Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum

jurnalilmiahhukumdejure
Website

Published by Universitas Singaperbangsa Karawang

ISSN : 24427578 EISSN : 25411594 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Lembaga Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, kosenseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta lainnya.

Arjuna Subject : -

Articles 111 Documents

4 5 6 7 8

Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari JIH DE'JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari

PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Lalu Muhammad Fauzi, S.H., Prof. Dr. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum., Dr. Zunnuraeni, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Isu yang muncul dalam penelitian ini adalah pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparaur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah turunannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan studi putaka terhadap regulasi dan Surat Edaran yang terkait dengan tata cara pengangkatan Sekda Kabupaten/Kota. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, terdapat ketidakjelasan norma dalam pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketidakjelasan tersebut khususnya berkenaan dengan pengisian jabatan sekretaris daerah dalam kasus belum berakhirnya lima tahun masa jabatan sekretaris daerah sebelumnya.Kata kunci: Kabupaten/kota, Pengangkatan, Penggantian, Sekretaris Daerah.ABSTRACTAim of this research is to figure out an appointment of High Leadership Position Pratama Secretary District/City based on Act Number 5 Year 2014 Regarding State Civil Apparatus. The legal issue in this article is the appointment of High Leadership Position Pratama Secretary District/City following effective of Act Number 5 Year 2014 Regarding State Civil Apparatus. This research is normative research by conduct literature study. The approach in this research are statute approach and conceptual approach. Conclusion of this study that there is an unclear rule regarding filling the position of High Leadership Position Pratama Secretary District/City in Act Number 5 Year 2014. This is specifically in part of replacement position of High Leadership Position Pratama Secretary District/City when the Secretary District/City has not finished the five years the position period.Keyword: District/city, Appointment, Replacement, District Secretary.

WEWENANG PRAPERADILAN: MEMERIKSA DAN MEMUTUS PENETAPAN STATUS TERSANGKA Wahyu Rahman, S.H.
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKPraperadilan merupakan suatu lembaga untuk menguji keabsahan suatu proses perkara pidana sebelum perkara tersebut sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang praperadilan dalam memeriksa dan memutus penetapan status tersangka. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengguakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah ruang lingkup wewenang praperadilan terbatas pada Pasal 1 butir 10 Juncto. Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga Putusan Praperadilan Nomor: 24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan KPK untuk menetapkan status tersangka melampaui batas wewenang praperadilan.Kata kunci: Wewenang, Praperadilan, Status Tersangka.ABSTRACTPretrial is an institution to review the validity of the criminal case process before the case reaches the stage of examination of the principal case in court. Aim of this study is to find out the authority of the Indonesia pretrial court in examining and deciding the stipulation of suspect status. This research is normative legal research and using statute approach, conceptual approach and cases approach. Based on the analysis this study concluded that since the authority of the pretrial court limited by the rule enacted in article 77 KUHAP and Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, so the pretrial verdict that stipulated suspect status Number 24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel exceeds the pretrial authority.Keyword: Authority, Pretrial, Suspect Status.

DECLARATION OF BASIC PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF POWER TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN Dr. Bambang Widiyantoro, S.H., M.M., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKDigunakannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, membuat pelaku pidana sebagai subyek pemeriksaan tindak pidana. Dampak dari hal tersebut adalah sangat diperhatikan hak-hak pelaku pidana. Ini berbeda dengan korban tindak pidana yang masih kurang diperhatikan hak-haknya, khususnya dalam memperoleh ganti rugi materi. Jika dihubungkan dengan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, hal ini tentunya sangat tidak sesuai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui asas-asas hukum. Hasil penelitian ini menegaskan perlindungan korban tindak pidana dalam hal-hal yang mendasar, seperti pemberian ganti rugi kepada korban, baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, telah diatur dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.Kata kunci: Perlindungan, Korban, Tindak Pidana.ABSTRACTThe use of the Criminal Procedure Code makes criminal offenders the subject of a criminal act. The impact of this matter is that the criminal rights of the perpetrators are very concerned. This is different from victims of criminal acts whose rights are still lacking, especially in obtaining material compensation. If connected with the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, this is certainly not very appropriate. This study uses a normative juridical approach, which is a research approach by researching and studying the object of research through the principles of law. The conclusions are the protection of victims of criminal acts in fundamental matters, such as giving compensation to victims, both in the form of restitution and compensation, which has been regulated in the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.Keyword: Protection, Victim, Criminal Act.

HOSPITAL BYLAWS: IMPLIKASI PENERAPANNYA Lalu Riyana Dody Setiawan, Prof. Dr. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum., Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, S.
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dari peraturan internal rumah sakit “Hospital Bylaws”. Penelitan ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sifat dan karakteristik dari Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) berdasarkan pada dasar filosofis Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf r yang mewajibkan Hospital Bylaws, secara teknis berpedoman pada Kepmenkes Nomor 772/Menkes/ SK/VII/2002 dan Permenkes Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011. Hospital Bylaws mencakup Peraturan Internal Korporasi (Corporate Bylaws) dan Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws). Implikasi Hukum Dari Peraturan Internal Rumah Sakit “Hospital Bylaws”, Pertama, Rumah Sakit wajib membentuk peraturan internal rumah sakit. Kedua, Adanya hak dan kewajiban pemilik, Pengelola dan Staf Medis di Rumah Sakit serta kejelasan tugas, fungsi dan jangkauan kewenangan. Ketiga, Kewajiban rumah sakit untuk menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik.Kata kunci: Hospital Bylaws, Rumah Sakit, Implikasi. ABSTRACTThe purpose of this study was to find out and analyze the legal implications of the internal regulations of the hospital “Hospital Bylaws”. This research is normative legal research, with a legislative approach and a conceptual approach. The nature and characteristics of Hospital Internal Regulations (Hospital Bylaws) are based on the philosophical basis of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28H paragraph (1), and Article 34 paragraph (3), Law Number 36 of 2009, Law Number 44 of 2009, specifically Article 29 paragraph (1) letter r which requires Hospital by Laws, to be technically guided by the Decree of the Minister of Health Number 772/Menkes/SK/VII/2002 and Minister of Health Regulation Number 755/Menkes/Per/IV/2011. Hospital Bylaws include Corporate bylaws and Internal Medical Staff Regulations (medical staff bylaws). Legal Implications of Internal Hospital Regulation “Hospital Bylaws”, First, Hospitals must establish internal hospital regulations. Second, the rights and obligations of the owner, manager and medical staff in the hospital as well as clarity of duties, functions, and authority. Third, the obligation of hospitals to implement good corporate governance and good clinical governance.Keyword: Hospital Bylaws, Hospital, Implication.

IDENTITAS BARU TRANSEKSUAL DAN STATUS HUKUM PERKAWINANNYA Dr. Holyness Nurdin Singadimedja, S.H., MH., Agus Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKPada dasarnya, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan majunya teknologi kedokteran pada saat ini dimungkinkan bagi seseorang untuk melakukan operasi pergantian kelamin. Sehingga keberadaannya menimbulkan permasalahan hukum terhadap status hukum dan akibat hukum serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka. Metode penelitan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif untuk memahami dan menentukan status hukum seseorang yang telah melakukan perubahan jenis kelamin serta untuk mengkaji dan merumuskan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan perubahan jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukan bahwa transeksual dapat mendapatkan identitas yang baru dengan cara mendapatkan penetapan pengadilan mengenai perubahan identitas barunya dan selanjutnya dicatatakan ke Pencatatan Sipil dan perkawinan dimungkinkan bagi seorang transeksual yang telah mendapat penetapan pengadilan dan sudah dicatatkan di pencatatan sipil untuk melangsungkan perkawinan asalkan syarat perkawinan tersebut tidak dilarang atau bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam agama dari orang yang bersangkutan.Kata kunci: Pencatatan Sipil, Perkawinan, Transeksual.ABSTRACTBasically, God made human as the most perfect creature with the male and female gender. With the advanced of medical technology at this time, it is possible for someone to change their gender. So their existence because of legal problems against legal status and marriage committed by them. The research method in this study is normative juridical to understand and determine the legal status of a person that make gender changes and to review the implementation of marriage that conducted by someone who has made gender changes. The result of this thesis showing that transsexuals can get a new identity by getting court determination about changes their new identity and then listed to Civil Registration and the marriage is possible for transsexual who has earned court determination and has been registered in Civil Registration for marriage if that the terms of the marriage do not conflict with their religion.Keyword: Civil Registration, Marriage, Transsexual.

REFORMA AGRARIA HAMBATAN DAN TANTANGAN DI KABUPATEN KARAWANG Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKTujuan diadakannya pendaftaran tanah oleh Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum. Untuk itu diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh Negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pedekatan normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Kendala pelaksanaan pendaftaran tanah terhadap masyarakat di Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Karawang disebabkan oleh pelaksanaan peralihan hak atas tanah. Kendala disebabkan karena adanya faktor intern dan faktor ekstern. Penyelesaian terhadap kendala pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Karawang pertama dimulai dengan memperkuat kinerja yang transparan akuntabilitas serta melakukan pengawasan.Kata kunci: Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum.ABSTRACTThe purpose of holding land registration by the Government is to guarantee legal certainty. For this reason, there is a need for legal rules that can be used by the State of Indonesia in regulating the order of life in society. Land registration is held keeping in mind the state and community conditions. The approach method used in this study is a normative approach method, the research specifications used are descriptive. Constraints on the implementation of land registration for the community at the Karawang District Agrarian and Spatial Office were caused by the implementation of the transfer of land rights. Constraints are caused by internal factors and external factors. Completion of the obstacles to the implementation of land registration at the Karawang District Agrarian and Spatial Office first began with strengthening the performance of transparent accountability and conducting supervision.Keyword: Agrarian Reform, Land Registration, Legal Certainty.

PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG Rahmi Zubaedah, S.H., M.H., Ella Nurlailasari, S.H., M.H., dan Nelly Apriningrum, S.ST. M.Keb
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKSebagai salah satu program pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan yang baik adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang banyak membantu masyarakat dalam berbagai aspek. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemberian pelayanan jaminan kesehatan nasional antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan klinik kesehatan di Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang berjalan dengan baik karena pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama menggunakan sistem pembayaran kapitasi. Apabila terjadi tindakan wanprestasi dari salah satu dalam pelaksanaan perjanjian dilakukan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, apabila tidak disepakati, maka dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.Kata kunci: Perjanjian Kerjasama, Jaminan Kesehatan, Pelayanan.ABSTRACTAs one of the government programs that provide good health services, the Social Insurance Administration Organization, which helps many people in various aspects. The research method that will be used in this study is a normative juridical research method, which is a method that focuses on research on library data which is secondary data supported by primary data. The results of the study state that in the implementation of the cooperation agreement on the provision of national health insurance services between the Social Insurance Administration Organization and health clinics in the Teluk Jambe Timur District of Karawang Regency, the payment of health services provided by the Social Security Organizing Agency to the first level health facilities uses a system capitation payments. In the event of a default of one of the implementations of the agreement, an alternative dispute resolution is carried out by means of mediation, if it is not agreed upon, then it can submit a dispute resolution through the court.Keyword: Cooperation Agreement, Health Insurance, Services.

Formulir Berlangganan JIH DE'JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Formulir Berlangganan

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERHITUNGAN POTENSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Dr. Indra Yudha Koswara, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji tentang peranan lembaga auditor, khususnya BPK dan BPKP, dalam menghitung potensi kerugian keuangan negara. Dalam Tindak pidana korupsi di Indonesia salah satu unsur delik dalam tindak korupsi adalah “kerugian keuangan negara”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini mengharuskan perlunya penghitungan keuangan untuk menentukan besar kecilnya kerugian negara. Perhitungan kerugian keuangan negara juga diperlukan untuk menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar terpidana. Sebab selain dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP, terpidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.Kata kunci: Kerugian, Keuangan Negara, Tindak Pidana. ABSTRACTThis study examines the role of auditor institutions, especially BPK and BPKP, in calculating the potential loss of state finances. In the corruption case in Indonesia, one element of the offense in the act of corruption is “state financial losses”. The method of approach used in this study is to use a normative juridical approach or doctrinal legal research, namely legal research using secondary data sources. The results of this study require the need for financial calculations to determine the size of state losses. Calculation of state financial losses is also needed to determine the amount of substitute money that must be paid by the convict. Because in addition to being subject to basic and additional criminal penalties in the Criminal Code, convicts of corruption can also be sentenced to additional penalties in the form of payment of substitute money.Keyword: Losses, State Finance, Criminal Acts.

Page 6 of 12 | Total Record : 111

4 5 6 7 8

Filter by Year

2016 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1 Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 2 Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1 Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2 Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1 Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2 Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1 Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2 Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. karawang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA