Zaaken: Journal of Civil and Business Law
aaken: Journal of Civil and Business Law merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jambi yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online. Zaaken: Journal of Civil and Business Law merupakan jurnal berkala ilmiah di bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan kuantitas 3 (tiga) kali terbit dalam setahun, pada Bulan Februari, Juni, dan Oktober.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 2 (2021): Juni"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb) ]]>
<![CDATA[Joko Lelono Joko Lelono]]>;
<![CDATA[Taufik Yahya]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.9095
<![CDATA[The harmony to get married is Article 14 Compilation of Islamic Law. The article explains that the marriage guardian is the pillar that must exist to carry out the marriage. While Article 2 of the Minister of Religion Regulation No. 30/2005 concerning Judge Guardian regulates marriage guardians who do not meet the requirements, are unable or refused (adhal) then the marriage takes place with the guardian of the judge based on the decision of the Religious Court in the bride's residence. The purpose of this study is to find out, analyze the arrangements of marriage guardians who refuse marriage and the consideration of Religious Court Judges in the determination of guardians is for people who want to get married whose guardians refuse to marry. The formulation of this problem is 1) Is the reason the guardian nasab refused to marry his child justified or not according to religious law and legislation? 2) What is the basis for the judge's consideration to grant the application for the determination of guardians regarding case Number 0029 / Pdt.P / 2018 / PA.Jmb? This research method used is normative juridical and the approach used is a conceptual approach, legislation approach, and case approach. The results of this study there are no regulations that specify in detail and also clear what are the justified reasons whether or not a nasab guardian refused to marry. Article 2 of the Minister of Religion Regulation No. 30/2005 only explains the absolute authority of the Religious Courts to hear cases. Abstrak Rukun untuk melangsungkan perkawinan adalah Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menjelaskan mengenai wali nikah adalah rukun yang harus ada untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim mengatur mengenai wali nikah yang tidak memenuhi syarat, berhalangan atau menolak (adhal) maka pernikahannya dilangsungkan dengan wali hakim berdasarkan putusan Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal mempelai wanita. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis pengaturan wali nikah yang menolak menikahkan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam penetapan wali adhal bagi orang ingin menikah yang walinya menolak menikahkan. Rumusan masalah ini adalah 1) Apakah alasan wali nasab menolak menikahkan anaknya dibenarkan atau tidak menurut hukum agama dan perundang-undangan? 2) Apa dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan penetapan wali adhal perkara Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb? Metode penelitian ini yang digunakan yaitu yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini tidak ada peraturan yang menyebutkan secara rinci dan juga jelas apa saja alasan yang dibenarkan atau tidaknya seorang wali nasab menolak untuk menikahkan. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 hanya menjelaskan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Provinsi Jambi ]]>
<![CDATA[Indri Winarsih]]>;
<![CDATA[Firya Oktaviarni]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.11322
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the responsibilities of market application providers to consumers in online buying and selling transactions in Jambi Province. In answering this problem, the authors use a research method with an empirical juridical approach. The data obtained were analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results of this study indicate that market providers are responsible for providing a means of reporting or complaints and following up on problems, bridging in solving problems between sellers or sellers in the market and consumers and are responsible for the implementation of their electronic systems even though they are not maximally as expected, obligations and responsibilities. marketplace providers to consumers in online buying and selling transactions in Jambi Province on the obligations and responsibilities in Law Number 80 of 2019 concerning Trade through Electronic Systems, Circular of the Minister of Communication and Information Technology Number 5 of 2016 concerning Limitations of Platform Providers and Merchants (Merchants) Trading through Electronic Systems (Electronic Commerce) in the form of User Generated Content (UGC) as well as consumer rights in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai tanggung jawab penyedia aplikasi marketplace terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Provinsi Jambi. Dalam menjawab masalah tersebut penulis mengguanakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang diperoleh dianalisis secara kaualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyedia marketplace bertanggung jawab dalam menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan dan menindaklanjuti permasalahan, menjembatani dalam penyelesaian permasalahan antara penjual atau seller dalam marketplace dengan konsumen dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektroniknya meskipun belum secara maksimal seperti yang diharapkan, kewajiban dan tanggung jawab penyeda marketplace terhadap konsumen dalam transasksi jual beli online di Provinsi Jambi pada dasarnya meliputi kewajiban dan tanggung jawab dalam Undang Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang berbentuk User Generated Content (UGC) serta hak konsumen dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong Dalam Perspektif Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Mutiara Mega Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Suhermi Suhermi]]>;
<![CDATA[Pahlefi Pahlefi]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.11351
<![CDATA[This study aims to determine and analyze the form of legal protection for recipients of blank bilyet giro based on Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI. Furthermore, to find out and analyze the publisher's responsibility regarding blank bilyet giro based on Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI. The formulation of the problems in this study are 1) What is the form of legal protection for recipients of empty bilyet giro related to Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI? 2) What is the publisher's responsibility regarding Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI? This research method is normative legal research and uses a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The result of this research is the legal protection provided to recipients of empty bilyet giro in the form of repressive legal protection in the form of regressive rights and claiming compensation and payment, by filing a lawsuit to the Court. The publisher's responsibility for issuing blank bilyet giro is to provide compensation and provide an object of guarantee to the recipient based on a court decision. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong berdasarkan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI. Selanjutnya untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penerbit terkait bilyet giro kosong berdasarkan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong terkait dengan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI? 2)Bagaimanakah tanggungjawat penerbit terkait Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI? Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-udangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan bagi penerima bilyet giro kosong berupa perlindungan hukum represif berupa hak regres dan menuntut ganti rugi serta pembayaran, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban penerbit terhadap penerbitan bilyet giro kosong yaitu memberikan ganti rugi serta memberikan objek jaminan kepada penerima berdasarkan putusan pengadilan. ]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Tanah Kavling Perumahan Pada Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Kerinci Kecamatan Kumun Debai ]]>
<![CDATA[Pujha Setiawan. J]]>;
<![CDATA[Isran Idris]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12239
<![CDATA[The purpose of this research is to find out and analyze how the legality of the sale and purchase of land according to the decision of the Customary Institution Number: 86 / LA-DPT-IV / Tim-2016, as well as to find out and analyze how the legal process for settling land land disputes for housing lots by the Customary Institutions Dispute Resolution Team which applies to indigenous peoples in the Kerinci area, Kumun Debai District. This research includes juridical empirical research, namely research on the effectiveness of the enforcement of customary law norms. The results of the study show the validity of the sale and purchase of land according to the decision of the Customary Institution of the Dispute Resolution Team Number: 86 / LA-DPT-IV / KD / Tim-2016, invalid, because the decision of the Customary Institution of the Dispute Resolution Team has returned the land condition of the dispute that occurred overlapping due to the wrong transfer of buying and selling to the original position of land belonging to adat means that the sale and purchase of the land in dispute cannot be justified. The legal process for settling disputes in the customary law community of immigrants first reports a complaint request to the Depati IV Kumun Debai Customary Institution to conduct an examination of ownership evidence and then proceed through the dispute resolution team of the Depati IV Kumun Debai customary institution by conducting a customary session of the disputing parties, customary session of witnesses, deliberation, and decisions on dispute resolution. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keabsahan jual beli tanah menurut putusan Lembaga Adat Nomor: 86/LA-DPT-IV/Tim-2016, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses hukum penyelesaian sengketa tanah kavling perumahan oleh Lembaga Adat Tim Penyelesaian Sengketa yang berlaku bagi masyarakat hukum adat di wilayah Kerinci Kecamatan Kumun Debai. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu penelitian efektivitas keberlakuan norma hukum adat. Hasil penelitian menunjukan keabsahan jual beli tanah menurut putusan Lembaga Adat Tim Penyelesaian Sengketa Nomor: 86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016, tidak sah, karena putusan Lembaga Adat Tim Penyelesaian Sengketa telah mengembalikan kondisi tanah sengketa yang terjadi tumpang tindih akibat peralihan jual beli yang keliru kepada posisi semula asal tanah milik adat artinya menganggap jual beli tanah yang di sengketakan tidak dapat di benarkan. Proses hukum penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat pendatang terlebih dahulu melakukan laporan permohonan pengaduan kepada Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai untuk dilakukan pemeriksaan bukti-bukti kepemilikan dan selanjutnya di proses melalui tim penyelesaian sengketa lembaga adat depati IV kumun debai dengan dilakukan sidang adat pihak bersengketa, sidang adat saksi-saksi, musyawarah, dan putusan penyelesaian sengketa. ]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Sari Rahayu]]>;
<![CDATA[Yetniwati Yetniwati]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12274
<![CDATA[This study aims to identify and analyze the implementation of social responsibility and the constraints faced by coal mining companies through community development and empowerment programs at PT. Jambi Prima Coal. As for the formulation of the problem to be discussed in this study, namely : (1) How is the implementation of social responsibility for coal mining companies through community development and empowerment programs at PT. Jambi Prima Coal?. (2) What are the obstacles faced in implementing the social responsibility of coal mining companies through the community empowerment development program at PT. Jambi Prima Coal?. The research method used in this research is juridical empirical. From the research results it can be concluded that: (1) The implementation of social responsibility for coal mining companies through development and empowerment programs by PT Jambi Prima Coal has not been implemented properly, resulting in the budget as contained in the RKAB is not properly absorbed. (2) The obstacles faced occur due to lack of communication from various parties, including: PT. Jambi Prima Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources, and the community. The settlement efforts made by PT. Jambi Prima Coal, namely through the need assessment to the local community. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab sosial serta kendala-kendala yang dihadapi perusahaan pertambangan batubara melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di PT. Jambi Prima Coal. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di PT. Jambi Prima Coal ?, (2) Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara melalui program pengembangan pemberdayaan masyarakat di PT. Jambi Prima Coal ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: (1) Kelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara melalui program pengembangan dan pemberdayaan oleh PT Jambi Prima Coal belum terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan anggaran biaya sebagaimana termuat dalam RKAB tidak terserap dengan baik.(2) Kendala yang dihadapi terjadi karena kurangnya komunikasi dari berbagai pihak, diantaranya: PT. Jambi Prima Coal, Kementerian ESDM, dan masyarakat. Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Jambi Prima Coal yaitu melalui need assesment (analisis kebutuhan) kepada masyarakat setempat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar Di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Muhamad Ikhsan Ikhsan]]>;
<![CDATA[M. Hosen]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12283
<![CDATA[The purpose of this study was to identify and analyze legal protection against consumer legal protection against non-standard rice circulation in Jambi City and also to find out and analyze the legal responsibility of business actors according to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This type of research is juridical empirical, also known as field research, which examines the prevailing legal provisions and what happens in the realities of society and also examines the gap between das sollen and das sein or the gap between what should be according to law and reality in the field. The location of this research is the Food Security Service of Jambi Province. The population in this study counted as many as 23 consumers who suffered losses from the amount of rice that was not officially licensed by the Ministry of Agriculture in Jambi City. The sampling technique was carried out by purposive sampling (purposive sampling is a sampling technique and data source based on certain considerations). The background of the problem is that there are still many un-certified KEMTAN rice markets that are still being traded, because according to Umdang Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, business actors are prohibited from producing or trading goods and / or services that do not meet or do not comply with the standards required. requirements and provisions of laws and regulations. Based on this research, it is known that there are many differences between the forms of rice labeled according to the rules and rice that are not according to the rules which are still marketed. In this study, the authors found the reason why the rice is still circulating because rice that does not have a KEMTAN license on the market of Jambi City is supplied from outside the city of Jambi and there is still a lack of responsibility for certified rice, while the effort to overcome it is socialization. as well as an inspection conducted by the food security office of the province of Jambi to determine the development of non-standard rice circulation in the city of Jambi. Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Perlindungan hukum Konsumen terhadap peredaran beras yang tidak berstandar di Kota Jambi serta juga Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum dari pelaku usaha menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat dan juga meneliti kesenjangan antara das sollen dan das sein atau kesenjangan antara seharusnya menurut hukum dan kenyataan di lapangan. Lokasi penelitian ini yaitu di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. populasi dalam penelitian ini terhitung sejumlah 23 konsumen yang mengalami kerugian terhadap banyaknya beras yang tidak berlisensi resmi dari kementrian pertanian di Kota Jambi. Teknik penarikan sampel dilakukan secara Purposive Sampling (Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu). Yang menjadi latar belakang masalah yaitu masih banyaknya tersebar di pasaran beras yang tidak bersertifikasi KEMTAN yang masih diperjual belikan, karena menurut UmdangUndang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa banyak perbedaan antara bentuk beras yang berlabel sesuai aturan dan beras yang tidak sesuai aturan yang masih dipasarkan. Dalam penelitian ini penulis menemukan sebab mengapa beras tersebut masih beredar dikarenakan beras yang tidak memiliki lisensi KEMTAN yang ada di pasaran kota jambi merupakan beras yang di pasok dari luar kota jambi serta masih kurangnya tanggung jawab pelaku usaha akan beras yang bersertifikasi, sedangkan upaya penanggulangannya yaitu sosialisasi serta sidak kepasaran yang dilakukan dinas ketahanan pangan provinsi jambi untuk mengetahui perkembangan peredaran beras tidak berstandar di kota jambi.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal ]]>
<![CDATA[Rahmi Suci Agustina]]>;
<![CDATA[Yenni Erwita]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12344
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian yang dilakukan di dalam skripsi ini adalah tinjauan yuridis empiris tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dibentuk dalam dua rumusan masalah, yaitu: 1. Untuk memahami dan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Adapun sumber data penelitian ini adalah para pihak yang bercerai di wilayah pengadilan agama kuala tungkal, tetangga dari para pihak, dan juga ketua RT setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang disebabkan beberapa faktor kendala, antara lain kurangnya komunikasi antara suami dan istri, keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua. Kata kunci : Tanggung Jawab Orang Tua Setelah Perceraian, Hak Anak Setelah Perceraian ABSTRACT This research is an empirical juridical review of the responsibility of parents towards children after divorce which is formed in two formulations of problems, namely: 1. To understand and analyze the responsibility of parents to children after divorce in the Kuala Tungkal Religious Court. 2. To find out and analyze what are the obstacles in the implementation of parental responsibility for children after divorce in the Kuala Tungkal Religious Court Area. The data sources of this study were the divorced parties in the Kuala Tungkal religious court, neighbors of the parties, and also the head of the local RT. Data collection methods used were observation, interviews with the Defendants and Plaintiffs. The results of this study indicate that the responsibility of parents to children after divorce in the Kuala Tungkal Religious Court area in the review of the Marriage Law and the Child Protection Law is not in accordance with the provisions in the Marriage Law and the Child Protection Law due to several factors. obstacles, including lack of communication between husband and wife, economic limitations, low parental education, and low parental morale. Keywords : Responsibilities of Parents After Divorce, Rights of Children After Divorce]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah ]]>
<![CDATA[Mifthahul Jannah]]>;
<![CDATA[Raffles Raffles]]>;
<![CDATA[Evalina Alissa]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12395
<![CDATA[This study aims to indentify and analyze (1) the arrangements regarding the form of legal protection for depositors at Sharia MFIs, (2) the limitations regarding the authority of OJK to depositors at Sharia MFIs. The research method used is juridical normative using a statute approach, conceptual approach and case approach. The results of this research are (1) Regulations regarding the form of legal protection for depositors in the form of preventive protection are clearly contained in the laws regarding MFIs. Meanwhile, repressive protection in the form of dispute resolution is carried out at the Religious Court,and it can be resolved through other means based on the agreement of the disputing parties if it is stated in the agreement. Legal protection regarding depositing customer funds in the form of LPS can be found in Article 19 of the laws regarding MFIs, government regulations that further explain the LPS rules for this Sharia MFIs do not yet exist, so it can be said that this LPS has not yet been formed, (2) The limitations of the OJK's authority are include about regulation, supervision and settlement of Sharia MFIs, especially in terms of solvency and liquidity difficulties which are assisted by the Regency/City Government or other appointed parties. Furthermore, the Ministry of Cooperatives conducts the inspection with the Ministry of Internal Affairs and OJK on Sharia MFIs in terms of licensing and guidance. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada LKM Syariah, (2) batasan mengenai kewenangan OJK kepada nasabah penyimpan pada LKM Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan berupa perlindungan preventif sudah secara jelas terdapat pada undang-undang mengenai LKM. Sedangkan perlindungan represif berupa penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Agama, dapat diselesaikan melalui cara lain berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa bila dicantumkan pada perjanjian. Perlindungan hukum mengenai dana nasabah penyimpan berupa LPS dapat ditemukan pada undang-undangan mengenai LKM Pasal 19, peraturan pemerintah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai aturan LPS pada LKM Syariah ini belum ada sehingga dapat dikatakan bahwa LPS ini belum dibentuk, (2) Batasan kewenangan OJK diantaranya mengenai pengaturan, pengawasan serta penyelesaian terhadap LKM Syariah terutama dalam hal kesulitan solvabilitas dan likuiditas yang dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau kepada pihak lain yang ditunjuk. Sedangkan Kementerian Koperasi melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan OJK pada LKM Syariah dalam hal perizinan dan pembinaannya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik di Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Ade Dia Andriyani]]>;
<![CDATA[Dwi Suryahartati]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12694
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the form of legal protection of batik motif copyright in Jambi City, to find out the obstacles in an effort to obtain the use of economic rights on batik motif copyright in Jambi City. The research method used is juridical empirical. Based on the results of the study, it can be stated that 1. The copyright law protects batik motifs, both those who have recorded or not, although it is hoped that the people of Jambi City can record it as a form of preventive legal protection if there is a dispute in the future. 2. Obstacles in an effort to get the benefits of economic rights on batik motif copyrights in the city of Jambi are the lack of knowledge of batik craftsmen on copyright, the recording of copyright is still lacking, coloring is carried out outside the city of Jambi, the lack of creativity of batik craftsmen in Jambi City the conclusion is the lack of knowledge and creativity of batik craftsmen in the city of Jambi resulted in frequent violations of plagiarism of batik motifs which harm the copyright holders of batik motifs in the city of Jambi. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum hak cipta motif batik di Kota Jambi, Untuk mengetahui kendala dalam upaya untuk memperoleh pemanfaatan hak ekonomi atas Hak Cipta motif batik di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa 1. Undang-undang hak cipta melindungi motif batik baik yang telah melakukan pencatatan ataupun tidak meski begitu diharapkan masyarakat kota jambi dapat melakukan pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif jika terdapat sengkta di kemudian hari. 2. Kendala dalam upaya untuk mendapatkan manfaatan hak ekonomi atas hak cipta motif batik di kota jambi adalah kurangnya pengetahuan pengrajin batik terhadap hak cipta, pencatatan hak cipta masih kurang, pewarnaan yang dilakukan diluar kota jambi, kurangnya kreatifitas pengrajin batik di kota Jambi. kesimpulan kurangnya pengetahuan dan kreatifitas pengrajin batik di kota jambi mengakibatkan sering dijumpainya pelanggaran plagiasi motif batik yang merugikan pemegang hak cipta motif batik di kota Jambi. ]]>
<![CDATA[Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo ]]>
<![CDATA[Lili Anggraini]]>;
<![CDATA[Johni Najwan]]>;
<![CDATA[Diana Amir]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.13236
<![CDATA[This study aims to determine and analyze the influence of Islamic law on the implementation of inheritance distribution in the community of Bungo Taman Agung Village, Bathin III District, Bungo Regency. The formulation of the problem in this study is how the influence of Islamic law on the implementation of inheritance distribution in the community of Bungo Taman Agung Village and what factors affect the implementation of inheritance law in Bungo Taman Agung Village, Bathin III District, Bungo Regency. The results showed that the influence of Islamic law on the implementation of inheritance distribution in Bungo Taman Agung Village had no effect at all. This is shown from the research of 5 (five) families who have distributed inheritance, all of which are subject to local customary law. Based on the provisions of Islamic law in the division of inheritance for sons and daughters 2:1, however, in 5 (five) families who have distributed inheritance in this study, the distribution is carried out equally or divided according to the agreement of the heirs. As for the factors that influence the implementation of inheritance law in Bungo Taman Agung Village, among others, the customary factor and the heir agreement factor. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan hukum waris di Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan di Kelurahan Bungo Taman Agung tidak berpengaruh sama sekali. Hal ini ditunjukkan dari penelitian 5 (lima) keluarga yang telah melakukan pembagian warisan, di mana semuanya tunduk terhadap hukum adat setempat. Berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam pembagian harta warisan bagian untuk anak laki-laki dan dan anak perempuan 2:1 namun pada 5 (lima) keluarga yang telah melakukan pembagian warisan dalam penelitian ini pembagian dilakukan secara sama rata atau dibagi sesuai kesepakatan ahli waris. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum waris di Kelurahan Bungo Taman Agung antara lain faktor adat dan faktor kesepakatan ahli waris.]]>
