cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 212 Documents
 6   7   8   9   10 
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN : Studi Kasus Polrestabes Makassar Nurfazilah, Nurfazilah; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1195

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes  Makassar khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe normatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Makassar, Penyidik dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, dan penelitian pustaka yaitu data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pada PPA Polrestabes Makassar tidak efektif, karena sanksi yang sangat ringan karena PPA Polrestabes Makassar sering keliru dalam menentukan pasal pada pelaku, sehingga pelaku bebas dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu perilaku pelaku ingin melakukan suap terhadap aparat penegak hukum. Adapun faktor tidak efektifnya penegakan hukum adalah faktor sumber daya manusia yaitu kurangnya personil, faktor masyarakat karena kurangnya pengetahuan sehingga takut melakukan laporan, serta faktor sarana yaitu kurangnya anggaran. The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of law enforcement on the practice of girl trafficking at the Metropolitan Police Station (Polrestabes) Makassar, and to identify and analyze the factors that hinder the ineffectiveness of law enforcement on the practice of girl trafficking at Polrestabes Makassar. This research was conducted at Polrestabes Makassar, especially the Women and Children Protection Unit. The type of research used in this study is the normative type. The data collection technique is by studying several literatures, books, articles and lecture materials obtained. The form of the interview is a data collection technique by conducting interviews with the Head of PPA Polrestabes Makassar, investigators and the Chair of the Women's Solidarity Institute, Anging Mammiri and asking for data. The results of this study indicate that law enforcement at the PPA Polrestabes Makassar has not been effective, because in 2018-2019 sanctions were not implemented by law enforcers, and law enforcers often made mistakes in imposing articles so that perpetrators were free from Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Criminal Acts. Besides, the perpetrators often want to bribe. The factors for the ineffectiveness of law enforcement are the human resource factor, namely the lack of personnel, the community factor due to lack of knowledge so they are afraid to report, and the facility factor is the lack of budget.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL : Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju Sartini, Sartini; Madiong, Baso; Makkawaru, Zulkifli
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1196

Abstract

Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap subjek hukum menjadi salah satu hak yang diberikan kepada setiap orang dan hak tersebut dilindungi oleh hukum, hak yang melekat pada setiap manusia harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga dijadikan sebagai sarana untuk melindungi hah-hak subjek hukum. Perlindungan hukum disini tentu saja perlindungan hukum terhadap masyarakat, teori ini merupakan teori penting dalam fokus kajiannya terutama sasarannya pada masyarakat yang berada pada posisi lemah. Dalam memberikan perlindungan dilakukan oleh para penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian pada proses penyidikan memberikan perlindungan terhadap korban, memberikan hak-hak korban. Legal protection given to every subject is one of the rights given to everyone and these rights are protected by law. The rights inherent in every human being must receive legal protection. Legal protection is also used as a means to protect the rights of legal subjects. Legal protection here is of course legal protection for the community. This theory is an important theory in the focus of this study, especially its target on people who are in a weak position. In providing protection, it is carried out by law enforcers, in this case the police in the investigation process to provide protection to victims and to provide victims' rights.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Gazali, Muhammad; Madiong, Baso; Makkawaru, Zulkifli
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1211

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan mendiskripsikan pelaksanaan fungsi badan pembentukan peraturan daerah dalam praktik yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah. Data penelitian yang digunakan adalah data primer melalui hasil wawancara dan data sekunder melalui pengumpulan artikel yang relevan dengan tata cara pelaksanaan fungsifungsi badan pembentukan peraturan daerah. Selanjutnya, analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan memaparkan secara faktual pelaksanaan fungsi badan pembentukan peraturan daerah dalam hubungannya dengan regulasi pembentukan peraturan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi badan pembentukan Peraturan Daerah belum efektif karena dalam proses pengajuan usulan Peraturan Daerah tidak cermat dalam mewujudkan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi dan pada tahapan seleksi Usulan Peraturan Daerah tidak memperhatikan skala prioritas yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tidak berjalannya secara efektif pelaksanaan fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disebabkan oleh faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana atau fasilitas dan kultur hukum. This study uses empirical research by describing the implementation of the functions of regional regulatory bodies in practice associated with statutory regulations related to the formation of regional regulations. The research data used is primary data through interviews and secondary data through the collection of articles relevant to the procedures for implementing the functions of regional regulatory bodies. Furthermore, data analysis uses qualitative data analysis by describing in fact the implementation of the function of the regional regulation formation body in relation to regulations on the formation of regional regulations. The results of this study indicate that the implementation of the function of the regional regulation formation agency has not been effective because in the process of submitting a proposal for a regional regulation, it is not careful in realizing a higher level statutory order and in the selection stage the proposed regional regulation does not consider the priority scale based on the Regional Government Work Plan. The ineffective implementation of the functions of the Regional Regulation Formation Bodies in Pangkajene and Islands Regencies is caused by factors of legal substance, legal structure, facilities and legal culture
EFEKTIVITAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB Nurbaya, Nurbaya; Pattenreng, Muh. Arfah; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1212

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji efektivitas pembagian harta bersama terhadap perceraian di pengadilan agama sungguminasa kelas IB. Jenis penelitian hukum normative. Jenis data sekunder yaitu Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Gowa Nomor 79/Pdt.G/2017/Pa.Sgm. Teknik pengumpulan bahan hukum Studi Kepustakaan. Analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pembagian harta Bersama berasarkan putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM telah efektif yang ditunjau berdasar kedudukan Hukum (legal standing) yang diperoleh penggugat serta partisipasi Pemerintah dan Aparat dalam membantu penggugat mendapatkan haknya efektif karena telah memenuhi mekanisme hukum yang ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama terhadap perceraian pada putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM meliputi pada factor sosiologi yaitu penetapan putusan dan adanya pendukung seperti fasilitas. Sedangkan factor psikologi meliputi pada ketidakadilan ini sangat berkaitan dengan pola padang suami selaku penanggungjawab keluarga terhadap istri selaku ibu rumah tangga serta pengaruh budaya dan ideologi yang menjadi pertimbangan dalam memberikan hak seorang istri. The aim of the study was to examine the effectiveness of the sharing of joint assets on divorce in the class IB sungguminasa religion court. This study is normative legal research. The type of secondary data is the Decision of the Religion Court of Gowa Regency Number 79 / PDT. G / 2017 / Pa. Sgm. The technique of collecting legal materials used in this research is Library Research. The data analysis used is qualitative analysis. The results showed the effectiveness of sharing joint assets based on decision number 79 / PDT.G / 2017 / PA. SGM has been effective based on the legal standing obtained by the plaintiff and the participation of the Government and the Apparatus in helping the plaintiff get his / her rights effectively because it has fulfilled the existing legal mechanisms. The factors that affect the effectiveness of the sharing of joint assets include sociological factors, namely the decision making and the existence of supporters such as facilities. While the psychological factor covering this injustice is closely related to the perspective of the husband as the head of the family and the wife as a housewife, as well as the influence of culture and ideology that are considered in giving the rights of a wife.
ANALISIS HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA TERHADAP PNS DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI Aksan, Muhammad; Mas, Marwan; Renggong, Ruslan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1222

Abstract

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. Tehnik pengumpulan data yakni Bentuk penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur baik buku artikel maupun materi kuliah yang diperoleh. Bentuk interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan objek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tindak pindana korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk memberantas korupsi, namun dalam pelaksanaanya mengalami banyak hambatan dan tantangan baik dari segi aspek sumber daya manusia maupun dari aspek kondisi alam, dukungan dana dan sarana dan prasarana, sedangkan pada aspek sumber daya manusia, dapat dilihat banyaknya pegawai negeri sipil yang tidak berminat menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa hal ini disebabkan jabatan yang memiliki resiko besar karena konsekkuensinya adalah terlibat dalam persoalan hukum di Indonesia. The type of research used in this study is the type of normative research. Data collection techniques, namely the form of library research, namely data collection techniques by studying various literature, both article books and course materials obtained. The form of interview is a data collection technique by conducting interviews with competent parties and the object of research, as well as requesting data from related parties. The results of the study show that investigating corruption crimes is an action taken to eradicate corruption, but in its implementation there are many obstacles and challenges both in terms of aspects of human resources and aspects of natural conditions, financial support and facilities and infrastructure, while in the aspect of resources. humans, it can be seen that there are many civil servants who are not interested in becoming officials in the procurement of goods and services. This is because the position has a big risk because the consequences are being involved in legal issues in Indonesia
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR Ashari Setiawan; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1341

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Kota Makassar, dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Jenis penilitian yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan teknik kepustakaan dan teknik wawancara. Analisis data dilakukan secara yuridis normatif dengan cara mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara pidana Nomor 51/Pid..Sus-TPK/2018/PN.Mks bahwa Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan perbuatan korupsi terdakwa dengan menggunakan system pembuktian secara negatif menurut Undang-undang/negatif wettelijk (Jaksa harus melengkapi dengan minimal dua alat bukti yang sah supaya mendapatkan keyakinan hakim). Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan alat bukti hakim yang terungkap di dalam persidaangan majelis. This study aims to determine the application of the criminal law of corruption carried out by the Head of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Makassar City, and to determine the judge's considerations in making decisions on corruption crimes committed by the Head of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), Makassar city. The type of research used is normative juridical while the nature of this research is descriptive. The data used in this study is secondary data. The data collection techniques used library and interview techniques. The data were analysed using a normative juridical manner by evaluating legal norms based on the constitution on developing problems as a process to find answers to the main problems. The results of the study indicate that the application of criminal law in proving criminal acts carried out jointly in criminal cases Number 51/Pid..Sus-TPK/2018/PN.Mks that the Public Prosecutor proves the accused's alleged corruption by using a negative evidence system according to law/negative wettelijk (the prosecutor must complete at least two valid pieces of evidence in order to obtain the judge's conviction). The judge in imposing a crime is based on the judge's evidence revealed in the trial of the panel.
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN HANDPHONE DI WILAYAH POLRES PINRANG Mansyur Mansyur; Marwan Mas; Ruslan Renggong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1365

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Pinrang, dan Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memtuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres  Pinrang, dengan menggunakan metode Penelitian pendekatan deskriptif kualitatif yaitu agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomenayang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian handphone di Kabupaten Pinrang, yakni faktor kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan gaya hidup. Ketiga faktor inilah yang kemudian menimbulkan cikal-bakal seseorang untuk melakukan kejahatan, khusus faktor gaya hidup didasarkan atas tingkat kebutuhan dan masuknya budaya barat yang begitu pesat di Kabupaten Pinrang membuat para anak-anak di Kabupaten Pinrang tidak mau ketinggalan trend, sehingga karena tidak didukung dengan ekonomi yang baik maka salah satu solusi yang mudah untuk dilakukan adalah dengan melakukan pencurian handphone. Sementara pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.9/Pid.B/2020PN Pin yang dalam amarnya memuat penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang mengandung pertimbangan meliputi pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang-barang bukti, dan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, serta non yuridis yaitu akibat perbuatan Terdakwa dan kondisi diri Terdakwa.. The purpose of this study was to determine the implementation of criminal sanctions against the perpetrators of the crime of theft in the jurisdiction of Pinrang Police, and to find out the basis of the judge's considerations in deciding cases against the perpetrators of the crime of theft. This research was conducted in the jurisdiction of Pinrang Police, using a qualitative descriptive approach research method, so that researchers can describe the empirical reality behind the phenomena that occur. Data collection techniques were carried out by conducting observations, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the factors that cause someone to commit the crime of cellphone theft in Pinrang Regency, namely factors of economic needs, environment, and lifestyle. These three factors then give rise to the forerunner of a person to commit a crime, specifically the lifestyle factor based on the level of need and the rapid entry of western culture in Pinrang Regency makes children in Pinrang Regency do not want to miss the trend, so that because they are not supported good economy, then one of the easy solutions to get money is to steal cellphones. Meanwhile, the judge's considerations in deciding the Pinrang District Court Decision No.9/Pid.B/2020PN Pin which in its order contains the imposition of a criminal sentence on the Defendant which contains considerations including juridical considerations consisting of the indictment of the Public Prosecutor, Witness Statement, Defendant's Statement, Items evidence, and articles in laws and regulations, as well as non-juridical, namely the result of the actions of the Defendant and the condition of the Defendant.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Ahmad Muhajir; Marwan Mas; Ruslan Renggong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1375

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus dugaan tindak pidana penipuan di wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi selatan; (2) mengetahui factor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yakni metode pustaka dan studi lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik, korban, tersangka, advokat dan aktifis LSM. Sampel ditetapkan adalah 35 responden. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa (1) Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel sudah menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Pertimbangan penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, yaitu adanya surat perdamaian yang menyatakan kedua belah pihak sudah berdamai dan saling memaafkan, kerugian sudah dikembalikan, pelapor mencabut laporannya dan mencabut keterangannya terdahulu dalam bentuk berita acara interogasi ataupun berita acara pemeriksaan (2) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah disebabkan oleh faktor keinginan, ekonomi dan lingkungan. Untuk itu disarankan dalam penerapan Keadilan Restoratif sebagai salah satu dasar penyelesaian kasus, hendaknya dilakukan pembaharuan KUHP dan KUHAP dengan mengadopsi prinsip-prinsip Keadilan Restoratif. This study was conducted with the aims of: (1) knowing and analyzing the implementation of a restorative justice approach in resolving cases of alleged criminal acts of fraud in the jurisdiction of the regional police of South Sulawesi; (2) knowing the factors causing the occurrence of criminal acts of fraud and or embezzlement. This study uses a descriptive method using primary and secondary data with data collection techniques, namely the library method and field study. The population in this study were investigators, victims, suspects, advocates, and NGO activists. The sample set is 35 respondents. The results of this study indicate that (1) Investigators Ditreskrimum South Sulawesi Police have applied the principles of restorative justice in the settlement of criminal acts of Fraud and embezzlement with the consideration of investigators. Ditreskrimum South Sulawesi Police use a restorative justice approach in the settlement of criminal acts of Fraud and embezzlement, namely the existence of a peace letter stating both parties have reconciled and forgive each other, the loss has been returned, the complainant withdraws his report and withdraws his previous statement in the form of an interrogation report or an examination report (2) The factors causing the occurrence of criminal acts of fraud and or embezzlement are caused by desire, economic and environmental factors. For this reason, it is recommended that in the implementation of Restorative Justice as a basis for resolving cases, the Criminal Code and the Criminal Procedure Code should be reformed by adopting the principles of Restorative Justice.
ANALISIS PUTUSAN PN NOMOR 2/PID.S/2020/PIN. ADL. TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 La Subu; Ruslan Renggong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1376

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilian umum di Kabupaten Konawe Selatan, dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemilihan kepala daerah dalam putusan Nomor: 2/P.id.s/2020/PIN.Adl. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Konawe Selatan mengenai putusan Nomor: 2/Pid.S/2020/PN.Adl berdasarkan analisa proses peradilan tindak pidana pemilu bahwa masih adanya perbedaan atau disparitas putusan dan banyaknya vonis pidana percobaan (ringan) menunjukkan adanya perbedaan perspektif (paradigm) di kalangan hakim dalam memandang kasus tindak pidana pemilu. Disatu sisi sebagian besar para hakim menilai bahwa pemidanaan (straafinaad), termasuk pemidanaan kasus pemilu bukan merupakan ajang balas dendam, sehingga dalam pandangan ini vonis yang dijatuhkan lebih merupakan langkah korektif dan pembinaan terhadap pelaku. Sedangkan pada sisi yang lain, para hakim dapat menilai tindak pidana pemilu dalam perspektif yang lebih dalam bahwa tindak pidana pemilu sudah mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Sehingga pembalasan terhadap tindak pidana Pemilu harus lebih diutamakan agar memberikan efek jera. Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap putusan yaitu putusan nomor Nomor 2/Pid.S/2020/PN.Adl. Hakim sudah tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang terungkap dipersidangan seperti Hakim telah memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hal tersebut berkaitan dengan adanya beberapa pertimbangan mengenai keterangan dari saksi dan terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidan akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah di hukum. This study aims to explain and analyze criminal law enforcement in tackling criminal acts of general election in Konawe Selatan Regency, and analyze the basis of judges' considerations in sentencing the perpetrators of the crime of regional head elections in decision Number: 2/P.id.s/2020/ PIN.Adl. The research method used is descriptive qualitative research method. The results showed that in the enforcement of criminal law in tackling criminal acts of general election in Konawe Selatan Regency regarding the decision Number: 2/Pid.S/2020/PN.Adl based on the analysis of the judicial process of election crimes, there are still differences or disparities in decisions and the number of criminal verdicts. The trial (mild) shows that there are different perspectives (paradigms) among judges in viewing cases of election crimes. On the one hand, most of the judges considered that sentencing (straafinaad), including the sentencing of election cases, was not an arena for revenge, so in this view the sentence handed down was more of a corrective step and guidance to the perpetrators. While on the other hand, judges can assess election crimes in a deeper perspective that election crimes have injured the public's sense of justice and damaged the democratic governance structure. So that retaliation for election crimes should be prioritized in order to provide a deterrent effect. Then the basis for the judge's consideration in imposing a criminal decision on the decision is decision number 2/Pid.S/2020/PN.Adl. The judge was right in considering the mitigating things that the defendant revealed in court such as the judge had decided lighter than the public prosecutor's demands and this was related to several considerations regarding the testimony of the witness and the defendant was honest and forthright about his actions, the defendant regretted his actions and promised not to do it again and the defendant has never been convicted.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI DI KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI SULAWESI TENGAH Hamid A. Cennu; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1381

Abstract

Penyelesaian sengketa tanah di kecamatan toili melalui mediasi oleh camat, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana sengketa permasalahan penguasaan dan pemilikan tanah ini diselesaikan melalui mediasi oleh camat di Kantor Kecamatan Toili Kabupaten Banggai. Sebelumnya dari pihak mediator mengusahakan untuk dapat mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketan dalam perkara ini.Tahap negosiasi akhir yaitu ketegasan tentang opsi-opsi yang disepakati untuk menyelesaikan sengketa yang disepakati para pihak yang bersengketa. Penandatanganan kesepakatan tercapai setelah camat berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Hasil kesepakatan kemudian dituangkan dalam berita acara perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak dan camat sebagai mediatornya serta para saksi dari kepala desa Titasari dan saksi masing-masing kedua belah pihak. Hasil kesepakatan pasca mediasi mengikat para pihak soalnya, kesepakatan tersebut menjadi semacam perjanjian bagi kedua belah pihak yang sudah pasti mengikat karena telah disepakati sebelumnya. Apalagi, hal itu semakin punya kekuatan mengikat tatkala kedua pihak merasa bahwa kesepakatan itu bersifat final.Faktor yang menghampat mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yaitu 1) Faktor Kurangnya Sumber Daya, 2) Faktor Pemahaman Hukum, 3) Faktor Campur Tangan Orang Lain. The settlement of land disputes in the Toili Sub-district through mediation by the sub-district head, is in accordance with the existing laws and regulations as disputes over land tenure and ownership issues are resolved through mediation by the sub-district head at the Toili Sub-District Office, Banggai Regency. Previously, the mediator tried to bring together the two disputing parties in this case. The final negotiation stage was the firmness of the agreed options to resolve the dispute agreed upon by the disputing parties. The signing of the agreement was reached after the sub-district head tried to reconcile the two parties. The results of the agreement were then stated in the minutes of peace signed by both parties and the sub-district head as a mediator as well as witnesses from the village head of Titasari and witnesses from each side. The results of the post-mediation agreement bind the parties because the agreement becomes a kind of agreement for both parties which is definitely binding because it has been previously agreed. Moreover, it increasingly has binding power when both parties feel that the agreement is final. Factors that hinder mediation in resolving land disputes in Toili Sub-District, Banggai Regency are 1) Lack of Resources Factors, 2) Legal Understanding Factors, 3) Other Intervention Factors.

Page 8 of 22 | Total Record : 212

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue