Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum

jurnalilmiahhukumdejure
Website

Published by Universitas Singaperbangsa Karawang

ISSN : 24427578 EISSN : 25411594 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Lembaga Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, kosenseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta lainnya.

Arjuna Subject : -

Articles 111 Documents

6 7 8 9 10

KOMPETENSI DAN KEWENANGAN PRAKTIK KEDOKTERAN: PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H dan dr. Dhani Kurniawan
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKPraktik kedokteran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan profesional medis terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan dalam suasana saling percaya dan diliputi oleh segala emosi, harapan, dan kekhawatiran makhluk insani. Menolong sebagai perbuatan kemanusiaan yang bertujuan untuk menyelamatkan, yang dilakukan di bawah kontrol hati nurani dan kehendak bebas, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Metode penulisan ini dalam penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum doktrinal (doctrinal) atau normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa didasarkan kompetensinya, kegiatan dokter untuk menolong erat kaitannya dengan otonomi moralnya, yaitu hak dan kebebasannya sebagai pengemban profesi mulia; dan didasarkan kewenangannya, tugas dokter erat kaitannya dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukumnya sebagai tenaga kesehatan profesional.Kata kunci: Kompetensi, Praktik Kedokteran, Kewenangan.ABSTRACTMedical practice is a series of activities carried out by medical professionals to patients who need help in an atmosphere of mutual trust and overwhelmed by all the emotions, hopes, and concerns of human beings. Helping as a humanitarian act which aims to save, which is carried out under the control of the conscience and free will, must be legally accountable. This writing method in this writing by using the type of research is doctrinal legal research (doctrinal) or normative, which examines law as the norm. The results of the discussion explained that based on their competence, the activities of doctors to help were closely related to their moral autonomy, namely their rights and freedoms as bearers of noble professions; and based on their authority, the duty of doctors is closely related to their rights, obligations and legal responsibilities as professional health personnel.Keyword: Competence, Medical Practice, Authority.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI LELANG HAK TANGGUNGAN Andi Steven Liono
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKHak Tanggungan memberikan hak bagi Kreditur untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut terhadap debitor yang telah wanprestasi yang dikenal sebagai Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Penolakan pendaftaran peralihan hak melalui lelang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan alasan masih adanya sengketa atas tanah sering menimbulkan gugatan dari pembeli lelang eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap BPN. Metode penulisan ini dalam penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum doktrinal (doctrinal) atau normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma. Hasil pembahasan menegaskan bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan hukum bagi pembeli lelang untuk melakukan permohonan peralihan hak atas tanah yang dibeli walaupun sedang terdapat sengketa tetapi juga peraturan ini dianggap menderogasi sebagian hak dari pembeli lelang.Kata kunci: Lelang, Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum.ABSTRACTMortgage rights provide the right for the creditor to sell the object of the mortgage on his own power through a public auction and take repayment of receivables from the proceeds of the sale to the defaulting debtor known as the Mortgage Execution Auction. The refusal of registration of the transfer of rights through an auction by the National Land Agency (BPN) on the grounds that there is still a dispute over land often results in a lawsuit from the auction purchaser of the execution of Underwriting Rights in the District Court and the State Administrative Court (BPUN). This writing method in this writing by using the type of research is doctrinal legal research (doctrinal) or normative, which examines law as the norm. The results of the discussion confirmed that Minister of Agrarian and Spatial Planning Number 13 of 2017 has provided legal protection for auction buyers to make requests for the transfer of rights to land purchased even though there is a dispute but also this regulation is considered to derogate some of the rights of auction buyers.Keyword: Auction, Mortgage Rights, Legal Protection.

TINGKAT PERCERAIAN DAN PENGARUH FAKTOR EKONOMI DI KABUPATEN KARAWANG Irma Garwan, S.H., M.H., Abdul Kholiq, S.H., M.H., dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKAdanya perceraian justru menimbulkan akibat pemisahan ikatan suami dan isteri. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah dan mengkaji pengaruh faktor ekonomi terhadap meningkatnya tingkat perceraian di Kabupaten Karawang. Serta analisis pengaruh terjadinya perceraian terhadap para pihak dan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltian yuridis normatif dengan cara melakukan observasi, catatan lapangan, dan wawancara terhadap pihak terkait di lokasi penelitian tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan beberapa penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Karawang menunjukan dari tiga (3) penyebab yang paling tinggi adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus; meninggalkan salah satu pihak; tidak ada keharmonisan dan faktor ekonomi. Sedangkan dampak yang akan timbul dari perceraian diantaranya terjadinya perasaan traumatik, masalah pengasuhan anak, gangguan emosional dan perubahan status dan peran.Kata kunci: Perceraian, Pengaruh, Faktor Ekonomi.ABSTRACTThe existence of divorce actually results from the separation of the bond between husband and wife. This study aims to examine and examine the effect of economic factors on the increasing level of divorce in Karawang Regency. An analysis of effect divorce on parties and families. The method used in this study is normative juridical research by conducting observations, field notes, and interviews with related parties at the location of the study. The results of this study explain some of the causes of divorce that occurred in the Karawang Religious Court, showing that the three (3) highest causes were constant disputes and arguments; leave one party; there is no harmony and economic factors. While the impacts that will arise from divorce include the occurrence of traumatic feelings, childcare problems, emotional disorders and changes in status and role.Keyword: Divorce, Influence, Economic Factors.

Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari JIH DE'JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari

PEMBERIAN BONUS KEPADA PEKERJA DI PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Rani Apriani, S.E., S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKMotivasi utama seorang pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan adalah untuk mendapatkan upah sebagaimana yang diperjanjikan, namun terkadang persoalan upah menimbulkan masalah, salah satunya yaitu ketika pekerja merasa telah menghasilkan pekerjaan yang melebihi standar yang telah diperjanjikan namun mendapatkan upah yang sama dengan pekerja yang menghasilkan pekerjaan yang hanya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Bonus dikelompokkan sebagai pendapatan bukan upah yang diberikan oleh perusahaan guna mendorong pekerja lebih disiplin, rajin, produktif, dan dapat menambah penghasilan pekerja di PT. Sang Hyang Seri (Persero). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan yang digunakan PT. Sang Hyang Seri (Persero) dalam pemberian bonus kepada pekerjanya dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja, dan untuk mengkaji dan mendalami pelaksanaan pemberian bonus di PT. Sang Hyang Seri (Persero) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.Kata Kunci: Upah, Bonus, Produktivitas Kerja.ABSTRACTWorkers primary motivation to do a job is to earn wages as agreed on the contract, but sometimes, the wages has some issue, one of which is when thethe worker felt that they already produce the job exceed the standard worker. Bonus classified as non-wage income provided by the company in order to encourage workers to be more discipline, industrious, productive, and increase the workers earning in PT. Sang Hyang Seri. The purpose of this research was to examine the rule used by PT. Sang Hyang Seri when giving bonuses to increase productivity and to examine the bonus implementation in PT. Sang Hyang Seri comply with Act Number 3 on 2013 related with employment.Keywords: Wage, Bonus, Work Productivity.

