cover
Contact Name
Adie Wahyudi
Contact Email
adiewahyudi@undiknas.ac.id
Phone
+62361-723868
Journal Mail Official
lawfaculty@undiknas.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Jalan Bedugul No. 39 Denpasar-Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Analisis Hukum
ISSN : 26203715     EISSN : 26204959     DOI : http://dx.doi.org/10.38043/jah.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Analisis Hukum (JAH), terdaftar ISSN: 2620-4959 (Online) dan ISSN:2620-3715 (Print). Jurnal Analisis Hukum adalah jurnal hukum yang digagas oleh Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Undiknas Denpasar, terbit dua kali setahun pada Bulan April dan September. Jurnal Analisis Hukum hendak menghadirkan berbagai gagasan ilmiah tentang hukum yang populer, diharapkan akan mampu menggairahkan minat baca lebih luas terhadap tulisan-tulisan hukum. Jurnal Analisis Hukum sangat berharap kepada pemerhati hukum untuk dapat melukiskan pemikiran ilmiahnya tentang hukum dalam bentuk artikel.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 80 Documents
KEDUDUKAN LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH PERBANKAN INDONES Sudiarawan, Kadek Agus
Jurnal Analisis Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v1i1.248

Abstract

This research is aimed identifying the position of banking institutions as a choice of mediation dispute resolution between bank and customers banking of Indonesia as well as to find out the factors restricting and the cause of the weak level of the banking dispute resolution through mediation is associated with the introduction of PBI No. 8/5/PBI 2006 and PBI No. 10/1/PBI in 2008 about banking mediation.Types of research used in this paper included the normative legal research which put the law as a norm building system. This research uses secondary data where all of these data are analyzed using the qualitative methods. The report of this study is presented in a descriptive analysis. The results of the research indicated position of the institution of mediation as a form of banking is a real double protection for customers of banking Indonesia. As for restricting  factors and causes of weak levels of dispute resolution through banking mediation include:  yet the formation of independent banking mediation agencies banking,  filing a dispute settlement arrangements are still concentrated in Bank Indonesia Jakarta, related publication duty setting the existence of institutions banking mediation without provisions supported sanctions, weak setting regarding the appointment and terms of the mediator, weak implementation arrangements and the peace agreement as well as the results of the pouring is not strictly speaking arrangements regarding sanctions against parties that do not comply with the mediation agreement banking.Keywords: Banking, Alternative Dispute Resolution, Bank Indonesia Regulation on Banking Mediation.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN Ulandari, Ni Made Yuni Anggun
Jurnal Analisis Hukum Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v3i1.2681

Abstract

Meningkatkannya status kesejahteraan masyarakat, terutama di negara maju, meningkatkan pula kesadaran untuk membantu anak penyandang disabilitas terkhusus pada bidang Pendidikan anak.  Maka dari itu terdapat berbagai macam aturan atau peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak Pendidikan pada anak disabilitas, yang mana telah diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan, buku, serta jurnal yang mengenai Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas juga diatur dalam Undang – Undang Dasar NRI yang menentukan bahwa penyandang disabilitas wajib mendapatkan Pendidikan yang diterima pada anak umumnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR SEPARATIS MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Muhammad, Ramadhan
Jurnal Analisis Hukum Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v1i2.2691

Abstract

Memasuki era tahun 1990 perokonomian Indonesia mengalami peningkatan dalam dunia usahanya, Namun memasuki pertengahan era tahun 1990 dunia usaha di ASEAN terutama Indonesia mengalami krisis moneter yang berkepanjangan,perusahaan di bidang keuangan dan perbankan menjadi bankrut yaitu tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur dan banyak perusahaan-perusahaan bermasalah di pailitkan pada saat itu, Kepailitan bisa terjadi dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan sehingga muncul bermacam - macam permasalahan utang piutang yang timbul. Pada dunia bisnis dapat terjadi salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya membayar utang-utangnya kepada pihak lain sehingga mengakibatkan terjadi penyitaan atas harta (aset) perusahaan untuk melunasi utang tersebut setelah adanya gugatan oleh pihak yang berpiutang (kreditur) ke pengadilan dalam hal ini sering juga disebut dengan terjadi pailit terhadap perusahaan (debitur). Kreditur separatis adalah Kreditur pemegang Gadai,jaminan Fidusia, hak Tanggungan,Hipotek dan agunan kebendaan lainnya.Dikatakan “separatis” yang berkonotasi “pemisah” karena kedudukan Kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya,dalam arti dia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dimiliki kreditur separatis terhadap debitur dalam kasus kepailitan menurut Undang-Undang kepailitan nomor 37 tahun 2004. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menemukan bagaimana perlindungan hukum kreditur separatis apa hak dan kewajiban yang di dapatkan kreditur separatis dalam kasus kepailitan.
PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI KASUS DI POLDA BALI) Mandala, Gusti Partana
Jurnal Analisis Hukum Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v1i2.418

Abstract

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan melawan hukum serta dilarang oleh agama karena dapat menjerumuskan seseorang pada kehancuran, Tindak pidana perjudian diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, perjudian dengan mudah berkembang dikalangan masyarakat yang menyebabkan praktek perjudian tersebut sulit untuk diatasi karena kesadaraan dari masyarakat sendiri yang sangat kurang terhadap peraturan yang telah dibuat, apalagi dengan aparat penegak hukum yang lebih paham akan peraturan sering bertindak melampaui wewenangnya dengan menyalahgunakan wewenang. Adanya anggota kepolisian daerah Bali (POLDA BALI) yang terlibat dalam tindak pidana perjudian, yang seharusnya POLRI memiliki wewenang untuk mencegah perkembangan perjudian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode Penelitian Hukum empiris penelitian lapangan ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini oknum kepolisian yang terlibat tindak pidana perjudian di kepolisian daerah Bali disebabkan kurangnya pengawasan yang optimal, karena setiap anggota kepolisian Negara republik indonesia berdasar pada TRIBRATA dan CATUR PRASETYA yang dimana mengatur pedoman moral dan penuntun nurani bagi setiap anggota kepolisian Negara republik Indonesia, serta dapat pula berlaku bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya. Anggota kepolisian Negara republik Indonesia yang terlibat tindak pidana perjudian dijatuhkan sanksi disiplin ditingkat kepolisian daerah bali, yang berdasarkan kebijakan dari ANKUM.Kata Kunci: Tindak pidana Perjudian, Penyalahgunaan wewenang, Anggota Kepolisian daerah Bali.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MENGHALANGI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF Kumala Dewi, Ni Komang Ratih
Jurnal Analisis Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v1i1.236

Abstract

Mother is a woman who has given birth to her child with difficulty, terrible pain, to risk her life, from the beginning of her pregnancy for nine months, the mother who cares for the baby to be born safely. Certainly it is appropriate that a mother is also able to give exclusive breastfeeding to the baby who was born. Breast milk as the best food for baby no doubt. But lately it is unfortunate many of mothers meyusui forget the benefits of breastfeeding. Therefore, it is very important that a Government Regulation governing the provision of Exclusive Asi and sanctions if one tries to prevent Exclusive Breastfeeding.Key words : Mother, ASI Eksklusif, Government Regulation
Implementasi Perlindungan Konsumen Peserta BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan di RSUP Sanglah Denpasar Wiasa, I Nyoman Dharma; Budiana, I Nyoman
Jurnal Analisis Hukum Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v2i2.2206

Abstract

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Undang-Undang Dasar 1945 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Perhatian pemerintah terhadap pembangunan kesehatan semakin menguat dengan menempatkan jaminan kesehatan perlindungan sosial pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, juga menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Wujud keseriusan Pemerintah Indonesia untuk membangun jaminan kesehatan dan perlindungan sosial lahirnya  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada peserta  BPJS banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan, mengkaji dan menganalisis bentuk pelayanan kesehatan peserta BPJS, mengkaji dan menganalisis kendala yuridis yang dihadapi peserta BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jenis penelitian ini adalah sosiolegal research, dilakukan di RSUP Sanglah Denpasar pada bulan Maret-April 2019. Informan dalam penelitan ini adalah keluarga/pasien BPJS, dokter, perawat, petugas rumah sakit di RSUP Sanglah Denpasar. Hasil penelitan didapatkan bahwa Perlindungan Hukum Preventif terhadap peserta BPJS dilakukan melalui pemberian informasi mengenai hak hak peserta BPJS, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan yang masih harus segera diperbaiki. Perlindungan Hukum Represif terhadap peserta BPJS sebagai konsumen didapatkan apabila terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan dan penyelesaian didalam pengadilam. Penyelesaian diluar pengadilan dilakukan melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Penyelesaian didalam pengadian dilakukan apabila pengyelesaian diluar pengadilan tidak tercapai atau salah satu pihak tidak puas. Pelaksanaan aturan BPJS kesehatan terkesan mengutamakan kepastian hukum atau kepastian pelaksanaan aturan saja sehingga terkesan mengabaikan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Disarankan kepada steakholder dalam pelayanan kesehatan agar mengintensifkan pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban peserta BPJS untuk memberikan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif sehingga tujuan hukum  yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat tercapai.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, BPJS, Pelayanan Kesehatan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK KORBAN Mandala, Gusti Partana
Jurnal Analisis Hukum Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v2i1.2168

Abstract

Banyak penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dalam rumah tangga. penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan terutama kekerasan dalam rumah tangga.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode hukum normatif, yang dimana semua bahanya itu lebih mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, penulis memperoleh bahan hukum primer dan sekunder mengkaji masalah sehingga menemukan kecocokan untuk hasil dan teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik normatif dan adanya keterkaitan dengan tinjauan pustaka sehingga nantinya akan menemukan hasilnya berupa kesimpulan.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan tidak seimbangnya kedudukan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hakasasi manusia. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.Kata Kunci: Perlindungan, korban, kekerasan, RumahTangga
REKONSTRUKSI PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Nuryawan, I Dewa Gede Oka
Jurnal Analisis Hukum Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v1i2.415

Abstract

Penelitian ini mengangkat masalah kekosongan hukum dalam UU No. 13 tahun 2003 yang berkorelasi dengan ketiadaan pengaturan kekuatan hukum PKB. Rumusan permasalahan yaitu : Bagaimana rekonstruksi PKB dalam UU No. 13 tahun 2003 sehingga dapat memberikan jaminan cita hukum dalam  hubungan industrial ?. Teori hukum yang digunakan adalah teori Cita Hukum, teori Jenjang Norma, teori Keadilan, dan teori Perlindungan Hukum.  Jenis penelitian hukum tesis ini bersifat penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Hasil penelitian adalah rekonstruksi PKB menjamin cita hukum yang memberikan aspek kepastian hukum melalui rekonstruksi kekuatan  hukum PKB dalam UU No.13 Tahun 2003. PKB memberikan aspek keadilan dalam hubungan industrial dengan selalu mengedepankan keadilan baik itu dari sisi kesejahteraan dan kenyamanan kerja bagi pihak yang memiliki posisi lemah dalam hubungan industrial. PKB memberikan aspek kemanfaatan dimana PKB memberikan jaminan perlindungan preventif maupun perlindungan refresif. Saran-saran yang diajukan adalah para pembentuk UU agar merevisi UU dengan merumuskan kekuatan Hukum PKB dalam UU No. 13 Tahun 2003. Untuk para pemangku kepentingan Hubungan Industrial, PKB dapat diimplementasikan dengan komitmen yang sungguh-sungguh sehingga  jaminan kepastian, keadilan dan perlindungan hukum pekerja dapat terwujud dalam realitas implementatif.Kata Kunci: Rekonstruksi, Perjanjian Kerja Bersama.
ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES PUTUSAN HAKIM TERKAIT PENGHINAAN MELALUI DUNIA MAYA Jasmi, Putri Conitatillah
Jurnal Analisis Hukum Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v3i1.2684

Abstract

Kemajuan teknologi informasi saat ini turut membawa dampak negatif seperti adanya bentuk kejahatan dengan berbasis teknologi informasi. Dari adanya kejahatan dunia maya ini diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/08). Dalam catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network, sejak UU 11/08 diundangkan pada 2008 sampai 31 Oktober 2018 terdapat 381 korban yang dijerat dengan UU 11/08. Banyaknya perkara yang terjadi di Indonesia saat ini karena ketidakjelasan pembatasan tindak pidana penghinaan yang ada di dalam Pasal 27 ayat (3) UU 11/08. Topik yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini mengenai asas kepastian hukum dalam proses pemidanaan kasus tindak pidana penghinaan melalui dunia maya. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU 11/08 merupakan ketentuan khusus dari ketentuan penghinaan dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun didalam Pasal 27 ayat (3) UU 11/08 tidak ditemui penjelasan dan pembatasan yang jelas mengenai istilah penghinaan/pencemaran nama baik yang dimaksud serta tidak terdapat alasan pembenar didalamnya, yang kemudian dapat mengakibatkan penafsiran yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum dalam proses pemidanaan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU 11/08 belum mampu memberikan pemenuhan asas kepastian hukum.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KEAGENAN GAS ELPIJI NON-PUBLIC SERVICE OBLIGATION Prabawa, I Gusti Bagus Cipta
Jurnal Analisis Hukum Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v2i2.2560

Abstract

Pertamina sebagai satu-satunya produsen yang memproduksi secara massal, barang-barang kebutuhan pokok berupa gas menjualnya melalui middle man atau pedagang perantara seperti agen. Hal ini disebabkan Pertamina yang bertindak sebagai prinsipal tidak berhubungan langsung dengan pembeli atau konsumen, maka tidak ada pertanggungjawaban kontrak antara produsen dengan konsumen. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui dan mengkaji hubungan hukum antara produsen dan konsumen, serta perlindungan konsumen berdasarkan perjanjian keagenan gas Elpiji Non-PSO. Tipe penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan-bahan hukurn dalarn penelitian ini selanjutnya disajikan dalam bentuk interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha atau kedua belah akan menimbulkan hak dan kewajiban pihak yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu UU No.8 Tahun 1999 pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Berdasarkan Perjanjian Keagenan antara agen gas LPG dan Pertamina, apabila Agen Gas LPG tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka PT Pertamina dapat menjatuhkan sanksi kepada Agen Gas LPG sesuiai dengan kétentuan yang berlaku pada lampiran Perjanjian Keagenan Gas tersebut. Gugatan konsumen mungkin dapat mengajukan langsung kepada PT Pertamina. Dalam menghadapi gugatan ini PT Pertamina dapat mengajukan tangkisan bahwa dirinya tidak terikat dalam perjanjian (Pasal 1340 KUHPerdata). Bisa jadi gugatan tersebut kandas apabila didasarkan pada alasan wanprestasi di pihak PT Pertamina, tetapi biasanya gugatan tidak saja didasarkan pada wanprestasi, tetapi juga perbuatan melawan hukum.