Jurnal Analisis Hukum
Jurnal Analisis Hukum (JAH), terdaftar ISSN: 2620-4959 (Online) dan ISSN:2620-3715 (Print). Jurnal Analisis Hukum adalah jurnal hukum yang digagas oleh Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Undiknas Denpasar, terbit dua kali setahun pada Bulan April dan September. Jurnal Analisis Hukum hendak menghadirkan berbagai gagasan ilmiah tentang hukum yang populer, diharapkan akan mampu menggairahkan minat baca lebih luas terhadap tulisan-tulisan hukum. Jurnal Analisis Hukum sangat berharap kepada pemerhati hukum untuk dapat melukiskan pemikiran ilmiahnya tentang hukum dalam bentuk artikel.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 1 (2021)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA TOKO OBAT TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 102/PID/2019/PT.TJK.) ]]>
<![CDATA[Frenky Lubis]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.459 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Kesehatan merupakan indikator tingkat kemakmuran dan kesejahteraan manusia sehingga menjadi prioritas pengembangan pembangunan suatu bangsa yang diamana sejalan dengan yang diupayakan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Obat menjadi elemen penting sebab sangat diperlukan dalam upaya kesehatan. Sifat obat apabila digunakan secara tidak tepat atau melebihi dosis akan menjadi racun, tetapi apabila obat digunakan dengan dosis kecil tidak memiliki efek menyembuhkan. Bukan kesembuhan yang akan diperoleh melainkan penyakit baru yang akan timbul dan menjadi masalah baru bagi yang mengkonsumsi obat tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yakni Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadappelaku usaha ook obat tidak memiliki izin usaha melakukan praktik kefarmasian pada Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Penelitian Yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritisyang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori atau pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan empiris Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan Bahwa dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan tetap memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian mempertimbangkan bahwa Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub telah di PHK yang harus membiayai keluarga dengan 4 orang anak serta Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub sudah memiliki toko obat tersebut selama 35 tahun menjalankan usaha tersebut. Dan Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub selama ini belum pernah mendapatkan sosialisasi ataupun pembinaan /teguran/sanksi berkaitan dengan izin usaha Terdakwa oleh pihak terkait yang berwenang terhadap pengawasan obat-obatan yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung serta melihat usaha dari Terdakwa yang membuka toko obat dan kemampuan Terdakwa untuk membayar denda yang akan dijatuhkan, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dinilai terlalu berat. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana, Toko Obat, Obat Keras.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LBH-APIK BALI ]]>
<![CDATA[Ni Putu Noni Suharyanti Noni]]>;
<![CDATA[Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari]]>;
<![CDATA[I Made Nistra]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Terkendalanya akses akibat luasnya wilayah Indonesia menghambat pemberian bantuan hukum bagi masyarakat, sehingga banyak masyarakat miskin tidak mendapatkan haknya. Hal ini mendorong dibentuknya Paralegal di seluruh Indonesia. Keberadaan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018. LBH-APIK Bali sebagai salah satu organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang sangat eksis keberadannya dalam memberikan bantuan hukum telah membentuk beberapa kelompok Paralegal untuk dapat ditugaskan dalam pemberian bantuan hukum di Provinsi Bali. Oleh karena itu, perlu ditelaah secara mendalam terkait pengaturan hukum tentang peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum dan efektivitas peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum di LBH-APIK Bali berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan yakni jenis Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paralegal hanya berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi dengan ketentuan terlebih dahulu terdaftar di Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga lain yang memiliki izin dalam pemberian bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kemenkumham, mendapatkan pelatihan keparalegalan oleh Lembaga yang menaungi, serta memiliki legalitas berupa kartu keanggotaan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang menaungi. Terkait efektifivitas peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum di LBH-APIK Bali berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 masih menemukan beberapa kendala baik internal maupun eksternal.]]>
<![CDATA[PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PREVENTIF NORMATIF YURIDIS ]]>
<![CDATA[I Gusti Bagus Hengki Hengki]]>;
<![CDATA[I Made Kariyasa]]>;
<![CDATA[Anak Agung Adi Lestari]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.562 KB)
<![CDATA[Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan ( Preambule ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinia IV dan idiologi negara Pancasila yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, maka pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan baik secara preventif ( pencegahan ) secara represif ( penegakkan hukum.Tindak pidana korupsi digolongan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, dengan berbagai upaya setrategis yang tepat sasaran dan tepat guna, dengan melibatkan peran perempuan melalui preventif normatif yuridis. Perjuangan perempuan dalam persamaan gender telah dimulai dan dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini dan dalam perkembangan demokrasi Indonesia telah dikuatkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender (Gender Mainstreaming ). Hal ini membawa dampak yang positif bagi peran kaum perempuan untuk ambil bagian dan ikut serta dalam pembangunan Indonesia seutuhnya bersama kaum laki-laki. Pengaruh yang kuat kaum perempuan dalam memberi motivasi dan persuasif kepada kaum laki-laki, diharapkan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan tepat guna oleh perempuan untuk melakukan perannya sebagai seorang ibu dalam ikut serta melakukan tindakan preventif normatif yuridis, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai ibu karier dalam masyarakat. Penulisan ilmiah ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan nasional dengan memanfaatkan kemampuan kaum perempuan dalam ikut serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang sebagain besar dilakukan oleh kaum laki-laki dengan metodelologi penulisan hukum normatif dengan tipe penulisan deskriptif serta hasil penulisan dapat dipublikasikan secara nasional maupun internanasional.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG INFORMASI STATISTIK KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM ]]>
<![CDATA[asto kartiko]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (966.559 KB)
<![CDATA[Informasi merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting pada zaman sekarang. Salah satunya adalah informasi statistik keimigrasian yang kedepannya berguna baik untuk masyarakat Indonesia maupun bagi pemerintah Indonesia. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kerjasama yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik dari bentuk kerjasama dan hasil kerjasama berdasarkan sudut pandang hukum serta landasan hukum dapat dilakukan kerjasama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik sudah banyak dilakukan terhadap statistik informasi keimigrasian baik dalam lingkup nasional maupun regional.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK MENCANTUMKAN KELENGKAPAN IDENTITAS SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Meilivia Winandra]]>;
<![CDATA[Grace Kezia Caroline]]>;
<![CDATA[Putribani Anak Haki]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.934 KB)
<![CDATA[Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna di muka pengadilan, hal tersebut telah dijamin oleh Undang-undang. Akta notaris perlu mencantumkan saksi di akhir aktanya sebagai bukti bahwa notaris tersebut telah memenuhi prosedur pembuatan akta dan hal tersebut telah menjadi suatu syarat yang wajib notaris penuhi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dicantumkannya saksi pada akhir akta perlu dibarengi dengan penulisan identitas dari saksi-saksi tersebut. Maka dengan demikian, suatu akta yang tidak mencantumkan kelengkapan identitas dari para saksi berubah kedudukannya menjadi akta di bawah tangan sebab akta tersebut cacat formil. Tindakan hukum yang dapat dikenakan kepada notaris tersebut yaitu dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PRAMUWISATA YANG TIDAK BERLISENSI ]]>
<![CDATA[Ni Made Trisna Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.812 KB)
<![CDATA[Pariwisata adalah, kegiatan yang memiliki nilai ekonomi. Dalam kesempatan itu masyarakat memanfaatkannya untuk memperoleh kebutuhan hidup, beraktifitas sebagai “Pramuwisata”, yang kerap menjadi sorotan karena banyak yang beraktifitas secara illegal, hal ini dimanfaatkan oleh para oknum pejabat Negara untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengesampingkan peraturan perundangan yang ada, Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Pramuwisata tidak berlisensi?. Serta apa akibat hukum bagi pramuwisata yang tidak berlisensi? Sebagai rumusan masalah. Hal ini ditinjau dari UU NO 10 Tahun 2009, Peraturan menteri pariwisata nomor 13 tahun 2015 sebagai landasan berpikir. Sejalan dengan tujuan diadakan penelitian ini, maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian normative yang di dukung dengan metode pendekatan perundang-undangan, sebagai bahan hukum kerangka berpikirnya menggunakan data primer dan data skunder. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, serta analisis yang bersifat deskripsi analisis. Adapun pembahasan permasalah mengkaji tentang peraturan perlindungan hukum bagi pramuwisata yang tidak berlisensi di Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang pariwisata kemudian permasalahan kedua mengkaji tentang akibat hukum bagi pramuwisata yang tidak berlisensi serta sanksi-sanksi hokum. Kesimpulan bahwa : hukum adalah sebagai “sarana” yang dapat memberikan “perlindungan” bagiwarga Negaranya, Dengan demikian pemerintah sebagai alat Negara, dan segala bentuk peraturanya perlu di mengefektifkan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan bagi pramuwisata yang tidak berlisensi dengan cara yang tepat sesuai ketentuan perundang-undang. Kata kunci: Pramuwisata, Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[SUDUT PANDANG DEPORTASI PADA HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[jeane christine christine]]>;
<![CDATA[Afrisyab Zacki Martendi]]>;
<![CDATA[Ika Kurnia Hardianty]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.576 KB)
<![CDATA[Keimigrasian merupakan suatu instansi dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap orang asing, keimigrasian dalam hal ini memberikan dampak yang besar untuk Indonesia. Satu implementasian dari penindakan yang di lakukan keimigrasian yaitu deportasi. Deportasi memiliki pengertian suatu tindakan dari pihak keimigrasian untuk warga negara asing ataupun orang asing yang di duga atau patut di duga dapat membahayakan sekitar serta dapat mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan rumusan masalahnya yakni bagaimana hukum internasional memandang tindakan keimigrasian yaitu deportasi. Pada metode penelitian yakni untuk menyusun jurnal adalah menggunakan metode normatif-empiris. Pihak keimigrasian Indonesia harus menghimbau warga negara asing untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia supaya tidak terjadi pihak yang di rugikan terhadap masyarakat banyak.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN PENGAWASAN PERATURAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA SISTEM OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Surya Mukti Pratama]]>;
<![CDATA[Hario Danang Pambudhi]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (438.5 KB)
<![CDATA[Kebijakan-kebijakan kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah tidak selamanya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah (perda) atau keputusan kepala daerah, melainkan acapakali dituangkan pula dalam beragam bentuk peraturan kebijakan (beleidregel). Penelitian normatif ini berusaha untuk mengkaji kedudukan peraturan kebijakan yang dibentuk oleh kepala daerah dan bagaimana format pengawasan yang harus dilakukan terhadap peraturan kebijakan kepala daerah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa peraturan kebijakan merupakan instrumen hukum yang mewadahi kebijakan-kebijakan diskresi kepala daerah yang dibentuk dalam rangka menjalankan urusan pemerintah daerah yang tidak terikat (vrijbeleid). Urusan pemerintahan itu dapat timbul baik dari desentralisasi ataupun tugas pembantuan. Selanjutnya dalam kerangka otonomi daerah, pengawasan terhadap peraturan kebijakan kepala daerah oleh pemerintah pusat perlu dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal (administrative review) yang lebih menitikberatkan pada penilaian segi kemanfaatan (doelmatigheidtoetsing), selain sisi legalitasnya (rechtmateghied). Pengawasan melalui administrative review ini menjadi mekanisme yang dapat diterima dikarenakan kondisi pengujian peraturan kebijakan melalui badan yudisial status quonya menunjukan masih dalam wilayah abu-abu (gray-area).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[sri mulyani]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.92 KB)
<![CDATA[Dalam keadaan pandemi virus Corona ini di mana pemerintah menyediakan strategi untuk meminimalisir penyebaran virus corona ini dengan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dari rumah dan tetap menjalankan physical distancing atau social distancing. Anak sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataannya masih seringkali mendapat perlakuan salah baik dengan kekerasan verbal (fisik) maupun non verbal (psikis) yang kerap dilakukan oleh orang-orang sekitarnya pada saat pandemi covid-19 ini sehingga anak perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pada saat pandemi covid-19 di Kota Denpasar. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan menggunakan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan teknik studi dokumen di lakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak saat pandemi dapat dimulai dari lingkungan keluarga dimana keluarga khususnya orangtua perlu meningkatkan pengetahuan dalam hal pengasuhan anak saat pandemi covid-19 serta upaya pemerintah dilakukan dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif anak yang menjadi korban atas perlakuan salah dari orang tuanya akan mendapatkan pelayanan berupa konseling, pendampingan psikolog, dan advokasi hukum dari P2TP2A Kota Denpasar.]]>
<![CDATA[ANALISIS MENGENAI KESEPAKATAN NEGARA INDONESIA DALAM MEMUTUSAKAN PENYELESAIAN KASUS SIPADAN DAN LIGITAN MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Jaka Bangkit Sanjaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.077 KB)
<![CDATA[Negara yang berdaulat adalah negara yang seharusnya mengetahui batas wilayahnya secara pasti. Dimana akibat tidak adanya kepastian batas wilayah berdasarkan aspek hukum, negara Indonesia dan Malaysia terpaksa harus menerima kasus batas wilayah, yaitu kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Penyelesaian kasus yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur perundingan, menghantarkan kedua negara untuk menyepakati penyelesaian kasus melalui Mahkamah Internasional. Putusan terhadap penyelesaian kasus tersebut menyatakan Malaysia sebagai negara yang berhak atas kekuasaan pulau tersebut. Walaupun begitu, kesepakatan negara Indonesia untuk melakukan penyelesaian kasus melalui Mahkamah Internasional tidaklah salah, yaitu karena sesuai dengan prinsip perdamaian dunia. Begitu pula dengan putusan Mahkamah Internasional yang sesuai dengan prosedur hukum dan telah ditunjang oleh adanya pengetahuan/pengalaman yang dimiliki oleh hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan kedua negara yang menciptakan pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan bukanlah sebuah pemberian hadiah kepada negara Malaysia. Pembahasan ini menjadi tujuan penulis, karena menurut penulis kajian ini merupakan kajian penting dan perlu dibahas sebagai bahan kajian analisis baru yang berbeda dengan kajian penulis lainnya. Sehingga dalam menulis, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menggunakan pendekatan analisis, peraturan hukum, dan konsep hukum tertentu.]]>
