Garuda - Garba Rujukan Digital

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun 2014 Kustiawan Kustiawan; Kohen Sofi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Abstract By paying attention to the experience of regional autonomy in the past that embraces the principle of real autonomy and responsible with an emphasis on more autonomy is the obligation of the right, then in this law granting autonomy to local authority districts and areas of the city based on the principles of decentralization alone in the form of broad autonomy, real and responsible. With the implementation of the research in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency is expected to provide an overview of how the process of public participation in the implementation of regional development so that the concept of participatory development that has been applied can be dosed and can be used as a reference in subsequent studies related to substances.From the research that has been carried out, can be drawn that the application of community participation in development in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency. If the view of the indicators of community participation in the development of community participation in the form of an idea or ideas, participation in the form of materials, participation in the form of labor and community participation in the form of utilization of development. The contribution of participation in the form of energy is the largest in any development process implemented. Participation in the form of utilization of development for the community is when development is aimed at the welfare of rural communities, the people will really take advantage and menajaga development that has been implemented by the village government to the people in the village of Kuala Sempang. Although in the process encountered a small obstacles but does not reduce the spirit of mutual aid societies to build their village. Keywords: community particiation, rural development Abstrak Dengan memperhatikan pengalaman otonomi daerah di masa lalu yang mencakup prinsip otonomi riil dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi lebih adalah kewajiban hak, maka dalam undang-undang ini memberikan otonomi kepada pemerintah daerah kabupaten dan wilayah berbasis kota. pada prinsip desentralisasi sendiri dalam bentuk otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan dilaksanakannya penelitian di Desa Kuala Sempang Kecamatan Kuala Lobam Kabupaten Bintan diharapkan dapat memberikan gambaran umum bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga konsep pembangunan partisipatif yang telah diterapkan dapat Dosis dan bisa dijadikan referensi dalam penelitian lanjutan terkait zat. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik bahwa penerapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kuala Sempang Kecamatan Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Jika dilihat dari indikator partisipasi masyarakat dalam pengembangan partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau gagasan, partisipasi dalam bentuk materi, partisipasi dalam bentuk persalinan dan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemanfaatan pembangunan. Kontribusi partisipasi dalam bentuk energi adalah yang terbesar dalam proses pembangunan yang diimplementasikan. Partisipasi dalam bentuk pemanfaatan pembangunan bagi masyarakat adalah ketika pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan, masyarakat akan benar-benar memanfaatkan dan menajaga pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat di desa Kuala Sempang. Meski dalam prosesnya mengalami hambatan kecil namun tidak mengurangi semangat gotong royong untuk membangun desanya. Kata Kunci: partisipasi masyarakat, pembangunan pedesaan

Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia Nurhayati Nurhayati
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Abstract The purpose of transparency is to provide open financial information for the community in order to realize good governance. in order to realize the good governance in relation to the implementation of regional autonomy, it is necessary to reform the management of regional finance and state financial reform. The implementation of regional autonomy in its entirety brings logical consequences in theform of governance and development based on sound financial management.Transparency will ultimately create horizontal accountability between local governments and communities in order to create clean, effective, efficient, accountable and responsive local governance of community aspirations and interests. The facts show that in the management of local budget / finance as if still compiled with the concept of less mature / perfect, in a hurry and finally born prematurely or not well. Regulations that are born prematurely certainly contain various weaknesses and deficiencies and even lack of direction. Moreover, if born in the condition of high political temperature that is the war of interest among agencies who feel authorized to regulate it so that the level of transparency of financial management, especially at the regional level still contains a lot of uncertainty and indecision in providing guidance to the direction of local financial management policy. This has resulted in confusion among local governments in managing their finances. Keywords: analysis, regional finance and transparency Abstrak Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). dalam rangka mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pada dasarnya penerapan prinsip transparansi keuangan sangat membantu penyusunan anggaran pemerintah daerah (RAPBD) yang objektif dan berkualitas. Prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan diyakini dapat mendukung usaha mewujudkan pilar-pilar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tingkat transparansi pengelolaan keuangan khususnya di tingkat daerah masih banyak mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam memberikan pedoman kepada arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan kebingungan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Kata kunci: analisis, keuangan daerah dan transaparansi

