cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Notariil
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 2540797x     EISSN : 26151545     DOI : https://doi.org/10.2225/jn
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 133 Documents
 1   2   3   4   5 
EKSISTENSI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAHAAN Sudini, Luh Putu; Arini, Desak Gede Dwi
Jurnal Notariil Vol 2, No 2 (2017): November 2017
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.2.402.141-148

Abstract

ABSTRAK Prosedur pengajuan penyelesaian sengketa perusahaan nasional maupun internasional antar perusahaan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum melalui BANI dengan didaftarkannya surat permohonan penyelesaian sengketa pada sekretariat BANI yang mencantumkan klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis yang menyebutkan pokok perselisihan, nama dan tempat tinggal para pihak serta tempat tinggal para wasit dan bila dalam perjanjian tersebut para pihak tidak mencantumkan klausula arbitrase maka sengketa yang timbul diantara mereka tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Hal yang harus ada bila sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu adanya klausula arbitrase yang menyebutkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbitrase yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Dan juga adanya persetujuan atau kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Akibat hukum dan eksekusi putusan BANI adalah Pihak yang dikalahkan dalam pemeriksaan sengketa harus melaksanakan putusan secara sukarela dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, serta putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh panitera dengan juru sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dua orang saksi juga dapat dibantu oleh polisi. Akibat hukum dari putusan BANI apabila pihak yang dikalahkan tersebut tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan untuk melakukan sita terhadap barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan. Dan pihak yang dikalahkan tidak dapat dilakukan penyanderaan terhadapnya, serta meninggalnya salah satu pihak tidak menghentikan akibat-akibat suatu klausul perwasitan. Kata kunci: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Penyelesaian Sengketa, Perusahaan.   ABSTRACT Procedures for dispute resolution of national and international companies between legal entities and non-legal entities through BANI with the registration of a dispute resolution application at the BANI secretariat which includes a written arbitration clause stating the subject of dispute, name and place of residence of the parties and the place stay referees and if in the agreement the parties do not include the arbitration clause then the dispute arising between them can not be resolved through arbitration. The thing that must exist if the dispute can be resolved by arbitration is an arbitration clause stating all disputes arising from this agreement will be settled in the first and final level according to BANI procedure rules by the arbitration designated under the rule. And also the agreement or agreement of the parties to resolve the dispute through arbitration. The consequences of the law and the execution of the BANI ruling shall be the Party which is defeated in the dispute of the dispute shall execute the decision voluntarily within 30 (thirty) days after the request for execution is registered to the Clerk of the District Court, and the ruling may be executed by the clerk with the bailiff on the orders of the Chief Justice of the District Court and two witnesses can also be assisted by the police. As a result of the law of BANIs verdict if the defeated party refuses to enforce the verdict, the Head of District Court orders to seize the moving goods belonging to the defeated party. And the defeated party can not be held hostage against him, and the death of either party does not stop the consequences of an arbitration clause Keywords: Indonesian National Arbitration Board (BANI), Dispute Settlement, Company
IMPLIKASI PENUANGAN KONTRAK SEBAGAI BINGKAI BISNIS KE DALAM AKTA NOTARIIL isnaeni, isnaeni
Jurnal Notariil Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.1.149.23-32

