Musamus Journal of Public Administration
Focus and Scope Musamus Journal of public administration (MJPA e-ISSN 2622-917X, p-ISSN 2622-6499) is a peer-reviewed journal published by the Department of administration, Faculty of political science, University of Musamus, Merauke, Papua, Indonesia. MJPA is published twice a year (October and April) is available in print or electronic versions. Therefore, we welcome the sending of articel in the United Kingdom or Indonesia language. the focus of the study: Public Policy; Public Management; Financial State; Development Administration; Local Autonomy; Executive- Legislative Relations; Public Administration Ethics; Public Administation; Public Service; Manegement Human Resources in Public Sector; Good Governance dan Local Governance; Leadership Public Sector.
Articles
23 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration"
:
23 Documents
clear
<![CDATA[Menakar Kinerja DPRD Kabupaten Merauke ]]>
<![CDATA[Dapot Pardamean Saragih]]>;
<![CDATA[Aenal Fuad Adam]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4069
<![CDATA[Kapasitas DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan menjadi penting di era pemerintahan daerah saat ini. Rendahnya kapasitas dan kapabilitas DPRD akan menjadi masalah yang pada gilirannya akan berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD. Oleh Karena itu, penelitian ini memandang pentingnya menakar kinerja DPRD Kabupaten Merauke, oleh untuk itu diperlukan penelitian awal untuk memahami sejauhmana DPRD Kabupaten Merauke menjalankan amanah dan tugas yang dipegang sebagai lembaga aspirasi rakyat dan sebagai penyelenggara pemerintahan yang bersinergi dengan pihak eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelurusan dalam memahami praktik DPRD Kabupaten Merauke dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislasi. Lokasi penelitian ini berada di Kabuapaten Merauke. Sementara data didapatkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang berhubungan tentang peran, tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Merauke dalam proses penyusunan legislasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggota DPRD merauke belum memenuhi 6 dimensi kinerja yang mana masih banyak hambatan – hambatan eksternal dalam proses penyusunan dan penyelesaian proses legislasi.]]>
<![CDATA[Medical Tourism Dalam Meningkatkan Pariwisata Yang Ada Di Sumatera Barat ]]>
<![CDATA[Mutia Reni]]>;
<![CDATA[Roni Ekha Putera]]>;
<![CDATA[Hendri Koeswara]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4076
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan medical tourism di Sumatera Barat dan bagaimana dampak medical tourism dalam perkembangan pariwisata di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode Systematic Literature Review yang merupakan kumpulan artikel dan jurnal dari berbagai sumber referensi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan wisata medis, karena memiliki daya tarik wisata alam dan budaya yang baik. Namun, pelayanan wisata medis masih terbatas pada daerah tertentu seperti kota Bukittinggi dan kota Padang. dan masih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan wisata medis ke negara tetangga karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di Indonesia]]>
<![CDATA[The Papuan Women's Participation Perspective in Political Leaders ]]>
<![CDATA[Fitriani Fitriani]]>;
<![CDATA[Rini Dewarusi Nebore]]>;
<![CDATA[Poetri Enindah Suradinata]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4090
<![CDATA[This study observes that the participation of Papuan women in politics is very small to date, even after the government policy regarding women's representation of 30% and changes in cultural and customary perspectives in Papua towards the position of women still have not been able to increase the participation of Papuan women in the ranks of political leadership. , so that the purpose of this research is to describe how the perspective of Papuan women's participation in political leadership is. This study uses qualitative research methods by using literature/library studies that support the results of this study. The framework of this research uses the Longwe analysis approach (Sara Hlupekile Longwe) or commonly referred to as the Women's Empowerment Criteria or Women's Development Criteria, is an analytical approach developed as a method of empowering women with five analytical criteria. include: welfare, access, critical awareness, participation, and control. However, this research will focus on the cultural background and the dimensions of participation. The results of this study found that there was already participation of Papuan women in political leadership, but the number was still small due to external factors, especially the background in the form of an existing culture, and internally in terms of individual motivation who really needed a figure or role model.]]>
<![CDATA[Strategi Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata Budaya dan Olahraga Air Danau Sentani ]]>
<![CDATA[Muhammad Sawir]]>;
<![CDATA[Lestari Wulandari S]]>;
<![CDATA[Rif’iy Qomarrullah]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4096
<![CDATA[Riset yang dilakukan memiliki tujuan utama yakni mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada untuk menemukan strategi kebijakan pengembangan Danau Sentani sebagai destinasi wisata budaya dan olahraga yang bernilai jual. Pendekatan kearifan lokal, perencanaan pihak yang baik dari pengelola wisata dan dukungan pemerintah daerah menjadi sumber kebijakan utama. Jenis riset yang digunakan adalah desain deskripsi, adapun penatapan subyek riset dalam pencairan sumber informasi menggunakan cara non-probabilitas. Wawancara, angket ataupun kajian literasi menjadi sumber pengumpulan informasi riset, berkaitan analisa data yakni menggunakan teknik (S.W.O.T). Hasil dan pembahasan dalam riset in menunjukkan bahwa: (1) Sentani sebagai destinasi budaya dan olahraga memberikan sumbangan dampak perekonomian bagi masyarakat lokal di Kabupaten Jayapura Papua; (2) Kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik destinasi adalah menggunakan pendekatan vertical growh. Oleh sebab itu, sangat tepat apabila Pemerintah bersama masyakarat terus meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi Danau sentani sebagai tujuan wisata budaya dan olahraga.]]>
<![CDATA[Model Kecenderungan Perilaku Pemimpin Birokrasi ]]>
<![CDATA[Fitriani Fitriani]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4110
<![CDATA[Perilaku pemimpin birokrasi sangat unik setiap individunya, dan demi pelayanan kepada masyarakat yang baik dan maksimal maka dibutuhkan perilaku pemimpin yang baik pula. Provinsi Papua memiliki hak istimewa khusus dalam pemilihan pemimpin daerah maupun penempatan jabatan-jabatn lainnya di lingkungan birokrasi. Dimana pertimabngan yang paling utama adalah memiliki garis keturunan asli anak Papua. Tentu saja menjadi pemimpin di dunia birokrasi membutuhkan kompetensi secara ilmu, pengalaman dan sikap yang matang baik terhadap bawahan, atasan dan rekanan serta masyarakat yang dilayani. Keberagaman yang ada di lingkungan jabatan birokrasi menjadi dasar utama penelitiani ini, dimana penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sebuah model kecenderungan perilaku pemimpin birokrasi pada Provinsi Papua. Sehingga model yang ada dapat memetakan perilaku pemimpin yang sesuia dan tidak dan kedepan dapat berguna bagi perbaikan perilaku pemimpin birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melibatkan akademisi (UNIYAP Jayapura dan UNMUS Merauke), Tokoh Masyarakat Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Merauke, dan Pejabat di lingkungan Provinsi Papua (Asisten III dan Kepala Biro Pembangunan Kampung) dimana akan dilakukan wawancara mendalam (depth interview) terhadap informan-informan pemimpin di Provinsi Papua, kemudian diikuti dengan para akademisi FISIP UNMUS yang bersama-sama menganalisis permasalahan dan mencari bentuk pemecahan masalah dalam bentuk kegiatan FGD (focus group discussion). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian, secara umum mencakup analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis dari Miles dan Huberman berupa analisis interaktif, dimana data yang ada dianalisis secara bersama-sama, yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Selain itu ditambah dengan Analisis model yang dilakukan dengan metode SWOT.]]>
<![CDATA[Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel ]]>
<![CDATA[Damiatus Katayu]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4115
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan proses politisasi etnis dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel. Keanekaragaman etnis budaya maupun adat istiadat di Boven Digoel, selain sebagai ikatan-ikatan sosial, etnis juga dimobilisasi digunakan sebagai kekuatan politik dalam arena perebutan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan beberapa responden, yaitu masyarakat, tokoh masyarakat agama, adat dan elit-elit politik. Observasi dilakukan juga untuk melihat fenomena yang terjadi di kabupaten Boven Digoel. Selain data wawancara dan observasi, juga data nama-nama pejabat eselon II dan III yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Boven Digoel. Hasil penelitian ditemukan bahwa niat awal pemekaran Boven Digoel untuk kesejahteraan masyarakat. Kesiapan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. Fenomena yang terjadi adalah perebutan sumber-sumber kekuasaan oleh elit-elit lokal tak terelakan. Potensi kelompok-kelompok etnis tidak dikelola untuk mendukung proses pembangunan, tetapi dimobilisasi demi kepentingan elit-elit lokal, sehingga menimbulkan sentimen etnis. Elit-elit Muyu maupun Wambon menggunakan simbol-simbol etnis sebagai kekuatan politik dalam arena perebutan kekuasaan di kabupaten Boven Digoel sehingga rivalitas antar elit-elit Muyu dan Wambon yang terjadi di kabupaten Boven Digoel, tidak hanya perebutan kekuasaan semata, tetapi merupakan persaingan identitas antara Muyu dan Wambon]]>
<![CDATA[Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Heriyanto Heriyanto]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4128
<![CDATA[Abstrak Diperlukan peningkatan dalam tata kelola pemerintahan yaitu dengan diterapkannya e-government dalam pelayanan publik. Penerapan e-government dalam birokrasi publik,agar memberikan kemudahan bagi pelayanan kepada masyarakat di segala bidang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis urgensi dari penerapan e-government dalam pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) e-government adalah suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan Informasi , komunikasi dan teknologi sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi (2) Untuk mengembangkan e-government, ada 4 fase yaitu: kehadiran , interaksi , transaksi dan transformasi(3) Manfaat dari penerapan e-government adalah terciptanya pemerintahan lebih transparan , berkurangnya praktik-praktik korupsi tata hubungan yang lebih ramping , peningkatan efisiensi pemerintahan di semua proses, tercipta efisiensi dalam skala ruang dan waktu, struktur dan organisasi informasi yang tersistematisasi , peningkatan manajemen sumber daya baik dari sisi peningkatan bidang kendali maupun sumber daya organisasinya sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Penerapan dan pemanfaatan e-government dalam pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; dan (2) e-government dalam pelayanan publik memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan yang berkaitan dengan berbagai keperluannya. Kata Kunci: Penerapan, e-government, pelayanan publik]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Muhammad Ardiansyah Makmur]]>;
<![CDATA[Rifdan Rifdan]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4137
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi keresahan dan konflik dimasyarakat akibat tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sehingga muncul isu bahwa pemerintah desa dinilai tidak netral dalam pendataan bantuan langsung tunai dana desa sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan langsung tunai pada masa pamdemi COVID-19 di Desa pattimang Kecamatan malangke Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik deskriptif melalui pengumpulan data wawancara, observasi, telaah dokumentasi hingga proses analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman dengan menggunakan teori implementasi kebijakan edward III dengan beberapa pendekatan indikator yaitu komunikasi sumber daya meliputi sumberdaya manusia dan sumber saya anggaran,fasilitas,informasi dan kewenagan dan struktur birokrasi. Dari hasil penelitian ini menemukan kesimpulan yaitu program bantuan langsung tunai telah berjalan sesuai peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan namun belum dapat memberdayakan masyarakat secara keseluruhan akibat dari kuota penerima bantuan yang sangat terbatas.]]>
<![CDATA[Peran Agama Dalam Pencegahan Korupsi ]]>
<![CDATA[Robertus Pecamuya]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4235
<![CDATA[Permasalahan Korupsi di DKI Jakarta telah menjadi salah satu masalah yang serius. dari korupsi berjamaah hingga pribadi masing-masing. DKI Jakarta pada tahun 2010 dari survei oleh Transparansi International Indonesia (TII) menempatkan Povinsi DKI Jakarta dengan Point 4.43 dari 50 kota besar yang di ukur dengan rentang 0-10, dengan Nilai 0 berarti sangat korup dan nila 10 sangat bersih. Permasalahan ini yang menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian Deskriptif Kualitatif dengan judul “Peran Nilai Agama dalam Mencegah Korupsi di Provinsi DKI Jakarta”. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui dan menganalisis bagaimana Peran nilai Agama dalam Mencegah Korupsi di Pronvinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dengan cara observasi. Wawancara, dan Dokumentasi yaitu peneliti mengambil data-data yang berkaitan dengan penelitian, seperti dokumen publik dan dokumen privat dan juga foto-foto sebagai data penguat. Dari penelitian yang dilakukan hasilnya menunjukan bahwa fungsi-fungsi agama yang diperankan oleh pemuka-pemuka agama dan para PNS sudah dilakukan sesuai dengan peran mereka masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-msaing di Provinsi DKI Jakarta. Hal-hal yang mempengaruhi orang-perorangan atau kelompok untuk melakukan korupsi adalah dipengaruhi oleh ahklak dan Moral daripada pribadi masing-masing PNS yang jelek. Dari segi penegakkan hukum, bahwa dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang seharusnya menjadi pelajaran berarti tetapi hal ini seolah-olah dianggap biasa saja karena penegakkan hukum yang masi tidak konsisten serta memandang bulu (kroni-kroni politik) dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi yang menekan.]]>
<![CDATA[Pengaruh Budaya Organisasi dan Inovasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Dinas Pertanian, Merauke Papua ]]>
<![CDATA[Yulianus Tuakra]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4252
<![CDATA[Berbagai keluhan dan masalah yang timbul atas kinerja pelayanan yang dilakukan oleh pegawai di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Merauke. Kinerja pegawai di Dinas Kabupaten Merauke belum dapat merespon kebutuhan masyarakat secara optimal terutama dalam hal membantu masyarakat akan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan analisis regresi dan korelasional. Sampel yang terdiri dari 95 responden yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan korelasi antara Budaya Organisasi dengan Kinerja Pegawai diperoleh R Square yaitu sebesar 49,1% dan sisanya sebesar 50,9% kontribusi oleh variabel yang lain, korelasi antara Inovasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai diperoleh R Square yaitu sebesar 48,5% dan sisanya sebesar 51,5% kontribusi oleh variabel yang lain, korelasi antara Budaya Organisasi dan Inovasi Kerja secara bersama-sama terhadap Kinerja Pegawai diperoleh R Square yaitu sebesar 53,6% dan sisanya sebesar 46,4% kontribusi oleh variabel yang lain. Disarankan bahwa : 1) Keberadaan nilai budaya pada suatu organisasi merupakan sesuatu hal yang penting karena budaya organisasi yang baik akan turut membentuk iklim kerja yang baik. 2) Inovasi Kerja di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Merauke sudah cukup baik, hal ini harus dipertahankan dan jikalau perlu lebih ditingkatkan lagi; 3) Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Merauke sudah sangat baik, hal ini harus tetap dipertahankan jikalau perlu lebih ditingkatkan lagi. Kinerja yang baik menjadi faktor yang terpenting untuk terus di ciptakan dengan baik sehingga dapat memuaskan masyarakat.]]>
