JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Fokus dan ruang lingkup Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia meliputi artikel-artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Indonesia dalam rangka membangun keilmuan di bidang hukum baik teori maupun praktek. Artikel Ilmiah terkait Hukum Ekonomi dan Bisnis, Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara dalam rangka pengembangan, pembaharuan, dan pembangunan hukum Indonesia yang lebih baik diutamakan untuk diterbitkan dalam jurnal ini.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[Efektivitas Eksekusi Terhadap Pengusaha Yang Tidak Membayar Pesangon Pekerja Di Perusahaan ]]>
<![CDATA[Mashari Mashari]]>;
<![CDATA[Suroto Suroto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i3.459-470
<![CDATA[Permasalahan tentang pesangon di Indonesia masih sering terjadi, utamanya dalam hubungan pengusaha dan pekerja. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan eksekusi terhadap pengusaha belum berjalan efektif karena dalam praktiknya sebagian besar pengusaha yang tidak membayar pesangon pekerja setelah terjadi pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan pendekatan secara konseptual dikaitkan dengan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap pengusaha belum berjalan efektif karena eksekusi yang dilakukan oleh ketua Pengadilan dalam praktiknya tidak semuanya berjalan dengan lancar. Pelaksanaan eksekusi sering terjadi hambatan dalam proses pelaksanaan eksekusi karena pihak pengusaha yang kalah tidak mau melaksanakan eksekusi, selain itu juga biaya eksekusi yang mahal. Efektivitas eksekusi terhadap pengusaha yang tidak membayar pesangon pekerja di perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa pengusaha yang tidak membayar pesangon pekerja diancam sanksi pidana 4 (empat) tahun penjara. Tindakan pengusaha yang tidak membayar pesangon pekerja dianggap melakukan tindakan pidana kejahatan. Hal ini sangat membantu pekerja untuk mempercepat penyelesaian perselisihan dengan laporan Polisi agar pengusaha membayar pesangon tersebut.]]>
<![CDATA[Analisis Penghapusan Syarat Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penggunaan Diskresi Pada Omnibus Law Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Janitra Syena Narindra]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i3.418-432
<![CDATA[Pengaturan baru tentang diskresi, menghapuskan syarat “tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” pada Pasal 175 ayat (2) UU Cipta Kerja menimbulkan pro kontra karena Indonesia merupakan negara hukum dan sekaligus merupakan negara kesejateraan yang dalam mencapainya diperlukan tindakan yang bersifat responsif. Tujuan penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis pengaturan baru diskresi beserta implikasinya. Metode yang digunakan berupa yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, pengaturan diskresi yang baru membuka perluasan atas penggunaan diskresi sehingga bertentangan dengan konsep negara hukum. Kedua, aturan baru diskresi berimplikasi terbentuknya Keputusan Tata Usaha Negara yang menghilangkan asas kepastian dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan namun disisi lain pengaturan ini ditujukan untuk menunjang pemecahan masalah secara responsif terlebih kondisi darurat seperti pandemi Covid-19. Pemerintah daerah dengan konsep desentralisasi fiskal bagian dari konsep otonomi daerah, melalui diskresi diyakini lebih efektif dan efisien.]]>
<![CDATA[Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara ]]>
<![CDATA[Nany Suryawati]]>;
<![CDATA[Martika Dini Syaputri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i3.433-446
<![CDATA[Dasar Negara Indonesia telah menjamin hak asasi warga negara untuk memeluk agama dan untuk beribadat, hak untuk beribadat tak lepas dari hak untuk mendirikan rumah ibadat yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Namun demikian terdapat tantangan dalam mendirikan rumah ibadat bagi pemeluk agama minoritas pada berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan disertai dengan analisis mengenai penolakan maupun penerimaan terhadap pendirian rumah ibadat. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, meskipun telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri, masih terdapat celah lahirnya intoleransi dari pasal-pasal dalam Peraturan Bersama Menteri terhadap pendirian rumah ibadat kelompok agama minoritas. Kedua, Peraturan Bersama Menteri mengatur pula mengenai penyelesaian konflik antar umat beragama melalui FKUB, namun karena jumlah anggota representative FKUB didominasi oleh kelompok agama mayoritas maka penyelesaian masalah sangat berpengaruh atas kehendak kelompok agama mayoritas. Peran kepala daerah sebagai “key-role” terkait intoleransi dalam pembangunan rumah ibadat dapat dilakukan dengan membentuk perda terkait toleransi serta menyelesaikan permasalahan terkait pendirian rumah ibadat di wilayahnya secara proporsional dan tidak memihak.]]>
<![CDATA[Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional ]]>
<![CDATA[Winanda Kusuma]]>;
<![CDATA[A Cery Kurnia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i3.447-458
<![CDATA[Negara pantai dan negara kepulauan memiliki tantangan atas pulau terluar yang memiliki kondisi jarak dan pelaksanaan penegakan hukum juga pengawasan terbatas. Keterbatasan ini mengeskalasi potensi masalah atas pelaksanaan kedaulatan hukum. Metode penelitian secara normatif melihat masih belum jelasnya pengaturan pulau yang tersebar yang kenyataannya memiliki karakter berbeda. Hasil peneltian bahwa, perlu adaya perhatian dan perlindungan negara pantai atas wilayah pulau terluar dengan pengaturan kolaborasi dalam kerangka peraturan hukum laut kontemporer, perlindungan pulau tersebar perlu kolaborasi antar negara pantai yang berdekatan dan negara kepulauan di wilayah perbatasan. Pulau terluar menjadi objek terekspose untuk dimanfaatkan dengan kekurangan bila pengawasan negara pantai dan negara kepulauan tidak dibenahi. Perlu pemikiran kembali pengaturan pulau dengan karakteristik terluar dan menawarkan opsi kolaborasi untuk kepentingan bersama atas pulau terluar dengan tetap penghormatan kedaulatan negara.]]>
<![CDATA[Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dwi Prasetyo]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i3.%p
<![CDATA[Permasalahan dalam tataran penegakan hukum pidana dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih terjadi. Penulisan ini bertujuan untuk membahas tentang upaya sistem peradilan pidana yang cocok dalam penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Hasil tulisan menunjukan bahwa penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki ciri dan tata cara yang khas sesuai dengan sistem hukum yang dianut dan terus menerus bergeser dengan penuh keseimbangan melalui pembaharuan sistem hukum. pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Simpulannya bahwa jaminan penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga negara merupakan hak konstitusi meliputi, hak persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak-hak asasi tersangka dan hak perlindungan hukum terhadap tersangka telah diatur di KUHAP sebagai peraturan yang memedomani tindak pidana dalam sistem peradilan.]]>
<![CDATA[Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum ]]>
<![CDATA[lu Sudirman]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i3.471-493
<![CDATA[Kemajuan teknologi mendorong industri keuangan digital terus mengalami perkembangan yang semakin pesat dan salah satunya adalah financial fechnology (fintech). Indonesia belum memiliki regulasi yang spesifik, menjadikan Indonesia masih lemah secara pondasi hukum dalam mewujudkan suatu kemajuan dalam industri keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa kondisi pengaturan fintech khususnya di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan perkembangan industri fintech Indonesia yang tergolong maju, dapat terus dikembangkan dengan menelaah perkembangan industri fintech yang ada di Singapura. Hukum fintech Indonesia dan Singapura masih bertumpu pada beberapa aturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia dan Monetary Authority of Singapore (MAS) di Singapura. Inilah yang masih menjadi titik lemah kedua bangsa ini. Peran hukum yang masih terkesan lemah menjadikan suatu celah besar yang harus segera diperbaiki dalam arus perkembangan industri fintech. Industri Fintech yang melibatkan masyarakat secara luas dan mengandung nominal uang yang sangat banyak, perlunya suatu hadirnyahukum yang dapat menjamin perlindungan kepentingan para stakeholders.]]>
<![CDATA[Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (Ius Constituendum) ]]>
<![CDATA[Risqi Perdana Putra]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i3.%p
<![CDATA[Kejahatan narkotika berada pada tingkat yang membahayakan terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi pidana dalam Undang Undang Narkotika yang akan datang (ius constituendum). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan tentang sanksi pidana khususnya pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia yang ada selama ini belum mewujudkan ide keseimbangan/monodualistik sebagai nilai - nilai dasar dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan formulasi pidana dalam Undang Undang Narkotika yang akan datang (Ius Constituendum) harus mengutamakan tindakan - tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki guna mewujudkan dan mengimplementasikan ide keseimbangan / monodualistik. ]]>
<![CDATA[Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan ]]>
<![CDATA[Mira Novana Ardani]]>;
<![CDATA[Yusriyadi Yusriyadi]]>;
<![CDATA[Ana Silviana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i3.494-512
<![CDATA[Pendaftaran tanah merupakan kegiatan administrasi di bidang pertanahan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan tumpang tindih alat bukti kepemilikan hak atas tanah, ketimpangan dalam kepemilikan tanah. Tulisan ini membahas bagaimana hambatan dalam penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan melalui kegiatan pendaftaran tanah yang berkeadilan. Metode Penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan Analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan internal dalam penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan melalui kegiatan pendaftaran tanah yang berkeadilan berupa sumber daya manusia yang terbatas, beban kerja dari pegawai di kantor pertanahan yang tidak sedikit, serta dalam pelaksanaannya harus melihat kondisi sosial masyarakat daerah yang mempunyai karakteristik berbeda yang mendasarkan pada kearifan lokal. Hambatan eksternal masih kurang optimalnya partisipasi masyarakat, adanya masyarakat yang masih enggan untuk mengikuti kegiatan pendaftaran tanah.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Bonaventura Pradana Suhendarto]]>;
<![CDATA[Retno Saraswati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i3.%p
<![CDATA[Dinamika permasalahan dalam proses pilkada terus berkembang, seperti pilkada Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020. Fenomena fakta hukum pelanggaran administrasi calon terpilih baru diketahui pasca penetapan calon terpilih pilkada menjadi persoalan aktual yang belum mampu diakomodasi dalam Undang-Undang Pilkada. Tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian mengenai status calon terpilih dan evaluasi penyelenggaraan pilkada terhadap pelanggaran administrasi peserta pilkada sebagai fakta hukum baru yang diketahui pasca penetapan calon terpilih oleh KPUD. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya dokumen kewarganegaraan lain menyebabkan status kewarganegaraan Indonesia gugur dengan sendirinya, karena Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda. Gugurnya status tersebut menyebabkan seseorang tidak dapat memperoleh hak politik di Indonesia dan penetapan calon terpilih tersebut harus dibatalkan karena hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Fakta ini terjadi karena ada celah hukum dan kurangnya sinergitas penyelenggara serta kepedulian peserta pilkada maupun masyarakat.]]>