Abstract

ABSTRAK Hakekatnya manusia sebagai makhluk, selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, manusia berusaha tanpa henti menjaga eksistensinya agar tetap lestari, sejahtera, dan berkelanjutan hidupnya. Itulah alasannya mengapa setiap kali melakukan perbuatan pasti akan memperhitungkan untung dan rugi sebagai batu ukurnya. Memenuhi kebutuhan hidup pribadi masing-masing anggota masyarakat dalam rangka menjaga eksistensinya sebagai makhluk, entah itu kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, ataupun memperoleh keturunan -jelas hal ini masuk dalam ranah privat- adalah akan lebih mudah dicapai kalau dilakukan dengan jalan berinteraksi bersama dengan anggota masyarakat yang lain. Apabila kebutuhan hidup itu dipenuhi dengan jalan tanpa berinteraksi, berarti diusahakan sendiri, tentu saja akan relatif sulit, karena justru memakan banyak waktu, tenaga, pikiran, juga beaya. Sebaliknya kalau pemenuhan kebutuhan hidup tersebut dilakukan dengan cara berinteraksi bersama anggota kelompok lainnya, ternyata akan lebih mudah dan efisien. Namun sesuai dengan sosok manusia sebagai homo economicus, saat interaksi dilakukan, maka kedua-dua belah pihak sudah barang tentu akan bertindak dengan poros perhitungan untuk mendapatkan keuntungan, dan inilah sebenarnya yang dikatagorikan sebagai hubungan bisnis.Pada saat melakukan bisnis ini, para pihak berharap masing-masing akan meraih keuntungannya sendiri-sendiri secara proporsional, sehingga interaksi yang dilakukan harus bernuansa kerja sama. usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berinteraksi yang bernuansa kerja sama, lalu akibat lanjutnya timbul perikatan di antara mereka, maka kalau dicermati aturan perikatan dalam Buku III BW, sesuai ketentuan awalnya yakni Pasal 1233 BW. Tantangan dunia bisnis yang selalu bergerak mengikuti tuntutan zaman, untuk kemudian memerlukan bingkai kontrak, dan aktanya dibuat oleh Notaris agar memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna, benar-benar sebuah ujud profesi sentral yang lumayan berat namun luhur. Tidak heran kalau jabatan Notaris tersebut memerlukan kondisi watak yang arif namun bernuansa pintar. Tidak memiliki bekal seperti itu, justru Notaris sebagai profesi akan menuntun yang bersangkutan ketubir kehancuran. Kontrak sebagai bingkai bisnis, kalau kemudian dituang dalam akta otentik, memaksa Notaris harus pintar dalam mengemas klausula-klausula perjanjian yang diperlukan oleh pelaku pasar. Minuta yang dibuat oleh Notaris adalah dokumen negara, sehingga cara mengemasnya wajib mengikuti aturan perundangan yang sudah digariskan. Demikian juga prinsip-prinsipHukum Kontrak, oleh Notaris sebagai Pejabat Umum, wajib dipahami dengan matang, termasuk perkembangannya yang saat ini memang sangat diperlukan guna mengantisipasi pasar bebas. Klausula kontrak yang dibuat dalam rangkuman akta notariil, harus tersusun secara logis dan sistematis, agar kepastian yang diinginkan oleh para pebisnis benar-benar terwujud Kata Kunci/Key World : Implikasi; Kontrak; Bisnis; dan Akta Notariil.
“WAJAH BARU” PPAT DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA (STUDI PP NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PP NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PPAT) Rahmi, Elita
Jurnal Notariil Vol 1, No 1 (2016): November 2016
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.177.1-13

Abstract

Tujuan penelitianpertama untuk menganalisis ketentuan baru yang diatur pada PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT. Kedua Untuk mengkritisi eksistensi PPAT dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah di Indonesia terjadi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.Metode penelitian yuridis normative, dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan (Statuta approach) pedekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach).Pengumpulan bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam menganalisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengkasifikasikan peraturan yang terkait dengan PPAT dan pendaftaran tanah dan mengsistemasikan peraturan perundang-undangan serta menginterpretasikan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Dengan disempurnakannya PP nomor 37 Tahun 1998 menjadi PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT, yang mengalami perubahan hanya terkait denganpersoalan usia calon PPAT dan kewajiban magang sebelum calon PPAT di angkat, penambahan masa kerja PPAT semula 65 (enam puluh lima ) tahun dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun,Penambahan jenis pemberhentian terhadap PPAT, perluasan daerah kerja semula 1 (satu) wilayah kerja kabupaten/kota menjadi 1 (satu) wilayah kerja provinsi terakhir penambahan larangan rangkap jabatan. Sedangkan untuk aspek yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tetap menindaklanjuti PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan perubahan dimaksud, sesungguhnya menuntut adanya sistim pendaftaran tanah on line dan reforma agraria pada kementerian agraria dan jajarannya, tanpa sinergi teknologi dan pelayanan bidang pertanahan maka fungsi PP Nomor 24 tahun 2016 tidak mmberikan fungsi signifikan dengan pelayanan cepat, murah dan sederhana dalam proses pendaftaran tanah.
Legal Protection Towards Workers Under Collective Labor Agreement Albertin A., Grace
Jurnal Notariil Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.3.2.745.88-96

Abstract

The Collective Labor Agreement is one of working agreements negotiated by workers joining the trade union organizations together with employers as employment providers. In the making of the agreement, it must first be negotiated by both parties. In particular, in order for the trade union to attend the negotiation, it must meet the requirement stipulated in the provisions of law and regulation stipulated in Laws Number 13 Year 2003 on Labor and Ministerial Regulation Number 28 Year 2014. The two regulations have non-interrelated arrangements or in other words it can be said as conflict of norms, hence this present study is conducted to examine the validity of enactment of collective labor agreement in a company and the legal protection for the trade union under the collective labor agreement. The study makes use of normative research method, i.e. by reviewing the documents of legislations and the literatures with legislation and conceptual approach. The result of the study shows that the validity of enactment of collective labor agreement refers to its relation with legal validity of a norm in the principle of legislation lex superior derogate lex impriori, so that the labor laws is enacted, but not apart from the role of labor ministerial regulations. The validity of the legitimate terms of an agreement is also needed to underlie a collective agreement. The legal protection that can be applied for trade union is in the form of supervision as well as legal protection both preventive and repressive outlined in the collective labor agreement content.
MEANING OF BANK SECRETS AFTER THE ENACMENT OF LAW NUMBER 9 OF 2017 ON STIPULATION OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NO. 1 OF 2017 ON ACCESS TO FINANCIAL INFORMATION FOR THE INTERESTS TAXATION INTO LAW Sholihah, Jamilatus; Susanti, Dyah Ochtorina; Fahamsyah, Ermanto
Jurnal Notariil Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.3.1.639.38-46

Abstract

Abstract The national economic development in Indonesia is inseparable from the banking role. The existence of the stipulation of Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) Number 1 of 2017 on Access to Financial Information for Tax Purposes will certainly affect the regulation of the banking sector in particular related to bank secrets. The establishment of the Perpu appears to have attracted the attention of the government to immediately pass it into law. It is proven which on 23 August 2017 President Joko Widodo has authorized the Perpu to become a law through Law Number 9 of 2017 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 1 of 2017 on Access to Financial Information for Tax Purposes into the Law -What. The policy is a form of Indonesias commitment to participate in the automatic exchange of information globally for tax purposes. The automatic opening of bank secrets for tax purposes will certainly affect the previous banking arrangements, especially those related to bank secrets. Therefore, in order to avoid overlapping arrangements, the state of Indonesia needs to harmonize all regulations relating to bank secrets and the opening of bank secrets for tax purposes. Keyword: Banking Secrecy, Taxation.
MENYOAL FILSAFAT ILMU HUKUM Atmadja, I Dewa Gede
Jurnal Notariil Vol 2, No 2 (2017): November 2017
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.2.348.118-126

Abstract

Abstrak Menyoal di sini diartiakan mempermasalahkan Filsafat Ilmu Hukum dalam dua aspek yaitu: pertama, apakah Filsafat Ilmu Hukum sama dengan Filsafat Hukum terletak dalam ranah ilmu hukum ataukah ranah Filsafat ataukah bagian dari Filsafat Ilmu ; kedua titik silang Filsafat Ilmu Hukum dengan Filsafat Hukum dan perbedaan lingkup kajiannya antara keduanya.
APLIKASI KODE ETIK HAK INGKAR NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PERDATA DAN PIDANA Marjon, Dahlil
Jurnal Notariil Vol 1, No 1 (2016): November 2016
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.109.88-108

Abstract

Pada dasarnya hak ingkar adalah hak untuk mengundurkan diri dari memberikan kesaksian dimuka Pengadilan dalam masalah Perdata maupun Pidana. Dalam perkara perdata notaris lebih leluasa untuk menggunakan hak ingkar yang diberikan undang-undang kepadanya. Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda verschoningsrecht yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu. Hak Ingkar dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
General Election and the Study of the Future Michael, Tomy
Jurnal Notariil Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.3.2.873.130-136

Abstract

Indonesias position in electoral development is getting better because of the legislation. It is different when a strong bargaining position is artificial. In this case, the state becomes strong because of its own efforts such as having sophisticated technology programs, producing sophisticated weapons, or having world-class athletes. The problem is when the candidate listed in the empty ballot has been elected by the community but the chosen one does not win, then such election is actually not of the will of the community. This study uses normative legal study design which means that it is normative juridical legal research. The approaches used in legal research are statute approach, case approach, and conceptual approach. Future elections will no longer change when there is no legal clarity in Indonesia if the robot is included in it. The election aimed at robots for is not being a contradiction but is a way out to produce elections that are truly fair. When we choose robots in the elections, artificial intelligence holds norms in society. Artificial intelligence will become a habit in Indonesia, turning to jus cogens because its main nature is indirect force.
PERJANIAN SEWA MENYEWA TANAH PEKARANGAN DESA (PKD) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG DESA PAKRAMAN Rudy, Dewa Gde
Jurnal Notariil Vol 2, No 2 (2017): November 2017
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.2.410.149-159

Abstract

ABSTRAK Artikel ini mengambil judul “Perjanian Sewa Menyewa Tanah Pekarangan Desa (PKD) Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman” tanah PKD adalah tanah yang dikuasai oleh Desa Pakraman yang diberikan kepada warga desa untuk ditempati dengan kompensasi melaksanakan kewjaiban (ayahan) kepada Desa Pakraman. Pada perkembangan saat ini banyak tanah dengan status tanah PKD menjadi obyek perjanjian sewa menyewa dengan tujuan komersial. Permasalahan yang dibahas adalah : 1) Keabsahan dari perjanjian sewa menyewa tanah PKD tersebut. 2) Kapasitas Desa Pakraman berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa tanah PKD. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa : 1) Perjanjian sewa menyewa tanah PKD berdasarkan Ketentuan Perda No. 3 Tahun 2001 secara eksplisit tidak dilarang, sehingga karenanya perbuatan hukum tersebut dapat dibenarkan serta sah dan mengikat bagi pihak-pihak. 2) Desa Pakraman mempunyai kapasitas sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewenangan dalam mengatur dan mengelola pemanfaatan tanah PKD sebagai tanah adat. Oleh sebab itu, perjanjian sewa menyewa tanah PKD harus mendapatkan persetujuan Desa Pakraman melalui Paruman Desa Pakraman. ABSTRACT This article entitles "Lease of Rent of Village Land (PKD) Based on Bali Province Regulation Number 3 Year 2001 About Pakraman Village" PKD land is land which is controlled by Desa Pakraman given to the villagers to be occupied with compensation to perform the magic (ayahan) to Pakraman Village. In the current development of many lands with the status of land PKD became the object of lease agreement with commercial purposes. The issues discussed are: 1) Validity of the lease agreements of land PKD. 2) Pakraman Village Capacity related to land lease agreement of PKD. The results of the discussion show that: 1) land lease agreement of PKD based on Provisions of Perda no. 3 of 2001 is explicitly prohibited, so that such legal acts may be justified and valid and binding for the parties. 2) Desa Pakraman has the capacity as a party having the right and authority to manage and manage the utilization of PKD land as customary land. Therefore, the lease agreement of land for PKD must get the approval of Pakraman Village through Paruman Desa Pakraman.
Urgensi Pendaftaran tanah (Perspektif Utilities dan Kepastian Hukum) susanti, ochtorina
Jurnal Notariil Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.1.152.33-45

Abstract

ABSTRACT The land registry is an administrative liability based on legislation that has two goals: on the side of the utilities and in terms of legal certainty, which boils down to guarantee protection. When later raised legal act which implies the land ownership dispute, it can be proved by evidence that is perfect evidence, namely the certificate of land ownership. This study aims to find and analyze and provide an understanding of the importance of land registration in Indonesian positive law. Results of studies using normative juridical with legislation approach and conceptual approach. On the side of legal certainty and these utilities provide an explanation that land registration is done in order to provide legal certainty for the public welfare. Keyword : Registration, Land, Utilities, Legal Certainty

Page 2 of 14 | Total Record : 133

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol. 7 No. 1 (2022) Vol. 6 No. 2 (2021) Vol. 6 No. 1 (2021) Vol. 5 No. 2 (2020) Vol. 5 No. 1 (2020) Vol. 4 No. 2 (2019) Vol. 4 No. 1 (2019) Vol. 3 No. 2 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol. 3 No. 1 (2018) Vol. 2 No. 2 (2017): November 2017 Vol 2, No 2 (2017): November 2017 Vol. 2 No. 1 (2017): Mei 2017 Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017 Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016 Vol 1, No 1 (2016): November 2016 More Issue