cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
ulj.journal@mail.unnes.ac.id
Phone
+6281225294499
Journal Mail Official
ulj.journal@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Timur, Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Unnes Law Journal
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 22526536     EISSN : 27224503     DOI : https://doi.org/10.15294/ulj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Unnes Law Journal (Unnes L.J.) is a double-blind peer-reviewed legal journal (ISSN Print 2252-6536 ISSN Online 2722-4503) publishes research and review papers concerning to Legal Studies. Unnes L.J. published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang on April & October. Focus and Scope of Unnes L.J. are concerning (but are not limited to): Criminal Law, Private Law, Administrative Law, International Law, Procedure Law, Tax Law, Customary Law, Islamic Law, Environmental Law, State Administrative Law, Law Land, Insurance Law, Law and Human Rights, Politics of Law, Sociology of Law, Anthropology of Law, Philosophy of Law, Agrarian Law, Forestry Law, Law of the Seas, Ocean Law, Climate Change Law, Maritime Law, Diplomatic Law, Humanitarian Law, Special Criminal Law, Economic Law, Business Law, Consumer Protection Law, Intellectual Property Rights Law, Capital Market Law, Comparative Law, Regional Financial Law, Regional Autonomy Law, Sharia Economic Law, Health Law, Law and Society, Law and Forensics, Criminology, Victimology, Penitentiary Law, Law and Technology, Law and Gender Studies, and other related issues on Law in broader aspects (including Social, Economic, Politic, Security, Education, and Culture).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 241 Documents
 3   4   5   6   7 
PERAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH Rakasiwi, Figur
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.198 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4541

Abstract

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa, sehingga hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja terpenuhi, serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.Namun kenyataannya tidak demikian, banyak terjadi demo buruh menuntut kenaikan upah minimum, dalam hal ini perlunya peran dari Dewan Pengupahan Provinsi untuk memberikan solusi.Maka penulis tertarik meneliti peran Dewan Pengupahan Provinsi dalam penetapan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran yang diberikan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur dalam penetapan upah minimum dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis pendekatan yuridis empiris dan validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Dewan Pengupahan Provinsi meliputi dari bulan Januari sampai dengan bulan November,yaitu pada bulan tersebut terdapat kegiatan bulanan seperti survei KHL bulan Januari sampai bulan September, pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember melakukan prediksi nilai KHL dengan cara y.o.y (year on year),kemudian setelah itu membuat rumus formula penghitungan umk dengan mempertimbangkan nilai khl, kondisi pasar kerja, produktivitas, dan usaha marjinal. Peran yang diberikan Dewan Pengupahan Provinsi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hanya saja Dewan Pengupahan Provinsi masih mendapati kendala, dan upaya untuk mengatasinya yaitu:sulitnya bersepakat saat rapat pleno, upaya yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan adalah dengan cara pendekatan persuasif, membuat kesekretariatan, membuat kelompok kecil;banyak kabupaten/ kota terlambat dalam pengiriman hasil survei KHL, upaya yang dilakukan Dewan Pengupahan adalah dengan cara mengirimkan surat resmi; data hasil survei KHL tidak realistisdengan kewajaranlapangan dan terdapat komponen KHL yang tidak sesuai dengan kondisi kabupaten/ kota, maka mengatasinya dengan cara memberikan catatan dan dimintaagar mengkonfirmasi lagi, untuk komponenKHL yang tidak sesuai maka dipilih komponen KHL yang sering dikonsumsi oleh masyarakat; terlalu banyak rumus formula penghitungan UMK dan prediksi KHL, upaya untuk mengatasinya dengan cara melaksanakan rapat pleno guna mendapat jenis rumus formula yang dibutuhkan.Saran untuk Dewan Pengupahan Provinsi adalah mampu melepas ideologi pribadi dan kelompok, sehingga tugas dapat dilaksanakan lebih baik lagi.Manpower development should be organized in such a way, so that the rights and protections for workers' fundamental fulfilled, and at the same time can create conditions conducive to the development of the business. But the reality is not so, a lot going on demos workers demanding higher minimum wage, in this case the need for the role of provincial councils to provide a solution. The authors are interested in examining the role of councils in the province of minimum wage in the province of Central Java. This study aims to determine the extent to which a given role Wage Council to the Governor of Central Java province in setting the minimum wage by legislation. This study uses a qualitative approach, empirical and juridical validity of the data using triangulation techniques. The results showed that the role of provincial councils covering from January to November, which are included in the monthly activities such as surveys KHL January to September, October to December to predict the value of the KHL in a way y.o.y (year on year), and then after that make the formula calculation taking into account the value of MSE khl, labor market conditions, productivity, and marginal businesses. Given the role of provincial councils are in accordance with the legislation, only provincial councils still have constraints, and attempts to overcome that: difficult to agree when the plenary meeting, the efforts made by the councils is to persuasive approach, making the secretariat, create small groups; many districts / cities late in delivery KHL survey, efforts Wage Council is to send an official letter; KHL survey data is not realistic with fairness KHL field and there is a component that does not comply with the conditions of the district/ city, then solve it by providing records and asked to confirm again, for KHL components that do not fit the chosen components KHL are often consumed by the public; too much of the formula calculation and prediction city​​minimum wageKHL, attempt to resolve it by way of implementing the plenary meeting in order to get the type of the formula required. Suggestions for provincial councils are able to remove the personal ideologies and groups, so that the task can be executed better.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PARIWARA YANG DILARANG UNTUK DITAYANGKAN Farah, Hani Aisah
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.176 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pariwara yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran televisi dan mengetahui perlindungan konsumen terhadap pariwara yang dilarang untuk ditayangkan.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pariwara yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran televisi dilakukan oleh dua lembaga negara yakni Lembaga Sensor Film melakukan pengawasan sebelum pariwara ditayangkan dan Komisi Penyiaran Indonesia melakukan pengawasan setelah pariwara ditayangkan, selain dua lembaga negara tersebut terdapat pula suatu badan asosiasi yang melakukan pengawasan terhadap pariwara yakni Badan Pengawasan Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara tersebut belum memberikan perlindungan kepada konsumen karena konsumen masih memiliki kesempatan untuk mengkonsumsi pariwara yang dilarang untuk ditayangkan.Terdapat perbedaan regulasi antar lembaga yang melakukan pengawasan dan kinerja yang kurang maksimal dari lembaga yang melakukan pengawasan merupakan faktor dari belum terlindunginya konsumen terhadap tayangan pariwara oleh lembaga penyiaran televisi.This study is purposed to identify the monitoring mechanism of advertisements broadcasted by Television Broadcasting Agent and consumer protection from advertisements which are not allowed to be broadcasted. This study uses qualitative research design with sociological juridical approach. The result of this study shows that monitoring mechanism towards advertisements broadcasted by Television Broadcasting Agent is run by two national agents. They are Lembaga Sensor Film who monitors advertisements before being broadcasted and Komisi Penyiaran Indonesia who monitors advertisements after being broadcasted, beside those two national agent, there is also an association named Badan Pengawas Periklanan Indonesia Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia.The monitoring run by those national agents is assumed as not totally successful and does not really protect consumers advertisements which are actually not allowed to be broadcasted. The different Regulation between the agents and the duties which are not maximum in monitoring advertisements is the causing factor of unprotected consumers towards advertisements which are not allowed tobe broadcasted by television broadcasting agent.  
PERLINDUNGAN HUKUM DAN SOSIAL TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA JALAN MENTERI SOEPENO KOTA SEMARANG PASCA RELOKASI Ekaningsih, Lailasari
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.826 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4543

Abstract

KebijakanrelokasiPemerintah Kota Semarang terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Pahlawan ke Jalan Menteri Soepeno akan menimbulkan pro dan kontra dari PKL bersangkutan. PKL seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan sosial pasca relokasi untuk kenyamanan, kesejahteraan serta kelancaran usaha dagang PKL di lokasi baru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan keabsahan data menggunakan Triangulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasildanpembahasandaripenelitianiniadalah (1) Kebijakan yang mendasari PKL Jalan Pahlawan ke Jalan Menteri Soepeno adalah dalam rangka mewujudkan program Semarang SETARA menggunakan dasar Peraturan DaerahNomor 11 Tahun 2000 tentangPengaturandanPembinaanPedagangKaki Lima danSuratKeputusanWalikotaNomor 511.3/16 tentangPenetapanLahan/Lokasi PKL di Wilayah Kota Semarang.(2) PKL pasca relokasi di Jalan Menteri Soepeno pada kenyataannya telah mendapatkan perlindungan hukum represif dan preventif. Tetapi PKL hasilrelokasitidakmendapatkanperlindungansosialsecara optimal. Saran darihasilpenelitian dan pembahasan adalah (1) Sebaiknya Pemkot Semarang melalui kebijakan mereka dalam menertibkan PKL harus memberikan perhatian serius terhadap PKL pasca relokasi (2) Pemkot Semarang juga seharusnya memberikan perhatian khusus dalam perlindungan hokum dan sosial terhadap PKL pasca relokasi agar keberalangsungan hidupnya semakin sejahtera.Semarang City Government relocation policy against cadger( PKL ) from street Pahlawan to street Menteri Soepeno will cause the pros and cons of the respective cadger. Cadger should Obtain legal and social protection of post-relocation to comfort, well - being and the smooth cadger trading business in a new location. The method used in this study is qualitative research and descriptive research with socio-Juridical approach. While the methods of data collection used in the study were interviews, observation and documentation. Validity of the processing of data using triangulation techniques. The method of the data analysis used in this study is the data collection, data reduction, the data displa, conclusion. Results and discussion of this study were (1) the underlying policy relocation of cadgerfrom street Pahlawan to street Menteri Soepenois in order to create a SETARA program using basic equivalents Regional Regulation No.11 Year 2000 concerning Regulation and Development cadgerand the Decree No. . 511.3/16 on the Determination of Land / Territory Location of cadger in the city of Semarang .( 2 ) pos -relocation of cadger in the Street Menteri Soepeno in fact have repressive and preventive legal protection. Then the result of the relocation of cadger do not get social optimum protection. Get merchandisers limited to trade land compensation in the form of shelter and amenities along with a license for each cadger selling but they do not get social assistance in the form of a guarantee of labor and capital. Suggestions from the research and discussion are (1) Instead of Semarang City Government through their policies in curbing cadger should give serious attention to post-relocation of cadger (2) Semarang City Government should also give special attention to the social and legal protection against post-relocation of cadger in order to further its survival to develop prosper in the post-relocation wefforts  
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA TANAH MAKAM DI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) BERGOTA KOTA SEMARANG Widodo, Ragil
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.229 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4544

Abstract

Peningkatan jumlah penduduk Kota Semarang yang terus meningkat menyebabkan ketersediaan akan lahan pemukiman semakin terbatas. Pemerintah Kota Semarang menerapkan sistem sewa tanah makam mengingat lahan pemakaman yang terbatas. Dengan tujuan mengetahui pelaksanaan dan kesesuaian perjanjian sistem sewa tanah makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bergota Kota Semarang dengan sinkroisasi peraturan Pemerintah Kota Semarang terkait pemakaman. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode yuridis empiris dengan sumber data penelitian mempergunakan sumber data primer dan  data sekunder. Pelaksanaan perjanjian sistem sewa tanah di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bergota Kota Semarang terbagi atas tiga macam sistem sewa, yaitu perjanjian ijin sewa menggunakan tanah makam, ijin sewa tanah makam tumpang, dan ijin sewa tanah makam cadangan. Pelaksanaannya sewa tanah makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bergota masih belum terlaksana dengan maksimal dan masih terjadi ketidak sesuaian antara pelaksanaan yang ada dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami dan mengerti akan peraturan terkait pemakaman di Kota Semarang. Oleh karenanya Pemerintah Kota Semarang perlu secara intensif melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui website bagi masyarakat di sekitar Bergota maupun masyarakat Kota Semarang.The increase of population of Semarang is constantly rising residential land availability will be more limited. Semarang City Government introduced a system of land rent as land burial tombs limited. With the aim of knowing the implementation of the system and the suitability of the land lease agreement at the tomb of General Cemetery ( TPU ) with sinkroisasi Bergota Semarang Semarang government regulations related to the funeral. This type of research is qualitative juridical method of empirical research with the data source using the primary data source and secondary data. The implementation of the land lease agreement in place systems Public Cemetery ( TPU ) Bergota Semarang divided into three kinds of rental system, which permits the lease agreement to use the land tombs, tombs overlapping land lease permits, leases and licenses of land reserves tomb. Implementation of land lease tomb at General Cemetery ( TPU ) Bergota still not done with the maximum and still occurring mismatches between the existing implementation with the Semarang City Regulation No. 9 of 2010. This is because people do not fully comprehend and understand the relevant regulations in the cemetery Semarang. Governments therefore need intensive Semarang to socialize either directly or through the website for the community and society around Bergota Semarang .
KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa) Hartono, Rudi
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.34 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4545

Abstract

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 11 ayat (3) mengamanahkan tugas daripada seorang hakim harus menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan atas dasar-dasar pertimbangan dan keyakinannya. Dalam melaksanakan tugasnya hakim dituntut mampu mengadili dan memeriksa perkara secara cermat dan teliti dari setiap gugatan yang diajukan kepadanya.Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian? dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keyakinan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam penjatuhan putusan perceraian?Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif denganpendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu: Studi kepustakaan,dokumen, observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik triangulasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Ambarawa dalam memutus perkara perceraian telah sesuai dengan hukum acara perdata yaitu dalam HIR Pasal 162 s.d Pasal 177 tentang bukti dan BW atau KUHPerdata Buku IV Pasal 1864 s.d Pasal 1945 yaitu berpedoman pada alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi hal ini dapat dibuktikan dengan putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2013/PA.Amb, dan putusan Nomor: 1026/Pdt.G/2013/PA.Amb. membuktikan bahwa Hakim memutuskan cerai karena alat bukti baik bukti surat maupun saksi yang menjadi dasar pertimbangan dan membuat keyakinan Hakim menguat sehingga Hakim memutus cerai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam penjatuhan putusan perkara perceraian dipengaruhi dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan yang datangnya dari dalam diri seorang hakim atau psikologi hakim. Sedangkan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim atau dari normatif hakim. Namun faktor eksternal tidak sertamertamembuat hakim terpengaruh dalam penjatuhan putusan, hal ini dapat dibuktikan dengan putusan Nomor: 0638/Pdt.G/2010/PA.Amb. dimana hakim lebih berpedoman pada faktor internal halinidapatdibuktikandenganlulusan hakim, pengalaman hakim, etika, profesionalisme dan pertanggungjawaban hakim, kemampuan berfikir logis dan usia hakim.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan: Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian sangat erat kaitannya dengan alat bukti, diantaranya ialah bukti surat, bukti saksi,bukti persangkaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menjatuhkan putusan perceraian adalah faktor internal hakim.Law No. 48 Year 2009 on Judicial Power in Article 11 paragraph (3) instructs the task rather than a judge should receive, examine, hear and rule on cases referred to it by based on the fundamentals of consideration and belief. In performing its duties the judge is requested to prosecute and investigate the case carefully and thoroughly than any lawsuit filed to the court.The problems studied in this research is: Is the basic considerations Ambarawa religious court judge in the divorce case verdict? and what factors influence the religious beliefs Ambarawa Court Judge in the imposition of a divorce judgment?This study used qualitative research methods to the socio-juridical approach. Sources of data in this study primary data and secondary data. The data collection techniques: The study of literature, documents, observations and interviews. Analysis of data using triangulation techniques.The results showed that the basic consideration in the Religious Ambarawa judge in deciding a divorce case in accordance with the civil law, namely Article 162 HIR sd in Article 177 of the evidence and BW or Book IV of the Civil Code Article 1864 Article 1945 sd is based on the evidence, either documentary evidence or witnesses evidence of this can be proved by the decision No. 0161/Pdt.G/2013/PA.Amb, and decision Number: 1026/Pdt.G/2013/PA.Amb. prove that the divorce judge as evidence either documentary evidence or witnesses which the consideration and make stronger the belief that Judge Judges divorce. The factors that affect confidence Ambarawa religious court judge in a divorce case ruling influenced the imposition of internal factors and external factors, internal factor is anything that affects the decision of the judge in the imposition of that comes from within psychology a judge or judges.. While external factors are all things that affect the verdict coming from outside of the judge or judges of sociological. However, external factors do not make the judge's decision affected the sentences, this can be proved by the decision No.: 0638/Pdt.G/2010/PA.Amb. where the judge is more guided by internal factors such as graduates of the judge, the judge experience, ethics, professionalism and accountability of judges, logical thinking ability and age of judges.Based on these results we can conclude: The Basics consideration of the judge in the divorce case verdict is closely associated with evidence, including a letter is evidence, witness evidence, proof of conjecture. Factors affecting religious beliefs Court judge ruled Ambarawa in divorce is an internal factor judge
ANALISIS YURIDIS TERHADAP URGENSITAS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIHDAN BERWIBAWA Safii, Imron
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.744 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4546

Abstract

PenelitianinibertujuanuntukmengetahuisejauhmanaurgensiadanyaPengadilanTipikor di daerah. PenelitianinimengunakanmetodeKualitatifjenispendekatanyuridissosiologisdanvaliditas data menggunakantekniktrianggulasi. HasilPenelitianmenunjukanbahwapenegakanhukum di PengadilanTipikor Semarang daritahun 2011-2013 mengalamipeningkatan, makakinerjaPengadilanTipikor Semarang semakinmeningkatdalammenanganiperkaradanseriusdalampenegakanhukumterhadapkasuskorupsi. Adanyadisparitaspenjatuhanhukumandalamkasus yang samaterhadappenyalahgunaan APBD Sragenditanganimajelis hakim yang tidakberintegritasdantidakbermoral. UrgensiadanyaPengadilanTipikor, perkarakorupsi di Jawa Tengah di tahun 2012 dan 2013 mengalamipeningkatan, tetapidalamputusan yang dijatuhkanolehmajelis hakim mengalamipeningkatan yang cukupbaik, setelahadanyaPengadilanTipikor Semarang. Putusanmajelis hakim yang diberikankepadaterdakwakasuskorupsi, rata-rata jumlahputusanselamatahun 2011-2013 masihringan, yaituantara 0-4 tahunbahkanada yang diputusbebas, inimembuktikanbahwapengadilantipikormasihlemahdankurangmaksimaldalammenjatuhkanhukumankepadaterdakwakasuskorupsi. Disparitaspenjatuhanhukumanbagiterdakwakasuskorupsitidakbisadihindarkandanpastidipakaiolehmajelis hakim pengadilantipikor Semarang karena hakim melihatkasus yang ditangani, sikapterdakwaselamapersidangandanfakta-fakta yang ada di dalampersidangandansetiapterdakwapastiberbeda, itu yang menyebabkanterjadinyadisparitaspenjatuhanhukumanoleh hakim. UrgensiadanyaPengadilanTipikor di daerahkhususnya di Semarang didasariatasketidakpuasanmasyarakatdalampenegakanhukumterhadapkasuskorupsi. Pendiriantersebutmempunyaimaknadalammewujudkanpemerintahan yang bersihdanbebasdarikorupsi, kolusidannepotisme.This study aims to determine the extent to which the absence of urgency in the Corruption Court. This study uses qualitative method juridical sociological kinds and validity of the data using triangulation techniques. Research shows that law enforcement in Semarang Corruption Court from the year 2011-2013 has increased, the performance of Semarang Corruption Court increasingly serious in handling the case and in law enforcement against corruption. Sentencing disparities in cases similar to the misuse of budget Sragen judges are not handled with integrity and immoral. Urgency presence Corruption Court, cases of corruption in Central Java in 2012 and 2013 has increased, but in a decision handed down by a panel of judges has increased quite good, after the Semarang Corruption Court. Decisions of the judges to be given to the accused in corruption cases, the average number of ruling over the years 2011-2013 are still lightweight, which is between 0-4 years old and some even acquitted, the court proves that corruption is still weak and less than the maximum in the sentencing defendant cases of corruption. Disparity in sentencing for convicted corruption can’t be avoided and certainly used by the Semarang Corruption Court judges because judges see cases handled, the attitude of the defendant during the trial and the facts in the trial and every defendant is different, that's what causes the disparity sentencing by the judge. Corruption Court in the absence of urgency, especially in the area of Semarang is based on the dissatisfaction of society in the enforcement of the law against corruption. The establishment has the meaning in creating a clean government and free from corruption, collusion and nepotism.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU–VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH YANG DIAKUI DALAM PEMBAGIAN WARISAN Febriansyah, Eddo
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No 1 (2015): Unnes L.J. (April, 2015)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.796 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v4i1.7262

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah melakukan  judicial review terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan pro-kontra di kalangan tokoh masyarakat menyangkut pengertian dan penjelasan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak diluar nikah.Permasalahan dalam penelitian ini adalahbagaimanakah pengaturan hukum dan akibat yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak diluar nikah yang diakui mengenai status kedudukan dan pembagian warisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum kedukan anak di luar nikah pembagian warisan dan akibat yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Untuk menganalisa data, penelitimengadakan penelusuran terhadap azas-azas hukum dan sistematika hukum.Hasil penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperjelas kedudukan anak di luar nikah yang diakui dasar hukum dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukan anak diluar nikah yang di akui. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa dijadikan landasan yuridis terkait hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.Kedudukan anak di luar nikah yang diakui pada dasarnya diakibatkan oleh sebuah perkawinan.Jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti Pasal 2 ayat 1 UUP saja, maka perkawinan disebut ”luar perkawinan”, oleh karena itu Pasal 43 ayat 1 UUP tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perumusan hukum waris anak di luar nikah di akui secara hukum perdata tercantum makna bahwa dalam mendapatkan sebuah kewarisan harus disertai dengan adanya pengakuan yang sah terhadap orang tuanya. Anak di luar nikah yang diakui sepanjang perkawinan dalam mendapatkan pengakuan tidak boleh merugikan pihak suami atau istri dalam perkawinan yang sah tersebut.Seorang anak di luar nikah dilarang menyelidiki ayah biologisnya sepanjang ibu dari anak diluar nikah yang diakui telah tiada atau meninggal dunia.Jadi Putusan MK ini dalam melakukan sebuah tes DNA, seorang anak di luar nikah harus didampingi oleh ibu kandungnya dalam melakukan sebuah pengakuan terhadap ayah biologisnya.
PELAKSANAAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Sudarsono, Cacuk
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No 1 (2015): Unnes L.J. (April, 2015)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.663 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v4i1.7265

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan medisai penal terhadap kasus penganiayaan di Polsek Gunungpati Kota Semarang, dan untuk mengetahui cara pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan di Polsek Gunungpati Kota Semarang untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yaitu bahwa dasar hukum pelaksanaan mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang pada saat ini belum ada dasar hukumnya secara integral yang mengatur jenis tindak pidana apa yang bisa diselesaikan secara mediasi penal di Kepolisian. Cara pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan di Polsek Gunungpati Kota Semarang untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan adalah dilakukan disebuah ruangan khusus di Polsek Gunungpati Kota Semarang agar para pihak bernegoisasi untuk memperoleh kesepakatan damai dengan seorang mediator dari penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang. Model mediasi penal yang dipakai oleh Polsek Gunungpati Kota Semarang adalah model mediasi penal Victim-Offenders Mediation dan Family and Community Group Conferences. Simpulan penelitian ini adalah acuan pelaksanaan mediasi penal merujuk pada groun norm yaitu Pancasila Sila ke-5, UUD 1945 dan pasal - pasal secara parsial yang tercantum di dalam KUHAP, dan Undang - Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana di Polsek Gunungpati Kota Semarang menggunakan model mediasi penal Victim-Offenders Mediation dan penal Family and Community Group Conferences.
Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Luqmanul Hakim, Rizqi Iman Aulia
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No 1 (2015): Unnes L.J. (April, 2015)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.377 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v4i1.7267

Abstract

Mobilitas orang asing di Indonesia, khususnya Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang sangat banyak dan bermacam-macam. Untuk itu diperlukan pengawasan izin tinggal keimigrasian terhadap orang asing. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang mempunyai peran dan fungsi dalam pengawasan izin tinggal terhadap orang asing, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.05.PR.07.04 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menegnai sistem pengawasan izin tinggal Keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dan hambatan apa yang dialami oleh Kantor Imigrasi kelas I Semarang dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap izin tinggal keimigrasian orang asing. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Seamrang terhadap izin tinggal Orang Asing secara administratif dan lapangan, ini tidak sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2011, dikarenakan masih terdapatnya pelanggaran hukum keimigrasian, kemudian kurang sadarnya kewajiban hukum dalam diri Orang Asing dengan dalih tidak mengetahui informasi peraturan Undang–Undang yang dikeluarkan untuk mengatur Orang Asing dan Hambatan faktor Internal ialah kurangnya kuantitas dan kualitas petugas Kantor Imigrasi kelas I semarang, sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk mendukung dalam pelaksanaan pengawasan, kemudian faktor eksternal ialah kurang sadarnya kewajiban hukum dalam diri orang asing dengan dalih tidak mengetahui informasi peraturan perundang–undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai keberadaan orang asing.simpulanyangdiperolehdaripenelitianiniadalah sistem pengawasan yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Semarang secara administratif dan lapangan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 sehingga masih terjadi pelanggaran hukum keimigrasian.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PUTUSAN TERHADAP TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) SEBAGAI PELAKU TINDAKAN ASUSILA (STUDI ATAS PUTUSAN NO. 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 DI MAHKAMAH MILITER II -10 SEMARANG) Rizki, Aghisni Kasrota
Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No 1 (2015): Unnes L.J. (April, 2015)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.646 KB) | DOI: 10.15294/ulj.v4i1.7270

Abstract

Keputusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 tentang penyerangan kriminal asusila berkomitmen oleh salah satu anggota TNI. Rumusan masalah ini (1) Bagaimana pertimbangan dasar dalam hakim Pengadilan Militer memutuskan terhadap para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI cabul dalam Putusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 (2) bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer yang seharusnya putusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013.Tujuan tesis ini untuk menentukan (1) Dasar pertimbangan dalam hakim Pengadilan Militer memutuskan terhadap pelaku kejahatan asusila yang dilakukan oleh anggota yang berkuasa TNIpada 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 (2) Pertimbangan .Dasar Pengadilan Militer hakim yang seharusnya keputusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif kualitatif penelititian. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Dan sumber pengumpulan data adalah data sekunder. Hasil penelitian ini adalah (1) menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis, terutama untuk dipertimbangkan dan tindakan dari terdakwa yang telah bertentangan dengan sendi disiplin di lingkungan militer dan hasil analisis yang penulis satu hakim dalam kasus ini memerintah. (2) Dasar pertimbangan yang harus menilai keputusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 termasuk dalam mempertimbangkan putusan, yang antara lain, dalam hal beban karena posisi; perbarengan. Dalam hal kemudahan menyatakan bahwa terdakwa telah melayani selama 16 tahun. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis, terutama untuk dipertimbangkan dan hasil analisis penulis bahwa majelis hakim salah dalam menerapkan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. (2) Dasar pertimbangan yang harus menilai keputusan Nomor 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 termasuk dalam mempertimbangkan putusan, yang antara lain, hal yang memberatkan karena posisi, perbarengan. Dalam hal dicantumkanTerdakwa kemudahan telah melayani selama 16 tahun.Saran dalam penelitian ini diharapkan dalam keputusan berikutnya dari Militer Hakim Pengadilan lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutuskan kasus pidana.

Page 5 of 25 | Total Record : 241

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2023): April, 2023 (Article in Press) Vol 8 No 2 (2022): Various Issues on Crime, Justice, and Human Rights Vol 8 No 1 (2022): Promoting Law, Justice and Security in Indonesia and the World Vol 7 No 2 (2021): Unnes L.J. (October, 2021) Vol 7 No 1 (2021): Unnes L.J. (April, 2021) Vol 6 No 2 (2020): Unnes L.J. (October, 2020) Vol 6 No 1 (2020): Unnes L.J. (April, 2020) Vol 5 No 2 (2019): Unnes L.J. (October, 2019) Vol 5 No 1 (2019): Unnes L.J. (April, 2019) Vol 4 No 2 (2015): Unnes L.J. (October, 2015) Vol 4 No 1 (2015): Unnes L.J. (April, 2015) Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014) Vol 3 No 1 (2014): Unnes L.J. (April, 2014) Vol 2 No 2 (2013): Unnes L.J. (October, 2013) Vol 2 No 1 (2013): Unnes L.J. (April, 2013) Vol 1 No 2 (2012): Unnes L.J. (October, 2012) Vol 1 No 1 (2012): Unnes L.J. (April, 2012) More Issue