cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2017)" : 9 Documents clear
PERAN KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA DESA (Penggalian Bentuk Komunikasi Warga Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa) Ramainim Saragih; Sarwititi Agung
REFORMASI Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.267 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v7i1.698

Abstract

Abstract: Based on the Regulation of Village Minister, the Development of underdeveloped Regions and Transmigration No. 5 of 2015 on the Establishment of the Priority of Village Funds Usage 2015 has been issued in amount of IDR 20.766 trillion of village funds that will be allocated for priority village development and establishment of BUMDes (village-owned enterprise). The community empowerment side will be the key to the implementation of this development. The community is expected to participate in planning, implementation and monitoring-evaluation, so that the utilization of village funds is more transparent and accountable. The goal is to build Indonesian people from the village to an independent society. Many things become concern, whether the use of village funds really can empower the community and involve the village community in a participatory way. Several indications indicated that there is still unclear usage of the program and the priority of village funds usage due to the preparation of village RPJM – village RKP are not in accordance with the needs and aspirations of the community. With the lack of knowledge of village officials, the role of counselors is not optimal in coordinating with stakeholders. This causes the development is not maximal in prospering the rural communities. One reason is the lack of community involvement since the initial process to the end of the program, so the planning is not in accordance with the needs. This paper discussed on how participatory roles can be used in village fund usage programs in planning, implementing and monitoring village usage evaluations, in order to be more participative, transparent and accountable. Keywords ; Village funds, forms, participative, transparent, accountable. Abstrak. Dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 telah digulirkan dana desa sebanyak Rp 20,766 triliun yang akan dialokasikan untuk pembangunan desa yang prioritas dan pendirian BUMDes. Sisi pemberdayaan masyarakat akan menjadi kunci utama pelaksanaan pembangunan ini masyarakat di harapkan partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring-evaluasi, agar pemanfaatan dana desa ini lebih transparan dan akuntabel. Tujuannya adalah membangun masyarakat Indonesia dari desa menuju masyarakat Indonesia yang mandiri. Banyak hal yang menjadi kekwatiran, apakah pemanfaatan dana desa benar benar dapat memberdayakan masyarakat dan melibatkan masyarakat desa secara partisipatif. Beberapa indikasi menunjukkan masih dijumpai ketidakjelasan mengenai program penggunaan dan prioritas penggunaan dana desa yang disebabkan penyusunan RPJM Desa-RKP Desa tidak sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Dengan kondisi kurangnya pengetahuan aparat desa, peran pendamping yang belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan stakeholders. Hal ini menyebabkan pembangunan tidak maksimal mesejahterakan masyarakat di pedesaan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pelibatan masyarakat sejak proses awal sampai akhir program, sehingga perencanaan tersebut disusun tidak sesuai dengan kebutuhan. Tulisan ini membahas bagaimana bentuk peran partisipatif yang dapat dipakai dalam program penggunaan dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan memonitoring–evaluasi penggunaan desa, agar dapat dimanfaatkan lebih partisipatif, transparansi, serta akuntabel. Kata Kunci ; dana desa, bentuk, partispatif, transparan, akuntabel.
PEMBANGUNAN KOTA WISATA BATU DALAM PERSPEKTIF SOSIAL & EKONOMI MASYARAKAT Agung Suprojo; Budi Siswanto
REFORMASI Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.963 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v7i1.699

Abstract

Abstract : This study aimed to determine the development carried out by Batu in the social and economic perspective of the community. Steps in reaching the welfare of society begin with the creation of vision and mission as a center of agriculture and tourism city. The method used was a descriptive qualitative and an implementation study that concerned on the strengthening of mission and vision of Batu to form a tourism city that led to a situation and condition of its society ‘s functional structure. The results showed that the strengths of Batu vision as an international tourist destination could be strengthened by all components of government, private sectors and community in creating various activities, attractions and types of tourism that could strengthen the social and economic changes of its people. Batu can implement a combination of all resources and potentials it has to be able to develop modern tourism attractions as well as strengthening the local and traditional cultures that attract tourists. From a social perspective, Batu’s development can be sustainable because of the cooperation and the role of government, investors and the community to create interesting tourism concepts. In an economic perspective, the development of Batu is gradually able to change the regional income derived from tourism to be used as much as possible for the prosperity of the people. Keywords: Development, Tourism City, Tourism Attraction, Empowerment, Social Perspective, Economic Perspective Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembangunan yang dilakukan di Kota Batu dalam perspektif sosial dan ekonomi masyarakat. Langkah dalam menggapai kesejahteraan masyarakat dimulai dengan melahirkan visi dan misi sebagai sentra pertanian dan kota wisata. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan merupakan studi implementasi yang memperhatikan penguatan visi misi Kota Batu sehingga terbentuk kota wisata yang mengarah pada sebuah situasi maupun kondisi struktur fungsional masyarakatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan visi Kota Batu sebagai destinasi wisata internasional mampu diperkuat oleh seluruh komponen pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam melahirkan berbagai kegiatan, wahana maupun jenis wisata yang mampu menguatkan perubahan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Kota Batu dapat mengimplementasikan perpaduan dari seluruh sumberdaya dan potensi yang dimilikinya sehingga mampu mengembangkan wahana wisata modern serta penguatan budaya-budaya lokal dan tradisional yang menjadi daya tarik wisatawan. Dari perspektif social, pengembangan Kota Batu dapat berkelanjutan karena terjalin kerjasama dan adanya peranan pemerintah, investor serta masyarakat untuk melahirkan berbagai konsep kepariwisataan yang menarik. Dalam perspektif ekonomi, pengembangan Kota Batu secara bertahap mampu merubah pendapatan daerah yang diperoleh dari kepariwisataan untuk digunakan sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat. Kata Kunci : Pembangunan, Kota Wisata, Wahana Wisata, Pemberdayaan, Perspektif Sosial, Perspektif ekonomi
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS UNDANG-UNDANGDESA NOMOR 6 TAHUN 2014 Dekki Umamur Ra’is
REFORMASI Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.46 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v7i1.695

Abstract

Abstract: The Goverment of Indonesia published new regulation about the village (Nomor 6 Tahun 2014) which give new opportunity and expectation to developing new paradigm and new concept about the policy to manage the Villages. The law of village no placing again the Village as a subjek but as an object in developing country. The Law of village giving space to expand the diversity principal, and also priority the recognition principality and Countryside subsidiarity. The regulation of village also lift and rights the sovereignty of village which during the time over pulled by goverment, because positioned as sub-National. Through the law (Nomor 6 Tahun 214), state give more respects and confession to the village which established before and after formed of Unity State Republic Of Indonesia. By the law, the goverment supporting the village to be independent. The Government through The law (UU Desa) chosen empowering approach as a tools to secure and prosperity the society. Through policy scheme which priority subsidiarity and recognition as stepping, the village will become entity of state which have potency to draw near role of state in developing prosperitys, and nation sovereignty. Key Words:Policy; Empowering; Village;Recognition; Subsidiarity;Independence Abstrak: Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan harapan dan peluang baru berkembanngnya paradigma dan konsep baru tentang kebijakan tata kelola Desa secara nasional. Undang-Undang Desa tidak lagi menempatkan Desa sebagai subjek tetapi objek pembangunan.Undang-Undang Desa memberikan ruang berkembangnya prinsip keberagaman, serta mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas Desa. UU Desa juga mengangkat hak dan kedaualatan Desa yang selama ini terpinggirkan karena diposisikan sebagai sub-Nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 negara memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan segala keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan Undang-Undang Desa pemerintah mendorong Desa untuk mandiri. Pemerintah dalam UU Desa memilih pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai alat untuk mensejahterakan warga negara. Melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas sebagai pijakan, desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa. Kata Kunci :Kebijakan; Pemberdayaan; Desa; Rekognisi; Subsidiaritas; Kemandirian
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batu) Titin Winarsih; Dody Setyawan; Emei Dwinanarhati Setiamandani
REFORMASI Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.176 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v7i1.701

Abstract

Abstract : Batu is a fast-growing city and has a high revenue. One of the components that conribute PAD (local revenue) is parking retribution. Batu’s parking retribution can not absorbed optimally as it has significant potential. Therefore, this study aimed to determine, descibe and analyze (1) the implementation of the Regulation Number 10 Of 2010, (2) the resisting and supporting factors of the of regulation number 10 of 2010 implementation to support Batu’s revenue. This research was qualitative research and used observation data collection, interviews, and documentation as well as the determination of informants using snowball sampling. Analysis of data using data reduction, data presentation, and cunclusion. The result of the study was in accordance with the policy theory of Van Meter Van Horn and it could be concluded that the implementation of the regulation No. 10 of 2010 in support of local revenue Batu was yet significant, because the parking fare in the last three years did not achive the target. The supporting factor was good communication between institutions as seen in a joint operation conducted with municipal police and the police as well as the daily operations will be undertaken Transportation Departement. The resisting factor were, there was no clear regulation governing parking time, the percentage of revenue shared between the parking men and the parking retribution, parking men working system, as well as parking area renting system. Keywords : Implementation; Regulation No 10.of 2010; Revenue; Batu City Abstrak : Kota Batu adalah kota yang berkembang pesat dan mempunyai PAD yang tinggi. Salah satu komponen yang menyumbang PAD adalah retribusi parkir. Retribusi parkir Kota Batu dapat tak terserap secara maksimal padahal memiliki potensi cukup besar. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis (1) implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 (2) faktor penghambat dan pendukung implemetasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 dalam menunjang PAD Kota Batu. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara, dan dokumentasi serta penentuan informan menggunakan snowball sampling. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian sesuai dengan teori kebijakan Van Horn Dan Van Meter maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 dalam menunjang pendapatan asli daerah Kota Batu belum signifikan, karena retribusi parkir tiga tahun terakhit tidak mencapai target. Faktor pendukungnya adalah komunikasi yang baik antar instansi terlihat pada operasi gabungan yang dilakukan bersama Satpol PP dan Kepolisian serta operasi harian yang di lakukan DISHUB. Faktor penghambatnya adalah tidak ada regulasi yang jelas yang mengatur lama parkir, presentase bagi hasil antara keuntungan jukir dan retribusi parkir, sistem kerja jukir, serta sistem penyewaan lahan parkir. Kata Kunci : Implementasi; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010; PAD; Kota Batu
EVALUASI PROGRAM INOVASI “SUNSET POLICY“ DI KOTA MALANG GUNA MENURUNKAN ANGKA TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN Dewi Citra Larasati
REFORMASI Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.808 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v7i1.694

Abstract

Abstract: Sunset Policy Program in the City of Malang is the removal of sanctions program of tax administration before 2012. In addition, this program is also one of Malang City government incentives to taxpayer to settle their tax arrears. This research aimed to evaluated the implementation of the Sunset Policy program implemented by The Departemen of Revanue. This research used qualitative method. This research try to identified and analyze problems in the implementation of the Sunset policy. So the solution of these problems can be used as input in contiuning the sunset policy program second phase Key world : Policy evaluation, sunset policy, tax Abstrak: Pada umumnya masyarakat enggan membayar tunggakan pajak dengan berbagai alasan. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan membantu masyarakat di bidang perpajakan daerah khususnya PBB, Kota Malang membuat program Inovaasi Sunset Policy, yaitu program penghapusan sanksi administrasi berupa denda sebelum tahun 2012. Program tersebut juga merupakan insentif dari Pemerintah Kota Malang kepada Wajib Pajak PBB untuk membayar tunggakan pajaknya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program Inovasi Sunset Policy yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendapatan Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi Sunset Policy berjalan dengan baik dan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa hal internal yang harus diperhatikan adalah perlu adanya tenaga magang IT untuk membantu tenaga IT yang sudah ada dan membuat/menyempurnakan sistem online antara bidang Penagihan dan Bidang PBB. Secara ekternal, pembayaran bisa dilakukan dengan manual apabila sistem online bermasalah dan menggiatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Sunset Policy, Pajak
PROFESIONALISME PEGAWAI NEGERI SIPIL KECAMATAN LANDASAN ULIN KOTA BANJARBARU Ade Hermawan
REFORMASI Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.114 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v7i1.684

