Zaaken: Journal of Civil and Business Law
aaken: Journal of Civil and Business Law merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jambi yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online. Zaaken: Journal of Civil and Business Law merupakan jurnal berkala ilmiah di bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan kuantitas 3 (tiga) kali terbit dalam setahun, pada Bulan Februari, Juni, dan Oktober.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ]]>
<![CDATA[Lolanda Sinaga]]>;
<![CDATA[Umar Hasan]]>;
<![CDATA[Permono Permono]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.8934
<![CDATA[The purpose of this study is to know and analyze the responsibilities of parents towards children after divorce in the jurisdiction of the Jambi District Court. 2. To find out and analyze the obstacles faced in implementing the responsibilities of parents towards children after the divorce in the Jurisdiction of the Jambi District Court. The method used is empirical juridical research type. The formulation of the problem under study regarding the responsibilities of parents towards post-divorce children in the jurisdiction of the Jambi District Court 1. How to implement the responsibilities of parents towards post-divorce children in the jurisdiction of the Jambi District Court; 2. Whatever is the obstacle in the implementation of parental responsibilities towards children after divorce in the jurisdiction of the Jambi District Court. The results of the study show that 1. the implementation of parental responsibilities towards children after divorce in the jurisdiction of the Jambi District Court is not fully implemented 2. the constraints in the implementation of parental responsibilities towards children after divorce in the jurisdiction of the Jambi District Court are the lack of awareness of people parents will have a good future for children, a factor in the inability of parents to finance the financial needs of children. Keywords: Responsibility of Parents, Children, Divorce. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah 1.untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Adapun perumusan masalah yang dikaji mengenai Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi 1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi; 2. Apasaja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1. pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi tidak dilaksanakan secara penuh 2. kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu kurangnya kesadaran orang tua akan masa depan yang baik bagi anak, faktor ketidakmampuan orang tua untuk membiayai kebutuhan keuangan bagi anak. Kata Kunci : Tanggung Jawab Orang Tua, Anak, Perceraian. ]]>
<![CDATA[Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik Di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Nova Nia]]>;
<![CDATA[Johni Najwan]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9075
<![CDATA[The aim of this study is to find out and analyze the distribution of zakat for productive bussiness to mustahik that have a right through BAZNAS Jambi City, and then to know and analyze every obstacle in Zakat distribution for productive bussiness by BAZNAZ in Jambi City. This study is empiric juridical that research the gap between das sollen and das sein. The location of research is in BAZNAZ Jambi City. Mustahik is population in this research. The withdrawal sample in this research using purposive sampling and simple random sampling technique. The introduction is the distribution of productive zakat didnt have control and evaluation by the BAZNAS. Because according to BAZNAS regulation Law Number 3 of 2018 About distribution and utilization of Zakat, controling and evaluation are BAZNAS’ duty. The result of this research found out that the reason why Zakat distribution failed. Because BAZNAS didnt have powerful authority to force people for pay Zakat through BAZNAS. Besides Jambi didnt have the Regional Regulation about management Zakat productive and the coordination process with related institute, regarding the implementation of evaluation and monitoring from BAZNAS. Keyword: Zakat; Productive Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pendistribusian zakat untuk usaha produktif kepada mustahik yang berhak menerimanya melalui BAZNAS Kota Jambi, serta juga untuk mengetahui dan menganalisis apa sajakah kendala pada pendistribusian zakat untuk usaha produktif oleh BAZNAS Kota Jambi. Penelitian ini penelitian yuridis empiris yaitu meneliti kesenjangan antara das sollen dan das. Lokasi penelitian yaitu di BAZNAS Kota Jambi.Mustahik adalah populasi dalam penelitian ini.Penarikan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan simple random sampling.Yang menjadi latar belakang masalah yaitu pemberian zakat produktif yang tidak ada pengawasan berupa kontroling dan evaluasi dari pihak BAZNAS. Karena menurut peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, kontroling dan evalusi itu merupakan kewajiban dari pihak BAZNAS. Hasil penelitian penulis menemukan sebab kenapa pelaksanaan zakat produktif tidak optimal. Sebabnya karena kurangnya dana operasional yang disebabkan BAZNAS Kota Jambi tidak mempunyai otoritas yang kuat dalam memaksa umat, untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Jambi yang dijamin Undang-Undang. Selain itu faktor belum lahirnya PERDA tentang pengelolaan zakat produktif dalam proses koordinasi dengan instansi terkait, mengenai pelaksanaan evalusi dan monitoring dari pihak BAZNAS. Kata Kunci: Zakat; Produktif]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Pada Rumah Potong Hewan Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Bima Pratama]]>;
<![CDATA[Dwi Suryahartati]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9110
<![CDATA[This study aims to determine and analyze the implementation of PKWT in slaughterhouses Jambi, and examine the obstacles that hamper the implementation of PKWT related to the rights of the parties in legal protection for contract workers in slaughterhouses Jambi. The research method used in this study is empirical juridical. The results of this study indicate that the implementation of rights regarding wages, working time, health benefits in the form of BPJS and OHS (Occational Health and Safety) implementation that is not in accordance with the contents of PKWT and constraints that hamper the implementation of the contents of PKWT are the maintenance of unfinished BPJS Health, flexible working hours which cause overtime paid, non-rigid wage systems and slaughterhouses that do not incorporate OHS clauses into PKWT. In implementing work agreements between workers and slaughterhouses in the city of Jambi, a discussion should be held between contract workers and slaughterhouses to straighten out the contents of PKWT and resolve issues related to non-implementation of rights in the PKWT. Keywords: Legal Protection; Temporary Work Aggreement Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PKWT di rumah potong hewan Kota Jambi serta menelaah kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan PKWT terkait hak para pihak dalam perlindungan hukum bagi pekerja kontrak di rumah potong hewan Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terlaksananya hak mengenai upah, waktu kerja, tunjangan kesehatan berbentuk BPJS dan pelaksanaan K3 yang tidak sesuai dengan isi PKWT dan kendala yang menghambat pelaksanaan isi PKWT yaitu pengurusan BPJS Kesehatan yang tidak kunjung selesai, jam kerja fleksible yang menyebabkan lembur tidak dibayarkan, sistem pengupahan yang tidak rigid serta pihak Rumah Potong Hewan yang tidak memasukkan klausula K3 ke dalam PKWT. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan rumah potong hewan di Kota Jambi hendaknya mengadakan musyawarah antar pihak pekerja kontrak dan pihak rumah potong hewan untuk meluruskan isi dari PKWT serta menyelesaikan permasalahan terkait tidak terlaksananya hak-hak di dalam PKWT tersebut. Kata kunci: Perlindungan Hukum; PKWT]]>
<![CDATA[Perjanjian Penyediaan Air Minum Antara SPAM dengan Pelanggan Di Kabupaten Musi Rawas Utara ]]>
<![CDATA[Rolan Saputra]]>;
<![CDATA[M. Hosen]]>;
<![CDATA[Isran Idris]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9113
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Penyediaan Air Minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara; dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian Penyediaan Air Minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penyediaan air minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan beberapa kondisi sebagai berikut pelanggan SPAM yang banyak melakukan penunggakan pembayaran, pihak SPAM yang tidak memperhatikan beberapa pelanggan tidak menerima aliran air SPAM secara lancar dan kualitas air yang baik; penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian Penyediaan Air Minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara berupa apabila dirugikan oleh SPAM Kecamatan Rawas Ulu dalam pemanfaatan jasa air bersihya itu Konsumen dapat menyampaikan keluhannya melalui nomor telepon atau datang sendiri ke kantor SPAM Kecamatan Rawas Ulu. Kata kunci: Perjanjian; Hak; Kewajiban Abstract This study aims to determine and analyze the implementation of the rights and obligations of the parties in the Drinking Water Supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency; and the second to find out and analyze the resolution of problems encountered in the Drinking Water Supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency. The method used is empirical juridical research type. The results showed that the implementation of the rights and obligations of the parties in the drinking water supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency had not been fully implemented. This is due to several conditions as follows: SPAM customers who make a lot of arrears in payment, the SPAM who do not pay attention to some customers do not receive SPAM water flow smoothly and good water quality; resolution of problems encountered in the Drinking Water Supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency in the form of if harmed by the SPAM Rawas Ulu District in the utilization of clean water services. Consumers can submit their complaints through telephone numbers or come in person to the SPAM office in Rawas Ulu District. Keywords: Pact; Agreement; Right; Duty]]>
<![CDATA[Ganti Kerugian Tanah Miliki Masyarakat atas Pembuatan Instalasi Air Bersih Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ]]>
<![CDATA[Raysha Tiara Maharani]]>;
<![CDATA[Nelli Herlina]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9115
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan ganti kerugian tanah milik masyarakat atas pembuatan instalasi air bersih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin; dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah milik masyarakat atas pembuatan instalasi air bersih. Masalah yang diangkat yaitu bagaimana pelaksanaan ganti kerugian tanah milik masyarakat atas pembuatan instalasi air bersih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah milik masyarakat atas pembuatan instalasi air bersih. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan mekanisme ganti rugi pelaksanaan ganti kerugian tanah milik masyarakat atas pembuatan instalasi air bersih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin belum berjalan sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan dalam ketentuan KUHPerdata dan UUPA dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah milik masyarakat atas pembuatan instalasi air bersih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin, yaitu kendala yang timbul dari dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin dan kendala yang timbul dari kedua pihak yang bersengketa. Kata kunci: Ganti Kerugian; Tanah Milik Masyarakat; Instalasi Air Bersih Abstract This study aims to determine and analyze the implementation of compensation for land owned by the community for the installation of clean water by the Department of Housing and Settlement Areas of Merangin Regency; and to find out and analyze the obstacles faced by the Merangin Regency Housing and Settlement Area Office in the implementation of compensation for land owned by the community for making clean water installations. The problem raised is how the implementation of compensation for land owned by the community for making clean water installations by the Merangin Regency Housing and Settlement Office and what are the obstacles faced by the Merangin Regency Housing and Settlement Office in implementing compensation for community owned land for making clean water installations. . The method used is empirical juridical research type. The results showed that the form and mechanism of compensation for the implementation of compensation for land owned by the community for the installation of clean water by the Department of Housing and Settlement of Merangin Regency has not been running as it should as determined in the provisions of the Civil Code and the LoGA and the obstacles encountered in implementing compensation for land owned the community on the making of clean water installations by the Merangin Regency Housing and Settlement Office, namely the constraints arising from the Merangin Regency Housing and Settlement Office and the constraints arising from both parties in dispute. Keywords: Compensation; Community Land; Water Instalation]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Dengan CV. Analis Konstruksi ]]>
<![CDATA[Rista Rista]]>;
<![CDATA[Muhammad Amin Qodri]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9499
<![CDATA[Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Perjanjian Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Gapura di SMKPP Batanghari dibuat dalam bentuk kontrak baku yang berisi perjanjian pemborongan antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan CV. Analis Konstruksi untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1)Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian konstruksi antara CV. Analis Konstruksi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sudah berjalan dengan baik? (2)Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala – kendala dalam pelaksanaan kontrak kerja kontruksi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan CV.Analis Kontruksi? Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis dan empiris, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer. Metode pendekatan yuridis empiris dalam tugasnya memaparkan fakta dan menjelaskan dengan bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum. Namun pelaksana pekerjaan konstruksi mengalami hambatan sehingga menyebabkan kelalaian yang menimbulkan tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak. pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Gapura di SMKPP Batanghari antara CV. Analis Konstruksi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kata Kunci : Perjanjian, Pelaksanaan Kontrak Kerja Abstract Construction Services explains that what is meant by a Construction Work Contract is the entire document that regulates the legal relationship between service users and service providers in the implementation of construction work. The New Classroom and Gapura Development Agreement at the Batanghari SMKPP was made in the form of a standard contract that contained a chartering agreement between the Jambi Provincial Education Office and CV. Analis Konstruksi to carry out, complete and maintain work The research objectives to be achieved in this study are as follows: (1) To find out and analyze how the implementation of rights and obligations in the construction agreement between CV. Analis Konstruksi with the Jambi Provincial Education Office going well? (2) To find out and analyze what are the constraints in the implementation of construction work contracts between the Jambi Provincial Education Office and CV.Analis Konstruksi The research method used is a type of juridical and empirical research, namely research that focuses on research in the field to obtain primary data. The empirical juridical approach method in its task of describing the facts and explaining with the help of hypotheses in accordance with the law. However, the construction work experienced obstacles which caused negligence which resulted in not fulfilling the achievements as specified in the contract. on the Construction of New Classroom and Archway Work in Batanghari Vocational School between CV. Analis Konstruksi with the Jambi Provincial Education Office. Keyword: Agreement, Work Contract Implementation]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Hibah pada Masyarakat Melayu Jambi di Desa Merlung ]]>
<![CDATA[Pinni Okta Piyerda]]>;
<![CDATA[Taufik Yahya]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9981
<![CDATA[The purpose of this study is to know and analyze the process of transfer of grants between Grants and Grants of customary grants in Merlung Subdistrict, TanjungJabung Barat Regency, to know and analyze the obstacles that result in no problem solving in granting customary grants in Merlung Subdistrict, TanjungJabungBarat. The research method used is empirical juridical. Based on the results of the study shows that 1. The implementation of the grant between the giver and the recipient of the grant in Merlung District,TanjungJabungBarat Regency did not implement the customary law provisions for the distribution of grant property. 2. Obstacles resulting in the absence of problem solving in granting grants Merlung Subdistrict TanjungJabung Barat Regency, consisting of lack of education, due to economic and service, with the conclusion the implementation of customary distribution of grants in the Merlung Subdistrict TanjungJabungBarat Regency is not implemented properly. customary law rules. This is of course very detrimental because it will create many more family problems. Keywords: Bequest; Malay Jambi. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pemindahan hibah antara Penghibah dan Penerima hibah secara adat di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang mengakibatkan tidak adanya penyelesaian masalah dalam pemberian hibah secara adat di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pelaksanaan hibah antara penghibah dan penerima hibah di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlaksananya sistem ketentuan hukum adat pembagian harta hibah. 2. Kendala yang mengakibatkan tidak adanya penyelesaian masalah dalam pemberian hibah Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri atas kurangnya pendidikan, akibat ekonomi dan jasa, dengan kesimpulan pelaksanaan pembagian hibah secara adat masyarakat di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlaksana dengan baik yang sesuia aturan hukum adat. Hal ini tentunya sangat merugikan karena akan banyak menciptakan masalah keluarga lagi. Kata Kunci: Hibah; Melayu Jambi. ]]>
<![CDATA[Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ]]>
<![CDATA[Ariyanto Ariyanto]]>;
<![CDATA[Raffles Raffles]]>;
<![CDATA[Rosmidah Rosmidah]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.10055
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, selanjutnya untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi pengalihan utang objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi bahwa barang yang merupakan jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa melalui sistem resmi dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur (pengalihan utang di bawah tangan) dipandang sebagai bentuk cidera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, kemudian perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi pengalihan utang objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena pengalihan utang objek jaminan fidusia oleh debitur dilakukan secara di bawah tangan. Dari hasil penelitian ini diharapkan Perusahaan Pembiayaan PT. Astra Credit Companies Kota Jambi melakukan sosialisasi atas peraturan pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran konsumen untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan Fidusia. Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Pembiayaan Konsumen. This study aims to determine and analyze the transfer of fiduciary security object arrangements at PT. Astra Credit Companies Jambi City, then to understand and analyze the legal protection of the parties in the event of a transfer of debt fiduciary collateral objects at PT. Astra Credit Companies Jambi City. The method used is empirical juridical. The results showed that the arrangement of the transfer of fiduciary collateral objects in PT. Astra Credit Companies of the City of Jambi that goods which are fiduciary guarantees are transferred to third parties without going through an official system and obtaining prior written approval from creditors (transfer of debt under the hand) is seen as a form of default on debtors' promises in carrying out PT. Astra Credit Companies Jambi City, then legal protection against the parties in the event of a debt transfer object fiduciary guarantee at PT. Astra Credit Companies Jambi City is not running as it should. Because the transfer of fiduciary collateral debt objects by the debtor is done underhanded. From the results of this study it is expected that the Financing Company of PT. Astra Credit Companies Jambi City socializes the credit financing regulations with fiduciary guarantees, so as to increase consumer awareness to comply with Law Number 42 of 1999 and Government Regulation Number 21 of 2015 concerning the procedures for registering Fiduciary guarantees. Keywords: Fiduciary Guarantee; Consumer finance]]>
<![CDATA[Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Erika Natalina Br Ginting]]>;
<![CDATA[Yetniwati Yetniwati]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.11070
<![CDATA[This study aims to 1) indentify and analiyze the arrangement of copyright forms as objects of the foundationary guarantee; 2) to find out and analyze the copyright execution arrangements of the debt breaks promises/defaults. As for the formulation of problems that will be studied regarding 1) what form of copyright can be used as an object of the dictionary guarantee; 2) how do the copyright execution arrangements of the debt defaut/breaks his promise. The research method used is a normal judicial research type. The result show that 1) the foundational guarantee of copyright has not been specifically regulated how it’s implementation and the current regulations are only limited to being the norm in law without any implementing regulations until now, because law 42 of 1999 only regulates fiduciary with the guarantee of a tangible movable object. 2) copyright as an object of fiduciary guarantee raises legal problems in the future when the debitor is in default, execution will be difficult because copyright is an intangible object and there is no appraisal institution that interprets the value of copyright. Keywords : copyrights, fiduciary guarantee. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan bentuk hak cipta sebagai objek jaminan fidusia; 2) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan eksekusi hak cipta apabila debitur ingkar janji/ wanprestasi. Adapun perumusan masalah yang akan dikaji mengenai 1) bagaimana bentuk hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia; 2) bagaimana pengaturan eksekusi hak cipta apabila debitur wanprestasi/ingkar janji. metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) pengaturan Jaminan fidusia terhadap hak cipta belum diatur secara khusus bagaimana pelaksanaanya dan peraturan yang ada saat ini hanya sebatas menjadi norma dalam undang-undang tanpa ada pengaturan pelaksana sampai sekarang, karena undang-undang 42 Tahun 1999 hanya mengatur tentang fidusia dengan jaminan benda bergerak yang berwujud 2) hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menimbulkan problematika hukum kedepannya manakala debitur cidera janji/wanprestasi, eksekusi akan sulit dilakukan karena hak cipta termasuk benda yang tidak berwujud dan belum ada lembaga aprasial yang menafsirkan nilai dari hak cipta. Kata kunci : hak cipta; jaminan fidusia;]]>
<![CDATA[Sengketa Tanah Antara Korporasi Dengan Masyarakat Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Muaro Jambi ]]>
<![CDATA[Ditya Putri Wulansari]]>;
<![CDATA[Pahlefi Pahlefi]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.11256
<![CDATA[Abstract This study aims to determine and analyze: 1) why there is a land dispute between the corporation and the community in Muaro Jambi Regency; 2) how is the settlement of land disputes between corporations and communities related to legal certainty in Muaro Jambi Regency. This research is empirical legal research with data collection techniques through interviews and documentation studies. The results showed that 1) land disputes between corporations and communities in some cases in Muaro Jambi Regency were caused by a not good faith of land sale and purchase agreements, land tenure was not based on clear rights and sales and purchases that were not carried out by the legal owner. 2) Settlement of land disputes between corporations and community in Muaro Jambi Regency based on the provisions of Article 37 and Article 46 (Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases). Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) mengapa terjadi sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi; 2) bagaimana penyelesaian sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat kaitannya dengan kepastian hukum di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tehnik pengumpulan data, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penyebab terjadinya sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi pada beberapa kasus disebabkan karena perjanjian jual beli tanah yang tidak dilandasi itikad baik, penguasaan tanah tanpa dilandasi alas hak yang jelas danjual beli yang tidak dilakukan oleh pemilik yang sah. 2) Penyelesaian sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi ditelusuri dengan ketentuan yakni: ketentuan Pasal 37 dan Pasal 46 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.]]>
