cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Solihin
Contact Email
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com
Phone
+6282133515052
Journal Mail Official
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com
Editorial Address
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam
Location
Kota batam,
Kepulauan riau
INDONESIA
Jurnal Trias Politika
Published by Universitas Riau Kepulauan Batam
ISSN : 25977431     EISSN : 25977423     DOI : 10.33373
Core Subject : Social,
Social Sciences
JURNAL TRIAS POLITIKA adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober yang fokus pada isu-isu strategis dan dinamika pemerintahan dan politik. Redaksi menerima naska artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi Jurnal. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 samapi 25 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naska dilengkapi dengan biodata penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 161 Documents
 13   14   15   16   17 
SISI PARADOKS DALAM PROSES MANAJEMEN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 Yaherlof Foeh; I Putu Yoga Bumi Pradana; Theny I.B Kurniati Pah; Aspri Budi Oktavianto; Ardi Yosafat Pandie
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i1.5862

Abstract

Abstract : This research analyzes the management of election organization and paradoxes in Indonesia's 2019 Legislative General Election. This research used a qualitative approach, interviewed 15 informants, and revealed several significant paradoxes. First, the paradox in constitutional authority between the General Election Commission (KPU) and Bawaslu, where Law No. 7 of 2017 resulted in the shallowing and weakening of the KPU's constitutional status. Second is the paradox in campaign management, which includes transactional and money politics. Third is the paradox in managing women's representation, where women are often used as tools to collect votes for male candidates. Finally, there are paradoxes in the voting process, including the increasing capitalization of votes and money politics. This research critically contributes to providing important insights into the dynamics of legislative elections in Indonesia. Keywords : paradox; constitutional; campaign; women's representation; voting. Abstrak : Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mewawancarai 15 informan dan berhasil mengungkapkan beberapa paradoks signifikan. Pertama, paradoks dalam kewenangan konstitusional antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, di mana UU No 7 Tahun 2017 mengakibatkan pendangkalan dan pelemahan status konstitusional KPU. Kedua, paradoks dalam manajemen kampanye, yang mencakup politik transaksional dan politik uang. Ketiga, paradoks dalam manajemen keterwakilan perempuan, di mana perempuan sering dijadikan alat untuk mengumpulkan suara bagi calon laki-laki. Terakhir, paradoks dalam proses pemungutan suara, termasuk kapitalisasi suara dan politik uang yang meningkat. Penelitian ini secara kritis berkontribusi dalam memberikan wawasan penting tentang dinamika pemilihan legislatif di Indonesia. Kata Kunci : paradoks; konstitusional; kampanye; keterwakilan perempuan; pemungutan suara.
IMPLEMENTASI PROGAM DAPUR SEHAT DALAM MENIMALISIR STUNTING UNTUK MEWUJUDKAN GOOD HEALTH AND WELL BEING SDGS DI KABUPATEN ACEH BARAT Anggraini Amellia; Ulfa Destari; Dara Agustin; Feri Ariyanda; Safrida Safrida
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v7i2.5655

Abstract

ABSTRACT With the rise in cases of stunting among children, the West Aceh Regency government is here to help minimize the number of stunting that occurs through the launch of the Healthy Kitchen to Overcome Stunting (DASHAT) program which covers up to 48 Muslim villages in West Aceh Regency. The aim of this research is to see how DASHAT is implemented in West Aceh Regency which refers to the theory of Donald Van Meter and Carl Van Horn. The research uses qualitative research methods by collecting data through observation, documentation and interview results. The results of this research show that the implementation of DASHAT in West Aceh from several villages in West Aceh Regency, in fact, some villages are still in the process of implementing DASHAT. However, for the realization of this program, there are already selected villages that have become a reference for other villages. Some of DASHAT's programs include outreach, education and cooking together at the location, while the participants of the DASHAT Program are mothers, especially mothers, so they can provide good and correct food according to the rules of what's on my plate. ABSTRAK Maraknya kasus stunting terhadap anak, pemerintah Kabupaten Aceh Barat hadir untuk membantu meminimalisir angka stunting yang terjadi melalui peluncuran program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yang mencakup hingga 48 desa muslimin di Kabupaten Aceh Barat. Tujuan dari penelitiann ini adalah untuk melihat bagaimama implementasi dari DASHAT yang ada di Kabupaten Aceh Barat yang merujuk pada Teori Donald Van Meter Dan Carl Van Horn. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara obeservasi, dokumentasi dan hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi DASHAT di Aceh Barat dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Aceh Barat secara fakta sebagian desa masih proses dalam tahapan mengimplementasikan DASHAT, namun perealisasian program ini sudah ada desa yang terpilih dan menjadi referensi bagi desa lainnya. Beberapa program DASHAT diantaranya sosialisasi, edukasi dan masak bersama dilokasi sedangkan partisipan dari Program DASHAT yaitu ibu-ibu terkhususnya agar dapat menyediakan makanan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah isi piringku.
IMPLEMENTASI KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU Muhammad April; Muammar Alkadafi; Ilyas Ilyas
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i1.5793

Abstract

Abstract : The waste problem in Pekanbaru City is a social and environmental problem that is currently urgently needed to be resolved. Pekanbaru City Government policy gives authority to third parties, with a public-private partnership (PPP) model in implementing waste management. This research aims to explore the factors causing the ineffectiveness (effectiveness) of waste management in Pekanbaru City using the Public-Private Partnership (PPP) model. The research approach uses qualitative data analysis, data obtained through observation, interviews, relevant documents. Interviews were conducted with key informants, which were then matched or compared with the results of field observations, documents, to produce data credibility. The research results concluded that the public-private partnership (PPP) model was not effective in solving the waste service problem. Unclear contract management between local government (DLHK) and the private sector, lack of space for broad public participation to get involved, public awareness of sorting organic and inorganic waste, discipline in disposing of waste at legal TPSs at predetermined hours is lacking or not even implemented nicely. This is a factor causing ineffective policy implementation. Research suggestions, the policy implementation model uses a complete "collaborative governance" model, namely the penta helix or multiple helix interconnected governance (ICG) model by building a "policy network" among many stakeholders (government, private sector, community, universities and community groups that relevant) as a driving agent for policy implementation to maximize community participation in waste management. Keywords : implementation; policy; collaboration, participation. Abstrak : Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru merupakan masalah sosial lingkungan yang saat ini mendesak untuk diselesaikan. Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan kewenangan kepada pihak ketiga, dengan model kemitraan pemerintah-swasta (PPP) dalam implementasi pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor penyebab tidak berhasil gunanya (efektifitas) pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dengan model kemitran Pemerintah-Swasta (PPP). Pendekatan penelitian menggunakan analisas data kualitatif, data diperoleh melalui obeservasi, wawancara, dokumen yang relevan. Wawancara dilakukan dengan informan kunci, yang selanjutnya dicocokkan atau dibandingkan dengan hasil observasi lapangan, dokumen, untuk menghasilkan kredibilitas data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, model kemitraan pemerintah-swasta (PPP) tidak efektif menyelesaikan masalah pelayanan persampahan. Manajemen kontrak yang tidak jelas, antara pemerintah daerah (DLHK) dengan pihak swasta, kurangnya ruang partisipasi publik secara luas untuk terlibat, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik, keidisiplinan membuang sampah pada TPS legal pada jam yang telah ditentukan kurang atau bahkan tidak dilaksanakan secara baik. Hal ini menjadi faktor penyebab tidak efektifnya implementasi kebijakan. Saran penelitian, model implementasi kebijakan menggunakan model “collaboratif governance” yang utuh yaitu model penta helix atau multiple helix interconnected governance (ICG) dengan membangun “jaringan kebijakan” pada banyak stakholders (pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi dan kelompok-kelompok masyarakat yang relevan) sebagai agen penggerak implementasi kebijakan untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kata Kunci : implementasi; kebijakan; kolaborasi, partisipasi.
POLITAINMENT DALAM DEBUT AWAL POLITIK KAESANG PANGAREP TERHADAP PREFERENSI WARGA DEPOK Devy Putri Kussanti; Susilowati Susilowati; Rety Palupi; Dobrin Tsvetanov Bugov
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v7i2.5686

Abstract

ABSTRACT People's preferences for policing can vary significantly depending on the individual, culture, and political context of a country or region. In this research, Kaesang Pangareb as a young man who is a public figure entered the world of politics to become a candidate for mayor of Depok, and in his activities used various content on his social media as his strength to improve his image and win the favor of the Indonesian people. The Depok community's preference for Kaesang which is considered to have creativity and innovation is really needed for the progress of the city of Depok. The purpose of this research is to see facts or phenomena regarding the preferences (tendencies) of Depok residents to support Kaesang Pangareb moving forward in the world of politics and running for Mayor of Depok, and to see what aspects of Depok residents' preferences regarding the decision to support Kaesang Pangareb as Candidate for Mayor of Depok. The research uses qualitative research methods using the phenomenological tradition, using primary and secondary data, namely interviews, and also literature. And the analysis used uses Schultz's Politainment theory. The research results state that Kaesang's indirect involvement in every Jokowi activity is an indication of politainment, where the documentation and captions provided are packaged dramatically in the form of entertainment that focuses on politics so that it attracts public attention. ABSTRAK Preferensi masyarakat terhadap politainment bisa bervariasi secara signifikan bergantung pada individu, budaya, dan konteks politik di suatu negara atau wilayah. Pada penelitian ini, Kaesang Pangareb sebagai seorang anak muda yang merupakan tokoh publk merambah ke dunia politik untuk menjadikan calon walikota Depok, dan dalam kegiatannya menggunakan berbagai konten di dalam media sosialnya sebagai kekuatannya untuk meningkatkan citra dirinya dan mendapatkan hati dimata masyarakat Indonesia. Preferensi masyarakat Depok terhadap Kaesang yang dianggap memiliki keativitas dan inovasi sangatlah dibutuhkan untuk kemajuan kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat fakta atau fenomena mengenai preferensi (kecenderungan) warga Depok mendukung Kaesang Pangareb melangkah maju dalam dunia perpolitikan dan mencalonkan diri menjadi Walikota Depok, dan ingin melihat aspek apa saja preferensi warga Depok terhadap keputusan mendukung Kaesang Pangareb sebagai Calon Walikota Depok. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tradisi fenomenologi, dengan menggunakan data primer dan sekunder, yaitu wawancara, dan juga kepustakaan. Serta analisis yang digunakan menggunakan teori Politainment dari Schultz. Hasil penelitian menyatakan bahwa keterlibatan secara tidak langsung Kaesang terhadap setiap kegiatan Jokowi merupakan indikasi politainment, dimana dokumentasi dan caption yang diberikan dikemas secara dramatis dalam bentuk hiburan yang berfokus pada politik sehingga menarik perhatian publik.
MODEL PERLINDUNGAN DARING: IMPLEMENTASI MODEL BARU DALAM MENGHADAPI TANTANGAN CYBERBULLYING DI KOTA MAGELANG Sri Mulyani; Satrio Ageng Rihardi; Jaduk Gilang Pembayun
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i1.6310

Abstract

Abstract: This research aims to analyze and evaluate a new online protection model in response to the increasing challenges of cyberbullying in Magelang City. With a focus on the case study of the Regional Child Protection Commission (KPAD) of Magelang City, this research provides an in-depth insight into the dynamics of child protection in the digital era. Qualitative methodology and R&D methods were used to test the new cyberbullying prevention and handling model of KPAD Kota Magelang. Data were analyzed using descriptive qualitative methods and NVivo 12 Plus software. The results of the research analysis show that the proposed online protection model can overcome the limitations and challenges identified from previous research. It is expected that this research will not only develop an innovative and effective online protection model to protect children from the negative impact of information technology but will also contribute significantly to the development of understanding and implementation of child protection in facing the challenges of cyberbullying at the local, regional, and national levels. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi model perlindungan daring baru sebagai respons terhadap meningkatnya tantangan cyberbullying di Kota Magelang. Dengan fokus pada studi kasus Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Magelang, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika perlindungan anak di era digital. Metodologi kualitatif dan metode R&D digunakan untuk menguji model pencegahan dan penanganan cyberbullying yang baru dari KPAD Kota Magelang. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan software NVivo 12 Plus. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa model perlindungan daring yang diusulkan dapat mengatasi keterbatasan dan tantangan yang teridentifikasi dari penelitian sebelumnya. Diharapkan bahwa penelitian ini tidak hanya akan menyusun model perlindungan daring yang inovatif dan efektif untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi informasi, tetapi juga akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pemahaman dan implementasi perlindungan anak dalam menghadapi tantangan cyberbullying di tingkat lokal, regional, dan nasional.
INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA BAGI GEN Z DALAM MENGHADAPI KONTESTASI PEMILIHAN PRESIDEN 2024 Cecep Sobar Rochmat; Arifah Nursalsabila; Hurul Aini Fadlilah; Luthfi Aliyya Puspitasari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i1.6117

Abstract

Abstract : This paper aims to elaborate and internalize the values of Pancasila for generation Z to face the contestation of the 2024 Presidential Election to achieve SDG no. 16. The method used for this writing is qualitative descriptive research. Data were collected from documents, author observations, and interviews. The values of Pancasila must be instilled from an early age in every society, especially in Generation Z which is very synonymous with technological developments. For this reason, it is necessary to internalize Pancasila in every step of daily life to achieve a better life. Internalization of Pancasila values to Generation Z in facing Pancasila contestation through political socialization by representing Pancasila values during campaigns, donations, socialization of the vision and mission of presidential and vice presidential candidates or discussions with the KPU, BAWASLU, and MK whose output is expected to be democratic elections and make peace, justice, and strong institutions for Indonesia. It is hoped that Generation Z knows the ins and outs of elections or makes their own choices based on what they believe and can restore awareness of both Pancasila and political awareness. Finally, to raise awareness and foster political values, internalization of Pancasila is very necessary, especially for Generation Z. Keywords : internalization; pancasila; presidential election; gen z. Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan urgensi nilai-nilai dalam setiap sila pancasila yang harus dijiwai oleh generasi Z dalam pelaksanaan pemilihan presiden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari dokumen dan pengamatan penulis. Nilai Pancasila sebagai dasar negara perlu diinternalisasikan sejak dini di setiap lapisan masyarakat dan dijadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama pada generasi Z yang akrab dengan perkembangan teknologi. Internalisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi ini dilakukan dalam rangka menghadapi pemilihan presiden agar dapat memilih pemimpin yang tepat. Internalisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan selama kampanye, donasi, sosialisasi visi dan misi kandidat presiden dan wakil presiden atau diskusi dengan KPU, BAWASLU, dan Mahkamah Konstitusi yang hasilnya diharapkan akan menjadi pemilihan demokratis dan untuk membuat perdamaian, keadilan, dan lembaga-lembaga yang kuat bagi Indonesia. Selain itu dapat dilakukan dengan cara mengedukasi di platform-platform digital yang mudah diakses gen z, menyelipkan dalam materi wajib lembaga pendidikan, dan membuat asosiasi kelompok-kelompok generasi z untuk membicarakan permasalahan terkait dengan pemilu. Diperkirakan bahwa Generasi Z akan tahu dari pemilu atau membuat pilihan mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka yakini dan dapat memulihkan kesadaran Pancasila dan kesedaran politik. Akhirnya, untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan nilai-nilai politik, internalisasi Pancasila sangat diperlukan, terutama pada Generasi Z. Selain itu nilai pancasila yang mengandung nilai-nilai moral diperlukan untuk menjaga stabilitas politik. Kata Kunci : internalisasi; pancasila; pemilihan presiden; gen z.
DAMPAK PERMASALAHAN GLOBAL REFUGEE DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Dhani Akbar; Azhari Setiawan; Ardi Putra; Nadya Triyana
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i1.5663

Abstract

Abstract: Indonesia is eager to cooperate, in this case with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the International Organization for Migration (IOM) and the International Committee of the Red Cross (ICRC), to achieve world peace and improve the welfare of the world's people. This research aims to examine the problems faced by the Indonesian government, especially in border areas. Concept of securitization which divided several focuses to a case study in the Riau Archipelago Province where there are approximately 500 refugees on Bintan Island and 1,000 in Batam City under the supervision of IOM and UNHCR. The refugee situation in the Riau Islands is a complex and serious problem. Our research reveals the perceptions of local communities as part of civil society who feel the impact and attitudes towards regulations that are still felt to be lame and ineffective in dealing with this problem. Academic contribution of this research is to solve the issue of border area in the perspective of non-traditional security. Abstrak: Indonesia berkeinginan untuk melakukan kerjasama, dalam hal ini dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Organization of Migration (IOM) dan International Committee of Red Cross (ICRC), untuk mencapai perdamaian dunia dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia khususnya di wilayah perbatasan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sekuritisasi yang dipecah pada beberapa fokus pada studi kasus di Provinsi Kepulauan Riau yang kurang lebih ada 500 pengungsi di Pulau Bintan dan 1.000 di Kota Batam di bawah pengawasan IOM dan UNHCR. Situasi pengungsi di Kepulauan Riau terbuka sebagai masalah yang kompleks dan serius. Penelitian kami mengungkap persepsi masyarakat lokal sebagai bagian dari civil society merasakan dampak dan sikap terhadap regulasi yang masih dirasa timpang dan kurang efektif dalam menangani problematika ini. Kontribusi akademik yang diperlukan setelah penelitian ini adalah pemecahan masalah dalam sudut pandang keamanan non-tradisional di wilayah perbatasan.
TACKLING INDONESIA'S PLASTIC WASTE CRISIS: A POLITICAL PERSPECTIVES AND POLICY IMPLICATIONS Ujang Komarudin; Dinda Ayuningtyas
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i1.6193

Abstract

Abstrack : The escalating plastic waste crisis in Indonesia, fueled by population growth and widespread plastic usage, presents a critical environmental challenge. This study examines the Indonesian government's response to this crisis through a political lens, aiming to uncover the policy implications of its initiatives. Employing qualitative methods and an extensive literature review, this research delves into the government's strategies. Using the theory of national interest, the study focuses on policy implementation, diplomatic efforts, and public participation to set ambitious targets for waste reduction, aiming for a 30 percent decrease in overall waste by 2025. To achieve these objectives, the government has enacted various regulations and measures aimed at curbing plastic pollution. Furthermore, Indonesia has engaged in diplomatic endeavors, collaborating with international partners and participating in multilateral forums to address plastic pollution regionally and globally. Moreover, the study underscores the importance of public participation in mitigating the plastic waste crisis. It assesses the effectiveness of collaborative efforts in combating plastic pollution. Through an in-depth analysis of these factors, this study offers valuable insights into Indonesia's response to the plastic waste crisis, with the aim of informing future policymaking and facilitating effective strategies for plastic waste reduction in the country.
PERUBAHAN ORGANISASI KECAMATAN PASKA REFORMASI: DISCOURSE ANALYSIS BERDASARKAN PARADIGMA NEW PUBLIC SERVICES Rijal Ramdani; Hefi Al-Hifdhi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i1.6192

Abstract

Abstract: The sub-district organization (Kecamatan) in Indonesia plays an essential role as the forefront of local governments in providing service delivery for the citizens. Following the New Public Service’s (NPS) theory, this study aims to examine how have the sub-district roles changed after the political and bureaucratic reform in Indonesia. The study employed discourse analysis method that was used to observe how texts regarding the role and position of sub-district organizations had changed in the regulations. The data for this study was based on some regulations, namely 1) Law No. 32/2004, 2) Law No. 23/2014, 3) Government Regulation No. 19/2008, and 4) Government Regulation No. 17/2018. In this study, the NPS paradigm is understood as a new paradigm in public services where citizens are positioned as citizens who are actively involved and responsible in the policy formulation and public services. The study has found that both 1) Law No. 32/2004, 2) Law No. 23/2014, 3) Government Regulation No. 19/2008, and 4) Government Regulation No. 17/2018 have content that is close to the criteria of the New Public Service (NPS) paradigm. The results of cloud analysis also show that sub-district regulations after the Indonesian reformism have a commitment in positioning the sub-district organization as a public service delivery institution for the community. However, the regulations still are not sufficiently covered the essential role of individuals as citizens who can actively participate in the policy formulation and public service processes. Abstrak: Organisasi kecamatan memiliki peran penting sebagai ujung tombak bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan peran penting organisasi Kecataman setelah reformasi dengan menggunakan pendekatan paradigma New Public Services (NPS). Penelitian ini menggunakan metode discourse analysis yaitu suatu metode untuk melihat bagaimana teks mengenai peran dan kedudukan organisasi Kecamatan mengalami perubahan di dalam peraturan perundangan. Data pada penelitian ini didasarkan pada peraturan perundangan yaitu 1) Undang – Undang (UU) No. 32/ 2004, 2) UU No. 23/ 2014, 3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/ 2008, dan 4) PP No. 17/ 2018. Di dalam penelitian ini, paradigma NPS dipahami sebagai paradigma baru di dalam pelayanan publik di mana warga Negara didudukan posisinya sebagai citizen, yang berperan aktif ikut terlibat dan bertanggung jawab di dalam proses perumusan kebijakan dan pelayanan publik. Penelitian ini menemukan bahwa baik UU. No. 32/ 2004, 2) UU No. 23/ 2014, 3) PP No. 19/ 2008, dan 4) PP No. 17/ 2018 muatannya sudah mendekati kriteria dari paradigma NPS. Hasil cloud analisis juga menujukan bahwa peraturan perundangan Kecamatan paska reformasi memiliki semangat kuat di dalam menempatkan organisasi Kecamatan sebagai institusi pelayanan bagi masyarakat. Akan tetapi peraturan perundangan tentang Kecamatan tersebut masih belum bisa meletakkan peran penting individu sebagai citizen yang bisa berperan aktif di dalam proses perumusan kebijakan dan pelayanan publik.
SINERGITAS KEBIJAKAN LEMBAGA ADAT PETANI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH BARAT Nellis Mardhiah; Veni Nella Syahputri; Nodi Marefanda Nodi Marefanda; Agatha Debby Reiza Macella
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i1.6057

Abstract

Abstract: The aim of this research is to understand the synergy pattern implementation of government policies in accordance with the qanun of traditional farmer institutions number 10 of 2008 in article 25 discusses about traditional farmer institutions have duties and functions that can be synergized by the government village. The rice farming community is always on the poverty line, the dynamics of the socio-economic layers of the farming community are still very attached to values and culture which are often ignored by the government and traditional institutions with unidirectional organizational communication patterns, there are conflicts of interest in increasing the productivity of rice agricultural products. The SDGs-18 Development Target for farming communities is an element of strengthening dynamic village institutions and an adaptive culture which is one of the development prospects in changing the direction of social policy and community empowerment for village development in overcoming poverty. The traditional institution "Keujreng Blang" is one of the roles and functions of rice farming governance which has the potential to create food security which can be integrated through village SDGs development based on farmers' traditional villages. This research method was implemented using a qualitative approach in the form of a phenomenological approach to the socio-economic conditions of society in a more in-depth and comprehensive way towards the problems being analyzed. The research results policy synergy show that rice farming governance cannot be properly integrated by regional governments because the dynamics of policy and the position of traditional institutions at the village level are still assumed by the government. Therefore, it is expected that the government can formulate inclusive policies for traditional institutions in improving agricultural governance in a sustainable way to overcome community poverty. Abstrak: Tujuan Penelitian ini ingin mengetahui pola sinergitas pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai dengan qanun lembaga adat petani nomor 10 Tahun 2008 dalam pasal 25 yakni lembaga adat petani adanya tugas dan fungsi yang dapat disinergikan oleh pemerintah desa. Masyarakat petani padi senantiasa berada digaris kemiskinan, dinamika lapisan sosial ekonomi masyarakat petani masih sangat melekat dengan nilai dan budaya sering diabaikan oleh pemerintah dan lembaga adat dengan pola komunikasi organisasi yang tidak searah, terjadi konflik interest dalam peningkatan produktivitas hasil pertanian padi. Sasaran Pembangunan SDGs-18 bagi masyarakat petani merupakan unsur penguatan kelembagaan desa yang dinamis dan budaya adaptif yang salah satu prospek pembangunan dalam mengubah arah kebijakan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan desa dalam penanggulangan kemiskinan. Lembaga adat “Keujruen Blang” adalah salah satu peran dan fungsi tata kelola pertanian padi yang berpotensi menciptakan ketahanan pangan yang dapat diintegrasikan melalui pembangunan SDGs desa yang berbasis desa adat petani. Metode penelitian ini dilaksanakan pendekatan kualitatif dengan bentuk pendekatan fenomenalogis keadaan sosial ekonomi masyarakat secara lebih mendalam dan komprehensif terhadap permasalahan yang dianalisis. Hasil Penelitian menunjukkan sinergitas kebijakan dalam tata kelola pertanian padi belum dapat diintegrasikan dengan baik oleh pemerintah daerah dikarenakan dinamika kebijakan dan kedudukan kelembagaan adat diperingkat desa masih semu di asumsikan oleh pemerintah. Maka dengan demikian diharapkan kepada pemerintah dapat memformulasikan kebijakan inklusif bagi lembaga adat agar peningkatan tata kelola pertanian dengan baik dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat secara berkelanjutan.

Page 16 of 17 | Total Record : 161

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023, Jurnal Trias Politika Vol 7, No 1 (2023): April 2023, Jurnal Trias Politika Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022, Jurnal Trias Politika Vol 6, No 1 (2022): April 2022, Jurnal Trias Politika Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika Vol 5, No 1 (2021): April 2021, Jurnal Trias Politika Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019, Jurnal Trias Politika Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April More Issue