Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah (Kajian Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif) ]]>
<![CDATA[Agus Suhariono]]>;
<![CDATA[Mochamad Kevin Romadhona]]>;
<![CDATA[Muhammad Indra Yanuardi]]>;
<![CDATA[Muammar Zaid Nampira]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v5i1.21882
<![CDATA[AbstractThe purpose of this writing is to determine the effectiveness of the power of proof of title to land that has met the elements stipulated in Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration before the court. This writing method is a normative juridical type using the statutory approach, conceptual approach and case approach. From the results of the discussion, it is known that although the elements of the provisions stipulated in Article 32 paragraph (2) have been fulfilled late, it does not make the land title certificate have absolute, irrevocable power of proof. It is evident from a number of court decisions that they still cancel land title certificates even though they have fulfilled these elements.Keywords: Certificate; Publication System; Multiple Proof.AbstrakTujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui efektifitas kekuatan pembuktian serfifkat hak atas tanah yang telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimuka pengadilan. Metode penulisan ini adalah penulisan bertipe yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa walaupun unsur-unsur ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) tersebut telat terpenuhi tidak menjadikan sertifikat hak atas tanah memiliki kekuatan pembuktian mutlak yang tidak dapat dibatalkan. Terbukti dari beberapa putusan pengadilan tetap membatalkan sertifikat hak atas tanah walaupun telah memenuhi unsur-unsur tersebut.Kata Kunci: Sertifikat; Sistem Publikasi; Alat Pembuktian Multak.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Pemberian Hak Pengelolaan Yang Berasal dari Tanah Ulayat Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Dewi Nawang Wulan]]>;
<![CDATA[Veronica Tjokroaminoto]]>;
<![CDATA[Abdul Ghofur]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v5i1.32708
<![CDATA[AbstractRights of Management are, in hierarchy, part of the right to control the state where some of its authority is given to the rights holder. After the Job Creation Law was enacted, several provisions regarding land rights show changes in rules, not least the affirmation of Management Rights that can occur on Ulayat Land, which causes a clash of the concept of Land Management Rights and the concept of Ulayat Land. Considering the Right of Management Land is the embodiment of some of the right to control the state as contained in Article 33 paragraph (3) year 1945 Constitution of the Republic of Indonesia juncto Article 2 paragraph (1) of Law No. 5 year 1960 on the Basic Rules of Agrarian with Ulayat Land which is part of the Ulayat Rights of indigenous peoples whose existence is recognized in Article 3 and Article 5 of the UUPA. Such a conception needs to be analyzed using the methodology of the legal approach and the concept approach related to the policy of regulating Land Management Rights derived from the Ulayat Land. By paying attention to the existing rules in the UUPA and the legal concept of the Right of Management Land and Ulayat Land, there needs to be a release of Ulayat Rights to the Ulayat Land so that the Ulayat Land becomes State Land and can be granted Land Management Rights on it.Keywords: Right of Management; Ulayat Land; Job Creation Act.AbstrakHak Pengelolaan secara hirarki merupakan bagian dari hak menguasai negara dimana sebagian kewenangannnya diberikan kepada pemegang haknya. Setelah UU Cipta Kerja diundangkan beberapa ketentuan perihal hak atas tanah menunjukkan perubahan dari segi aturannya, tidak terkecuali adanya penegasan mengenai hak pengelolaan yang dapat terjadi diatas tanah ulayat, hal yang demikian menimbulkan benturan konsep hak pengelolaan dengan konsep tanah ulayat. Mengingat hak pengelolaan merupakan perwujudan sebagian dari hak menguasai negara sebagaimana kandungan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA) dengan tanah ulayat yang merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, maka konsepsi yang demikian perlu dilakukan analisis dengan menggunakan metodologi pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep terkait dengan kebijakan pengaturan hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat. Dengan memperhatikan aturan yang ada dalam UUPA serta konsep hukum dari hak pengelolaan dan tanah ulayat maka perlu adanya pelepasan hak ulayat terhadap tanah ulayat tersebut sehingga tanah ulayat tersebut menjadi tanah negara dan dapat diberikan hak pengelolaan diatasnya. Kata Kunci: Hak Pengelolaan; Tanah Ulayat; Undang-Undang Cipta Kerja.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria ]]>
<![CDATA[Aditya Darmawan Zakaria]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v5i1.33073
<![CDATA[Abstractissues related to usufructuary rights in Indonesia can be given above management rights. This provision contradicts Article 28 of the LoGA which requires that HGU can only be granted on state land. So that we need a policy that provides legal certainty and convenience in providing services and certificates that obtain land rights, namely cultivation rights over management rights. based on the applicable laws, Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units and Land Registration, Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and the Basic Agrarian Law. The results of the study provide an explanation of the policy on granting rights to cooperation with cultivation rights before PP number 18 of 2021. The agreement is in the form of written approval from the HPL holder, which is a type of cooperation as outlined in the agreement and the transfer of land rights to become development land. The existence of disharmony between Article 21 of PP 18 of 2021 and Article 28 of the UUPA has led to the application of the Lex Superiori Derogat Legi Inferiori principle which results in legal uncertainty and has the potential to be subject to judicial review by the Supreme Court.Keywords: Land Rights; Management Rights; Cultivation Rights; State Land.Abstrakisu terkait hak guna usaha di Indonesia dapat diberikan di atas hak pengelolaan. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 UUPA yang mengharuskan HGU hanya bisa diberikan di atas tanah negara. Sehingga diperlukan kebijakan yang memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pemberian pelayanan maupun sertipikat yang memperoleh hak atas tanah yaitu hak guna usaha di atas hak pengelolaan.Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kebijakan terkait Pemberian Hak Guna Usaha di ataas Hak Pengelolaan, melalui pendekatan yuridis normatif yaitu peraturan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun serta Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Pokok Agraria. Hasil telaah memberikan penjelasan kebijakan pemberian dari hak atas kerja sama hak guna usaha sebelum PP nomor 18 tahun 2021 Perjanjian berbentuk persetujuan tertulisd dari pemegang HPL, merupakan macam Kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian dan peralihan hak atas tanah guna menjadi lahan pembangunan. Adanya disharmonisasi antara pasal 21 PP 18 tahun 2021 dengan pasal 28 UUPA menyebabkan berlakunya asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori yang berakibat ketidakpastian hukum dan berpotensi dilakukan uji materi oleh Mahkamah Agung.Kata Kunci: Hak Atas Tanah; Hak Pengelolaan; Hak Guna Usaha; Tanah Negara.]]>
<![CDATA[Pembagian Harta Waris Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek ]]>
<![CDATA[Amelia Bellatrix Pantjo’u]]>;
<![CDATA[Prawitra Thalib]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v5i1.33636
<![CDATA[AbstractInheritance disputes that often occur are unfair distribution and/or transparently thus harming the rights of the heirs, as happened in the Supreme Court Decision Number 273K/Pdt/2018 and the Supreme Court Decision Number 260PK/Pdt 2018. It is not found how the structure of the inheritance is distributed specifically in the BW’s book, so that is interesting to be researched especially if the inheritance is classified as a productive asset. the problem formulation to be discussed are (1) Distribution of Productive Inheritance and (2) Ratio Decidendi of Supreme Court Decision Number 273 K/Pdt/2018 and Supreme Court Decision Number 260 PK/Pdt 2018. The type of research used is the normative legal research. The research approach uses the statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of research were (1) perform the inbreng, payment of the heir’s debts, inheritance separation if it’s necessary, inkorting if there was a grant or will that might harm the legitimaris, and reimbursement of productive inheritance distribution as the agreement of the heirs, if it is filed a lawsuit at the court, the distribution is based on the judge’s decisions. (2) The decision of the Supreme Court Number 273K/Pdt/2018 is deemed inappropriate, because there were shreds of evidence that showed the SAMPURNA rice milling business belongs to Mr. Suwarto. Meanwhile, the Supreme Court’s Decision Number 260PK/Pdt 2018 has been considered appropriate as the principle of judicial power that decisions must be based on a sense of justice.Keywords: Inheritance Distribution; Productive Asset; Burgerlijk Wetboek Inheritance Law.AbstrakFaktor yang sering ditemukan dalam sengketa waris yaitu pembagian harta waris yang dirasa tidak dilakukan secara adil dan/atau transparan sehingga merugikan hak-hak ahli waris, seperti yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 PK/Pdt 2018. Dalam BW tidak ditemukan bagaimana susunan cara pembagian harta waris secara spesifik, sehingga menarik untuk diteliti terlebih jika harta warisannya tergolong sebagai harta produktif. Rumusan masalah yaitu (1) Pembagian Harta Waris Produktif (2) Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 PK/Pdt 2018. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang relevan. Pendekatan penelitian menggunakan statute approach, conseptual approach, dan case approach. Hasil penelitian ini yaitu (1) melakukan inbreng, pembayaran utang-utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang, pemisahan harta peninggalan bila diperlukan, inkorting apabila terdapat hibah atau wasiat yang dapat merugikan bagian legitimaris, dan pembagian harta waris produktif yang dikembalikan lagi sesuai kesepakatan para ahli waris dan bila diajukan gugatan di pengadilan maka pembagiannya berdasarkan keputusan Majelis Hakim. (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pdt/2018 dirasa kurang tepat sebab terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa usaha penggilingan padi SAMPURNA adalah milik alm. Suwarto sehingga kedudukan Supristiyani dan ketiga anaknya sebagai ahli waris pengganti alm. Siyono. Sedangkan, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 PK/Pdt 2018 dianggap sudah tepat sebab sebagaimana asas kekuasaan kehakiman bahwa putusan harus berdasarkan rasa keadilan.Kata Kunci: Sertifikat; Sistem Publikasi; Alat Pembuktian Multak.]]>
<![CDATA[Aspek Perjanjian Lisensi Merek Pada Nota Kesepakatan Kerjasama Xie Xie Boba Indonesia ]]>
<![CDATA[Cindy Fransisca Subagijo]]>;
<![CDATA[Ghansham Anand]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v5i1.33637
<![CDATA[AbstractMany bubble tea shops like XIE XIE BOBA are developing their business using brand licensing. In branding licenses, the parties often make agreements only based on the principle of freedom of contract. They do not heed the minimum requirement provisions in the trademark license agreement, which is frequently happening that the trademark license agreement is not recorded and does not meet the minimum clauses. The purpose of this research is to analyze the characteristics of a trademark license agreement and analyze the legal consequences of a trademark license agreement that does not meet the minimum requirements. This research is legal research that solves legal issues by identifying legal problems, conducting legal reasoning, analyzing it, and providing solutions to the problem. The approach used in this research is the statute approach and the conceptual approach. The study found that despite trademark license agreement made based on the principle of freedom of contract, paying attention to the characteristics of the trademark license agreement and the minimum provisions stipulated in Law Number 20 of 2016 about Trademarks and Geographical Indications and Government Regulation Number 36 of 2018 concerning Registration of License Agreements. The legal consequence of the trademark license agreement that does not meet the minimum requirements is that there are no legal consequences for the third party. Although, trademark license agreement is still valid and only applies to the licensor and licensee.Keywords: Brand; License; Trademark License Agreement.AbstrakBanyak bisnis minuman boba seperti merek XIE XIE BOBA yang sedang mengembangkan bisnisnya dengan cara lisensi merek. Dalam melakukan lisensi merek seringkali para pihak membuat perjanjian berdasarkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak saja dan tidak memperhatikan ketentuan minimum yang harus termuat dalam perjanjian lisensi merek, yang seringkali terjadi adalah perjanjian lisensi merek tidak dicatatkan dan tidak memenuhi klausula minimum. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis karakteristik perjanjian lisensi merek dan menganalisis akibat hukum terhadap perjanjian lisensi merek yang tidak memenuhi ketentuan minimum. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perjanjian lisensi merek meskipun dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak tetap harus memperhatikan karakteristik perjanjian lisensi merek dan ketentuan minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual terkait pencatatan dan klausula minimum perjanjian lisensi merek. Akibat hukum terhadap perjanjian lisensi merek yang tidak memenuhi ketentuan minimum adalah tidak memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga tetapi perjanjian lisensi merek tersebut tetap sah dan hanya berlaku bagi pemberi lisensi dan penerima lisensi. Kata Kunci: Merek; Lisensi; Perjanjian Lisensi Merek.]]>
<![CDATA[Kedudukan Objek Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (Finance Lease) Dalam Kepailitan Lessee ]]>
<![CDATA[Risma Cahya Yudita Pratama]]>;
<![CDATA[M. Hadi Shubhan]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v5i1.33639
<![CDATA[AbstractFinance lease is a form of lease agreement for a certain period of time with payments in installments and at the end of the agreement the lessee has the right to purchase the previously leased goods or continue the lease agreement. In the case of a lessee’s bankruptcy, all the assets of the bankrupt debtor will become the bankruptcy estate and what was obtained during the bankruptcy. The bankruptcy resulted in the implementation of the lease agreement being unresolved and the position of the object of the lease being unclear. The existence of this ambiguity is important to be discussed further because it becomes the basis for legal protection for the lessor in which the lessee is declared bankrupt while the agreement is still in progress. Through the statute approach, conceptual approach, and case approach, it is concluded that the continuation of the implementation of the lease agreement with option rights will be stopped if the curator does not provide an answer or refuses to continue the agreement but if the curator is willing, then the agreement will continue with guarantees. at the discretion of the curator. Regarding the object of the lease, the lessee will become bankruptcy boedel because the rights born from the lease agreement are individual rights, where these rights only have relative legal power.Keywords: Leasing; Finance Lease; Lessee; Leasing Object; Bankruptcy; Bankrupcty Boedel.AbstrakSewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) merupakan bentuk perjanjian sewa guna usaha selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara angsuran dan pada akhir masa perjanjian pihak penyewa guna usaha memiliki hak untuk membeli barang yang telah disewa sebelumnya atau melanjutkan perjanjian sewa guna usaha. Dalam kasus kepailitan lessee, maka segala harta kekayaan debitor pailit akan menjadi harta kepailitan dan apa yang diperoleh selama kepailitan. Kepailitan tersebut mengakibatkan pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha yang belum terselesaikan dan kedudukan objek sewa guna usaha menjadi tidak ada kejelasan. Adanya ketidakjelasan tersebut menjadi penting untuk dibahas lebih lanjut karena menjadi dasar bagi perlindungan hukum terhadap lessor yang dimana pihak lessee dinyatakan pailit pada saat perjanjian masih berlangsung. Melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus maka diperoleh kesimpulan bahwa kelanjutan pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi yang akan menjadi terhenti apabila kurator tidak memberikan jawaban atau menolak untuk melanjutkan perjanjian tetapi apabila kurator bersedia, maka perjanjian akan berlanjut dengan jaminan atas kesanggupan oleh kurator. Terkait objek sewa guna usaha akan menjadi boedel pailit lessee karena hak yang lahir dari perjanjian sewa guna usaha adalah hak perorangan, dimana hak tersebut hanya berkekuataan hukum relatif. Kata Kunci: Sewa Guna Usaha; Hak Opsi; Penyewa Guna Usaha; Objek Sewa Guna Usaha; Kepailitan; Harta Pailit.]]>
<![CDATA[Keabsahan Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang ]]>
<![CDATA[Vina Putri Salim]]>;
<![CDATA[Bambang Sugeng Ariadi Subagyono]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v5i1.33641
<![CDATA[AbstractAuction basically adopts the characteristics of a sale and purchase agreement (1457 BW), where the elements of price and goods are important elements. The difference is that auctions require the presence of an Auction Officer, especially for execution auctions and mandatory non-execution auctions. The auction has special regulations (Lex Specialis) namely Vendu Reglement, Vendu Instructie, and PMK 213/PMK.06/2020 concerning Auction Implementation Guidelines. The implementation of online auctions is carried out through the e-Marketplace Auction Platform where the implementation is usually carried out without an auction officer, for example auctions on eBay. The purpose of this study was to determine the validity of voluntary non-execution auctions conducted online without auction officer and protection for parties who suffered losses due to default. This research is a legal research with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of the research are the validity of online voluntary non-execution auctions in the absence of an auction officer is valid by adopting the characteristics of a sale and purchase agreement. And for the legal protection, parties can take legal remedies for dispute resolution by choosing a settlement either through courts, arbitration or other alternative dispute resolution (conventionally/ online) in accordance with the provisions of the legislation.Keywords: Online Auction; Default; Auction Officer.AbstrakLelang pada dasarnya mengadopsi karakteristik dari perjanjian jual beli (1457 BW), dimana unsur harga dan barang merupakan unsur penting. Perbedaannya adalah pada lelang mengharuskan kehadiran seorang Pejabat Lelang, terutama untuk lelang eksekusi dan lelang non eksekusi wajib. Lelang memiliki peraturan khusus (Lex Specialis) yaitu Vendu Reglement dan Vendu Instructie sebagai peraturan lelang yang masih berlaku hingga saat ini. Selain itu pelaksanaan lelang juga diatur dalam PMK 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pelaksanaan lelang secara online dilakukan melalui Platform e-Marketplace Auction dimana pelaksanaannya biasa dilakukan tanpa pejabat lelang, contohnya lelang di eBay. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan lelang non eksekusi sukarela yang dilakukan secara online tanpa pejabat lelang dan bagaimana perlindungan bagi para pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang didapatkan adalah keabsahan lelang non eksekusi sukarela secara online tanpa adanya pejabat lelang adalah sah dengan mengadopsi karakteristik perjanjian jual beli. Dan perlindungan bagi para pihak adalah dengan melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa dengan memilih penyelesaian baik melalui pengadilan, arbitrase ataupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya (secara konvensional/ online dispute resolution) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kata Kunci: Lelang Online; Wanprestasi; Pejabat Lelang.]]>
<![CDATA[Tanggung Gugat Penerima Pinjaman Aplikasi Pinjaman Online atas Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Pihak Ketiga ]]>
<![CDATA[Indira Retno Aryatie]]>;
<![CDATA[Farah Diba]]>;
<![CDATA[Karina Ardelia Irnanda]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v5i1.33658
<![CDATA[AbstractOnline loan agreements can be done easily and quickly and without complicated terms. One of the conditions in applying for an online loan is granting contact list access by the debtor to the provider as emergency access to collect his receivables to the debtor. However, the provision of the contact number is done by the debtor without the consent of the third party of the contact owner. This is a misuse of personal data in the form of third party’s contact numbers. This research aims to analyze the misuse of personal data in the form of third party’s contact numbers by debtors and what legal efforts can be made by the third party concerned. The approach used in this research consists of a statutory approach and a conceptual approach. The result of this study is that the misuse of personal data in the form of third party’s numbers carried out by debtors is an unlawful act, thus the legal efforts that can be done by the aggrieved third party is filing a claim for damages on the basis of unlawful acts to the Court.Keywords: Online Loans; Personal Data; Unlawful Acts; Legal effort.AbstrakPerjanjian pinjam-meminjam uang secara onlinedapat dilakukan dengan mudah dan cepat serta tanpa persyaratan yang rumit. Salah satu syarat dalam melakukan pengajuan pinjaman online tersebut yaitu pemberian akses daftar kontak oleh penerima pinjaman kepada penyelenggara sebagai akses darurat untuk menagih piutangnya kepada penerima pinjaman. Namun pemberian nomor kontak tersebut dilakukan penerima pinjaman tanpa persetujuan pihak ketiga pemilik kontak. Hal tersebut merupakan penyalahgunaan data pribadi berupa nomor kontak pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan penyalahgunaan data pribadi berupa nomor kontak pihak ketiga oleh penerima pinjaman dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang bersangkutan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah penyalahgunaan data pribadi berupa nomor pihak ketiga yang dilakukan oleh penerima pinjaman merupakan perbuatan melanggar hukum, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang dirugikan adalah pengajuan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum kepada Pengadilan. Kata Kunci: Pinjaman Online; Data Pribadi; Perbuatan Melanggar Hukum; Upaya Hukum.]]>