Analisis Implementasi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Desriadi Desriadi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Abstract Individual candidacy in local elections is expected to produce more aspirational, qualified, and strongly committed regional leaders. Individual candidates in the Regional Head Election are also an alternative to accommodate the human rights of every Indonesian Citizen who does not run through a political party. The existence of individual candidates will surely break the partitocracy (political party dominated democracy) and the oligarchy of political parties so that the aspirations of the bottom get a place in the political process. With the allowance of individual candidates, it will enable the birth of candidates from the public who are considered more qualified public than just a figure who carried a handful of political party elites. On the other hand, the increased support of the people towards the existence of individual candidates should be seen as an effort to increase people's political participation in the regional head elections and the implementation of more accommodative and democratic regional elections. Up to now it should be recognized that the nomination of regional head is dominated by political parties. The absence of a transparent and democratic recruitment system led to this process being influenced more by political party elites and political brokers. The position of the political party becomes very central because all candidates must pass there and of course a candidate will not get the ticket of the political party for free. With the regulation allowing individual candidates will directly push the process of internal democratization of political parties to be more selective and democratic in determining the candidates. The type of research conducted is descriptive qualitative research, namely research conducted describes the situation of elections of regional heads. The analysis conducted in this research is qualitative analysis by drawing deductive conclusions that is drawing conclusions from things that are general to things that are special. Keywords: pemilukada, regional autonomy Abstrak Pencalonan perseorangan dalam pemilihan kepala daerah diharapkan menghasilkan pemimpin daerah yang lebih aspiratif, berkualitas, dan berkomitmen kuat menyejahterakan rakyat. Calon perseorangan dalam Pilkada juga sebagai alternatif untuk mengakomodasi Hak Asasi Manusia (HAM) politik setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak mencalonkan diri melalui partai politik. Adanya calon perseorangan tentunya akan mendobrak partitokrasi (demokrasi yang didominasi partai politik) dan oligarki partai politik agar aspirasi dari bawah mendapatkan tempat dalam proses politik. Dengan diperkenankannya calon perseorangan, maka akan memungkinkan lahirnya calon dari masyarakat yang dianggap publik lebih berkualitas daripada sekedar figur yang diusung segelintir elit partai politik. Di sisi lain, meningkatnya dukungan rakyat terhadap keberadaan calon perseorangan harus dilihat sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam pemilihan kepala daerah dan terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang lebih akomodatif dan demokratis. Hingga kini harus diakui pencalonan kepala daerah lebih banyak didominasi partai politik. Tidak adanya sistem rekuitmen yang transparan dan demokratis menyebabkan proses ini lebih banyak dipengaruhi oleh elit partai politik dan para broker politik. Posisi partai politik menjadi sangat sentral karena semua calon harus lewat sana dan tentunya seorang calon tak akan memperoleh tiket partai politik tersebut dengan gratis. Dengan adanya regulasi yang memperkenankan calon perseorangan secara langsung akan mendorong proses demokratisasi internal partai politik untuk lebih selektif dan demokratis dalam menentukan calon-calonnya. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan menggambarkan situasi pemilihan kepala daerah. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Kata Kunci : pemilukada, otonomi daerah

Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Membantu Tugas Lurah Ryan Anggria Pratama; Askarmin Harun
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

AbstractThe underlying consideration of this research is that given the increasingly growing the urban village chief’s duty in the field of government, development and community empowerment, the presence and role of Social Institution is very much needed to assist the urban village chief’s duty in the implementation. This research was conducted in Bukit Cermin Urban Village Tanjungpinang City which is the best Urban Village of Riau Islands in the year 2015. This study aims to determine the role and constraints of Social Institutions in assisting the The urban village chief’s duty in the field of development in Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang. The results of the study found that the role of Social Institutions in assisting the urban village chief in the development of Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang includes educational inspirator, environmental facilitator, entrepreneurial motivator, order mediator and development initiator. Then that hamper the role of social institutions in assisting the urban village chief’s duty in the field of development such as lack of support from the local government, does not occur the process of good regeneration, and inequality in the coaching of social institutions. The authors argue that the obstacles that occur because the Regional Government of Tanjungpinang City just issued a Regional Regulation on Social Institutions in 2016, so that in previous years for the city of Tanjungpinang only refers directly to the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 5 of 2007 on Guidelines Setup of Social Institutions without more specific rules. Keywords: roles, social institutions, development AbstrakPertimbangan yang mendasari penelitian ini adalah mengingat tugas lurah yang semakin bertambah dibidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka kehadiran dan peranan Lembaga Kemasyarakatan teramat sangat dibutuhkan guna membantu tugas lurah dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang yang merupakan Kelurahan terbaik se-Kepulauan Riau pada Tahun 2015. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan hambatan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah di bidang pembangunan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ditemukan bahwa peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan di kelurahan bukit cermin kota Tanjungpinang meliputi Inspirator pendidikan, Fasilitator lingkungan, Motivator kewirausahaan, Mediator ketertiban, dan inisiator pembangunan. Kemudian yang menghambat peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan seperti minimnya dukungan dari pemerintah daerah, tidak terjadi proses kaderisasi yang baik, dan ketidakmerataan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan. Hambatan itu terjadi dikarenakan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang baru mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarkatan pada Tahun 2016, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya untuk Kota Tanjungpinang hanya mengacu langsung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan tanpa peraturan lebih khusus Kata Kunci: peranan, lembaga kemasyarakatan, pembangunan

Studi Komparatif (Comparative Constitutional Law) Antara Negara Demokrasi dan Negara Islam di Tinjau dari Persfektif Politik dan Keadilan Afrinald Rizhan
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Abstract The law is always identified with justice, because the law must reflect justice and at the same time maintain justice. Law as a moral category is similar to justice. The word "justice" is of course also used in the legal sense, in terms of compatibility with positive law, especially in conformity with the Act. The only thing that is always demanded by the community is justice, not the law. Because justice is an irrational ideal, and justice is not the goal of knowledge, so what is learned in science is law, even though justice itself is indispensable to human will and action. Justice is something that is difficult to reach. Seeing the number of elements that affect or the parties related to justice itself. Justice that tends to be relatively large influenced by political elements. Legal politics is a legal policy or legal (policy) line of law that will be enforced either by the creation of a new law or by the replacement of the old law, in order to achieve the objectives of the State. In other words Political law is a series of concepts and principles that outline and basic plan in the implementation of a job, leadership, and how to act in the field of law. The purpose of this study is to determine the comparison between the State of Democracy and Islamic State when viewed from Politics and Justice. Type of research conducted is normative legal research, namely research conducted on legal principles and legal synchronization level. The analysis conducted in this research is qualitative analysis by drawing deductive conclusions that is drawing conclusions from things that are general to things that are special. The result of this research is Democracy State and Islamic State both using politics. Because, in simple terms politics is a strategy, a technique of governing. Politics has also been used in Islam since the time of Prophet Muhammad SAW. He as a person who spread the religion of Islam and in the spread of religion is using the same strategy as with politics. Justice is a thing that has always been the basis of the ideals of each State, whatever form the State certainly has a vision and mission that did not escape the desire of achieving justice. So also with the State of Democracy and Islamic State. In addition to the equality of vision and mission of justice, another apparent equation concerns the thought of the political system of the relationship between the people and the rulers and the responsibilities of government. Keywords: state, politics, justice, democracy AbstrakHukum selalu diidentikkan dengan keadilan, karena hukum harus mencerminkan keadilan dan sekaligus dapat menjaga keadilan. Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan. Kata “keadilan” tentu saja juga digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif, terutama kecocokan dengan Undang-Undang. Hanya saja yang selalu dituntut oleh masyarakat adalah keadilan, bukan hukum. Karena keadilan adalah suatu cita-cita yang irasional, dan keadilan bukan sasaran dari pengetahuan, maka yang dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan adalah hukum, meskipun keadilan itu sendiri sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia. Keadilan adalah sesuatu hal yang sulit di gapai. Melihat banyaknya unsur-unsur yang mempengaruhi atau pihak-pihak yang terkait dengan keadilan itu sendiri. Keadilan yang cenderung bersifat relatif banyak di pengaruhi oleh unsur-unsur politik. Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dengan kata lain Politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara Negara Demokrasi dan Negara Islam apabila di tinjau dari Politik dan Keadilan. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Negara Demokrasi maupun Negara Islam sama-sama menggunakan politik. Karena, dalam permaknaan yang sederhana politik adalah strategi, teknik mengatur. Politik juga sudah digunakan dalam islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau selaku orang yang menyebarkan agama islam dan dalam penyebaran agama tersebut menggunakan strategi yang sama halnya dengan politik. Keadilan adalah suatu hal yang selalu menjadi dasar cita-cita setiap Negara, apapun bentuk Negara tersebut tentu mempunyai visi dan misi yang tak luput dari keinginan pencapaian keadilan. Begitu juga dengan Negara Demokrasi maupun Negara Islam. Selain persamaan terhadap visi dan misi keadilan tersebut, persamaan lain yang tampak adalah menyangkut pemikiran sistem politik tentang hubungan antara umat dan penguasa serta tanggung jawab pemerintahan. Kata Kunci: negara, politik, keadilan, demokrasi

Peran Masyarakat dalam Mencapai Pola Konsumsi Berkelanjutan Meri Enita Puspitasar Sari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

AbstractIn this study, the authors discussed in the pattern of sustainable consumption for consumer health and environmentally friendly so as to achieve human goals can survive to live on earth until his offspring through sustainable consumption patterns and sustainable living. This can be achieved through the government's way of promoting sustainable consumption patterns, through education that can increase the bargaining power of consumers, provide access to consumers on non-hazardous products, promote fair, equitable and sustainable development in economic and social development and information services and options information needs in accordance with the wishes and needs of individuals. Continuous consumption is a requirement of consumers to meet the needs that are needed and ensure the fulfillment of its needs it does not endanger the environment. This awareness emerged, when already many of consumers who enjoy education from various disciplines, awareness of the fulfillment of needs in accordance with the needs arise. Consumers also begin to feel the advantages of a result of business, because many consumers who suffered losses both in terms of health and from existing consumers imbalances of the earth over all goods used so far are not safe against the environment. Keywords: role of society, consumption sustainable, consumer AbstrakPada penelitian ini, yang penulis bahas ialah mengenai pola konsumsi yang berkelanjutan yang aman bagi kesehatan konsumen serta ramah lingkungan sehingga dapat mencapai tujuan manusia dapat bertahan tinggal di bumi hingga anak cucunya melalui pola konsumsi berkelanjutan dan kehidupan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui bagaimana pemerintah dalam melakukan promosi pola konsumsi berkelanjutan, yakni melalui pendidikan yang dapat meningkatkan daya tawar konsumen, memberikan akses padakonsumen atas produk non berbahaya, melakukan promosi yang adil, merata dan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi dan sosial dan perlindungan lingkungan dengan memberikan informasi serta kemudahan atas akses informasi yang memadai untuk memungkinkan konsumen membuat pilihan informasi sesuai dengan keinginan dankebutuhan individu. Konsumsi berkelanjutan ialah kesadaran konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan menjamin pemenuhan kebutuhannya itu tidak membahayakan lingkungan. Kesadaran ini muncul, ketika sudah mulai banyak dari konsumen yang menikmati pendidikan dari berbagai disiplin ilmu, kesadaran akan pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan pun muncul. Konsumen juga mulai merasakan betapa telah menjadi objek dari usaha produsen, sebab banyak konsumen yang mengalami kerugian baik dari segi kesehatan maupun dari konsumen yang sudah menyadari ketidakseimbangan bumi atas segala barang yang digunakan selama ini tidak aman terhadap lingkungan. Kata Kunci : peran masyarakat, konsumsi berkelanjutan, konumen

Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkonektif M. Amin Abdullah dan Resolusi Konflik Dendi Sutarto
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Abstract The interconnectivity paradigm, axiologically, wants to offer a new, more open, dialogue and dialogue view of the world of human beings and scientists, able to open dialogue and cooperation, be transparent, accountable to the public and forward-looking. While ontologically, the relationship between the various disciplines of science becomes more open and dialogue of scholarship derived from the texts (Hadlarah al-Nash), and the factual-historical-empirical scholarly culture, social sciences and the natural sciences (Hadlarah al-Ilm ) as well as ethical-philosophical science culture (Hadlarah al-Falsafah). This paper argues that the thought of M. Amin Abdullah contributed greatly to scholarship related to contemporary humanisties approaches, such as hermeneutics, contemporary linguistics, the natural sciences, by revealing the scientific treasures of Bayani, Burhani and Irfani in the Islamic cultural tradition. Both traditions are attempted to compare in matrices and then deliver on a choice of scientific formats that are integrative and interconnective and able to disperse the tensions of religious social conflict in multicultural societies. Keywords: M. Amin Abdullah, integrative-interconetive science, conflict resolution, epistimologi Abstrak Paradigma interkoneksitas, secara aksiologi, ingin menawarkan pandangan dunia (word view) manusia beragama dan ilmuan yang baru, yang lebih terbuka, mampu membuka dialog dan kerjasama, transparan, dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan berpandangan ke depan. Sedangkan secara ontologis, hubungan antara berbagai disiplin keilmuan menjadi semakin terbuka dan mendialogkan keilmuan bersumber pada teks-teks (Hadlarah al-Nash), dan budaya keilmuan faktual-historis-empiris yakni ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kealaman (Hadlarah al-Ilm) serta budaya keilmuan etis-fiosofis (Hadlarah al-Falsafah). Tulisan ini berpendapat bahwa pemikiran M. Amin Abdullah berkontribusi besar bagi keilmuan terkait pendekatan humanisties-kontemporer, seperti hermeneutik, linguistis kontemporer, ilmu-ilmu kealaman, dengan mengungkap kembali kekuatan khazanah keilmuan Bayani, Burhani dan Irfani dalam tradisi budaya Islam. Kedua tradisi tersebut dicoba dibandingkan dalam matrik dan kemudian mengantarkan pada suatu pilihan format keilmuan yang bersifat integratif dan interkonektif dan mampu meredahkan ketegangan konflik sosial keagamaan dalam masyarakat multikulturalisme. Keywords: M. Amin Abdullah, integratif-interkonetif keilmuan, resolusi konflik,epistimologi

Civil Society Organizations di Aras Lokal Linayati Lestari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

