cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 13, No 1 (2023)" : 16 Documents clear
STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN WORLD CLASS BUREAUCRACY PADA BKPSDM KABUPATEN ACEH BARAT Nur Ajija; Agatha Debby Reiza Macella
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.3781

Abstract

The purpose of the research is to find oud the strategy in realizing a world-class bureaucracy carried out by the West Aceh Civil Service and Human Resources Development Agency.  To form employees to have good personalities and skills. Human resource development is a process carried out by an organization in improving its quality. This research uses the theory of human resource development in increasing personal motivation, improving skills, and improving personal self.  Research using qualitative methods through a descriptive approach, this type of research is to analze social events or conditions. The results of this study: the strategy taken in realizing a world class bureaucracy is first to meet quality improvement efforts state civil apparatus, secondly to provide training to become a potentially good civil servant.AbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui strategi dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Barat. Untuk membentuk pegawai agar memiliki kepribadian dan keterampilan yang baik. Pengembangan sumber daya manusia ialah proses organisasi yang dijalankan untuk meningkatkan kualitasnya. Penelitian ini menggunakan teori pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan motivasi personal, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan personal diri. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif, jenis penelitian ini adalah menganalisis peristiwa atau kondisi sosial. Hasil penelitian ini:pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiauntuk membentuk pegawainya agar mempunyai karakter birokrasi yang baik sesuai dengan kompetensinya.  Strategi yang dilakukan dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia adalah pertama melakukan upaya peningkatan kualitas aparatur sipil negara, kedua memberikan pelatihan-pelatihan untuk menjadi aparatur sipil negara yang berpotensi baik.
PENGARUH PERILAKU GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR DESA Nanang Bagus
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.3743

Abstract

Village government in running the organization requires a leader who can know how to deal with employees who have an unruly nature. This study aims to find out how behavioral leadership style affects employee performance and what are the supporting and inhibiting factors of behavioral leadership style on employee performance in the Jatiguwi Village Office, Sumberpucung District, Malang Regency by using qualitative research methods. Data collection techniques in this study using interview techniques, observation and documentation. The results of behavioral leadership style research tend to be carried out by giving trust to employees in carrying out the duties and responsibilities of each head of department and section head and being able to complete tasks without supervision from superiors. Behavioral leadership style has a positive impact on employee performance because it is seen from several aspects, namely quality, namely in carrying out tasks that can be carried out professionally, quantity, namely the cycle of activities produced is carried out according to the specified target, independence in work, namely employees can complete the tasks set. given without supervision from superiors, timeliness that is seen from the picket schedule of employees entering the office on time and the work program is completed within the specified time.AbstrakPemerintahan desa dalam menjalankan roda organisasi memerlukan seorang pemimpin yang dapat mengetahui cara menghadapi pegawai yang memiliki pembawaan yang susah diatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan perilaku terhadap kinerja pegawai dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat gaya kepemimpinan perilaku terhadap kinerja pegawai di Kantor Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan menggunakaan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian gaya kepemimpinan perilaku cenderung dilakukan dengan memberikan kepercayaan terhadap pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing kaur maupun kasie dan dapat menyelesaikan tugas tanpa pengawasan dari atasan. Gaya kepemimpinan perilaku memiliki dampak positif terhadap kinerja pegawai karena dilihat dari beberapa aspek yaitu kualitas yakni dalam menjalankan tugas dapat di jalankan secara profesional, kuantitas yakni sirklus kegiatan yang dihasilkan di jalankan sesuai dengan target yang di tentukan, kemandirian dalam bekerja yakni pegawai dapat menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa pengawasan dari atasan, ketepatan waktu yakni di lihat dari jadwal piket pegawai masuk kantor tepat waktu dan program kerja selesai dalam jangka waktu yang ditentukan.
COLLABORATIVE GOVERNANCE BUMD DESA MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG Arini Permatasari
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4370

Abstract

Governance or collaboration between governments has not been fully implemented. It is evident that there is still a discrepancy in the implementation of good cooperation between people and the bumdes themselves. The study is intended to know how the public collaboration with the municipal business can can be made in the village of can can be kept alive. The research methods used are qualitative methods with natural characteristics as direct data sources. Data collection techniques are conducted by observation, interview and documentation, the data analysis techniques used for data reduction, data presentation and deduction.  The study is tested by the abstract governance theory presented by Ansell and Gash, by the indicator of face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding, and intermediate elections. The results of the study show that the efforts made by the Village and BUMDes carry out socialization and provide business training to people who already have a business, and are just starting a business, as well as reminding them to repay loans and hope that there will be growing awareness of the community or business actors in the obligation to pay loans, also public awareness about Bumdes which makes people take advantage of business opportunities with assistance from the Bumdes themselves.AbstrakCollaborative Governance atau kolaborasi antar pemerintahan belum sepenuhnya dijalankan. Dapat dilihat dari masih adanya ketidaksesuaian pada pelaksanaan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan Bumdes itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi masyarakat terhadap badan usaha milik daerah dalam miningkatkan keberadaan Bumdes di Desa Margaasih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, sementara teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini diuji dengan teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, yaitu dari indikator face to face dialogue (dialog tatap muka), trust building (membangun kepercayaan), commitment to process (komitmen terhadap proses), share understanding (pemahaman bersama), dan intermediate outcomes (hasil antara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh desa dan BUMDes melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan usaha kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha, dan baru memulai usaha, serta mengingatkan untuk membayar pinjaman serta harapan agar tumbuhnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha dalam kewajiban membayar pinjaman, juga kesadaran masyarakat tentang Bumdes yang membuat masyarakat menjadi memanfaatkan peluang adanya usaha dengan bantuan daripada Bumdes itu sendiri.
PERAN SATUAN BHAKTI PEKERJA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) Mai Puspadyna Bilyastuti; Rachma Ariani K.N.H; Ester Kristanti Setyaningtyas
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4228

Abstract

From 2017 to 2020, there were 51 cases of children entering the Madiun Regency Social Service, of which around 61% were ABH cases. The high number of ABH cases in Madiun Regency demands protection for Children in Conflict with the Law (ABH). One of the social pillars that plays an important role in protecting ABH is the Bhakti Unit (Sakti Peksos). This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study show that the existence of Sakti Peksos is very helpful for Madiun Regency in implementing the Child Social Welfare Program (PKAS). Sakti Peksos carries out the process in an effort to provide protection to ABH. Based on this process, Sakti Peksos acts as a change planner, broker with stakeholders, experts, social planners, and also a companion who advocates for clients on ABH protection.AbstrakJumlah Perkara Anak yang masuk di Dinas Sosial Kabupaten Madiun sejak tahun 2017 hingga 2020 adalah sebanyak 51 perkara, di mana sekitar 61% di antaranya merupakan kasus perkara ABH. Tingginya perkara ABH di Kabupaten Madiun menuntut perlindungan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Salah satu pilar sosial yang berperan penting dalam perlindungan ABH adalah Satuan Bhakti (Sakti Peksos). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan Sakti Peksos sangat membantu Kabupaten Madiun dalam mengimplementasikan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKAS). Sakti Peksos melakukan proses dalam upaya memberikan perlindungan kepada ABH. Berdasarkan proses tersebut, Sakti Peksos berperan sebagai perencana perubahan, broker dengan stakeholder, tenaga ahli, perencana sosial, dan juga pendamping yang mengadvokasi klien pada perlindungan ABH.
ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU Syafriadi Syafriadi; Selvi Harvia Santri
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.3845

Abstract

The Election Supervisory Body (Bawaslu) has a role in maximizing the quality of the implementation of elections so as to provide certainty for the upholding of sovereignty and the pure results of the votes that will be cast by the community. Regulations for regulating the authority regarding Bawaslu in Indonesia are regulated in Law Number. 2 of 2015, this rule regulates the role and duties of Bawaslu, one of which is as a structure in election supervision related to law enforcement in the holding of elections. Bawaslu has very limited duties in carrying out its role as an election organizer, there is always news that mentions the weak supervision carried out by Bawaslu in holding elections. Community expectations for Bawaslu in carrying out their role are very high, but, on the other hand, the limited authority given to Bawaslu makes their role dysfunctional. The ineffectiveness of the duties carried out by Bawaslu will affect the implementation of the election administration. The purpose of this study is to examine and examine the role of Bawaslu in carrying out their duties in supervising the implementation of elections in society. The method used in this research is normative legal research. Bawaslu has roles and duties that have been regulated in laws and regulations, namely overseeing the stages of the election implementation process with regard to efforts to prevent prosecution of violations that occur in elections.AbstrakBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran dalam hal memaksimalkan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sehingga memberikan kepastian untuk tegaknya kedaulatan dan murninya hasil suara masyarakat. Peraturan untuk mengatur kewenangan mengenai Bawaslu di Indonesia diatur pada UU Nomor 2 tahun 2015, aturan ini mengatur peran dan tugas Bawaslu, salah satunya sebagai struktur dalam pengawasan Pemilu yang berkaitan dengan hal penegakan hukum pada penyelenggaraan Pemilu.  Bawaslu memiliki tugas yang sangat terbatas dalam menjalankan peran sebagai pelaksanaan Pemilu. Ada saja berita yang menyebutkan lemahnya pengawasan yang dilakukan bawaslu dalam penyelenggaaan pemilu. Harapan masyarakat terhadap bawaslu dalam menjalankan perannya sangatlah tinggi, tetapi, di sisi lain, keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu menjadikan perannya tidak berfungsi. Ketidakefektifan tugas yang dilakukan Bawaslu akan mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menelaah peran Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran dan tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu mengawasi tahapan proses pelaksanaan Pemilu yang berkenaan dengan upaya pencegahaan penindakan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu.
DILEMA INDONESIA DALAM RATIFIKASI FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL TERHADAP INDUSTRI ROKOK NASIONAL Achmad Ravie; Havidz Ageng Prakoso; Haryo Prasodjo
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.3983

Abstract

Thispaper discusses Indonesia's dilemma regarding the ratification of the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). The purpose of this study is to understand more about the dilemma of the Ratification of the International Treaty Convention on Tobacco Control related to the threat of Indonesian state income from cigarette taxes for Indonesia. Data collection techniques in this study using library research (library research). The analysis technique in this study uses inductive analysis techniques. The Framework Convention on Tobacco Control was issued as one of the efforts of the international community to control tobacco consumption. The Indonesian state itself, which is actively participating in the formulation of the Framework Convention on Tobacco Control agreement as a drafting committee, has not yet been willing to ratify the Framework Convention on Tobacco Control. In fact, Indonesia is the only country in the Asia Pacific region that is not yet willing to ratify this agreement. Therefore, various questions arise as to why the Indonesian government is not yet willing to ratify this treaty convention.AbstrakPenelitian ini membahas dilema Indonesia terkait ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Tujuan penelitian ini yaitu untuk memehami lebih lanjut mengenai dilema Ratifikasi Konvensi Perjanjian Internasional Masalah Pengendalian Tembakau terkait ancaman pendapatan negara Indonesia dari pajak rokok bagi Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research). Teknik analisa pada penelitian ini menggunakan teknik analisa induktif. FCTC dikeluarkan sebagai salah satu upaya dari masyarakat internasional guna untuk pengendalian konsumsi tembakau. Negara Indonesia sendiri yang aktif ikut serta dalam perumusan perjanjian FCTC sebagai drafting committee, sampai dengan saat ini belum juga bersedia untuk meratifikasi FCTC. Bahkan negara Indonesia menjadi negara satu-satunya di kawasan Asia Pasifik yang belum bersedia untuk meratifikasi perjanjian ini. Faktor penyebab dilema yang dihadapi Indonesia yaitu Industri rokok memberikan dampak positif bagi pendapatan Negara tetapi memiliki dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA Agustuti Handayani; Aulia Rahmawati; Malik Malik
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4333

Abstract

The village government is a form of regional autonomy in order to provide space for the community in regional development, related to this, the role of the Village Consultative Body is very much needed in improving the village development system, this research aims to find out the role and inhibiting aspects of the Village Consultative Body (BPD) in the development of Margojaya Village, East Mesuji District, Mesuji Lampung Regency, through qualitative methods with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The results of research on the role of the Village Consultative Body in Development consist of carrying out development supervision, carrying out planning, and assisting in the positioning of village organizations. The Village Consultative Body provides benefits for development by the village government so that development becomes more optimal. However, in implementing the role of the Village Consultative Body (BPD) there are still many obstacles, namely the determination of members of the Village Consultative Body tends to be passive and not optimal in processing village regulations.AbstrakPemerintah desa merupakan salah satu bentuk otonomi daerah  guna memberikan ruang gerak bagi masyarakat dalam pembangunan daerah. Terkait dengan hal itu sangat dibutuhkan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan sistem pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan aspek-aspek penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa Margojaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Lampung, melalui metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan terdiri dari pelaksanaan pengawasan pembangunan, melakukan perencanaan, dan membantu permosisian organisasi desa. Badan Permusyawaratan desa memberikan manfaat terhadap pembangunan oleh pemerintah desa sehingga pembangunan menjadi lebih optimal. Akan tetapi dalam melaksanakan perannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih banyak menjumpai beberapa kendala, yakni penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa cenderung bergerak pasif dan belum optimal dalam memproses penetapan peraturan desa.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TRENGGALEK Nurul Rezqie Septia Astar; Teguh Pramono; Ajie Hanif Muzaqi
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4321

Abstract

This study aims to describe the phenomenon and analyze the implementation of the policy of Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning Poverty Reduction in Trenggalek Regency as well as to analyze the factors that are obstacles that affect it, using a qualitative descriptive type of research. Data analysis uses four stages, namely data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the implementers and the community have understood the aims and objectives of this policy well. Human resources are sufficient. Budget resources and infrastructure are still limited and there are still many problems related to poverty data. The character of the implementing agency is supported by a solid team structure involving all agencies and various parties. The attitude or tendency (disposition) of policy implementers is good enough where implementers understand and carry out their duties according to the mandate of the regional regulation. Inter-Organizational Communication and Implementing Activities have been running quite well and effectively. The socio-economic conditions in Trenggalek Regency greatly facilitate and support the implementation of this policy. The constraining factors are the existence of budget constraints, there are still inclusion errors and exclusion errors as well as problems related to the population of the poor. In addition, there are still limited supporting facilities and infrastructure as well as the mindset of the people who still tend to rely only on assistance from the government.AbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan fenomena dan menganisa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek sekaligus untuk menganalisa faktor yang menjadi kendala yang mempengaruhinya, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisa data menggunakan empat tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para implementator dan masyarakat telah memahami maksud dan tujuan dari kebijakan ini dengan baik dan sumber daya manusia sudah memadai. Sementara itu, sumber daya anggaran dan sarana prasarana masih terbatas dan masih terdapat banyak masalah terkait data kemiskinan. Di sisi lain karakter agen pelaksana didukung oleh struktur tim yang solid dengan melibatkan seluruh instansi dan berbagai pihak sementara dari sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana kebijakan sudah dah memahami dan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai amanat peraturan. Komunikasi yang terjalin antar organisasi dan aktivitas pelaksana berjalan dengan cukup baik dan efektif. Namun masih terdapat kendala yaitu terbatasnya anggaran dalam kebijakan ini karena masih terdapat inclusion error dan exclusion error serta adanya masalah terkait kependudukan warga miskin.
PENERAPAN TELEWORK HUBS PADA LEMBAGA PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH: PELUANG DAN TANTANGAN Indra Pratama Putra Salmon; Ridho Harta; Ardik Ardianto; Amud Sunarya
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4367

Abstract

Utilization of tools and adoption of technology-based work systems (ICT) in the midst of the wide reach of remote tertiary institutions (PTJJ) and the high number of resources is still not optimal. This research uses qualitative methods with a phenomenon-based approach. Narrative reviews of literature studies are the main approach in writing reviews by applying systematic, empirical, and evidence-based protocols. The data and information included is credible, transparent and accountable as a source of research. The object of study is the flexible working space practice at the Ministry of Finance which is then placed in the framework of the PTJJ institution, namely the Open University. The results of the study show that optimizing the use of tools and adopting technology-based work systems (ICT) through the telework hubs framework has the opportunity to drive several performance variables for PTJJ institutions such as work ability, motivation, working conditions and cooperation/collaboration. Some of these variables are important variables in the framework of educational industry competition and the dynamics of challenges in resource management at PTJJ institutions, both managing resources or managed resources. The novelty of this study is research on work flexibility schemes which have not been widely studied, especially in PTJJ institutions in Indonesia. The main implications of the research are preparation recommendations in the context of optimizing the use of tools and the adoption of technology-based work systems (ICT) in PTJJ.AbstrakPemanfaatan tools dan pengadopsian sistem kerja berbasis teknologi (ICT) di tengah luasnya jangkauan lembaga perguruan tinggi jarak jauh (PTJJ) dan tingginya jumlah sumber daya masih belum optimal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berbasis fenomena. Tinjauan naratif dari studi literatur menjadi pendekatan utama dalam penulisan kajian dengan menerapkan protokol sistematis, empirik, dan berbasis bukti. Data dan informasi yang dicantumkan merupakan data-data kredibel, transparan, dan mampu dipertanggungjawabkan sebagai sumber kajian. Objek kajian berupa praktik flexible working space di Kementerian Keuangan yang kemudian diletakkan pada kerangka kerja lembaga PTJJ yakni Universitas Terbuka. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimasi pemanfaatan tools dan adopsi system kerja berbasis teknologi (ICT) melalui kerangka telework hubs berpeluang mendorong beberapa variabel kinerja lembaga PTJJ seperti kemampuan kerja, motivasi, kondisi kerja dan kerjasama/kolaborasi. Beberapa variabel tersebut merupakan variabel penting dalam rangka kompetisi industri pendidikan dan dinamika tantangan pengelolaan sumber daya pada lembaga PTJJ, baik sumber daya pengelola atau sumber daya yang dikelola. Kebaruan kajian ini adalah penelitian tentang skema fleksibilitas kerja yang masih belum banyak diteliti khususnya pada lembaga PTJJ di Indonesia. Implikasi utama penelitian yakni rekomendasi persiapan pada konteks optimasi pemanfaatan tools dan pengadopsian sistem kerja berbasis teknologi (ICT) di PTJJ.
PENGUATAN PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN MINAT KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN BELU, NUSA TENGGARA TIMUR Fathul Qorib; Latif Fianto; Yosephina Anchieta Barru
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4533

Abstract

Tourism is a sector that plays an essential role in efforts to increase income. Indonesia is a country that has natural beauty and cultural diversity, so it is necessary to increase the tourism sector. This study aims to determine the communication strategy the Belu Regency Tourism Office carried out to increase the interest of tourists, especially domestic ones. The research method uses a qualitative approach by collecting data through interviews and documentation. The results of this study indicate that the Tourism Office of the Belu Regency Government has two broad ways of promoting tourism, namely offline/direct socialization and online socialization. Offline/direct outreach is a communication strategy in promoting tourism that involves the community regarding the importance of managing tourist destinations because they are each region's most significant revenue assets. Second, socialization online (social media) through social media such as websites, Facebook, YouTube, and Instagram. Efforts that are smoothly carried out are through publicity via social media because it is easier to monitor, evaluate, and persuade the public overall. The objectives of the Belu Regency Tourism Office have been achieved, but they still need help with minimal human resources and tourist transportation.AbstrakPariwisata telah memberikan kontibusi yang besar dalam meningkatkan keuangan negara, sehingga sektor pariwisata perlu mendapat perhatian serius dalam hal penguatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Belu untuk meningkatkan minat wisatawan khususnya domestik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Belu memiliki dua cara promosi wisata secara garis besar yaitu sosialisasi secara offline/langsung dan sosialisasi secara online. Sosialisasi secara offline/langsung adalah strategi komunikasi dalam mempromosikan pariwisata yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat mengenai pentingnya mengelola destinasi wisata karena merupakan aset pendapatan terbesar setiap daerah. Kedua, sosialisasi secara online (media social) melalui media sosial seperti website, facebook, youtube, dan Instagram. Upaya yang lancar dilakukan adalah melalui publisitas lewat media sosial karena lebih mudah dimonitoring, dievaluasi dan lebih mudah dalam mempersuasi masyarakat dan secara keseluruahan tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Belu sudah tercapai namun masih mangalami kendala pada SDM dan Transportasi Wisata yang Minim.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2023) Vol 13, No 1 (2023) Vol 12, No 2 (2022) Vol 12, No 1 (2022) Vol 11, No 2 (2021) Vol 11, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2020) Vol 10, No 1 (2020) Vol 9, No 2 (2019) Vol 9, No 1 (2019) Vol 8, No 2 (2018) Vol 8, No 1 (2018) Vol 7, No 2 (2017) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2016) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2014) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2012) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) More Issue