cover
Contact Name
Muhazir
Contact Email
muhazir@iainlangsa.ac.id
Phone
+6281234282053
Journal Mail Official
muhazir@iainlangsa.ac.id
Editorial Address
Jl. Meurandeh Kecamatan Baro Langsa Lama Kota Langsa Provinsi Aceh
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
ISSN : 23561637     EISSN : 25810103     DOI : 10.32505/10.32505/qadha.
Core Subject : Religion, Social,
Al-Qadha Journal focuses on the study of Law which is an article of research results and academic thought, this journal is a communication medium for academics, experts, and researchers who care about studying Islamic law and law. The scope of writing is determined in the al-Qadha journal; Jurisprudence of Islamic Family Law and Civil Law issues of legal dispute resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 115 Documents
PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PENCEGAHANNYA Faisal, Faisal
Al-Qadha Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.364 KB) | DOI: 10.32505/qadha.v4i1.173

Abstract

Mengingat tidak seharusnya suatu perkawinan itu dibatalkan, karena suatuperkawinan merupakan suatu hal yang bersifat religius dan tidak bolehdipermainkan. Dan karena dalam suatu perkawinan tidak hanya mengikathubungan satu laki-laki dengan satu perempuan, melainkan mengikat semuakeluarga besar yang ada dalam nasab keluarga dan perkawinan yang terjaditidak hanya hubungan antara manusia dengan manusia (hablu minan nas),melainkan melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT., (habluminallah), sehingga perkawinan tidak mudah dibatalkan. Pembatalanperkawinan merupakan suatu tindakan guna memperoleh keputusanpengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.Pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai tidak lainkarena akan berimbas pada sah dan tidaknya perkawinan tersebut. Sehinggadipandang penting adanya pencegahan yang dilakukan, guna tidak terjadinyapembatalan perkawinan. Maka diperlukanlah langkah-langkah yang harusditempuh seperti lembaga pemerintah Kantor Urusan Agama (KUA) supayadapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi terjadinya pembatalanperkawinan.
MEROKOK DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDHATUL ULAMA Ihsan, Muhammad
Al-Qadha Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.688 KB) | DOI: 10.32505/qadha.v4i1.174

Abstract

Smoking is an activity that has become part of human life in differene partsof the world. However smoking is a thing that can be said to be relativelynew, because cigarettes have not been known at the time of Prophet SAW.Because it is a new one, it?s not suprising it is appears a variety of differentopinions in a non legislation, both ulama in person or religious organizationwhich is often used as a reference for the general public. Muhammadiyahthrought the council of tarjih have established to consider unlawful thesmoking, while Nahdatul Ulama established that the smoking law merelyimproper. The differences of opinion certainly is something to be examinedfuther. Moreover, both organization are the largest organization inIndonesia and has fanaticism its self. So that whatever be the decicionwould have passable
TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA Rahma, Ida
Al-Qadha Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.84 KB) | DOI: 10.32505/qadha.v4i1.175

Abstract

The function of criminal law aims to prevent future crimes in order toprevent the occurrence of criminal countermeasures. The criminal itself is asanction or a sorrow that tells. Criminal law is a rule of law or a set of rules orlegal norms that regulate an act which is a criminal act, when an act is declared asa criminal act and set the effect (witness) given in reaction to the act that violatesthe rule of criminal law. The function of the criminal law itself is to provide acriminal to those who violate the penal law through state equipment, in order tomaintain public order. Law enforcement is the activity of harmonizingrelationships of values that are outlined in the rules and attitude of acts as a seriesof the final value of the termination to create as social enginering, maintaining andmaintaining as the social control of social interaction, whether it is a preventiveaction (preventive) ) As well as acts of eradication (repressive).
PENODAAN AGAMA Adnani, Adnani
Al-Qadha Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.029 KB) | DOI: 10.32505/qadha.v4i1.176

Abstract

Penodaan agama adalah satu tindakan melawan hukum, baik dalamIslam maupun dalam undang-undang di Indonesia, bentuk penodaan Agamadalam Islam adalah setiap menghina Allah,menghina Nabi dan menghinaIslam yang dinamakan dengan murtad dan hukum bagi orang murtad adalahhukuman mati. sebagaimana hadis rasulullah yang diriwayatkan oleh bukharidalam kitabnya Telah menceritakan kepada kami ?Aliy bin ?Abdillah : Telahmenceritakan kepada kami Sufyaan, dari Ayyub, dari ?Ikrimah: hal inisebagaimana ditegaskan oleh Hadis sebagai berikut:Dari Ibnu Abbas, ia berkata,?Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya , makabunuhlah dia.? (HR. Al-bukhari, Abu Dawud, Al-tirmizi,dan Annasa?i).Sedangkan bentuk penodaan dalam hukum pidana di Indonesia adalahDengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan,melakukan perbuatanyang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agamayang dianut di Indonesia dan hukum bagi penodaan Agama dalam hukum pidanadiIndnnesia adalah dipenjara selama-lamanya lima tahun. sebagaimana yangdikatakan didalam KUHP pada Pasal 156a KUHP menyatakan ?Dipidanadengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengajadi muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:(a)yang padapokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaa atau penodaan terhadap suatuagama yang dianut di Indonesia;(b)dengan maksud agar supaya orang tidakmenganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.?
TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK Amrunsyah, Amrunsyah
Al-Qadha Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.758 KB) | DOI: 10.32505/qadha.v4i1.177

Abstract

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan hukum acara khusus yang diberlakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pidana, yang sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun sekarang telah telah tertuang di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi ?Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin danmelindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuhberkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkatdan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
HAK ASUS ANAK : SUATU ANALISA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA TENTANG PENGALIHAN HAK ASUH ANAK Noufa Istianah, Fakhrurrazi dan
Al-Qadha Vol 4 No 1 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.968 KB) | DOI: 10.32505/qadha.v4i1.178

Abstract

Dalam pembahasan ini peneliti memfokuskan kepada pemeliharaan anak akibatkeadaan suami istri dalam suatu keluarga yang terjadi perselisihan danpertengkaran yang sangat memuncak, dan tidak dapat didamaikan lagi, yangberakhir dengan perceraian. Akibat perceraian, terjadilah perselisihan mengenaipemeliharaan anak. Suami menghendaki hak asuh diberikan kepadanya, demikianpula sang mantan istri nya. Meskipun dalam agama menetapkan bahwa wanitalahyang paling berhak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz, tetapi di dalamkeadaan ibunya belum menikah lagi.
MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH SEBAGAI METODE IJTIHAD KONTEMPORER Safriadi, Safriadi
Al-Qadha Vol 4 No 2 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.664 KB) | DOI: 10.32505/qadha.v4i2.309

Abstract

Penelitian ini mengangkat tentang Maq??id al-Syar??ah Sebagai Metode IjtihadKontemporer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan(library research), dan pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji buku dankitab tentang Maq??id al-Syar??ah, ushul fiqh, dan kaidah tentang ma?la?a?sebagai bahan primer, dan buku-buku yang lainnya yang berhubungan denganpembahasan penelitian ini sebagai bahan sekunder, sehingga pola ini berbentukkualitatif. Di samping itu, analisa yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif.Dari hasil penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa Maq??id al-Syar??ah adalahrahasia dan hikmah yang menjadi tujuan dibalik penerapan setiap hukum-hukum.Subtansinya adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di duniamaupun di akhirat kelak. Cara mengetahui Maq??id al-Syar??ah adalah denganmengkombinasikan pendekatan zhahir lafaz dan penalaran, ke dalam suatu bentukyang tidak merusak pengertian zhahir lafaz, maupun maksud esensialpengertiannya berdasarkan orientasi kemaslahatan. Ma?la?a? dapat dilihat dariberbagai sudut pandang sehingga melahirkan pembagian yang beragam. Tuntutanberdimensi adat dapat terjangkau hikmahnya, sedangkan yang berdimensi ibadatadalah semata-mata ta?abbud. Maq??id al-Syar??ah mutlak diperlukan dalamijtihad kontemporer demi terciptanya fiqh yang humanis, elastis, dan egaliter.Dengan karakter Maq??id al-Syar??ah yang elastis, lintas ruang dan waktudiharapkan mampu berdialektika dengan problematika yang terus bermunculan.
PERUMUSAN GARIS TANGGAL KAMARIAH INTERNASIONAL BERDASARKAN KONJUNGSI Anshari, Nur
Al-Qadha Vol 4 No 2 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (869.243 KB) | DOI: 10.32505/qadha.v4i2.310

Abstract

Inside knowledge more develop is following with demand periode is more develop too, Islamic Internasional Calendar become is theinevitability of concentrate Islamic date in world. Of course theproblem about that will be there in a row what is the concept in use,lunar date, matla?, visible or no to hilal, conjunction be valid.Necessary discourse is too long and comprehensive inside discussformulation Internasional Islamic Calendar. That matter was neededmany people dan necessary members of religious community not toavoided with develop knowledge. We hope in this paper will bringrepresentation what the concept Internasional Islamic Calendar indiscuss in agreement reached in the world
TEORI AL-ISTISHLAH DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM Ar-Rahmaniy, Mursyidin
Al-Qadha Vol 4 No 2 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.721 KB) | DOI: 10.32505/qadha.v4i2.311

Abstract

Konsep Al Istislah ditetapkan menjadi hukum fiqh yang sama denganMashalih al Mursalah. Al Mashlahat al Mursalah adalah mashlahatyang dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Mashlahatyang didatangkan oleh syari`at Islam adalah untuk merealisasikanmashlahat dalam bentuk yang secara umum, memberikan hukumsyara` kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam Nash dan Ijma`atas dasar memelihara yang terlepas yaitu kemeslahatan yang tidakditegaskan oleh syara` dan tidak pula di tolak. Walaupun Nash alSyar`iyat mendatangkan hukum untuk merealisir kemeslahatan.Ruang lingkup Mashalih almurslah adalah setiap kemashlahatan yangmasuk kedalam Maqashid al Syar`i (tujuan pembuatan syara`) yangsecara garis besarnya ada lima masalah pokok kemeslahatan dalantujuan al syari`at (Maqashid al Tasyri`). Kelima ini adalah : maqashidli al Dini (tujuan untuk menjaga agam), maqashid li al Nafsi (tujuanuntuk menjadan jiwa), maqashid li al Aqli (tujuan untuk menjagaakal), maqashid li al Nasabi (tujuan untuk menjaga keturunan),maqashid li al Mali (tujuan untuk menjaga harta). Hukum Fiqh yangditetapkan oleh Metode al Istislah adalah mendatangkan kemaslahatandan menjauhkan kemafsadatan. Walauun para ahli dan para ImamMujtahid (imam mazhab) memandang al Istislah (bahkan termasuk alIstihsan), memiliki pandangan yang berbeda. Namnu merekamasingmasing memiliki sikap yang jelas dalam melihat istilah ini,baik bersifat positif maupun negatif.
AL-WADH` DAN CIRI TEKSTUALNYA DALAM ALQURAN Siregar, Ahmad Sholihin
Al-Qadha Vol 4 No 2 (2017): Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.276 KB) | DOI: 10.32505/qadha.v4i2.312

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membangun ciri tekstual al-wadh` dan menjaring ciri-cirinya dalam ayat-ayat hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dogmatis yang berangkat dari premispremishukum yang telah ada. Objek penelitian ini adalah sekumpulan ayat-ayat hukum yang diseleksi oleh penulis sendiri melalui penelitian yang lain. Ayat-ayat hukum tersebut didekati melalui pendekatan objektif dengan menggunakan ilmu nahw. Penelitian ini menunjukkan bahwa al-wadh` dicirikan oleh beberapa hal, yakni Lam ta`lil, bi, kalimat penjelasn (khabar, khabar inna, khabar kana, hal, na`t), syarat-jawab syarat, dan maf`ul bih.

Page 1 of 12 | Total Record : 115