PEMBANGUNAN JALUR KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG DAN DINAMIKA HUKUMNYA Aryo Fadlian, Pamungkas Satya Putra dan Ayulia Fajar Saputri
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v5i1.3492

ABSTRAKTanah yang dimiliki oleh seseorang tak hanya berfungsi bagi pemilik tanah tersebut, namun juga berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai konsekuensinya, penggunaan tanah tersebut tidak hanya berpedoman pada kepentingan pemegang hak, akan tetapi juga harus mengingat dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan berdasarkan data pustaka dan norma-norma hukum tertulis dengan mengkaji penerapan atas kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Di dalam penelitian hukum yang normatif (legal research) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. Hasil pembahasan yaitu: Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Karawang hendaknya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana diatur di dalam UUPA. Dalam menilai besaran ganti kerugian yang akan diberikan kepada pihak yang berhak, sebaiknya ada regulasi yang mengatur lebih lanjut terkait ganti rugi tersebut. Sehingga Tim appraisal harus berpedoman pada peraturan itu.Kata kunci: Pengadaan Tanah, Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jalur Kereta Cepat. ABSTRACTLand owned by someone not only functions for the owner of the land but is also useful for all Indonesian people. As a consequence, the use of the land is not only guided by the interests of right-holders but also must remember and pay attention to the interests of the community. The research approach used in this study is normative juridical, i.e. library research based on literature data and written legal norms by reviewing the application of the rules or norms in positive law. In normative legal research (legal research) is usually only a document study, which uses secondary data sources in the form of regulations, legislation, court decisions, legal theories, and opinions of scholars leading law. The results of the discussion are: The government, in this case, the Karawang National Land Agency should disseminate to the public that land has a social function as stipulated in the Logga. In assessing the amount of compensation to be given to entitled parties, there should be regulations that further regulate the compensation. So the appraisal team must refer to the regulation.Keyword: Land Acquisition, Development in the Public Interest, Fast Train Track.

URGENSI HAK ULAYAT TERHADAP PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA Rianda Dirkareshza, Aji Lukman Ibrahim dan Roni Pradana
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v5i1.3497

ABSTRAKHak Ulayat merupakan hak historis yang dipunyai oleh kelompok-kelompok suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang mengandung nilai kearifan lokal dalam pengaturan penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya agraria. Substansi Hak Ulayat beserta organisasi kekuasaan masyarakat hukum adat sebagai pelaksana kewenangan hak ulayat menjadi model dalam pembangunan Hukum Agraria Nasional sebagaimana tertuang dalam undang-undang. Negara mempunyai kewajiban untuk mengakui dalam arti menghormati sekaligus melindungi serta memenuhi apa yang menjadi hak setiap warga negaranya. Salah satunya berupa hak penguasaan dan pemilikan Hak Ulayat yang sampai saat ini belum diimplementasikan secara optimal, seolah-olah penguasaan dan pemilikan Hak Ulayat oleh Masyarakat Hukum Adat tidak dapat diakses secara penuh dari UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan tulisan ini untuk mengkaji perbedaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang berdimensi publik-privat dan tanah ulayat yang berdimensi privat serta menelusiri dan menganalisis urgensi perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), disajikan secara deskriptif-perspektif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan dalam tulisan ini Hak Ulayat Publik-Privat merupakan kewenangan Masyarakat Hukum Adat, sementara dimensi privat tampak dalam manifestasi Hak Ulayat sebagai kepunyaan bersama. Sehingga ruang lingkupnya mencakup pengakuan dan pengukuhan, pemberian hak atas tanah di atas hak ulayat, peralihan dan pembeban hak ganti kerugian dan hapusnya hak ulayat Hak ulayat Privat. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan rancangan undang-undang yang mengatur tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.Kata kunci: Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Hak Atas Tanah.ABSTRACTCustomary rights are historical rights held by tribal groups spread throughout the territory of Indonesia which contain local wisdom values in the control, use, utilization, supply and maintenance of agrarian resources. The substance of customary land rights along with the organization of customary law community authority as the executor of the authority of customary rights becomes a model in the development of national agrarian law as stipulated in the LoGA. The state has the obligation to recognize in the sense of respecting at the same time protecting and fulfilling what is the right of every citizen. One of them is the right of ownership and ownership of customary rights which until now has not been implemented optimally, as if the ownership and ownership of customary rights by the customary law community are not fully accessible from the LoGA and other laws and regulations. Based on the background of the above problems, the formulation of the problem in this paper is whether the differences between the Custpmary Land of the Customary Law Community that have a public-private dimension and the customary land rights dimension and the urgency of protecting the Customary Rights of the Customary Law Community in Indonesia. This research methods is a normative study, the approach used is the statutory approach, presented descriptively-perspective and analyzed qualitatively. Results in this paper is that the rights of the public-private customary rights are the authority of the Customary Law Community, while the private dimension appears in the manifestation of the customary rights as shared. So that the scope includes recognition and confirmation, granting of land rights over customary rights, recovery and encumbrance of compensation rights and abolition of customary customary rights. Therefore, it is necessary to establish a bill which regulates the Customary Rights of the Customary Law Community.Keyword: Customary Rights, Customary Law Communities, Land Rights.

EUTHANASIA DALAM PANDANGAN FILOSOFIS IDEOLOGIS DAN NORMA HUKUM I Made Wahyu Chandra Satriana
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v5i1.3493

ABSTRAKKondisi pasien yang sakit kritis, menurut medis sudah tidak dapat disembuhkan, seluruh daya dan upaya telah dilakukan keluarga pasien, namun kondisi pasien semakin lemah dan menuju kematian. Terjadi polemik dalam masyarakat, apakah pasien atau keluarganya dapat meminta dilakukan euthanasia. Terdapat kekosongan norma yang menyebabkan tenaga medis atau dokter tidak berani mengambil tindakan euthanasia karena dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP. Terdapat permasalahan yang penting untuk dikaji secara mendalam, yaitu: Polemik euthanasia dalam pandangan secara filosofis ideologis dan Polemik euthanasia dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena secara eksplisit tidak ada mengatur tentang euthanasia berkaitan dengan cara kematian yang manusiawi berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan euthanasia secara filosofi selalu menjadi polemik disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Implementasinya terdapat dalam Pancasila sila Kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28G, menyatakan manusia bebas dari penyiksaan, pembunuhan dan perlakuan tidak manusiawi, merupakan cerminan manusia sebagai mahluk yang beragama, beradat dan berbudaya serta beretika.Kata kunci: Euthanasia, KUHP, Hukum Pidana.ABSTRACTThe condition of the critically ill patient, according to the medical is incurable, all the power and effort have been made by the patient's family, but the patient's condition is getting weaker and leading to death. Polemics occur in the community, whether the patient or his family can ask for euthanasia. There is a norm of emptiness that causes medical personnel or doctors not to dare to take euthanasia because it can be ensnared by the articles in the Criminal Code. There are important issues to be studied in-depth, namely: Polemic euthanasia in philosophical ideological views and Polemic euthanasia in the legal norms applicable in Indonesia. This research is normative legal research because there is no explicit regulation regarding euthanasia related to the humane manner of death based on human dignity and dignity in various laws and regulations. The results of this study show philosophical euthanasia always become polemic due to the view that life is a gift of God that cannot be reduced in any form. Its implementation is contained in the Second Principles of Pancasila "Just and Civilized Humanity". In the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Article 28G, states that humans are free from torture, murder, and inhuman treatment, which is a reflection of humans as religious beings, civilized and cultured and ethical.Keyword: Euthanasia, Criminal Code, Criminal Law.

RENCANA STRATEGIS PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PULAU KECIL DAN TERLUAR Septi Dyah Tirtawati, Kornelius Benuf dan Bob Martin Panjaitan
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v5i1.3498

ABSTRAKData mengenai sumber daya laut juga bisa dilihat dari laporan kasus pencurian ikan unit Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan secara illegal telah menangkap setidaknya 633 kapal pelaku illegal fishing, terhitung sejak Januari 2017-Oktober 2018, sebanyak 488 kapal pelaku illegal fishing telah ditenggelamkan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian doktrinal yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan Yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil pembahasan menegaskan bahwa konsep pembentukan KEK-PKT yang diusulkan merupakan konsep yang matang, berdasarkan landasan yuridis dan landasan ilmiah yang kuat, sehingga sangat dimungkinkan Rencana Strategis Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Kecil dan Terluar di Indonesia ini bisa diwujudkan.Kata kunci: Sumber Daya, Pulau Kecil dan Terluar, Kawasan Ekonomi Khusus.ABSTRACTData on marine resources can also be seen from reports of cases of illegal fishing of the illegal fishing eradication task force unit that has captured at least 633 illegal fishing vessels, as of January 2017-October 2018, as many as 488 illegal fishing vessels have been submerged. This research uses the doctrinal research methodology that is normative juridical. Juridical approach is an approach that refers to the applicable laws and regulations. Normative approach is an approach that is carried out by examining library materials or secondary data on the principles of law and case studies which in other words are often referred to as library law research. The results of the discussion confirm that the concept of forming the proposed KEK-PKT is mature, based on a strong legal and scientific foundation, so that it is very possible that the Strategic Plan for the Establishment of Small and Outer Islands Special Economic Zones in Indonesia can be realized.Keyword: Resources, Small and Outer Islands, Special Economic Zones.

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PERBANKAN MELALUI SMALL CLAIMS COURT DAN E-LITIGATION Lukman Ilman Nurhakim dan Anita Afriana
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v5i1.3494

ABSTRAKKepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen perbankan dalam penerapan Small Claims Court dan E-Litigation dalam penyelesaian sengeketa konsumen dalam perbankan demi terwujudnya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini bersifat yuridis normatif. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis berupaya menggambarkan tema yang akan dibahas dengan dikaji secara normatif yang didasarkan pada data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan pada sektor perekonomian pada sektor perbankan banyak dikeluhkan konsumen seperti kasus kredit, pelelangan jaminan kredit, berkurangnya saldo tabungan, kartu kredit, sistem informasi debitur (SID); masih banyak konsumen bank yang menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan dan atau di luar pengadilan yaitu melalui BPSK; pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Banyak putusan BPSK dibatalkan Mahkamah Agung dengan dasar pertimbangan bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa sengketa konsumen perbankan telah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui BPSK belum berkepastian hukum yang berkeadilan bagi konsumen perbankan, sedangkan jika difasilitasi oleh OJK dan diselesaikan melalui LASPI terdapat keterbatasan mengingat LAPSPI hanya ada di Jakarta, sehingga membatasi aksesibilitas konsumen perbankan secara keseluruhan.Kata kunci: Nasabah Perbankan, E-Litigation, Gugatan Sederhana.ABSTRACTLegal certainty in resolving consumer banking disputes in the application of the Small Claims Court and E-Litigation in the resolution of consumer trials in banking for the realization of a quick, simple and low cost court. The method of approach used in writing this article is normative juridical. With descriptive analytical research specifications trying to describe the themes that will be discussed with normative review based on secondary data. The results show that activities in the economic sector in the banking sector are often complained by consumers such as credit cases, auction of credit guarantees, reduced savings balances, credit cards, debtor information systems (SID); there are still many bank consumers who resolve legal issues in the Court and or outside the court, namely through BPSK; filing an objection to the District Court up to the level of cassation in the Supreme Court. Many decisions of the BPSK were overturned by the Supreme Court on the basis that BPSK was not authorized to examine consumer banking disputes, indicating that dispute resolution through BPSK had no legal certainty that was equitable for banking consumers, whereas if facilitated by the OJK and resolved through LASPI, there were limitations given that LAPSPI was only in Jakarta. , thereby limiting the accessibility of banking consumers as a whole.Keyword: Banking Customers, E-Litigation, Small Claims Court.

Page 8 of 12 | Total Record : 111

6 7 8 9 10

Filter by Year

2016 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1 Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 2 Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1 Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2 Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1 Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2 Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1 Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2 Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. karawang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA