cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Boby Iskandar
Contact Email
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Phone
+628114478081
Journal Mail Official
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Editorial Address
LPPM STIH Umel Mandiri Jl. Raya Abepura Depan Perpusatakaan Daerah, Jayapura-Papua
Location
Kota jayapura,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri
ISSN : -     EISSN : 27235998     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Ius Publicum merupakan Jurnal Ilmiah yang menerbitkan artikel berupa gagasan konseptual dan laporan penelitian di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, diterbitkan secara berkala pada bulan Juni dan November dan telah disetujui dan siap dipublikasikan baik cetak maupun elektronik yang akan diedarkan setiap periode.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 52 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI KEBIJAKAN TERHADAP UMKM PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA JAYAPURA Silvester Magnus Loogman Palit
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v2i2.14

Abstract

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian nasional dampaknya juga dirasakansampai ke daerah, yang menyebabkan lesunya kegiatan usaha UMKM. Berbagai kebijakanpemerintah pusat dan daerah dikeluarkan demi mempertahankan eksistensi UMKM pada masapandemi ini. Perlu diperhatikan yaitu aturan manakah yang benar-benar mendukungkeberlangsungan UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya di masa pandemi covid-19ini. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode Yuridis normatifmenggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini adalah mencobamenganalisis perlindungan hukum pada pelaku usaha UMKM pada masa pandemi Covid 19dengan memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah dalamupaya pencegahan dan penyebaran penularan Covid-19. Kebijakan yang ada dimasapandemic covid-19 membuat pelaku UMKM bisa kembali bangkit dan berkembang lagi.Inovasi digital di masa pandemic ini diperlukan sangat memberikan pengaruh padaperkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah secara khusus. Pelaku UMKMyang memanfaatkan dan beradaptasi dengan sarana teknologi informasi dan komunikasidigital dapat bertahan di masa pandemic covid 19 yang belum tahu kapan berakhirnya.Dengan mengurangi transaksi menggunakan uang tunai, dan beralih menjadi transaksi nonTunai bisa membentuk sistem pasar (market) digital, dengan dukungan dari pemerintah.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHAN HUKUMAN PIDANA BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI Fitriyah Ingratubun; Samsul Tamher; Gatot Widodo
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v2i2.15

Abstract

Penelitian ini dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Hukuman Pidana BagiAnggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi,penelitian ini dilakukandi Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, metode dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dan yuridis empirik, Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakimdalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI telah sesuai mengacu pada Pasal 86 sampaidengan Pasal 89 KUHPM terdapat ketidak sesauaian tentang Sanksi pidana desersi. Hal ini terbuktidengan dakwaan yang diberikan oleh oditur militer sehingga berdampak pada sangsi yang diberikanhakim, Faktor penjatuhan hukuman dalam proses tindak pidana desersi terdapat faktor internal danexternal yang mana berdasarkan hasil penelitian terdapat adanya faktor di luar lingkungan sehinggaberdapak pada penerapan Hukum pidana desersi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENUTUPAN PERUSAHAAN Sri Iin Hartini; Salesius Jemaru; M.Efendy Jaya
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v2i2.16

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAMPENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENUTUPAN PERUSAHAAN
TINJAUAN YURIDIS PENYELUNDUPAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI JASA EXPEDISI PENGIRIMAN BARANG Wilhelmus Renyaan; Yulianus Pabassing; Muhammad Rijal Taha
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v2i2.17

Abstract

Penyelundupan dan peredaran narkotika melalui jasa ekspedisi pengiriman barang di KotaJayapura merupakan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pengedar narkoba melalui jasaekspedisi pengiriman barang memang terbilang baru dan membutuhkan kerjasama para pihakuntuk mengungkap kasus tersebut. Metode penelitian ini dengan mengunakan metode yuridisnormatif dan empirik, Modus yang digunakanpun oleh pengedar adalah dengan caramenggunakan/memesan secara online shop dan mengirim menggunakan ekspedisi JNE dalam halini pelaku melanggar Pasal 113 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) Undang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Upaya yangdilakukan antara lain : Preventif dari Pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional ProvinsiPapua, Represif dari Pihak Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan. Sedangkan upayaRepresif dari BNN antara lain : Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalamrangka ungkap jaringan kejahatan penyalahgunaan narkotika, Melaksanakan pertemuan denganeks pecandu dan melaksanakan pendampingan kepada korban penyalahgunaan narkoba danmantan penyalahgunaan narkoba.
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelintas Batas Yang Melanggar Hukum Di Provinsi Papua Salesius Jemaru; Herniati
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.19

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hukumyang dilakukan pelintas batas dari Papua New Guinea (PNG) saat masuk ke Provinsi Papua,serta menganalisa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelintas batas dari Papua NewGuinea (PNG) yang Melanggar Hukum di Provinsi Papua sekaligus menganalisis kendalayang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelintas batas yang melanggar hukum diProvinsi Papua. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai oleh Penulisadalah pendekatan Yuridis Normatif, Metode penelitian normatif disebut juga sebagaipenelitian doktrinal (doctrinal research). Selain itu Peneliti juga mempergunakan metodepenelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk-bentukpelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pelintas Batas dari Papua New Guinea (PNG) saatmasuk ke Provinsi Papua, adalah Pelintas batas yang tidak dilengkapi dengan dokumenkeimigrasian; Pelintas Batas yang melampaui masa tinggal (Overstay) di wilayah RepublikIndonesia; Pelintas batas dari PNG dengan status Ex Narapidana, karena telah manjalanihukum di Negara Republik Indonesia, serta penyelundupan ganja dan barang-barangterlarang lainnya ke wilayah Republik Indonesia. Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelintas Batas, Melanggar Hukum
Pembegalan Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis Di Wilayah Hukum Polres Jayapura Yohanis Sudiman Bahkti; Roida Hutabalian
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.20

Abstract

Penelitian dengan judul Pembegalan yang ditinjau dari perspektif kriminologis diwilayah Hukum Polres Jayapura dengan menggunakan metode deskriptif analitis yakniberusaha mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh aparat kepolisian di daerah.Atas permasalahan yang terjadi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinyakejahatan begal di Polres Jayapura dalam perspektif kriminologi adalah fakor ekonomi,lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatanbegal di wilayah lain (termasuk peran media), dan masih adanya penadah. Adapun dalamperspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologiskorban, dan situasi. Adapun Penanggulangan kejahatan begal yang telah dilakukan di PolresJayapura cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif.Namun demkian, masih belum efektif di mana terdapat beberapa hambatan dalampelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor ataukurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikanketerangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi, kurang saranaIT, personil di Polsek kurang; instansi lain kurang kooperatif. Kata kunci: Pembegalan, Kriminologis, Hukum
Analisis Yuridis Pengedaran Narkoba Jenis Ganja Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Jayapura Sri Iin Hartini; Fitriyah Ingratubun
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.21

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengedaran narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura, serta menganalisis penegakan hukumterhadap anak yang menjadi pengedar narkoba jenis ganja di Kota Jayapura, dansekaligus. untuk menganalisis hambatan dalam proses penyidikan, penuntutan, danperadilan terhadap kasus pengedar narkoba Jenis ganja oleh anak di Kota Jayapura.Dalam penelitian ini, merupakan penelitian hukum menggunakan pendekatan NormatifEmpiris.Dimanapendekatannormatifyangmeletakkanhukumsebagaisebuahbangunansistem norma yang mengatur tentang pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak diKota Jayapura selain itu secara empiris mengkaji perilaku masyarakat terutama yangdikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peredaran narkoba jenis ganja oleh anak diKota Jayapura, ternyata semakin marak. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 dinyatakan bahwa ‘’Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnyadisebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belumberumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. sesuai laporan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dan Satuan Reserse Narkoba Polres JayapuraKota. Narkoba jenis Ganja yang diedarkan oleh anak di Kota Jayapura berasal dariNegara Papua New Guinea yang diselundupkan ke Wilayah Republik Indonesia melaluipintu lintas perbatasan di Skouw atau melalui jalan setapak yang tidak dijaga olehSatuan Tugas Penjaga Keamanan Perbatasan. Selain itu hasil penelitian menunjukkanbahwa terhadap anak yang malakukan penyalagunaan Narkotika jenis ganja parapenyidik belum menerapkan hak Diskresi yang dimiliki untuk menghasilkan prosedurDiversi, yang merupakan Restorative Justice dalam usaha memberi perlindungankepada Anak yang berkonflik hukum. Selanjutnya kendala yang dihadapi penegak hukumberupa: keterbatasan sumber daya personil penyidik; Terbatasnya anggaran operasionalpenyidik; Sarana dan prasarana yang tidak memadai; Sistem penanganan kasus tindakpidana yang tidak pasti dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.
Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah James Yoseph Palenewen; Johan Rongalaha
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.22

Abstract

Penelitian ini di lakukan dengan judul Implementasi Asas Kontradiktur DelimitasiPada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan BatasTanah, ini merupakan hal yang sangat penting di mana kita harus memperhatikan batas-batasyang bersebelahan dengan pemilik hak atas tanah yang lain untuk menghindari adanyasengketa di kemudian hari. Tetapi kenyataannya pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura didalam pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi belum terlaksana dengan baik. Banyak halyang menjadi kendala sehingga tidak diterapkanya asas kontradiktur delimitasi dalam prosespengukuran dan penetapan batas tanah, masalah atau kendala yang terjadi yaitu seperti padasaat melakukan kegiatan proses pengukuran dalam hal penetapan batas tanah yang harus disaksikan oleh pihak berbatasan atau aparat pemerintah setempat, namun terkadang pihakberbatasan tidak hadir sehingga dititipnya lembar isian gambar ukur kepada pemohon yangmegakibatkan ketidakjujuran pemohon dan dapat menimbulkan masalah sengketa batasmeliputi tumpang tindih atau overlapping bidang tanah antar pihak berbatasan.Tujuannyauntuk mengetahui eksistensi asas kontradiktur delimitasi dalam proses pengukuran danpenetapan batas hak atas tanah di Kanto`r Pertanahan Kota Jayapura dan untuk mengetahuipenyelesaian masalah pertanahan akibat tidak diterapkan asas kontradiktur delimitasi padapendaftaran hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang di gunakan adalah yuridis normatif dan empirik yaitumenelaah dari peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan dan mengkaji konsepkonsephukumterkaitdenganAsasKontradikturDelimitasidanjugamelihatkenyataanyang terjadidilapangandalamhalpengukurandanpenetapanbatastanah. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan sumbangsih pemikiran ilmu hukumdalam hal pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dan memberikan informasi dan solusikepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat dan Badan PetanahanNasional Kota Jayapura sehingga dapat bekerjasama dalam hal pengukuran dan penetapanbatas tanah untuk menghindari sengketa yang terjadi di kemudian hari. Kata Kunci : Asas Kontradiktur Delimitasi, BPN, Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah.
Analisis Kewenangan Diskresional Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penindakan Penyidikan Pidana Khusus Semy BA Latunussa; Samsul Tamher
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.23

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan diskresional kepolisian RepublikIndonesia dalam penindakan penyidikan pidana khusus, dengan menggunakan metode penelitian hukum Deskriptif-Normatif. dengan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (studi bahanhukum) terhadap suatu masalah hukum dengan mengkaji sebab-sebab terjadinyapelangaran berdasarkan norma dan undang-undang dengan mengkaji berupa produk hukum yang terkait kemudian dikaitkan dengan kebijakan pengaturan dan pertimbanganhukum dalam hal kewenangan diskresional kepolisian dalam penindakan penyidikan tindakpidana khusus. Adapun hasil penelitian ini adalah Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dandalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaiantujuan sasarannya (doelmatigheid) daripada legalitas hukum yang berlaku (rechtsmatigheid).Diskresi memiliki tiga syarat antara lain; demi kepentingan umum, masih dalam lingkupkewenangannya, dan Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. di dalamPasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RepublikIndonesia, untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendirinamun dapat di lakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenistindak pidana yang dimungkinkan untuk dilakukan diskresi pada dasarnya pidana khusus,.Misalnya dalam kasus tindak pidana yang pelakunya melibatkan anak-anak, seperti dalamkasus Narkoba. Anak-anak yang menjadi pemakai narkoba adalah korban perilaku orangdewasa yang berperan sebagai pengedar.Kata Kunci: Diskresi , Kepolisian Republik Indonesia, Pidana Khusus
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Barang Komoditas Crude Palm Oil (Cpo) Melalui Pengangkutan Laut Di Papua H.M. HUSNI INGRATUBUN; Wihelmus Renyaan
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.24

Abstract

Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia, dimana produk ini memilikinilai ekonomis yang tinggi dan sangat dibutuhkan di pasaran nasional maupuninternasional, maka tentunya ini merupakan potensi yang besar sebagai pendapatanNegara. Distribusi perdagangan CPO dapat menggunakan jalur udara, darat, sungai, danlaut. Melihat kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan maka secaraumum distribusi / pengangkutan CPO lebih efektif dan efesien menggunakan jalur laut. Akantetapi masih banyak permasalahan dari distribusi CPO seperti pencurian, penggelapan,penyelundupan dan indikasi tidak taat pajak Negara hal ini sungguh memprihatinkan.Tujuan dalam penulisan ini yakni untuk menjelaskan menjelaskan Perlindungan Hukum BagiPemilik Barang Komoditas Crude Palm Oil (CPO) Melalui Pengangkutan Laut Di Papua.Meode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.Hasil dalam penelitian ini Kebijakan dan Regulasi pemerintah tentang distribusi CPOmelalui kapal laut masih belum maksimal dan banyak kelemahannya yang harus diperbaiki,batas toleransi ketidaksesuaian yang terlalu tinggi harus segera di kaji ulang.Kata kunci: Crude Palm Oil, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Barang, Investasi

Page 2 of 6 | Total Record : 52

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum