cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH
Contact Email
ustisi@uika-bogor.ac.id
Phone
+628128097843
Journal Mail Official
yustisi@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Sholeh Iskandar km 2 Bogor 16162 Jawa Barat, Indonesia Telp/Fax: 0251-8335335
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 19075251     EISSN : 26207915     DOI : http://dx.doi.org/10.32832/yustisi
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2022)" : 6 Documents clear
Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Indonesia Muhammad Fikri; Abdurrakhman Alhakim
YUSTISI Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i1.7474

Abstract

Kemajuan teknologi menuntun manusia untuk terus berkembang dalam mengunakan terknologi tersebut. Perjalanan kemajuan teknologi kini semakin memberikan pergantian regulasi dalam kebutuhan masasyarakat yang dapat di lakukan secara daring. Pendaftaran dan pengaitan data pribadi untuk sinkronasi data kini semakin banyak dan di perlukan. Seiring perkembangannya oknum yang tidak bertangung jawab juga semakin berkembang dan menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Karenanya untuk menekan tindak pidana pencurian data pribadi ini di butuhkan pengaturan yang dapat menjadi titik penekan adanya kasus pencurian data pribadi. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan Statute Approach dan menggunakan dua sumber hukum yaitu primer dan sekunder. Dalam pelaksanaannya, pemerintah atau yang memegang kekuasaan dirasa mampu menilai kebijaksanaan yang dewasa ini berlaku dlingkungan asosiasi. Pandangan evaluasi ini dirasa mampu untuk ditingkatkan dengan membentuk sebuah pengaturan hukum yang berbentuk Undang-Undang sehingga dapat menjadi penjamin terlindunginya masyarakat. Lembaga Independen Negara yang diberikan kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang dapat berperan dan bertugas untuk segera menggandeng pemerintah untuk bersama-sama membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWAS SEKOLAH DAN PENGAWAS MADRASAH DALAM KINERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) MADRASAH ALIYAH (MA) DI KABUPATEN CIANJUR Ande Aditya I Ferrary
YUSTISI Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i1.7482

Abstract

Pengawas Pendidikan Agama Islam memiliki peran yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui solusi yang harus dilakukan dalam implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI)  pada Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah  Solusi yang dilakukan dalam implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI. Pada Sekolah dalam kinerja Pengawas PAI MA di Kabupaten Cianjur adalah memaksimalkan kinerja pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah, melaksanakan pengawasan menggunakan skala prioritas, serta pengusulan pengangkatan pengawas baru.  Implikasi Implikasi dari implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah adalah bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas PAI MA akan berjalan optimal, pengawasan yang meliputi pembinaan, pembimbingan, penelitian, penilaian dan pelaporan serta tindak lanjut dengan baik maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk mencapai tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional.
TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERAWAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA PADA KLIEN DI RUMAH SAKIT (Philosophy Of Law Review To The Nurses Responsibilities In Implementing Duties and Obligations to Clients At Hospital) Saharuddin Daming; Ami Azzahra Julwanda
YUSTISI Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i1.7478

Abstract

Penelitian ini bertitik tolak dari fenomena komplain pengguna layanan rumah sakit sebagai klien dari perawat. Akibat adanya sejumlah oknum perawat yang melakukan pelanggaran terhadap tugas dan kewajibannya sebagai perawat di rumah sakit. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini diselenggarakan dengan mengacu pada identifikasi masalah meliputi: Apakah yang menjadi  tugas dan kewajiban setiap perawat dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit?, Bagaimana bentuk tanggung jawab perawat atas pelanggaran tugas dan kewajibannya di Rumah Sakit? Adapun tujuan penelitian ini untuk mengungkap dan mengetahui fakta empiris berdasarkan telaah konsepsional maupun norma mengenai hak dan kewajiban perawat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit , maupun tanggung jawab perawat jika melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di Rumah Sakit. Sedangkan metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Sosio-Yuridis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat memiliki tanggung jawab yang cukup besar terhadap klien. Klien yang merasa dirugikan bisa melakukan upaya hukum, seperti litigasi dan non litigasi.
PERANAN PENYIDIK TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN Prihatini Purwaningsih
YUSTISI Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i1.7479

Abstract

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Seringkali kita temui baik di media cetak maupun media elektronik diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan selalu menjadikan perempuan khususnya sebagai korban. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengungkap bagaimana korban diperlakukan selama proses penyidikan dan apa saja upaya yang diberikan oleh penyidik dalam rangka melindungi korban tindak pidana perkosaan. Dalam ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, peraturan tentang perlindungan korban khususnya korban perkosaan dirasa masih kurang disbanding dengan perlindungan yang diberikan kepada pelaku. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bentuk perlindungan yang diberikan kepada perlaku dari awal pelaku dipanggil, diperiksa, hingga kasus dilimpahkan ke pengadilan pun bentuk perlindungan terhadap perlaku itu pasti ada. Sedangkan perlindungan terhadap korban dikemas dengan sangat minim bahkan tidak diakomodir oleh KUHAP. Adapun pemberian perlindungan dari penyidik yakni berawal dari penerimaan laporan, proses penyidikan hingga diserahkannya berkas kepada penuntut umum itu dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Secara nyata perlindungan itu berbentuk ditangani pemeriksaan oleh Polisi Wanita, adanya Ruang Pelayanan Khusus, dihadirkannya ahli jika korban membutuhkan, dihadirkannya pendamping dan penerjemah apabila korban difabel
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEHILANGAN MOBIL YANG DI PARKIR PADA PENGELOLA PARKIR Sri Hartini; Andre Zian Firdaus
YUSTISI Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i1.7480

Abstract

Kendaraan mobil merupakan kebutuhan hidup manusia dalam memudahkan transportasi untuk segala kebutuhan, jika dipergunakan pasti akan memerlukan tempat untuk berhenti, sehingga diperlukan tempat parkir untuk menitipakannya, supaya aman dan terlindungi. Jika telah terjadi kesepakatan penitipan mobil konsumen atas jasa konsumen, telah diatur dalam Pasal 1707 KUHPerdata, dimana piha konsumen dikenakan biaya penititipan dan menyerahkan STNK Mobil pada pengelola parkir Valet. Konsumen dalam hal ini sangat percaya dan yakin aman dan dilindungi oleh pengelola parkir Valet. Pada kenyataannya pada watu konsumen akan mengambil mobil pada pengelola parkir Valet, setelah dilihat ketempat parkirnya, mobil tersebut tida ada atau telah hilang.Konsumen  telah mempertanyakan haknya dan minta perlindungan konsumen, ternyata pengelola parkir Valet, tidak bertanggung jawa untu mengganti kerugian dan mengembalikan mobil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengelola parkir hanya membiarkan saja. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan-peraturan yang berlaku dan kegunaan dalam masyarakat. Dan dalam aspek empiris menggunakan data primer dan sekunder, yang terdiri dalam bahan-bahan hukum primer dan sekunder dan bahan hukum tersier.adapun masalahnya adalah bahwa perjanjian penitipan antara konsumen dan pengelola parkir Valet telah terjadi, dan pengelola parkir Valet tidak bertanggungjawab s untuk memberikan perlindungan konsumen untuk mengganti kerugian dan menggembalikan mobil. Sehingga konsumen mengajukan gugatan secara perdata berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGIRIMAN BARANG OLEH PT. JNE KOTA BOGOR Latifah Ratnawaty
YUSTISI Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i1.7481

Abstract

Kecanggihan teknologi beserta kemudahan dan manfaatnya, sekarang banyak perusahaan jasa yang sudah mendirikan jasa pengiriman antar barang di Indonesia sebagai mitra bagi pembisnis pembisnis. Dan dikarenakan saat memasuki era digital maka pembisnis–pembisnis yang biasanya berdagang seperti biasa kini merambah ke bisnis online, dengan hal tersebut semakin meningkatnya pembisnis online maka membuat menjamurnya toko online juga saat ini, hal ini tentunya tak luput juga meningkatnya permintaan akan jasa pengiriman barang yang cepat, aman dan tepat waktunya sesuai yang didambakan konsumen belanja online. PT JNE dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pengiriman barang memiliki prosedur baku yang diterapkannya berupa Syarat Standar Pengiriman yang merupakan standar yang telah dibuat oleh PT JNE juga memiliki beberapa servis pengiriman dalam meningkatkan standar mutu dan sebagai bagian dari prosedur bakunya. Dalam kegiatan pengiriman barang PT JNE memilah beberapa barang menjadi beberapa jenis sesuai dengan tingkat keamanannya, hal ini dilakukan ketika pemeriksaan kiriman yang merupakan bagian dari prosedur mutu PT JNE.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023 Vol 10 No 2 (2023) Vol 10 No 1 (2023) Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue