cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lis Julianti
Contact Email
jhs.unmas@gmail.com
Phone
+6281999418102
Journal Mail Official
jhs.unmas@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kamboja No 11A, Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Hukum Saraswati
Published by Universitas Mahasaraswati
ISSN : 2715758X     EISSN : 27209555     DOI : https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) is a journal that contains legal issues that are critically discussed by writers working directly in the field of law. This journal is published twice a year, in March and September and published by the Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati" : 10 Documents clear
Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomor 27 Tahun 2022 Evelyn Angelita Pinondang Manurung; Emmy Febriani Thalib
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dalam berbagai sektor industri rentan terhadap penggunaan Data Pribadi. Tingginya permintaan akan Data Pribadi sebagai syarat dalam melakukan akses atau transaksi digital menimbulkan ancaman atas hak privasi seseorang akan Data Pribadinya. Data pribadi dapat diakses oleh pihak Pengendali Data dan berpotensi disebarluaskan kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber hukum kepustakaan. Masyarakat Indonesia saat ini sangat bergantung pada penggunaan media berbasis teknologi informasi dalam menyimpan data pribadi ataupun dalam mengirimkan data pribadi ke pihak lain. Hal itu berdampak pada munculnya penyalahgunaan data yang berujung pada pelanggaran perlindungan data pribadi. Dengan adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan jaminan keamanan dan perlindungan Data Pribadi masyarakat Indonesia serta mencegah pelanggaran penyalahgunaan Data Pribadi.
Problematika Pemeriksaan Perkara Perceraian Karena Terjadinya Pertengkaran Terus Menerus Tanpa Dihadiri Tergugat Di Pengadilan Negeri Denpasar I Wayan Agus Vijayantera; I Gusti Bagus Hengki; Putu Lantika Oka Permadhi; Ni Wayan Yunika Duarta; Nidya Kameswari Perbawa
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar, selain jumlah perkaranya yang sangat tinggi di setiap tahunnya, perkara perceraian dengan cara verstek juga banyak terjadi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian menggunakan penelitian hukum empiris untuk menganalisis pentingnya kehadiran Tergugat dalam pemeriksaan perkara perceraian sebagai strategi membangun kembali komunikasi yang baik untuk mewujudkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian, serta menganalisis pembuktian terhadap alasan yang sering digunakan dalam perkara perceraian berupa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, tanpa dihadirinya pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar. Pada pembahasannya, kehadiran Tergugat memegang peran yang sangat penting guna meningkatkan peran Majelis Hakim melakukan usaha mendamaikan para pihak, namun kendalanya adalah banyak tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan sehingga usaha mendamaikan yang menjadi peran Majelis Hakim tidak maksimal. Meskipun perkara perceraian tidak dihadiri tergugat, pembuktian wajib dilakukan oleh penggugat untuk membuktikan dalilnya. Membuktikan terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga menjadi kendala ketika pihak Tergugat tidak hadir. Hal ini karena pengakuan terjadinya pertengkaran membutuhkan respon dari pihak Tergugat untuk dapat disesuaikan keterangannya. Pembuktian yang dilakukan pihak Penggugat tidak menjadi mutlak bahwa dalil yang diajukan dikabulkan.
Pembentukan Bank Tanah Dan Penguatan Hak Pengelolaan Pasca Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati; Ida Ayu Ratna Kumala; Agustina Ni Made Ayu D.P.
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan bank tanah diharapkan dapat mengakuisisi tanah secara sistematis terhadap tanah yang belum dikembangkan, tanah terlantar, atau yang ditinggalkan kosong dan dianggap memiliki potensi untuk pengembangan. Namun kenyataannya, upaya membangun Bank Tanah sebagai lembaga yang membantu pemerintah dalam pengelolaan tanah-tanah aset negara dibarengi dengan Penguatan Hak Pengelolaan menimbulkan banyak permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yag digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (The statue approach ), Pendekatan Sejarah (The History Approach), dan Pendekatan Konseptual (The Conceptual Approach) Urgensi pembentukan bank tanah pasca terbentuknya UU Cipta Kerja dan PP Bank Tanah adalah karena didorong keterdesakan Indonesia akan permasalahan kebutuhan tanah yang sangat besar, yang nantinya tanah tersebut digunakan sebagai wadah kegiatan investasi. Sehingga norma- norma dalam UU Cipta Kerja dan PP Bank Tanah terkait pembentukan bank tanah belum mampu merepresentasikan urgensi awal pembentukan bank tanah di Indonesia. Implikasi penguatan Hak Pengelolaan dan pemberian Hak Pengelolaan kepada Masyarakat Hukum Adat hanya akan menimbulkan permasalahan, karena dapat melemahkan keberadaan MHA dan Tanah Ulayat disisi lain malah lebih menguntungkan pada pihak investor. Sehingga pasca Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK No. 103/PUU-XVIII/2020, pemerintah harus dapat bertindak tegas untuk menghapus kebijakan penguatan Hak Pengelolaan dan pemberian Hak Pengelolaan pada Masyarakat Hukum Adat
Hak Perempuan Dalam Pencalonan Kepemimpinan Desa Adat Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari; I Gusti Ngurah Anom; Kadek Apriliani; Sandy Annisa Unzila; Gusti Ayu Eka Widiani
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Dalam hal ini, pemerintah indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan berbagai upaya, antara lain: mempromosikan, memenuhi dan melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Peran perempuan yang berkembang di masyarakat baik dari aspek refroduksi, ekonomi, sosial, politik dan kepemimpinan bahwa selama ini perempuan ditempatkan hanya sebagai anggota dalam hal kegiatan kemasyarakatan atau keorganisasian.
Peran Konseling Terhadap Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kabupaten Gianyar Ni Wayan Trisnawati
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketentuan pidana penyalahgunaan narkotika khususnya bagi pengguna di atur dalam pasal 127 Undang-undang Narkotika. Di dalam pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur dan mekanisme konseling terhadap rehabilitasi tindakan penyalahgunaan narkotika dan memahami peran konseling terhadap efektivitas rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Gianyar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan obyek yang diteliti dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme konseling terhadap rehabilitasi tindakan penyalahgunaan narkotika telah dijamin undang-undang, yang mana penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat melalui dua cara yaitu wajib lapor dan tertangkap tangan. Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar dapat di ukur melalui kejelasan tujuan yang hendak dicapai, strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.
Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Kota Denpasar Ida Bagus Panji Winangun
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pengawasan dalam penertiban parkir liar di Kota Denpasar melalui Dinas Perhubungan diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dibagi menjadi dua jenis yaitu pengawasan langsung berupa patroli ke jalan-jalan sebanyak 50 kali dalam setahun dan pengawasan tidak langsung berupa laporan masyarakat melalui website Pro Denpasar. Tindakan hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Denpasar yakni dengan himbauan, teguran, penempelan stiker, penggembokan, penggembosan ban dan penderekan. Belum adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Dinas Perhubungan secara independen merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban parkir liar. Dinas Perhubungan melakukan upaya-upaya yaitu pembinaan, himbauan kepada masyarakat, penyuluhan kesekolah-sekolah dan penertiban secara berkala.
AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN TANAH DESA ADAT UNTUK KEGIATAN INVESTASI PARIWISATA DI DESA ADAT KEROBOKAN I Gede Feri Kardiana
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bali menjadi destinasi wisata mancanegara, dimana masyarakat adat memiliki peranan penting dalam melestarikan budaya desa adat yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Desa Adat Kerobokan sebagai salah satu desa adat di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung mulai mengembangkan sektor pariwisata. Berbagai fasilitas pariwisata telah dibangun oleh para investor di Desa Adat Kerobokan. Tanah adat yang berada di lingkungan Desa Adat Kerobokan Sebelumnya berfungsi sebagai lahan pertanian telah dialihfungsikan sebagai tempat pariwisata. Dengan banyaknya hal positif, dilakukanya kerjasama investasi pariwisata hal tersebut menjadikan Urgensi Penggunaan Tanah Desa Adat Dalam Investasi Pariwisata di Desa Adat Kerobokan sebagai salah satu tempat yang digunakan untuk menujang industri pariwisata. Dengan adanya kegiatan investasi oleh investor yang bekerjasama dengan Desa Adat Kerobokan tentunya akan menimbulkan suatu Akibat Hukum Penggunaan Tanah Desa Adat Untuk Kegiatan Investasi Pariwisata Di Desa Adat Kerobokan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Sumber data melalui asas asas hukum, observasi dan wawancara.
KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DALAM FENOMENA SING BELING SING NGANTEN DI BALI Ni Komang Ratih Kumala Dewi; Ni Luh Gede Yogi Arthani; Ni Komang Sutrisni; Putu Putri Pradnyani Dewi; Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkembangnya fenomena sing beling sing nganten di Bali sangat mencemaskan para orang tua maupun masyarakat mengingat pola pikir generasi saat ini yang lebih memilih melaksanakan hubungan seksual dengan pasangannya sebelum terjadinya perkawinan dimana memiliki tujuannya yaitu terjadinyan kehamilan pada pihak perempuan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi pemicu mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Perempuan pada khususnya tentunya tidak memikirkan akibat dari perbuatannya dan hal-hal yang harus diperhatikan jika seandainya terjadi sesuatu yang tidak sessuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam fenomena sing beling sing nganten. Berdasarkan hal ini, maka tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam fenomena sing beling sing nganten di Bali Adapun metode penelitain yang digunakan yaitu metode penelitian empiris yaitu penelitia hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari prilaku manusia baik dari prilaku verbal yang didapat dari hasilb wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, Untuk hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan terhadap perempuan di tengah terjadinya fenomena sing beling sing nganten di Bali Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.
KONSEP THE WELFARE STATE DALAM TATA KELOLA PEDAGANG PINGGIR JALAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Ida Bagus Gede Subawa; I Made Hendra Wijaya; Anak Agung Adi Lestari; Ngurah Galang Jayadhifa
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagian dari perkembangan globalisasi yaitu pertumbuhan ekonomi di suatu bangsa, dalam analisis makro pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu negara diukur dari perimbangan pendapatan nasional rill yang dicapai satu negara, perkembangan perekonomian bangsa terasa sangat sulit memenuhi suatu pendapatan nasional yang memiliki rasio yang tinggi, ini merupakan suatu dampak akibatkan pandemic yang di akibatkan oleh virus covid-19, kejatuhan sistem perekonomian yang diakibatkan pandemic covid-19 ini memaksa individu harus berpikir cepat untuk mempertahankan kehidupannya baik itu dari segi fisik maupun segi materiil, hal ini tercermin banyaknya angka pedagang kaki lima yang mendadak memenuhi badan badan jalan utama, melalui konsep negara kesejahteraan suatu sistem hukum yang ada harus memiliki suatu kemanfaatan bagi masyarakat luas sementara mengingat turunnya sistem perekonomian Indonesia yang menuntut masyarakat untuk berjuang memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarga apakah sistem tata kelola pedagang pinggir jalan dapat di abaikan sementara ketika hukum tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
TINJAUN YURIDIS TERHADAP UJAR KEBENCIAN YANG DILAKUKAN OLEH I GEDE ARY ASTINA DALAM UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK I Gusti Ayu Diah Utari
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ujaran kebencian dalam kehidupan manusia saat ini yang berupa ungkapan, hasutan, dan provokasi kebencian kepada seseorang atau suatu kelompok lain, dalam hal berbagai aspek berupa, agama, cacat, orientasi seksual, gender, ras, warna kulit, kewarganegaraan, dan lain-lain. Jika hate speech tidak di tangani dengan efektif, efesien dan ditangani sesuai hukum yang berlaku, bisa menimbulkan suatu dampak konflik sosial yang bisa memicu tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa. Dengan timbulnya dampak yang sangat membahayakan bagi korban hate speech, maka penulis mendapatkan rumusan masalah dalam menangani hate speech yaitu, perlindungan hukum bagi korban hate speech dan sanksi pidana bagi pelaku hate speech. Penelitian ini mengunakan metode penulisan normative dan menggunakan pendekatan permasalahan perundang-undangan yang berkaitan dengan hate speech Kemudian bahan penelitian di kaji. Hasil dari penelitian teori perlindungan hukum bagi korban hate speech supaya tercapainya rasa aman dan dapat melindungi bagi mereka yang menjadi korban hate speech. Hate speech dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena telah melakukan suatu Tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja harus dipertanggungkawabkan atas tindakannnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023 Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Saraswati Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Saraswati Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Hukum Saraswati Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Hukum Saraswati Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Saraswati Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Saraswati Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Hukum Saraswati More Issue