Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
21 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 2 (2021): ALDEV"
:
21 Documents
clear
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar ]]>
<![CDATA[Rahman Syamsuddin]]>;
<![CDATA[Ahmad Taufik]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15219
<![CDATA[Abstract This research tries to raise the issue of how the legal provisions govern the implementation of the process of destroying narcotic evidence in carrying out investigations of criminal cases in the Makassar District Attorney's Office? And also what factors hinder the destruction of evidence of narcotics misuse in Makassar District Prosecutors Office? From the results of research in the field then the author tries to examine each obstacle encountered in the process of eradicating narcotics evidence and find out what efforts can be taken so that the existing problems can be minimized or any form of non-conformity can be effectively addressed. This research was conducted in the jurisdiction of the Makassar District Attorney. The research method in this thesis is Empirical Law research or Field Research in which this research is conducted by basing primary data and secondary data. Where the primary data, namely data obtained from interviews in the form of direct question and answer, with the aim to get the data. This method is useful as a measurement tool. While secondary data were obtained from literature studies, references, laws and regulations and legal documents obtained from the study site. The data is then analyzed qualitatively to obtain answers to the problems in this thesis by carrying out three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. From the results of this study, the authors found facts that occurred in the field that were not in accordance with the guidelines on the destruction of narcotics evidence contained in the legislation due to several internal conditions such as inadequate storage facilities and also the time given in destruction of evidence that is too short and the budget for implementing the destruction of evidence is very limited, causing inconsistencies in the implementation of destruction of narcotics evidence to meet the standards that have been applied.Keywords: Narcotics, Evidence, Destruction]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Di Desa Galesong Kabupaten Takalar ]]>
<![CDATA[Islamiani Azis]]>;
<![CDATA[Abd. Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15243
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai “Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar” yang menjadi permasalahan pokok yaitu bagaimana mekanisme pengaturan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar dan Apa penyebab sehingga masyarakat semena-mena memerkir perahunya di pesisir pantai. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) untuk lebih mengetahui Mekanisme pengaturan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di desa galesong kota kabupaten takalar 2). Untuk lenih mengetahuai apa yang menajadi penyebab sehingga masyarakat semena-mena memarkir perahunya di pesisir pantai. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, normativ, perundang-undangan dan komperatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwaa masyarakat desa galesong kota Kabupaten takalar merupakan masyarakat yang mayoritas berpenghasilan sebagai nelayan. Dengan adanya aturan yang mengatur dengan hak asal usul yaitu pada pasal 9 huruf A UU nomor 6 Tahun 2014 desa di berikan kewenagan dal hal hak asal usulnya dan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kemasyarakatannya. Dalam aturan tersebut di ataur mengenai hak asal usul yang di mana termasuk tanah kas desa yaitu lahan parkir di pesisir pantai yang iasa di gunakan para nelayan untuk memerkir perahunya meskipun demikian lahan perkir yang di sedikan hanya untuk masyarakat desa galesong kota akan tetapi sering kali ada saja masyarakat yang bukan warga dari desa galesong kota yang datang untuk menyimpan perahunya di lahan parkir pesisir pantai desa galesong kota. Implikasi penelitian ini adalah 1) Di harapkan kepada pemerintah Kabupaten, Keciamatan maupun desa agar lebih intensif dalam membuat aturan yang menyangkut hak asal usul desa terkhusus pada tanah khas desa 2) Di harapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran dalam memarkir perahunya dengan tepat dan tidak mengambil hak orang lain]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Atas Pangan Nelayan Buruh di Daerah Kepulauan Kota Ternate ]]>
<![CDATA[Anshar Anshar]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Sophian Yahya Selajar]]>;
<![CDATA[Abdul Ismail]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.18337
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan pemenuhan hak atas pangan bagi nelayan buruh yang tergolong sebagai kelompok masyarakat yang rentan dari aspek ekonomi. Hak atas pangan merupakan hak dasar yang menjadi tanggung jawab negara/pemerintah untuk memastikan setiap kelompok masyarakat termasuk para rumah tangga nelayan buruh dapat memenuhi kebutuhan akan pangan. Obyek penelitian difokuskan pada kelompok nelayan buruh berada di daerah kepulauan Kota Ternate sebagai representasi kelompok masyarakat perkotaan yang masih tergolong rawan pangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data baik itu secara studi lapangan maupun studi kepustakaan dengan teknik analisis deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pangan bagi kelompok nelayan buruh sangat ditentukan dari beberapa indikator ketahanan pangan yang selanjutnya dari indikator tersebut negara/pemerintah dapat menyusun sejumlah kebijakan yang dapat mendukung program pemenuhan hak atas pangan para nelayan buruh.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Kota Ternate ]]>
<![CDATA[Hidayatussalam Hidayatussalam]]>;
<![CDATA[Basto Daeng Robo]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.18336
<![CDATA[Hak memperoleh pendidikan sangat berkaitan erat dengan HAM. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat dan inilah sebenarnya maksud dari HAM itu sendiri, dimana setiap orang mempunyai hak untuk menjadi seorang manusia seutuhnya. Selain intrumen hukum nasional perlu adanya intrumen hukum di daerah sebagai langkah konkrit bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti ketentuan hukum nasional dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan. Oleh karena itu penting bagi setiap daerah untuk memiliki kebijakan hukum yang memang yang dapat menjamin pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat di daerah.]]>
<![CDATA[Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa ]]>
<![CDATA[Andi Nurul Iffah Amaliah]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15428
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kepala desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang lebih merujuk pada peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ternyata masih banyak perbuatan-perbuatan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa di Indonesia meskipun sudah jelas ada peraturan undang-undang yang mengatur. Implikasi dari penelitian ini hendaknya pemerintah dan penyelenggara pemilu lebih menjaga netralitas dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan agar proses pemilu bisa melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang professional dalam mensejahterahkan rakyat Indonesia.]]>
<![CDATA[Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Tanah di Kabupaten Sinjai ]]>
<![CDATA[Ayzar Yasir Ali]]>;
<![CDATA[Eman Solaiman]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15223
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai “Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Tanah No. 13/Pdt.G/2010/PN. SINJAI”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dibagi menjadi yaitu : 1.bagaimana mekanisme penyelesaian perkara sengketa tanah berdasarkan hukum acara perdata. 2.bagaimana Pertimbangan hukum pengadilan negeri dalam memutuskan perkara sengketa tanah sebagaimana dalam putusan No.13/Pdt.G/2010/PN SINJAI. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan. Jenis lapangan ini digunakan untuk memperoleh data yang valid mengenai tinjauan terhadap putusan Pengadilan Tentang Sengketa Tanah No.13/Pdt.G/2010/PN. SINJAI. Dalam hal ini penulis mengunakan metode Interview (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya suatu pihak yang tidak ikut digugat oleh pihak Pengugat dalam hal ini gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan Majelis Hakim mengagap bahwa gugatan tersebut cacat hukum dan formalitas gugatan tidak terpenuhi. Berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemafaatan, dalam hal ini BPN tidak berlandaskan asas kemamfaatan dalam perkara tersebut, dengan anggapan bahwa Pihak BPN hanya dapat dijadikan Turut Tergugat atau dalam artian pihak BPN hanya menerima dan tunduk terhadap Putusan Pengadilan. Implikasi masalah dalam penelitian ini yaitu, seharusnya Pengugat lebih teliti dalam mempersiapkan pihak-pihak yang akan digugat di persidangan agar memenuhi syarat sahnya suatu gugatan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Akun Instagram Merupakan Virtual Properti Dalam Jual Beli di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Aurynningthyas Trifqah Jelita]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Radjab]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15292
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan maraknya jual beli di akun instagram yang merupakan virtual property dan akibat hukum terhadap perjanjian kerjasama endorse antara seller di instagram dengan selebgram. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di kota Makassar dimana banyaknya pengguna instagram dan selebgram. Dengan sumber data adalah primer. Hasil penelitian bahwa faktor penyebab maraknya masyarakat di kota Makassar memilih melakuka transaksi jual beli di instagram karena sangat memudahkan masyarakat untuk berbelanja tanpa perlu keluar rumah dimana barangnya dan akibat hukum perjanjian endorsement saat ini hanya menggunakan perjanjian tidak tertulis dianggap sah menurut pasal 1320 KUHPerdata tetapi hal tersebut dapat terjadinya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.]]>
<![CDATA[Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa ]]>
<![CDATA[Rustamin Rustamin]]>;
<![CDATA[Erlina Erlina]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15279
<![CDATA[Lahirnya otonomi daerah sebagai jawaban atas kritik terhadap sistem pemerintahan orde baru yang bersifat sentralistik, diyakini dapat mewujudkan harapan rakyat Indonesia untuk merealisasikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Indonessia. Baik dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa. Semangat reformasi yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 juga tentang Pemerintahan Daerah, awalnya dianggap cukup mampu untuk meningkatkan pembangunan desa. Namun seiring berjalannya waktu, di dalam dasar hukum tersebut ditemukan beberapa kekurangan yang membuat otonomi daerah terkesan hanya sebagai resentralisasi dari Undang-Undang sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah (field research) kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di kantor desa padang lampe, kecamatan Marrang, kabupaten Pangkep. Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Metode pengumpulan hukum yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data yang dilakukan yaitu berdasarkan pada setiap perolehan data dari lapangan kemudian direduksi. Peranan kepala desa Padang Lampe sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan kepala desa Padang Lampe yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelakasanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan dan seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profile kegiatan-kegiatan desa yang lain. Faktor penghambat untuk menjalankan Otonomi Desa Padang Lampe yaitu tidak adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa Padang Lampe, bahkan dengan kurangnya ilmu pendidikan dan pengetahuan yang menjadi penghambat, selain itu juga adanya kekurangan perasarana di kantor desa yang ada di Padang Lampe.]]>
<![CDATA[Penerapan e-Court Dalam Administrasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Belopa ]]>
<![CDATA[Arina Putri]]>;
<![CDATA[Kasjim Salenda]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15699
<![CDATA[Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan e-Court Dalam Administrasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Belopa, telah terlaksana, namun, masih terdapat kendala – kendala, bagi masyarakat yang perkaranya menggunakan e-Court. kendala paling umum adalah salah mengupload file berkas, membayar biaya perkara di hari libur, tidak mengerti alur layanan e-Court sehingga masyarakat tetap harus ke pengadilan untuk bertanya kepada pegawai di pengadilan itu sendiri dan akses jaringan yang kurang memadai. Tidak semua masyarakat mampu untuk menggunakan layanan e-Court terutama untuk masyarakat yang kurang mampu. Hal ini kemudian telah menyalahi Tujuan e-Court yang merujuk Kepada Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum oleh Bawaslu (Studi Kasus Mamuju Tengah) ]]>
<![CDATA[Wahyu Diansyah]]>;
<![CDATA[Tri Suhendra Arbani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15214
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu, kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum yang ditangani oleh Bawaslu. (2) Hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum. (3) Kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta mengunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terjadinya beberapa kasus tindak pidana pemilu yang telah melanggar ketentuan pasal 533 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu (2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019). (3) Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu 2019, Bawaslu sedikit banyak mengalami beberapa hambatan terkait pada proses penyelesaiannya, hambatan itu antara lain sulitnya mencari barang bukti dan saksi, tidak terpenuhinya suatu syarat dalam sebuah laporan, baik itu syarat formil maupun materiil, adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari mulai dari penerimaan laporan, regulasi Undang-undang Pemilu yang memungkinkan adanya manipulasi money politics dan tidak dimilikinya kewenangan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan.]]>
