cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Tohir
Contact Email
jiask.journal@gmail.com
Phone
+6285267779964
Journal Mail Official
jiask.journal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Muh. Mansyur Kebon Gede 32 Ilir, Palembang 30145. Tel / fax : (0711) 364300 / 5732871
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)
Published by Universitas Sjakhyakirti Palembang
ISSN : 26543141     EISSN : 27461629     DOI : https://doi.org/10.48093/jiask.v1i1.1
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
JIASK covered various of research approach, namely: quantitative, qualitative and mixed method. JIASK focuses related on various themes, topics and aspects of administration and public policy including (but not limited) to the following topics: 1.Bureaucracy 2.Public policy 3.Development administration 4.Local government 5.Good governance 6.Public value
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 90 Documents
 1   2   3   4   5 
Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Gandus Kota Palembang Amir Mahmud
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 1 عدد 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2019)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v1i2.12

Abstract

Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasi, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang mampu mempengaruhi para anggota untukmengubah sikap, sehingga merekamenjadi paham dengan keinginan pemimpin. Tingkah laku kelompok atau organisasi menjadi aspirasi pemimpin oleh pengaruh interpersonal pemimpin terhadap anak buahnya. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepemimpinan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai dan hambatan-hambatan yang dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepemimpinan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawaidan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemimpin sangat berpengaruh dalam peningkatan kedisiplinan kerja pegawai di Kantor Kecamatan Gandus Kota Palembang guna mencapai keberhasilan kerja sebagaimana dengan tujuan awal instansi. Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya pemimpin melakukan pembinaan untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai dengan penyampaian motivasi dan pendekatan lebih intensif kepada para pegawai yang bermasalah dengan kedisiplinan.
Pengaruh Desain Organisasi terhadap Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Palembang Akhmad Mustain
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 1 عدد 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2019)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v1i2.13

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kinerja Dinas Penananamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang. Penyebabnya adalah desain organisasi DPMPTSP belum sepenuhnya mendukung kebutuhan, sistem dan tujuan dari pelayanan terpadu satu pintu bidang perizinan. Penelitian ini bermaksud menguji pengaruh desain organisasi terhadap kinerja organisasi melalui metode survei. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan teknik analisis menggunakan Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menjelaskan bahwa desain organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadapkinerja organisasi. Besarnya pengaruh desain organisasi terhadap kinerja organisasi tersebut ditentukan oleh faktor struktur, proses dan manusia. Artinya bahwa perubahan faktor struktur, proses dan manusia dalam desain organisasi dapat memberikan dampak yang besar bagi kinerja organisasi. Proses organisasi menjadi faktor palingkuat dalam merefleksikan desain organisasi dibandingkan struktur dan manusia. Berdasarkan simpulan penelitian diperoleh hasil bahwa Desain organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi. Pengaruh desain organisasi terhadap kinerja organisasi tersebut ditentukan oleh faktor struktur, proses danmanusia dalam organisasi. Adapun faktor proses merupakan faktor yang palingmerefleksikan desain organisasi dibandingkan faktor lain dalam desain organisasi yaitu struktur dan manusia. Struktur yang dibuat masih sangat hierarkis, proses organisasi dalam pelayanan perizinan belum terintegrasi. Penataan sumber daya manusia dalam organisasi belum mendukung kebutuhan tenaga teknik dalam organisasi, sehingga akan menimbulkan kinerja dalammenghasilkan pelayanan perizinan yang optimalbelum tercapai.
Keterjangkauan Informasi dalam Pelayanan Publik Firdaus Fakih; Susi Lawati
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 2 عدد 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2019)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v2i1.14

Abstract

Rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Hal ini ditandai dengan rumit dan mahalnya harga pelayanan, serta sulitnya untuk memperoleh akses terhadap pelayanan publik . Kondisi demikian tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, merupakan langkah dan harapan besar akan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Di dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dikatakan bahwa informasi publik diartikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan atau dikirim/diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Aksessibilitas informasi merupakan dimensi yang mempengaruhi pelayanan publik, hal ini didasari oleh pemikiran bahwa secara subtansial pengelolaan informasi publik saat ini telah mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, baik pemerintah maupun lembaga publik lainnya. Informasi publik merupakan hak dasar yang mesti dipenuhi oleh lembaga publik untuk disebarkan kepada masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan sistem dan metode pelayanan informasi publik yang terpercaya dalam pelaksanaan pelayanan publik Ketersediaan informasi pelayanan yang selalu “up to date” dan transparan merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan berupa informasi mengenai data dan dokumen yang diperlukan secara lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat terkait dengan jenis layanan yang dibutuhkan.
Pengembangan Kapasitas Pegawai untuk Mewujudkan Good Governance pada Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang Dian Novita Fajar Sari
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 2 عدد 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2019)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v2i1.15

Abstract

Abstract: Capacity Building of Public Servants to Attain Good Governance (Study at The Office of youth and sports services Kota Palembang). The realization of good governance needs professional and competent public servants. Early step that shall be taken by local government is capacity building of public servants in every public organization in the local. One public organization that is Local Employment Agency of Palembang city. Result of research indicates that capacity building of public servants at Local Employment Agency of Palembang City in general has been quite well. Employee transparency for information openness is not working optimally. Employee responsiveness to administrative service is adequate. Employee equality in delivering service is sufficient. Capacity building of public servants must be supported by enthusiastic leadership which drives employee and collective commitment based on work contract and employee agreement. Employee must be made understood through socialization, internal session or even internal regulation.
Pertanggungjawaban Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2018 Abdul Rauf; Sisca Nopralia
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 2 عدد 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2019)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v2i1.16

Abstract

The research entitled “The Parking Fees in Transportation Agencies In Palembang”, aimed to determine the accountabilty of acceptance parking fees by Transportation Agencies in Palembang through qualitative aspect of receiving report, developed from approach of public accountability. The method in this research uses qualitative method in the form of descriptive. The data retrieval techniques are about observation, interview, and documentation. This research uses public accountability theory which is explained by J. B Ghartey is about the collection of parking fees. The actor who is involved in collecting of parking fees and the value which is got from collecting the parking fees.
Pengembangan Kapasitas Pegawai untuk Mewujudkan Good Governance pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang Yofitri Heny Wahyuli
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 2 عدد 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2019)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v2i1.17

Abstract

Abstract: Capacity Building of Public Servants to Attain Good Governance (Study at The Office of Personel agency and human resource development (BKPSDM) Kota Palembang). The realization of good governance needs professional and competent public servants. Early step that shall be taken by local government is capacity building of public servants in every public organization in the local. One public organization that is Local Employment Agency of Palembang city. Result of research indicates that capacity building of public servants at Local Employment Agency of Palembang City in general has been quite well. Employee transparency for information openness is not working optimally. Employee responsiveness to administrative service is adequate. Employee equality in delivering service is sufficient. Capacity building of public servants must be supported by enthusiastic leadership which drives employee and collective commitment based on work contract and employee agreement. Employee must be made understood through socialization, internal session or even internal regulation.
Pengelolaan Administrasi BPHTB dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang Tahun 2018 Yuliana Yuliana; Yuslainiwati Yuslainiwati; Amir Mahmud
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 2 عدد 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2019)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v2i1.18

Abstract

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ditetapkan menjadi pajak daerah sejak Januari 2011. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2018 dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber Data yang diperoleh dari data primer melalui wawancara dan observasi, data sekunder melalui arsip, laporan, buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pemungutan pajak BPHTB. Setelah data-data tersebut didapat kemudian data tersebut ditampilkan dan diberi interpretasi serta dianalisis secara mendalam sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian ini melibatkan satu instansi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut saran yang dapat diberikan antara lain mengadakan pelatihan bagi petugas pemungut pajak, bagi pihak DISPENDA sebaiknya memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat, terutama tentang pajak BPHTB, karena pajak BPHTB merupakan pajak baru untuk daerah yang sebelumnya merupakan pajak pusat, merubah sistem yang digunakan yakni sistem manual menjadi sistem komputerisasi, bagi wajib pajak BPHTB diharapkan lebih transparan dan lebih jujur dalam memberi data pajak dan bagi wajib pajak yang melanggar agar dapat dikenakan sanksi yang tegas.
Manajemen Pondok Pesantren dalam Pendidikan Moral Masyarakat (Studi Kasus di Pesantren Radhatul Ulum Sakatiga) Suhaila Suhaila
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 2 عدد 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2019)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v2i1.19

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan manajemen pondok pesantren dalam pendidikan moral masyarakat yang fokus kajiannya adalah di pondok pesantren Raudiatul Muta’allimin di Lingkungan Masyarakat Desa Sakatiga. Tujuannya adalah untuk mengetahui: pertama, jenis nilai-nilai moral yang diajarkan pesantren Raudiatul Muta’allim di Lingkungan Desa Seda Rembang, Ketiga, bentuk penanaman moral pesantren Raudhatul Ulum di lingkungan desa Sedang Rembang, Keempat, hambatan penanaman moral pesantren Raudiatull Muta’allim di lingkungan desa Sedan Rembang, kelima, evaluasi dan upaya mengatasi hambatan pesantren Raudhatul Ulumdi lingkungan desa Sedan Rembang. Sedangkan hasil dari penelitian jni adalah : 1) Terdapat dua nilai moral yang diiajarkan pesantren Raudhatul Ulum, yaitu moral agama dan sosial, nilai sosial, 2) Teknik penanaman moral tersebut dengan berinterajsi secara langsung dengan masyarakat di lingkungan desa Sedan Rembang, 3) Pendidikan moral pesantren Raudhatul Ulum dengan cara menyelenggarakan pengajian baik umum maupun khusus, dan melakukan berbagai kegiatan sosial, 4) Hambatannya adalah kurang adanya singkronisasi jadwal kegiatan dengan jam-ja kerja secara rutin di lingkungan masyarakat, dan 5) evaluasi dan upaya mengatasi hambatan adalah melakukan pendekatan secara intens kepada warga masyarakat di lingkungan sekitar pesantren dengan cara melakukan perubahan jadwal kegiatan dengan hari-hari libur kerja, kemudian tersosialisasi secara baik.
DAMPAK MEMBANGUN POLA PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN Emmy Deseri; Yuliana Yuliana
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 2 عدد 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2020)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v2i2.20

Abstract

Selama ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumsel telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara didukung oleh dana Anggaran Pendapatan Belanjar Daerah (APBD) Provinsi, sehingga kinerja maupun volume penyelenggaraan kediklatan sangat terbatas. Apalagi dengan kegiatan Asean Games tahun 2016- 2017 lalu, ditengah rendahnya kinerja dan minimnya alokasi anggaran untuk penyelengaraan pendidikan dan pelatihan maka efisiensi anggaran adalah solusi yang paling akhir. Beberapa kegiatan yang sudah drencanakan tidak dapat dilaksanakan, bahkan sejak tahun 2018 sama sekali tidak ada alokasi dana untuk pelatihan Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumatera Selatan. Penerapan PPK- BLUD berlaku sejak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/BPKAD/ 2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan status BLUD Penuh. Sebelum menerapkan PPK- BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara hanya didukung oleh APBD, sehingga prekuensi penyelenggaraan serta jumlah peserta pelatihan yang dapat dijangkau sangat terbatas. Ditengah minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan dalam APBD Provinsi Sumsel terutama pada tahun 2016 dan tahun 2017 yang mengalami beberapa kali efisiensi sehingga beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, bahkan tahun 2018 sama sekali tidak ada alokasi dana untuk pelatihan Aparatur Sipil Negara. Sejak Pasca penerapan PPK- BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel mendapatkan sumber pendanaan berupa jasa layanan dari hasil kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera`Selatan, instansi vertikal yang ada di daerah, serta kementerian antara lain Kemenhum HAM, Kemenrisdikti, Mahkamah Agung serta pemerintah provinsi/kabupaten/ kota serta lembaga lainnya dalam melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini merupakan peluang besar sekaligus sebagai tantangan dalam pengembangan PPK-BLUD dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN Holipah Holipah; Asmawati Asmawati
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 2 عدد 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2020)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v2i2.21

Abstract

In an organization, human resources have a crucial role to determine the achievement of organizational goals. Therefore, this study aims to determine the empowerment of human resources personnel at the Regional Employment Board of Central South Sumatra Province. The method used is descriptive-quantitative method. To obtain the data in forming a generalization, a number of samples and informants were used. The results shows that the empowerment of human resources personnel at the Regional Employment Board of Central South Sumatra Province is categorized ‘Good’, in which the average percentage score of all aspects are being reviewed as 77.42%. Nevertheless, there is still an aspect that needs to be noted that is the value of leadership, particularly leader’s justice in making decisions about the provision of learning tasks that should be more objective.

Page 2 of 9 | Total Record : 90

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue مجلد 6 عدد 2 (2024): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2024) مجلد 6 عدد 1 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2023) مجلد 5 عدد 2 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2023) مجلد 5 عدد 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022) مجلد 4 عدد 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2022) مجلد 4 عدد 1 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September2021) مجلد 3 عدد 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2021) مجلد 5 عدد 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022) مجلد 3 عدد 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2020) مجلد 2 عدد 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2020) مجلد 2 عدد 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2019) مجلد 1 عدد 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2019) مجلد 1 عدد 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2018) More Issue