preparation stage in the form of submitting an auction application, determining the auction schedule, announcement of auction, and place of auction time, the second stage of auction implementation conducted by auction officials or someone who authorized to carry out the auction, the bid stage, the payment stage, the stage of submitting documents of ownership of goods and the stage of preparing auction minutes. The conclusion of this article is that the auction is carried out by the State Wealth Service Office and the auction is carried out in accordance with PMK No.106 / PMK.06 / 20l3 and PMK No.93 / PMK.06 / 20l0 regarding the Implementation Guidelines for the auction, the implementation of the KPKNL auction is carried out in 6 stages.Keywords: implementation; auction; KPKNLAbstrakLelang merupakan salah satu metode jual-beli barang yang mana dilakukan oleh seseorang atau instansi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan lelang salah satunya yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Dan lelang. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Hasil dari pembahasan artikel ini yaitu lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL dibagi menjadi 6 tahap diantaranya tahap persiapan lelang berupa pengajuan permohonan lelang, penetapan jadwal pelaksanaan lelang, pengumuman lelang,dan tempat waktu lelang, tahap kedua tahap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang atau seseorang yang berwenang untuk melaksanakan lelang, tahap penawaran, tahap pembayaran, tahap penyerahan dokumen kepemilikan barang dan tahap pembuatan risalah lelang. Simpulan dari artikel ini adalah pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang dilaksanakan sesuai dengan PMK No.l06/PMK.06/20l3 dan PMK No.93/PMK.06/20l0 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Pelaksanaan lelang KPKNL dilaksanakan melalui 6 tahap.Kata kunci: pelaksanaan; lelang ; KPKNL]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Kendala Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ]]>
<![CDATA[Essy Ayudyah Ningputri]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.37463
<![CDATA[AbstractImplementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in practice often experiences obstacles or problems, so the National Land Agency (BPN) is obliged to take responsibility for these problems and constraints. The research method used in this journal is normative research. The results of the discussion of this journal, namely the implementation of PTSL in practice there are obstacles or problems related to the collection of juridical data and physical data in the village concerned and measurement errors in land parcels, the responsibility of BPN is related to measuring errors in land parcels, namely by canceling the title certificate and re-measuring. , whereas related to the constraints of collecting physical and juridical data is the responsibility of the local village adjudication committee. The conclusion from this journal is that BPN's responsibility in implementing PTSL is limited to problems due to errors from the adjudication committee from BPN office employees such as errors in measuring land boundaries, and the form of BPN's responsibility, namely by limiting title certificates and taking re-measurements.Keywords: land registration; land registry; land disputeAbstrakPelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam praktiknya sering mengalami kendala atau masalah, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) wajib untuk bertanggungjawab atas permasalahan dan kendala tersebut. Metode peenlitian yang digunakan jurnal ini yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini yaitu pelaksanaan PTSL dalam praktiknya terdapat kendala atau permasalahan terkait dengan pengumpulan data yuridis dan data fisik di desa yang bersangkutan dan kesalahan pengukuran dalam bidang tanah, tanggungjawab BPN terkait dengan kesalahan pengukuran bidang tanah yaitu dengan melakukan pembatalan sertifikat hak dan melakukan pengukuran ulang, sedangkan terkait dengan kendala pengumpulan data fisik dan yuridis merupakan tanggungjawab oleh panitia ajudikasi desa setempat. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini yaitu tanggungjawab BPN dalam pelaksanaan PTSL hanya sebatas permasalahan yang dikarenakan adanya kesalahan dari panitia ajudikasi dari pegawai kantor BPN seperti kesalahan pengukuran batas tanah, dan bentuk tanggungjawab BPN yaitu dengan melakukan pembuatan sertifikat hak serta melakukan pengukuran ulang.Kata kunci: pendaftaran tanah; akta pendaftaran tanah; sengketa tanah]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Sistem Validasi BPHTB dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dikaji dari Perspektif Zakat ]]>
<![CDATA[Aisyah Ayu Musyafah]]>;
<![CDATA[Aju Putrijanti]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.48297
<![CDATA[AbstractBPHTB (Land and Building Rights Acquisition Fee) payments in Yogyakarta require validation from BPKAD (Regional Financial and Asset Management Agency). The validation process which takes a long time does not allow BPHTB payments to be carried out according to the provisions of the Regional Tax Law. The purpose of this study is to obtain a validation system scheme that allows BPHTB payments not to violate the provisions in the Regional Tax Law. This study uses an empirical juridical method with the qualitative analytical and descriptive nature of the study. The results of this study are the need to hold a BPHTB validation system reconstruction in the process of transferring land rights in Yogyakarta in order that the process of transferring land rights is not hampered and validation can run smoothly without having to contradict the provisions of the law. The assessment of the BPHTB validation system reconstruction was conducted by reflecting on the zakat payment system which was running well.Keywords: BPHTB; validation; zakatAbstrakPembayaran BPHTB di Kota Yogyakarta memerlukan validasi dari BPKAD karena bukti validasi ini kemudian menjadi syarat proses peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Proses validasi yang memakan waktu lama, tidak memungkinkan pembayaran BPHTB dilakukan sesuai ketentuan UU Pajak Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan skema sistem validasi yang memungkinkan pembayaran BPHTB tidak menyalahi ketentuan dalam UU Pajak Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analitis kualitatif dan sifat penelitian yang deskriptif. Hasil dari Penelitian ini adalah perlu diadakannya rekonstruksi sistem validasi BPHTB dalam proses peralihan hak atas tanah di Kota Yogyakarta agar proses peralihan hak atas tanah tidak terhambat dan validasi dapat berjalan lancar tanpa harus bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Pengkajian rekonstruksi sistem validasi BPHTB dilakukan berkaca dari sistem pembayaran zakat yang telah berjalan dengan baik.Kata kunci: BPHTB; validasi; zakat]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri Di Sosial Media Instagram ]]>
