cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mohammad Haikal
Contact Email
qamrahaikal@gmail.com
Phone
+6282113457287
Journal Mail Official
shibghah@stai-alwashliyahbna.ac.id
Editorial Address
Jl. Al-Washliyah No. 1 Lam Ara - Rukoh, kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies
Published by STAI Al-Washliyah
ISSN : 27156400     EISSN : 27233286     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies is an interdisciplinary, open access and scholarly journal published by STAI Al-Washliyah Banda Aceh incorporation with KOPERTAIS Wilayah 5 Aceh. Its establishment is aimed at communicating current issues on multidisiplinary study of Muslim societies. As a credible place for researchers, Shibghah warmly welcomes manuscripts on education, law, islamic economic, and finance, from scholars of related discipline to serve a wide range of interests of thoughtful readers.. This journal is published biannually in June and December. The journal is currently indexed and/or included by Google Scholar, etc. Office at Rukoh Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Aceh. Email: journal.shibghah@gmail.com
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2023): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies" : 8 Documents clear
Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Potensi Meningkatkan Ekonomi Daerah Kota Banda Aceh Yulindawati yulindawati
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 5, No 1 (2023): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyak potensi dan prospek yang menjanjikan dalam wisata halal di kota Banda Aceh, salah satunya keberadaan Masjid Raya Baiturrahman yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun, pemerintah Aceh belum mengeluarkan Peraturan Daerah atau yang dikenal dengan Qanun di Aceh. Tidak adanya landasan hukum yang jelas dan tegas, menyebabkan suatu gagasan akan sulit menerapkan suatu hukum secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi dan prospek wisata halal di Kota Banda Aceh yaitu Masjid Raya Baiturrahman, dan bagaimana strategi pemerintah daerah Banda Aceh dalam mengembangkan wisata halal dalam meningkatkan perekonomian daerah. kota banda aceh. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, pengambilan sampel menggunakan teknik porposive sampling dan data diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Raya Baiturrahman dinilai memiliki potensi yang besar dalam membantu peningkatan perekonomian daerah Kota Banda Aceh, serta prospek yang dapat dimanfaatkan oleh wisata halal Kota Banda Aceh yang sangat memadai dalam mendukung pelaksanaannya. wisata halal. destinasi paling menarik. berperan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah Kota Banda Aceh dalam berbagai aspek, menjadi fokus pemerintah daerah Kota Banda Aceh dan instansi terkait lainnya dengan menempuh berbagai strategi seperti menyusun rancangan Qanun yang akan diterbitkan segera
Korelasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Ida Rahma
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 5, No 1 (2023): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kehidupan, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan, (ubi sociaetas Ibi ius), dimana ada masyarakat disitu ada hukum. oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis, berlaku secara nasional ataupun kedaerahan, di lapangan hukum publik ataupun hukum privat. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hak asasi manusia adalah hak- hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta mengantisipasi kekacauan di lingkungan. Setiap negara memiliki aturan hukumnya sendiri, begitupun dengan Indonesia. Tujuan HAM adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan. Tujuan HAM dapat mewujudkan nilai-nilai kunci dalam masyarakat seperti keadilan, martabat, kesetaraan dan rasa hormat.
Masalah Implementasi Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ahmad Fauzan; Arif Wibowo; Novi Heryanti
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 5, No 1 (2023): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan Pelaksanaan Putusan PTUN Sebagai negara demokrasi, sistem ketatanegaraan Indonesia membagi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi tiga cabang untuk melaksanakan prinsip checks and balances. Peradilan dikendalikan oleh lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Hukum administrasi negara sebagai lembaga antara lembaga di bidang administrasi dan anggota masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, metode analisis deskriptif dan metode kualitatif. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, terdapat permasalahan sistemik dalam pelaksanaan hukum acara. Putusan hakim PTUN melayangkan mosi membatalkan pelaksanaan Tata Usaha Negara (KTUN), menyelesaikan perkara dengan denda, mengeluarkan sanksi administratif dan memutuskan memasang pemberitahuan di jejaring sosial. . Masih terdapat berbagai kendala pelaksanaan putusan hakim PTUN, karena pelaksanaan putusan diserahkan kepada pejabat TUN. Beberapa isu yang diangkat tidak diatur secara jelas dan tidak ada batasan hukum yang jelas
Fenomena Warung Kopi (Studi perilaku Konsumtif Pemuda Generasi-Z dalam Perspektif Ekonomi Islam di kota Banda Aceh) Mursalmina Mursalmina; Zaki Fuad; Sarah Satira
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 5, No 1 (2023): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efek dari eksistensi Warung kopi terhadap sifat konsumtif pemuda generasi-Z di Kota Banda Aceh dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan warung kopi berdampak terhadap sifat konsumtif pemuda generasi-Z di kota Banda Aceh jika di tinjau dalam perspektif Ekonomi Islam. Indikator konsumsi yang menjadi acuan adalah : sifat boros, penyeimbangan antara pengeluaran dan pemasukan, serta tidak bermewah-mewahan. Kemudian jika dilihat dari konsep Maslahah, bahwa menghabiskan waktu dan uang di warung kopi bukanlah bersifat Dharuriyat (kebutuhan primer). Faktor yang mendorong pemuda Muslim sering mengunjungi warung kopi sehingga menimbulkan perilaku konsumtif dan boros yaitu; faktor ikut-ikutan teman, faktor main Games, faktor gaya hidup, serta faktor kenyamanan dan kesenangan.
Li’an Dalam Hukum Islam (Kajian Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 6-10) Jaili Farman
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 5, No 1 (2023): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan pada dasarnya adalah ibadah yang paling lama diamalkan oleh pasangan suami istri sampai matinya salah seorang dari mereka. Inilah sebenarnya yang dikehendaki Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya tali perkawinan tersebut, yang bila hubungan perkawinan itu tetap dilanjutkan, dikhawatirkan akan terjadi kemudaratan yang lebih besar. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu kajian dokumentasi terhadap literatur yang berkaitan dengan hukum asuransi dari karya fuqaha’ salaf al-shalih, dan teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis.
Kapabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia Hayatun Nufus; Arif Wibowo
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 5, No 1 (2023): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia harus berdasarkan asas penentuan nasib sendiri oleh masyarakat dan asas negara hukum berdasarkan asas tersebut, sehingga segala keputusan dan tindakan pejabat administrasi harus menghormati dan menghormati kedaulatan warga negara. Pengaturan mandiri keputusan pemerintah adalah ujian apakah setiap individu yang terkena dampak diperlakukan ramah silikon dengan bantuan aturan dan regulasi. Negara dan pembangunan harus didasarkan pada produk hukum, produk standar ini berupa hukum administrasi negara, hukum perjanjian administrasi negara berarti unsur penting berasal dari negara dengan budaya hukum yang sangat maju, terutama ketika keputusan negara dibuat oleh negara. penguasa atau pejabat dapat di hadapan pengadilan tata usaha negara yang dikendalikan. Artinya, nilai-nilai ideal asal negara, aturan kekuasaan negara harus selalu berpihak pada warganya, bukan pada warga negara. dan sebaliknya.
Pengujian Unsur Penyalahgunaan Terkait Tindak Pidana Korupsi di PTUN dan Kewenangannya Malik Muhammad Mad; Arif Wibowo; Sumardi Efendi
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 5, No 1 (2023): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objective to be achieved in this study is to Review, know andanalyze the logical ratio of Article 21 paragraph (1) of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, which authorizes the State Administrative judiciary to test the elements of abuse of authority and implications of ptun authority in testing abuse of authority against the enforcement of corruption crimes. The method used in this study is Normative legal research with legal material tracing techniques conducted with Pustaka studies. The results of the research with the above method show that the logical ratio of Article 21of Law No. 30 of 2014 on Government Administration is Supervision by the State Administrative Court as a means of preventing abuse of authority in decisions and /or actions (discretion) by government administration officials carrying out service duties and legal implications that can arise from the authority of the State Administrative Court to test whether or not abuse of authority related to corruption crimes is that the Authority of state administrative judiciary carries implications in the enforcement process of corruption crimes.
Tanggung Jawab Keperdataan Partai Politik Mencantumkan Identitas Pihak tertentu sebagai Pengurus Partai Politik Tanpa Izin (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Barat) Khairizal Khairizal
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 5, No 1 (2023): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partai politik adalah sebuah organisasi yang di ciptakan oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama di dalamnya terdapat pengurus dan anggota, pengurus dalam hal ini ialah orang-orang yang di percayakan secara struktur menjalankan sebuah partai politik, sedangkan anggota ialah sekelompok orang dengan suka rela menjadi bagian dari sebuah partai politik karena memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Penggunaan Identitas untuk menjadi pengurus dan anggota sebuah partai politik sangat penting sehingga data yang diberikan haruslah data yang sebenarnya sesuai dengan data yang tercatat pada pencatatan sipil. Penyalahgunaan Identitas seseorang tanpa izin dapat di kenakan sanksi sesuai dengan pasal 12 ayat 1 nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pemerintah Negara Indonesia melindungi hak Data Pribadi seseorang bertujuan agar masyarakat yang dirugikan karena Perbuatan Melawan Hukum baik itu di sengaja ataupun tidak mendapatkan keadilan dan mendapatkan ganti rugi atas penyalahgunaan identitasnya. Partai politik di Indonesia yang lolos sebagai peserta pemilu di tahun 2024 terdapat 24 Partai Politik di antaranya 18 Partai Nasional dan 6 Partai Politik Lokal Aceh. Sehingga pencatutan Identitas seseorang tanpa izin sering terjadi meskipun hingga saat ini di tahun 2024 pada kabupaten aceh barat khususnya permasalahan pencatutan Identitas seseorang tanpa izin dapat di selesaikan dengan cara kekeluargaan dibawah dampingan KIP Aceh Barat.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2023): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies Vol 4, No 1 (2022): Vol 4, No 1 (2022): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies Vol 4, No 2 (2022): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies Vol 3, No 2 (2021): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies Vol 3, No 1 (2021): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies Vol 2, No 2 (2020): SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 2, No 1 (2020): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies Vol 1, No 2 (2019): SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies