cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adie Wahyudi
Contact Email
adiewahyudi@undiknas.ac.id
Phone
+62361-723868
Journal Mail Official
lawfaculty@undiknas.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Jalan Bedugul No. 39 Denpasar-Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Analisis Hukum
Published by Universitas Pendidikan Nasional
ISSN : 26203715     EISSN : 26204959     DOI : http://dx.doi.org/10.38043/jah.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Analisis Hukum (JAH), terdaftar ISSN: 2620-4959 (Online) dan ISSN:2620-3715 (Print). Jurnal Analisis Hukum adalah jurnal hukum yang digagas oleh Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Undiknas Denpasar, terbit dua kali setahun pada Bulan April dan September. Jurnal Analisis Hukum hendak menghadirkan berbagai gagasan ilmiah tentang hukum yang populer, diharapkan akan mampu menggairahkan minat baca lebih luas terhadap tulisan-tulisan hukum. Jurnal Analisis Hukum sangat berharap kepada pemerhati hukum untuk dapat melukiskan pemikiran ilmiahnya tentang hukum dalam bentuk artikel.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 144 Documents
 11   12   13   14   15 
Pertanggungjawaban Pidana Content Creator pada Konten yang Bernuansa Pornografi di Indonesia Wayan Santoso Santoso
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i2.4511

Abstract

Perkembangan teknologi membawa perubahan sosial yang signifikan dan membuat dunia menjadi tanpa batas. Konten asusila, juga dikenal sebagai pornografi online, merupaka suatu jenis kejahatan di media sosial yang sedang populer sekarang ini. Berdasarkan penjelasan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui larangan pornografi pada konten di dunia maya dan mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi content creator pada konten yang bernuansa pornografi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yang menggunakan peraturan perundang-undangansebagai objek dan menangani masalah dengan melihat sumber kepustakaan dan teori norma yang sudah ada. Bahan hokum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan mencatat, mengutip, membaca, dan meringkas literatur. Temuan penelitian ini adalah larangan pornografi pada Konten di dunia maya dan pertanggungjawaban pidana bagi content creator pada konten yang bernuansa pornografi bahwa pembuat konten pornografi atau asusila dapat dijerat oleh Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 1 Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Bentuk Impementasi Demokrasi Itok Dwi Kurniawan; Pipit Widiatmaka; Samuel Bintang Robby
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i2.4306

Abstract

This article examines the relationship between community participation in the formation of laws and the democratic system, the role of society in the process of forming laws, and community constraints in participating in the process of forming laws. The results of the study in this article show that community involvement in shaping laws is the main key to a country that adheres to democracy, so it is closely related to community involvement in the formation of laws and democracy. The process of forming a law goes through several stages, namely planning, drafting, discussing ratification, and promulgation. Good laws must uphold the principles of legal certainty and justice and aim to advance the welfare of the community. Community involvement in forming laws is very important, considering that the law if it has been passed and promulgated will have direct implications for the community. State institutions that hold legislative functions in the formation of laws must involve the community.
Analisis Pelaksanaan Putusan terhadap Kepala Desa dalam Kasus Narkoba dari Perspektif Hukum Tata Usaha Negara Fitria Dewi Navisa
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i2.4472

Abstract

PTUN memiliki kewenangan dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara apabila mendapatkan sebuah pengajuan, dengan melakukan sebuah tidakan berupa pertimbangan yang mana itu didasarkan pada dua hal, yakni pertimbangan tentang perkara peristiwa dan/atau fakta yang terungkap di persidangan, dan pertimbangan mengenai sebuah perjara atau sebuah fakta kejadian yang tekuak didalam proses persidangan hukum. Pertimbangan hukum meliputi pembenaran atau argumentasi hukum serta penalaran yudisial. Ia menawarkan ringkasan hubungan diantara kenyataan hukum yang terbukti selama persidangan dan peraturan Undang-undang yang menjadi landasan perkara dari segi pertimbangan hukum.
Tinjauan Hukum Terhadap Rekrutmen Calon Pejabat Negara oleh Partai Politik dalam Upaya Menciptakan Clean Government di Indonesia Novia Handayani
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i2.4474

Abstract

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Rekrutmen Calon Pejabat Negara Oleh Partai Politik Dalam Upaya Menciptakan Clean Government di Indonesia”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana peran partai politik dalam rekrutmen calon pejabat negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana korelasi antara aturan rekrutmen calon pejabat negara oleh partai politik dengan terwujudnya clean government di Indonesia. Penulisan tesis ini termasuk tipe penelitian normatif-empiris.  Bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Ada dua peranan penting partai politik yakni sebagai penetrative linkage dan reactive linkage. Salah satu fungsi partai politik adalah fungsi rekrutmen politik sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945; Pasal 22E ayat (3) UUD 1945; Pasal 221 s.d 266 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Korelasi antara aturan rekrutmen calon pejabat negara oleh partai politik dengan terwujudnya clean government di Indonesia adalah adanya wewenang atau otoritas penuh partai politik untuk menentukan calon pejabat negara, itu artinya partai politik adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon pejabat negara dalam ranah eksekutif maupun legislatif yang kemudian berkemungkinan untuk menang dalam pemilihan umum dan mengisi jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Calon pejabat negara yang dimaksud adalah yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan dan partai politik. Sehingga calon pejabat negara tersebut mampu membuat kebijakan yang mendorong terwujudnya clean government di Indonesia.
Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam Ahmad Arif Zulfikar; Niken Junika Sari
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i1.4648

Abstract

Perkembangan ekonomi Islam berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Karena Islam memberikan tuntunan dalam semua lapangan kehidupan, maka fiqih yakni hukum Islam sebagaimana berkembang dari sejak awal, meliputi, dengan perhatian khusus, segi moral, relegius, sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan manusia. Adapun tujuan penelitian yakni untuk mengetahui perkembangaan pembangunan ekonomi islam di Indonesia. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun untuk sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitik. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi islam di Indonesia memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, dimana hukum Islam akan selalu menghiasi dan menjadi rambu-rambu lalu lintas terhadap praktik-praktik ekonomi kapitalis liberalis yang dapat mengancam sistem perkonomian di Indonesia yang berdasarkan pada sistem ekonomi Pancasila (nilai-nilai Islam).
Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Adat di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Yessiarie Silvanny Sibot; Satriya Nugraha; Muhammad Thaariq Darmawan
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i2.4650

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan cara penyelesaian terjadinya proses sengketa tanah melalui mediasi Ketua Adat serta penyebab terjadinya konflik antara masyarakat adat di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini membahas bagaimana penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat dimasyarakat serta hambatan maupun kendala dalam penyelesaian sengketa adat di masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pendekatan deskriptif-analitis dan teknik penarikan kesimpulan induktif dan melakukan wawancara di kedamangan. Hasil penelitian ini, menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak memiliki kiekuatan eksekutoria. Hambatan yang terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap batasan tanah ulayat, karena telah meninggalkan pelaku sejarah para tokoh adat merupakan kelompok orang yang paling mengetahui keberadaan tanah ulayatnya, proses mediasi tidak ada itikad baik serta minimnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikasi tanah.
Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara yang Berorientasi pada Sustainable Development Goals di Wilayah IKN, Indonesia Aullia Vivi Yulianingrum; Yohana Widya Oktaviani
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i2.4670

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara yang berorientasi pada kepedulian terhadap lingkungan untuk mewujudkan program Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 di wilayah Ibukota Nusantara (IKN). Metode penulisan yang digunakan secara kualitatif dengan pendekatan hukum doctrinal sebagai konsekuensi atas pengumpulan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan telaah undang-undang tentang upaya penegakan hukum dan tindaklanjut kebijakan pada rumusan naskah kajian bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menertibkan proper yang berbasis SDG’s. Hasil penelitian diperoleh bahwa pemberian sanksi tegas perlu dilakukan agar lingkungan di Kalimantan Timur tidak tercemari dari aktivitas industri pertambangan batubara melalui konsep pembangunan perkotaan berkelanjutan dan kota modern yang memuat pilar pembangunan social, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Oleh karenanya perlu instrument penegakan hukum baik secara administrative, sanksi pidana dan perdata agar hakikat Proper dapat memberi manfaat, dan meningkatkan peran perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup sekaligus menimbulkan efek stimulan dalam pemenuhan peraturan lingkungan dan nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi dan community development. Selaku pengelola dan pengusaha tambang batubara tentunya bertanggungjawab untuk selalu komitmen atas keberlangsungan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Revolusi Repackaging Jumbo Makanan Ringan: Identitas Merek dan Desain Industri di Pasar Online Putu Aras Samsithawrati
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i1.4954

Abstract

Di Indonesia, pengemasan ulang makanan ringan yang dijual online merupakan sebuah tren yang diminati masyarakat dan seringnya dilakukan oleh pelaku usaha non-produsen dan non-pengemas yang rentan isu hukum merek dan desain industri. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan inovasi penjualan yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual berupa merek dan desain industri, berhubungan dengan 3 mekanisme penjualan yang sering dijumpai dalam praktik: (1)repackaging jumbo makanan ringan dengan desain pribadi pelaku usaha atau custom pemesan; (2)repackaging jumbo makanan ringan dengan desain menyerupai makanan ringan pihak lain yang dikenal di pasaran tanpa mencantumkan merek apapun pada kemasan jumbonya; (3)repackaging jumbo makanan ringan dengan penggunaan desain dan merek milik pihak lain. Dari ketiga mekanisme tersebut, bila pelaku usaha repackaging jumbo makanan ringan memiliki perjanjian lisensi dan/atau perjanjian kerjasama lainnya dengan pemilik merek terdaftar dan/atau pendesain yang memberikan baginya suatu alas hak yang sah secara hukum untuk menggunakan dan menjual suatu produk dengan merek dan desain industri terdaftar maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum. Sebaliknya, tanpa alas hak tersebut maka penggunaan dan penjualan kemasan ulang jumbo dengan merek dan desain industri terdaftar merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum merek dan desain industri yang dapat dikenakan sanksi pidana.
Dinamika Pengelolaan Wisata Religi di Nusa Penida: Tinjauan Hukum Dan Peluang I Ketut Kasta Arya Wijaya; Ni Made Jaya Senastri; Luh Putu Suryani
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i1.4967

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep dan peluang pengembangan wisata religi di Bali, khususnya di wilayah Nusa Penida, Klungkung. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggunakan kombinasi metode hukum normatif dan empiris. Data lapangan diperoleh dari observasi di objek wisata dan dianalisis bersama dengan peraturan perundang-undangan terkait pariwisata dan sumber daya alam yang memiliki nilai religi. Hasilnya menunjukkan peluang besar untuk pengembangan wisata religi, didukung oleh antusiasme masyarakat Bali dalam kegiatan keagamaan. Namun, tantangan muncul dalam menjaga kesucian tempat suci dan mengedukasi wisatawan akan adat istiadat dan budaya lokal. Rekomendasi meliputi perlunya pengelola wisata menjaga kesucian tempat suci serta penguatan peran desa adat oleh pemerintah dalam pengelolaan wisata religi.
The Urgency of New Renewable Energy Regulation as an Efficiency in The Utilization of Natural Resources in Indonesia Muhammad Rahjay Pelengkahu; Fatma Ulfatun Najicha; Lego Karjoko
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i1.5013

Abstract

Natural resources are utilized and controlled to achieve the well-being and prosperity of the population, as directed by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The state is responsible for designing policies to mitigate the ecological crises and environmental deterioration caused by the usage of natural resources, particularly energy, to prevent ecological disasters. Utilizing New Renewable Energy can help mitigate environmental harm, optimize natural resource potential, and promote community well-being. This research intends to investigate the necessity of controlling the utilization of natural resources, particularly focusing on new and renewable energy (EBT) as a key strategy to optimize the use of natural resources in Indonesia. This study is prescriptive juridical-normative legal research. The legal materials utilized consist of primary and secondary legal materials obtained through library research. The legal materials are evaluated using a logical syllogism tool. The research findings indicate that the advancement of EBT in Indonesia would not only affect the economy but also provide advantages to the society. Using EBT will enhance efficiency and promote the attainment of a pristine and healthy environment. The current EBT restrictions are inadequate to support the ongoing use of EBT due to its dispersion across many laws and regulations. The Government must align and coordinate laws and regulations in the energy sector to prevent any duplication of legislation within the legal framework. Creating a specific law for EBT will help address the legal gaps in the EBT sector, ensuring legal clarity, protection for enterprises involved in procurement, use, and development, as well as promoting sustainable and responsible administration of EBT. Furthermore, under a specific EBT regulation, individuals might face criminal penalties for causing harm to technical facilities or equipment powered by EBT.

Page 14 of 15 | Total Record : 144

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol 5 No 2 (2022) Vol 5 No 1 (2022) Vol 4 No 2 (2021) Vol 4 No 1 (2021) Vol 3 No 2 (2020) Vol 3 No 1 (2020) Vol 2 No 2 (2019) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 2 (2018) Vol 1 No 1 (2018) More Issue