<![CDATA[Tri Noviyanti]]>;
<![CDATA[Edith Ratna M.S.]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.33674
<![CDATA[AbstractThe use of social media for publication and the promotion of a notary public, is in serious violation of the code of ethics and must abide by the current laws of the law. To address these infractions is to apply oversight of the notary. Based on this matter it has a problem set up with how the law will result when the notary promotes itself in the social media account of instagram, and the approach method used in this article is pedekatan yuridis normatif. According to the results of the notary paper, notary notaries violated the promotion and self-publication of social media on instagram, the notary was not allowed because of this restriction asa result of notary professorship asa public official in accordance with the ethical code of the notary. As the enforcement of the ethics of the notary, the honorary council of the notary and the control of the notary has a duty of ensuring that the notary understands and executes its code. The notarization of sanctions to the notary to the main chamber of the circuit overseer's chamber was the authority of the circuit overseer's chamber: a dishonorably discharge, and a temporary discharge of 3 (three) months through 6 (six) months. The decisions of the circuit overseer's chamber are final.Keywords: notary; and notary ethics;AbstrakPenggunaan media sosial untuk publikasi dan mempromosikan jasa notaris, dinilai sangat melanggar kode etik dan harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi adanya pelanggaran ini adalah diterapkan adanya pengawasan terhadap notaris. Artikel ini mengangkat rumusan masalah mengenai akibat hukum apabila notaris mempromosikan dirinya di akun media sosial Instagram.Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa notaris melakukan pelanggaran apabila melakukan promosi dan publikasi diri di sosial media yaitu instagram, notaris ini tidak diperbolehkan karena larangan ini adalah akibat dari kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum sesuai dengan kode etik notaris. Sebagai penegak Kode etik notaris, Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawasan Notaris memiliki tugas yaitu telah dipastikan supaya notaris paham pada pelaksanaan kode etik dengan sebaik-baiknya. Pengusulan dalam penetapan sanksi kepada pihak notaris ke majelis pengawas pusat merupakan kewenangan yang dimiliki dari majelis pengawas wilayah berupa yaitu diberhentikan dengan cara yang tidak hormat, dan diberhentikan dalam kurun waktu 3 bulan hingga 6 bulan. Keputusan yang dikeluarkan dari majelis pengawas wilayah ini bersifat sebagai suatu keputusan yang dianggap final.Kata kunci: notaris; dan kode etik notaris.]]>
<![CDATA[Analysis Legalitas Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Pengaruhnya Terhadap Perlindungan Bagi Kreditor ]]>
<![CDATA[Arina Ratna Paramita]]>;
<![CDATA[Djumadi Purwoatmodjo]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.42672
<![CDATA[AbstractSKMHT is the granting of power in accordance with the understanding of power, namely to carry out or carry out a certain business, in this case, namely "to impose a mortgage" or only specifically to one act of imposing a mortgage, in the form of a Deed of Granting Mortgage. This article discusses the issue of the legality of the SKMHT deed made before a Notary in terms of Article 15 of the Notary Position Act and its legal protection. The research method uses empirical juridical, namely examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results of the study indicate that the Power of Attorney to impose Mortgage (SKMHT) is given directly by the Mortgage Provider and must meet the requirements as stipulated in Article 15 of the Mortgage Law. If the requirements regarding the content of the Power of Attorney to impose Mortgage do not meet the requirements, it will result in the power of attorney in question being null and void, which means that the power of attorney concerned cannot be used as the basis for making the Deed of Granting Mortgage (APHT). SKMHT is a form of legal protection for creditors.Keywords: deed; legality; mortgage right; creditorAbstrakSKMHT merupakan pemberian kuasa yang sesuai dengan pengertian kuasa, yaitu untuk melakukan atau menyelenggarakan satu urusan tertentu, dalam hal ini yaitu ”membebankan hak tanggungan” atau hanya khusus satu perbuatan membebankan hak tanggungan saja, kedalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan. Artikel ini membahas persoalan mengenai legalitas akta SKMHT yang dibuat dihadapan Notaris ditinjau dari pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris dan perlindungan hukumnya. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diberikan langsung oleh Pemberi Hak Tanggungan dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan.”Jika“persyaratan mengenai muatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ini tidak memenuhi persyaratan, akan berakibat surat kuasa yang bersangkutan batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan”(APHT). SKMHT menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur.Kata kunci : akta; legalitas; hak tanggungan; kreditor]]>