Abstract

ABSTRACT : Civil Service Platform Ulin District of Banjarbaru professional work. The proof is the third indicator that researchers make a measure to assess the professionalism of the Civil Service Platform Ulin District of Banjarbaru namely work ability, work skills, and work experience, all of them showed good results. Efforts to increase the professionalism of the Civil Service in the District of Runway Ulin Banjarbaru done through rekreuitment employees in accordance with the needs of the organization and corruption-free , design work , arranged on the pattern of the employment relationship, work assessment carried out by an instrument Rate Job Performance Employees (PPKP) consisting of a Target Job employees (SKP) and Conduct of work , education and training of employees through leadership training , functional training and technical training, improving the discipline to enforce disciplinary rules in accordance with applicable regulations. Keyword: Professionalism, PNS. Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru profesional dalam bekerja berdasarkan indikator penelitian yang semuanya menunjukkan baik. Indikator yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu kemampuan kerja, keterampilan kerja, dan pengalaman kerja. Upaya peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dilakukan melalui rekreuitmen pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bebas KKN, rancangan pekerjaan disusun berdasarkan pola hubungan pekerjaan, penilaian kerja dilakukan melalui instrumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja, pendidikan dan pelatihan pegawai melalui diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis, peningkatan disiplin dengan penegakan aturan disiplin sesuai peraturan yang berlaku. Kata Kunci: Profesionalisme, PNS.
KEPEMIMPINAN PELAYANAN PRIMA DI PEDESAAN Abd. Rohman
REFORMASI Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.809 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v7i1.702

Abstract

Abstract : Excellent service is one important component of all companies/organizations in order to survive in the midst of global competition. Excellent service relies on leaders in a region/region, especially Indonesia which is an agrarian country and requires the majority of the population to wrestle in the field of agriculture. So that excellent service is needed and very closely related to the application of leadership style. The results show that the implementation of excellent service leadership is generally good. Village governments are also deemed necessary to maintain timeliness, places and officers who are not rigid. While influencing factors such as education level, quality of leaders and society, facilities and infrastructure, cooperation, and clarity of bureaucratic rules. Good service provides the impact of a sense of community satisfaction and solidarity to participate in village activities. It can also improve people's welfare. However, it must be supported by a generally accepted standard, not based on the assessment of the subjectivity of village officials. This research produces a recommendation of a democratic service leadership model to improve the welfare of rural communities. This model prioritizes aspirations and participation as the basis for policy making. Implementation of this model also needs technical guidance, in order to avoid misappropriation, and can be used as a foothold and measure the extent to which the increase in welfare. Keywords: Leadership and Services Excellence Abstrak : Pelayanan Prima (service excellen) merupakan salah satu komponen penting semua perusahaan/organisasi agar tetap bertahan di tengah persaingan global. Pelayanan prima bertumpu pada pemimpin dalam suatu wilayah/daerah khususnya Indonesia yang merupakan Negara agraris dan mengharuskan mayoritas penduduknya untuk bergelut dibidang pertanian. Sehingga pelayanan prima sangat dibutuhkan dan sangat erat kaitannya dengan penerapan gaya kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kepemimpinan pelayanan prima secara umum dinilaia baik. Pemerintah desa juga dinilai perlu mempertahankan ketepatan waktu, tempat dan petugas yang tidak kaku. Sementarafaktor yang mempengaruhi diantaranya adalah tingkat pendidikan, kualitas pemimpin dan masyarakat, sarana dan prasarana, kerjasama, serta kejelasan aturan birokrasi. Pelayanan yang baik memberikan dampak rasa kepuasaan dan solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun tentunya harus didukung dengan adanya standar yang berlaku secara umum, bukan berdasarkan pada penilaian subyektifitas aparat desa. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi model kepemimpinan pelayanan demokratis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Model ini mengedepankan aspirasi dan partisipasi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pelaksanaan model ini juga perlu adanya petunjuk teknis, agar tidak terjadi penyelewengan, serta dapat dijadikan pijakan dan ukuran sejauh mana peningkatan kesejahteraan tersebut. Kata Kunci: Kepemimpinan dan Pelayanan Prima
STRATEGI MEDIA RELATIONS MUSEUM ANGKUT KOTA BATU UNTUK MENINGKATKAN POPULARITAS Fathul Qorib; Amanah Rakhim Syahida
REFORMASI Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.494 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v7i1.886

Abstract

Abstract : Museum Angkut in Batu City is one of business tourism owned by Jawa Timur Park Group (JTP Group). Beside having to compete with fellow of JTP Group subsidiaries, Museum Angkut also have to compete with dozens of tourism places in Batu City. Therefore, this museum build effective communication with mass media to boost its popularity. The result of the research is known that Museum Angkut developing three effective strategies against the massa media, these are publication, press agentry, and advertising whisch is combined with marketing of the main company. Although this media relations are not new, but this method is able to invide news coverge in massa media, so its popularity boosted. Keyword : museum angkut, media relations. Abstrak: Museum Angkut Kota Batu adalah salah satu dari unit usaha wisata yang dimiliki Jawa Timur Park Grup (JTP Grup). Selain harus bersaing dengan sesama anak usaha JTP Grup, Museum Angkut juga harus bersaing dengan puluhan tempat wisata di Kota Batu. Karena itu, museum ini membangun komunikasi yang efektif di media massa untuk mendongkrak popularitasnya. Hasil dari penelitian diketahui bahwa Museum Angkut mengembangkan tiga strategi efektif terhadap media massa, yaitu publikasi, press agentry, dan advertising yang dipadukan dengan marketing dari perusahaan induk. Meskipun media relations yang digunakan oleh Museum Angkut tidak tergolong baru, namun metode ini mampu mengundang pemberitaan di media massa sehingga popularitasnya terdongkrak. Kata Kunci : media relations, Museum Angkut.
PENGARUH MEDIA ONLINE DAN PERUBAHAN SIKAP ANAK USIA SMP (REMAJA) Muchammad Abdul Ghofur; Dinar Primasti
REFORMASI Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.508 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v7i1.683

Abstract

Abstract: The game online is one game that is contained in the online media. In Indonesian society is not new phenomenon. Children were not spared from the 'attack' the effect of this online game play. In the middle school work pretty solid as well as a new curriculum in 2013 that made Junior High School students have an activity that is quite heavy at school, this makes the game online elementary school students are a little comforted. For this reason the researchers wanted a study that suggests the extent of exposure to the influence of online games is the changes in attitudes that occur in junior high school age children (grades 7-9) which is also known as the age of the golden age. In the implementation of this research using quantitative research methods that are supported by the questionnaire data capture technique as well as several interviews to several parties of school teachers, to seek data on how much the level of students' understanding of a given subject. Impact of online game play wish to further wants to be known by researchers as see activity at the cafe (internet cafes) in some areas in Malang there are many junior high school students. Keywords: influence of online game, online media, teens attitude change Abstrak: Permainan game online merupakan salah satu permainan yang terdapat di media online. Pada masyarakat Indonesia sudah bukanlah hal yang baru. Anak-anak pun tidak luput dari ‘serangan’ pengaruh permainan game online ini. Di tengah tugas sekolah yang cukup padat serta kurikulum baru tahun 2013 yang membuat siswa Sekolah Menengah Pertama memiliki aktivitas yang cukup berat di sekolah, game online ini membuat para siswa SMP tersebut sedikit terhibur. Untuk itulah peneliti menginginkan adanya sebuah penelitian yang mengemukakan sejauh mana pengaruh terpaan permainan game online ini terhadap perubahan sikap yang terjadi pada anak usia SMP (kelas 7-9), dimana disebut juga sebagai the golden age yaitu usia emas. Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang didukung dengan teknik pengambilan data kuesioner serta beberapa wawancara kepada beberapa pihak dari guru sekolah, untuk mencari data seberapa jauh tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran yang diberikan. Dampak permainan game online lebih jauh ingin diketahui oleh peneliti karena melihat aktivitas pada warnet (warung internet) di beberapa wilayah di Kota Malang banyak terdapat siswa SMP. Kata Kunci: pengaruh game online, media online, perubahan sikap remaja

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2023) Vol 13, No 1 (2023) Vol 12, No 2 (2022) Vol 12, No 1 (2022) Vol 11, No 2 (2021) Vol 11, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2020) Vol 10, No 1 (2020) Vol 9, No 2 (2019) Vol 9, No 1 (2019) Vol 8, No 2 (2018) Vol 8, No 1 (2018) Vol 7, No 2 (2017) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2016) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2014) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2012) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) More Issue