AbstractThis articleattemps like to see the characteristics of CSOs in Indonesia, to see the extent to which their participation in the formulation of public policy and what factors influence it. This paper shows that the involvement of NGOs in the formulation of public policy by the local government tends only as a legitimate need only, that what has been decided has been done by involving the community. It is deliberately conditioned to perpetuate the dominance of LGs and DPRDs in the preparation of APBD. Whereas CSOs/NGOs in carrying out their activities still have internal constraints and weaknesses, namely lack of experience in doing advocacy works, weaknesses in network building and also influenced by the response of local government and also by donor agencies. This condition has implications for the non-participation of CSOs in the process of public policy formulation in Indonesia. In a democratic system of government, the concept of community participation is one important concept because it is directly related to the nature of democracy as a government system that focuses on the people as the holder of sovereignty. In the context of the formulation of public policy participation becomes a key word that must be realized and practiced by the Local Government so that public policy is no longer a matter of the Regional Government alone. The change in political concomitants following the post-New Order political decentralization brought enormous implications for local politics. The regional government in this case has no choice but to reform the good governance.Keywords: NGO, participation, public policy, local government AbstrakTulisan ini hendak melihat karakteristik CSO di Indonesia, melihat sejauh mana partisipasinya dalam perumusan kebijakan publik serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Tulisan ini menunjukkan bahwa pelibatan LSM dalam perumusan kebijakan publik oleh Pemerintah daerah cenderung hanya sebagai kebutuhan legitimasi semata, bahwa apa yang diputuskan sudah dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Hal ini sengaja dikondisikan untuk melanggengkan dominasi Pemda dan DPRD dalam penyusunan APBD. Bahwa CSO/LSM dalam menjalankan aktifitasnya masih menyimpan kendala dan kelemahan secara internal, yaitu kurangnya pengalaman dalam melakukan kerja-kerja advokasi, kelemahan dalam membangun jaringan serta dipengaruhi pula oleh respon Pemerintah Daerah dan juga oleh lembaga donor. Kondisi ini, membawa implikasi pada tidak maksimalnya partisipasi CSO dalam proses perumusan kebijakan publik di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam konteks perumusan kebijakan publik partisipasi menjadi kata kunci yang harus diwujudkan dan dipraktekkan oleh Pemerintah Daerah sehingga kebijakan publik tidak lagi menjadi persoalan Pemerintah Daerah semata. Perubahan konstalasi politik menyusul desentralisasi politik pasca Orde Baru membawa implikasi yang sangat besar pada perpolitikan lokal. Pemerintah Daerah dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain kecuali melakukan pembaharuan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Kata Kunci : LSM, partisipasi, kebijakan publik, pemerintah daerah

Nasionalisme dan Kewarganegaraan Effendi, Winda Roselina
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Â AbstractÂ According to Mouffe identity is not fixed, based on the concept of democracy that is not a fixed price. This statement refers to Mouffe's statement that there is no absolute and final identity. Mouffe also mentions that discursive discontinuity proceeds unceasingly when speaking of a man or woman of identity only temporarily as long as no new identity has been established by the continuity. thus identity as woman and man is not absolute.It can be said that identity is a distinguishing marker of one group from another group. Isin and Wood in Nuri Suseno asserted that while citizenship proponents generally argue that citizenship is a universal concept, the fact that citizenship is always a group concept. This concept has never been extended to all members of society in a political community. until now there are still many people, in even the most democratic countries, who are not recognized or do not accept citizenship even though they are born in the State.With regard to multinational nations such as Indonesia's wealth, Mouffe seems to be the solution to the heterogeneity and plurality of this nation, not only the majority but inhabited by the vast majority of minority groups. Related to the condition of Inodnesia collected by many minority groups, I agree with Mouffe's citizenship opinion that minority citizens are not something to be negated and hegemonized, but are entities of the national group from the part of the national political development process.Â Keywords: citizenship, citizenship, identityÂ Â AbstrakÂ Menurut Mouffe identitas tidaklah tetap ini, dilandasi oleh konsep demokrasi yang bukan harga mati. Pernyataan ini mengacu pada pernyataan Mouffe bahwa tidak adanya identitas yang absolut dan final. Mouffe juga menyebutkan bahwa adanya diskursivitas yang berproses tanpa henti, ketika bicara laki-laki atau perempuan identitas tersebut hanya berlaku sementara selama belum ada identitas baru yang dibentuk oleh kesinambungan tadi. dengan demikian identitas sebagai perempuan dan laki-laki tersebut tidaklah mutlak.Dapat dikatakan identitas merupakan penanda pembeda satu kelompok dari kelompok lain. Isin dan Wood dalam Nuri Suseno menegaskan bahwa meskipun umumnya proponen kewarganegaraan mengatakan bahwa kewarganegaraan merupakan sebuah konsep yang universal, faktanya kewarganegaraan selalu merupakan konsep kelompok. Konsep ini tidak pernah diperluas ke seluruh anggota masyarakat dalam sebuah komunitas politik. sampai sekarang masih banyak orang-orang, dalam negara yang paling demokratis sekalipun, yang tidak diakui atau tidak menerima status kewarganegaraan meskipun dilahirkan di Negara.Berkaitan dengan negara multinasional seperti yang menjadi kekayaan Indonesia, Mouffe sepertinya dapat dijadikan solusi atas heterogenitas dan pluralitas bangsa ini, tidak saja kelompok mayoritas tetapi dihuni oleh banyaknya ragam kelompok minoritas. Brkaitan dengan kondisi Inodnesia yang dihimpun oleh banyaknya kelompok minoritas, Saya setuju dengan pendapat kewarganegaraan Mouffe bahwa warganegara yang minoritas bukan sesuatu yang harus dinegasikan dan dihegemoni, tetapi merupakan entitas kelompok bangsa dari bagian proses pembangunan politik nasional.Â Â Kata Kunci : warganegara, kewarganegaraan, identitasÂ

Konsep dan Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia Rahmayandi Mulda
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Abstract The government's policy on development in Indonesia is considered to be impartial in the agriculture sector, from observations, the portion of the budget each year is mostly channeled to other sectors, such as education, health, security and other routine expenditures such as salaries and operations, agriculture is considered very minimal, whereas more than half of the population in Indonesia works in the agricultural sector. The farmers are still complaining about infrastructure problems such as dams, irrigation, and farm roads. In addition, the quality of human resources working in the agricultural sector is still low, the price stability of production is uncertain so that at any time can harm the farmers, the survival of the survivors are allowed by the government when they have great service in encouraging development. The number of problems that occurred in the agricultural sector became the basis of this paper. This research is based on qualitative research, where researchers collect various data field and conduct a deep analysis of the data and on the problems that occur. The conclusion of this research is that government should direct development in agriculture sector so that people get welfare by making policies or regulations that favor the farmers by improving the quality of human resources in the agricultural sector, the availability of facilities and infrastructure, the guarantee of the price of agricultural products and the guarantee of survival farmers. Keywords: policy, government, development, agriculture Abstrak Kebijakan pemerintah dalam pembangunan di Indonesia dinilai belum memihak pada sektor pertanian, dari hasil pengamatan, porsi anggaran tiap tahunnya lebih banyak tersalurkan pada sektor-sektor yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan maupun belanja rutin lainnya seperti gaji pegawai dan operasional, sedangkan untuk sektor pertanian dinilai sangat minim, padahal lebih dari setengah jumlah penduduk di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Para petani masih banyak mengeluhkan masalah infrastruktur seperti bendungan, irigasi, maupun jalan tani, selain itu kualitas sumber daya manusia yang bekerja disektor pertanian masih rendah, stabilitas harga hasil produksi tidak menentu sehingga sewaktu-waktu dapat merugikan para petani, jaminan kelansungan hidup para petani dibiarkan begitu saja oleh pemerintah padahal mereka punya jasa besar dalam mendorong pembangunan. Banyaknya masalah yang terjadi disektor pertanian tersebut menjadi dasar dari tulisan ini. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan berbagai data dilapangan dan melakukan analisis yang mendalam terhadap data-data maupun pada persoalan-persoalan yang terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah seharusnya mengarahkan pembangunan pada sektor pertanian sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan dengan membuat kebijakan atau regulasi yang memihak kepada petani dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian, ketersediaan sarana dan prasarana, jaminan harga hasil produksi pertanian dan jaminan kelangsungan hidup para petani. Kata kunci: kebijakan, pemerintah, pembagunan, pertanian

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Solihin

Contact Email
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Phone
+6282133515052

Journal Mail Official
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Editorial Address
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Solihin

Contact Email jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Phone +6282133515052

Journal Mail Official jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Editorial Address https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam

Location Kota batam, Kepulauan riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Solihin

Contact Email
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Phone
+6282133515052

Journal Mail Official
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Editorial Address
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA