cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. karawang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum
Published by Universitas Singaperbangsa Karawang
ISSN : 24427578     EISSN : 25411594     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Lembaga Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, kosenseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta lainnya.
Arjuna Subject : -
Articles 111 Documents
 7   8   9   10   11 
KEPASTIAN HUKUM DALAM EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS: ANALISIS PERBANDINGAN U. Sudjana
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v5i1.3499

Abstract

ABSTRAKKajian ini membandingkan Aspek Kepastian Hukum dan efektivitas pelindungan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis komparatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, tahap penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil pembahasan berdasarkan analisis perbandingan menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibandingkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, lebih menjamin kepastian hukum berkaitan dengan proses pendaftaran, penghapusan Merek oleh Menteri, penegasan tentang gugatan Merek terkenal, pemberatan sanksi pidana, dan pengaturan Indikasi geografis. Namun, menyangkut perluasan obyek perlindungan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak secara tegas memberikan penjelasan lebih lanjut tentang merek non-tradisional.Kata kunci: Kepastian Hukum, Pelindungan, Merek.ABSTRACTThis study compares the Aspects of Legal Certainty in Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The method of approach taken is comparative juridical, descriptive research specification analysis, data collection techniques through document study, the research phase is carried out with a literature study consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and data analysis methods are carried out normatively qualitative. The results of the study based on comparative analysis show that Law Number 20 of 2016 concerning Trademark and Geographical Indications compared to Law Number 15 of  2001 Concerning Trademark, guarantees legal certainty related to the registration process, deletion of Marks by the Minister, affirmation of claims for famous Trademarks, imposition of criminal sanctions, and regulation of geographical indications. However, regarding the expansion of the object of protection, Law 20 Number of 2016 does not explicitly provide further explanation of non-traditional mark.Keyword: Legal Certainty, Protection, Mark.
Formulir Berlangganan JIH DE'JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v5i1.3504

Abstract

Formulir Berlangganan
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENAHANAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA Ni Made Liana Dewi
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v5i1.3495

Abstract

ABSTRAKPraperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka tidak diajukan ke pengadilan. Adapun isu hukum dalam penelitian ini dapat diuraikan mengenai tembusan surat perintah penahanan harus disampaikan kepada keluarga tersangka namun tidak ada aturan yang mengatur mengenai batasan waktu penyampaian tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni adanya kekosongan norma hukum di dalam Pasal 21 ayat (3) KUHAP dan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang tidak mengatur secara tegas mengenai batasan waktu penyampaian tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme penyidik Kepolisian dalam melakukan penahanan kepada tersangka yaitu melalui surat perintah penetapan penahanan yang disampaikan kepada keluarga tersangka. Akibat hukum bagi penyidik Kepolisian yang belum menyampaikan tembusan surat perintah tersebut dapat dijadikan dasar oleh pihak keluarga untuk menyatakan bahwa penahanan tersebut tidak sah karena telah melanggar hak asasi atau kebebasan hidup seseorang dan tersangka atau terdakwa serta dapat mengajukan pra peradilan berupa tuntutan ganti rugi pada penegak hukum.Kata kunci: Batas Waktu, Tersangka, Surat Perintah Penahanan.ABSTRACTPretrial is the authority of a district court to examine and decide according to the method regulated in the law, regarding the validity of an arrest and/or detention at the request of the suspect or his family or other parties for the power of attorney of the suspect not submitted to the court. The legal issues in this study can be elaborated regarding the copy of the arrest warrant must be submitted to the family of the suspect but there are no rules governing the time limit for submitting a copy of the arrest warrant to the suspect's family. This study uses normative legal research methods namely the absence of legal norms in Article 21 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code and Article 46 Paragraph (3) of the National Police Chief Regulation Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigation which does not explicitly regulate the time limit for copying copies of a letters arrest warrant to the suspect's family. The results of this study are the mechanism of police investigations to detain a suspect through a warrant for the detention sent to the suspect's family. The legal consequences for police investigators who have not submitted a copy of the warrant can be used as a basis by the family to declare that the detention is invalid because it has violated the human rights or freedom of a life of a person and the suspect or defendant and can submit a pre-trial in the form of a claim for compensation to law enforcement.Keyword: Deadline, Suspect, Detention Order.
PAJAK REKLAME DAN TATA CARA PENGHITUNGANNYA DI KABUPATEN KARAWANG Suryana Marta, Pamungkas Satya Putra dan Naresti Ababil
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v5i1.3500

Abstract

ABSTRAKPajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa hukum yang digunakan. Hasil pembahasan yaitu: Mekanisme pemungutan pajak reklame di Kabupaten Karawang menggunakan sitem pemungutan Official Assesement System yaitu pemungutan pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Karawang. Dasar Pengenaan Pajak reklame yaitu Nilai Sewa Reklame (NSR). Untuk menentukan Nilai Sewa Reklame (NSR) dengan menggunakan rumus Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) + Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).Kata kunci: Pajak Daerah, Pajak Reklame, Tata Cara Pemungutan.ABSTRACTThe tax is used to finance development that is useful for the common good. Regional Taxes, hereinafter referred to as taxes, are mandatory contributions to regions owed by individuals or entities that are coercive based on the Law, with no direct compensation and are used for the needs of the Region for the greatest prosperity of the people. The research approach used in this study is in this study using the normative juridical approach. Normative jurisdiction, namely legal research that examines written law from various aspects, namely aspects of theory, history, philosophy, comparison, structure and composition, scope and material, consistency, general explanation and article by article, formality and binding power of law and language the law used. The results of the discussion are: The mechanism for advertisement tax collection in Karawang Regency uses the Official Assessment System collection system, namely tax collection based on the determination of the Regional Head, in this case, the Karawang Regent. The basis for the imposition of advertisement tax is the Billboard Rental Value (NSR). To determine the Billboard Rental Value (NSR) using the Billboard Tax Object Sales Value formula (NJOPR) + Strategic Value of Billboard Installation (NSPR).Keyword: Local Taxes, Advertisement Taxes, Collection Procedures.
Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari JIH DE'JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v5i1.3491

Abstract

Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari
PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DI KABUPATEN KARAWANG: PERLUASAN KESEMPATAN ATAU DISKRIMINASI Pamungkas Satya Putra
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v5i1.3496

Abstract

ABSTRAKKarawang merupakan daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten tertinggi di Republik Indonesia serta merupakan salah satu kawasan industri terbesar di wilayah Asia Tenggara. Sebelumnya Karawang memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan khususnya Penempatan Tenaga Kerja Lokal dengan rasio 60% dan Tenaga Kerja Non-Lokal dengan rasio 40% pada setiap Perusahaan. Hal tersebut telah menimbulkan dinamika pengaturan baik dari segi perluasan kesempatan kerja maupun dari segi Prinsip Non-Diskriminasi. Penelitian ini akan menguraikan berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi para tenaga kerja khususnya dalam penerapan penempatan Tenaga Kerja Lokal. Dinamika penempatan Tenaga Kerja Lokal dalam bingkai Hak Asasi Manusia itu telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau ketentuan penempatan Tenaga Kerja Lokal dapat dilaksanakan secara optimal.Kata kunci: Tenaga Kerja Lokal, Kesempatan Kerja, Diskriminasi.ABSTRACTKarawang is an area that has the highest District Minimum Wage in the Republic of Indonesia and is one of the largest industrial zones in the Southeast Asia. Previously, Karawang had Karawang District Regulation Number 11 of 2011 concerning Management of Manpower which regulates the implementation of employment, especially the Placement of Local Workers with a ratio of 60% and Non-Local Labor with a ratio of 40% to each Company. This has led to the dynamics of regulation both in terms of expanding employment opportunities and in terms of the Non-Discrimination Principle. This research will outline relating to the protection of human rights for workers especially in the implementation of the placement of Local Employment. The dynamics of the placement of Local Workers in the frame of Human Rights has contravened the higher regulations and/or the provisions of the placement of Local Employment can be optimally implemented.Keyword: Local Employment, Employment Opportunities, Discrimination.
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE: TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN Tommy EM Christian Hulu dan Kurnia EM Saputra Hulu
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v5i1.3501

Abstract

ABSTRAKKepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang melakukan penegakan hukum mengadopsi prinsip keadilan restoratif (Restorative Justice) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia. Tujuan Restoratif Justice sendiri adalah untuk menegakkan keadilan sebagaimana pepatah latin Fiat justisia ruat coelum “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”. Proses Restoratif Justice mengepankan proses permasalahan pidana tanpa harus melalui peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan cara memaparkan fakta dan menjelaskannya dengan bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum. Hasil pembahasan, yaitu: Proses Restorative Justice tersebut mengalami sejumlah hambatan dan tentu memiliki harapan yang merupakan solusi untuk penegakan hukum melalui Restorative Justice. Sehingga Impelementasi Restorative Justice dapat diterapkan dengan Regulasi dan pemahaman yang sama dan dapat menekan tingginya proses Penegakan Hukum yang harus di Proses di Peradilan, namun dapat diselesaikan dengan menjunjung keadilan.   Kata kunci: Restorative, Keadilan, Penegakan Hukum.ABSTRACTThe Republic of Indonesia National Police, which has the authority to enforce the law, adopts the principle of restorative justice (Restorative Justice) which reflects justice as a form of balance in human life. The purpose of Restorative Justice itself is to uphold justice as the Latin proverb Fiat justisia ruat coelum "even though the sky collapses justice must be upheld". The Restorative Justice Process promotes criminal proceedings without going through criminal justice. The research method used is empirical juridical legal research, by describing facts and explaining them with the help of hypotheses that are by the law. The results of the discussion, namely: The process of Restorative Justice has several obstacles and certainly has hope which is a solution for law enforcement through Restorative Justice. So that the implementation of Restorative Justice can be applied with the same regulations and understanding and can suppress the high law enforcement process that must be processed in the court, but can be resolved by upholding justice.Keyword: Restorative, Justice, Law Enforcement.
Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari Jurnal Unsika
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v3i2.6323

Abstract

Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari
 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAHANAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN Aryo Fadlian
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v3i2.6324

Abstract

A Prisoner is a person who is in prisoner to undergo a legal process, either as a suspect or defendant who is prisoner by an investigator or public prosecutor because he is suspected or charged with a criminal offense. In life, during society, a prisoner is considered to have broken the law and therefore a prisoner is given a bad stigma. The Criminal Procedure Code (KUHAP) explains that those who have the authority to detain are Investigators (Polri) and Public Prosecutors (Prosecutors). Underwent a detention process, detainees still have rights that must be fulfilled by the detainee. The research method uses Normative Juridical Research. The results of research in fostering detainees at the Regional Police level (Regional Police) investigators conduct mental, spiritual, and psychological guidance so that prisoners stay awake psychologically. But for feeding prisoners only get food that is given does not meet the humanitarian index, feeding does not meet nutritional adequacy.
KEPASTIAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH TIMBUL (AANSILBBING) OLEH MASYARAKAT Devi Siti Hamzah Marpaung
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v3i2.6325

Abstract

The Land Arises (aanslibbing) is a new natural resource that is economically potential for agriculture and farming and even industrial activities that can lead to ownership and ownership of The Land Arises. Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (LoGA) as a basic regulation, only regulates the principles or main problems in outline. The research method used is normative legal research, namely legal research carried out by analyzing legal norms and rules contained in legislation, namely Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles and court decisions, as well as doctrines. The results of the study, the legal certainty of land ownership rights (aansilbbing) will be recognized as legitimate ownership, namely through the registration of land and obtaining permits directly from government officials namely the Head of the local Land Office, giving clear boundaries without being questioned by any party also paying compensation income into the village treasury for the issuance of written evidence by the local village authorities regarding the control of the land. Then, the effort to obtain protection for land arises also requires the implementation of land registration activities that make it possible for the holders of land rights to easily prove their rights to the land under their control and for the parties concerned.

Page 9 of 12 | Total Record : 111

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2016 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1 Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 2 Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1 Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2 Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1 Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2 Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1 Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2 Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1