cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Novendri M. Nggilu
Contact Email
novendrilawreview@ung.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jamburalawreview@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gedung Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Jambura Law Review
Published by Universitas Negeri Gorontalo
ISSN : 26549255     EISSN : 26560461     DOI : 10.33756
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including, Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020" : 5 Documents clear
Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Mohamad Rivaldi Moha; Sukarmi Sukarmi; Afifah Kusumadara
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (873.096 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v2i2.5280

Abstract

Kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik bagi  seluruh pelaku usaha e-commerce di indonesia menjadi salah satu program pemerintah dalam Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-commerce) Tahun 2017-2019. Oleh karena itu, Tujuan penulisan ini untuk menguraikan pentingnya pendaftaran penyelenggara sistem Elektronik bagi pelaku usaha e-commerce di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah pentingnya pendaftaran penyelenggara sistem elektronik bagi pelaku usaha e-commerce ialah memudahkan konsumen dalam mengidentifikasi pelaku usaha, serta dapat membantu pemerintah dalam program pengenaan pajak bagi pelaku usaha e-commerec.
Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement Ahmad Adi Fitriyadi; Fikry Latukau
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (929.821 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v2i2.5400

Abstract

Tujuan dari tulisan ini untuk membedakan kedua istilah tersebut (pengungsi dan pencari suaka) dan hubungannya dengan prinsip non-refoulement. Hukum pengungsi internasional pada dasarnya merupakan hukum yang sangat bertalian dengan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia internasional. Hukum pengungsi internasional dikatakan pula sebagai lex specialis dari hukum hak asasi manusia internasional dan menariknya adalah bahwa pembahasan terkait pengungsi merupakan bahasan yang relatif sangat baru, khususnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan istilah pengungsi seringkali dibingungkan jika dihadapkan dengan istilah pencari suaka. Hal ini didasarkan bahwa kedua istilah tersebut merujuk pada pelarian seseorang ke negara lain karena didasarkan pada kelompok sosial tertentu, opini politik, atau pelarian politik. Sedangkan Pencari Suaka erat kaitannya dengan domain hukum diplomatik dan konsuler. Meskipun demikian, kedua istilah tersebut sama-sama menerapkan prinsip hukum hak asasi manusia internasional, yakni prinsip non-refoulement.
Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution Fakhris Lutfianto Hapsoro; Ismail Ismail
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (896.09 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v2i2.5644

Abstract

Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar dalam hal ini kewenangan memberikan interpretasi terhadap UUD NRI 1945. Terkait dengan interpretasi konstitusi, maka suatu undang-undang dasar tidak hanya dianggap sebagai suatu documented constitution melainkan dapat bertransformasi menjadi the living constitution. Dalam praktik di Indonesia, dapat dijumpai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan interpretasi konstitusi untuk menilai konstitusionalitas suatu norma. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menguraikan sejauh mana upaya hakim dalam mewujudkan the living constitution melalui interpretasi hakim dalam pengujian konstitusionalitas. Dalam menafsirkan konstitusi, hakim bebas menggunakan metode interpretasi apapun. Namun kebebasan memilih dan menggunakan metode interpretasi tersebut harus tetap berada dalam koridor Pancasila dan UUD 1945. Hakim harus cermat, mampu memperhatikan, menggali hakekat atau merefleksikan suatu ketentuan pasal di dalam UUD sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Ahmad Rustan Syamsuddin
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (792.752 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v2i2.5942

Abstract

Korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah kasusnya maupun dari segi nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pada umumnya terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara yang terlibat dalam proses pengadaan mulai dari perencanaan sampai pada diterimanya barang dan jasa oleh Penggguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada umumnya terpidana kasus korupsi pada sektor pengadaan didakwa dengan menggunakan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu unsur yang wajib dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan adalah unsur penyalahgunaan wewenang disamping unsur yang lain juga perlu dibuktikan khususnya berkenaan dengan unsur adanya kerugian negara secara nyata. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat disharmonisasi perundang-undangan terkait kompetensi dan prosedur pembuktian penyalahgunaan wewenang.
Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era Fenty Usman Puluhulawa; Jufryanto Puluhulawa; Moh. Gufran Katili
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (912.063 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v2i2.6847

Abstract

This study aims to discuss the legal weak protection of personal data which is motivated by the phenomenon of society today which is like living in a world without borders so that it impacts on easy access to one's personal information, the impact of begins to spread illegal practices by irresponsible parties in the illegal use of personal information. In addition, there are no laws that specifically regulate the protection of personal data/information in the 4.0 Industrial Revolution era. The approach method used is a conceptual and case approach, with the purpose of the research is to analyze the weakness of legal protection for personal data in the 4.0 Industrial Revolution era in Indonesia. The results of the study, the spread of personal data protection arrangements in various laws and regulations indicate the protection of personal data is not yet a national legal priority and results in legal weak protection of the personal data of citizens so as to position Indonesian citizens in a vulnerable position, which is certainly not in line with the legal objectives namely provide legal certainty, justice, and expediency. The various cases that exist and pay attention to the phenomenon of digitalization in the era of the industrial revolution 4.0 illustrate the urgency of the need for the legal protection of personal data a state priority. Legal reform through the legitimacy of protecting personal data as a responsive and progressive legal policy is a must so that legal protection in the form of legal guarantees can be carried out properly in order to create a safe and comfortable digital ecosystem for the community.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 5 NO. 2 JULY 2023 VOLUME 5 NO. 1 JANUARY 2023 VOLUME 4 NO. 2 JULY 2022 VOLUME 4 NO. 1 JANUARY 2022 VOLUME 3 NO. 2 jULY 2021 VOLUME 3 NO. 1 JANUARY 2021 VOLUME 3 SPECIAL ISSUES APRIL 2021 VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020 VOLUME 2 NO. 1 JANUARY 2020 Volume 1 No. 2 July 2019 VOLUME 1 NO. 1 JANUARY 2019 More Issue