cover
Contact Name
Suwito
Contact Email
jurnal.unhan@idu.ac.id
Phone
+628121550347
Journal Mail Official
jurnal.unhan@idu.ac.id
Editorial Address
niversitas Pertahanan Republik Indonesia ( UNHAN RI) Kompleks IPSC Sentul - Bogor 15141 Telp. 021-29618754 Fax. 021-29618773 Website : www.idu.ac.id
Location
,
INDONESIA
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Published by Universitas Pertahanan
ISSN : 26205262     EISSN : 26207400     DOI : 10.33172/jpbh
Jurnal Pertahanan & Bela Negara adalah merupakan wadah para dosen, peneliti, dan mahasiswa untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi akademik, sekaligus perwujudan kontribusi intelektual terhadap perkembangan keilmuan di bidang Pertahanan dan Bela Negara melalui tulisan ilmiah baik berupa kajian maupun hasil penelitian. Jurnal Pertahanan & Bela Negara diterbitkan setiap tiga bulan sekali dalam setahun, yakni bulan April, Agustus dan Desember. Tujuan utama Jurnal Pertahanan & Bela Negara adalah untuk mengembangkan, memperkaya, dan menjadi referensi kajian bidang ilmu pertahanan dan bela negara, serta menjadi bahan pembelajaran dan pengkajian bagi para akademisi yang memiliki fokus dan minat pada bidang ilmu pertahanan dan bela negara. Jurnal Pertahanan & Bela Negara melingkupi kajian ilmu pertahanan dan bela negara dari perspektif strategi, manajemen, kebijakan, dan teknologi pertahanan, serta bidang kajian lainnya yang terkait ilmu pertahanan dan bela negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 250 Documents
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA MARITIM INDONESIA YANG KUAT: SUATU TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Berantas, Sugeng
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.42 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v5i2.362

Abstract

Percepatan pembangunan pertahanan, sebagaimana pembangunan nasional lainya yang cakupannya banyak. Diantaranya, menyoal peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI), komponen cadangan (komcad), dan komponen pendukung (komduk) pertahanan diarahkan pada upaya terus­menerus untuk mewujudkan kemampuan pertahanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal. Kemampuan pertahanan tersebut, terus ditingkatkan agar memiliki efek penggetar yang disegani untuk mendukung posisi tawar dalam ajang diplomasi (Undang Undang-UU 17/2007-UU 37/1999). Namun, ketika memasuki tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2015 atau pada jabaran lanjutan tahapan ke 3   dengan acuan Peraturan Presiden (Perpres) 2/2015. Peningkatan kemampuan pertahanan dengan dukungan kelengkapan komponen pertahanan lainnya. Misalnya, komponen cadangan (komcad) dan komponen pendukung (komduk)  yang strategis untuk mendukung TNI sebagai komponen utama (komput)  seharusnya dipercepat/diregulasi perwujudannya. Justru, seakan terkunci. Jika tidak tertunda, akibat menguatnya orientasi perubahan pembangunan menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan berbagai variasi misi pendukungnya. Analogi ideologis Pancasila,  dengan Tri Sakti, Nawa Cita, dan  mengambil dukungan  makna misi RPJPN atau peraturan perundang-undangan yang terkait ciri khas nusantara/kelautan/kepulauan/ maritim. Dimunculkan dan dijadikan acuan dasar  dalam penerapan semua pembangunan nasional. Tanpa mengabaikan,  kepemimpinan, tuntutan nasional, dan mengatasi ancaman/tantangan global akibat dimungkinkannya masalah: (i) infrastruktur yang terbatas; (ii) penguatan infrastruktur yang lambat; (iii) beberapa peraturan perundang undangan yang tumpang tindih dan kontradiktif; (iv) penerapan dan penggunaan teknologi yang terbatas; (v) kemampuan untuk membiayai pembangunan terbatas. Oleh karena itu, mengurangi resiko dan mencari solusi dalam suksesnya pembangunan pertahanan yang cakupannya banyak dengan memperhatikan konteks pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai (Penjelasan UU 3/2002) menjadi bagian wajib. Khususnya, dalam kerangka memposisikan kebijakan dan strategi jika  menuju keadaan bahaya bereskalasi tinggi (perang). Apalagi, dalam penerapan kebijakan dan keputusan politik yang dituangkan dalam lembaran/berita negara (peraturan perundang-undangan) mengenai penguatan sektor pertahanan. Masih mefokuskan, diantaranya TNI yang profesional tanpa memaknai pentingnya dukungan nyata berbagai manfaat strategis dari peran, fungsi, dan tugas SDM pertahanan yang berupa komponen cadangan (komcad) dan komponen pendukung (komduk). Lalu, dalam kerangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia mengutamakan badan keamanan laut (Bakamla) sebagai bagian unsur utama (lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan). Kata Kunci: sumber daya manusia (SDM) pertahanan, visi negara maritim, pembangunan pertahanan negara 
CORRUPTION AS PART OF PROXY WAR: EFFORTS TO ERADICATE THE DANGER OF CORRUPTION IN INDONESIA Indrawan, Raden Mas Jerry
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English)
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.91 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v7i1.168

Abstract

Abstract – Corruption is the main enemy of the nation However, corruption is a totally different battlefield from the regular terminology of war that we understand. This type of war is a war without weapons, without an army and territories. This war is a battle that does not attack with a rifle, but attacking the human conscience with the temptations of materialism. Corruption can harm the development of the Indonesian economy, and impoverishing our people. Corruption resulting in the destruction of the national order in Indonesia, in almost every sectors. That is why the writers considers that corruption is part of a proxy war. Enforcement measures only not enough to combat the corruption, it require preventive action so that these threats will not become an embedded culture. Therefore, the civil defense program may be used as an effective means to eradicate corruption. In this paper, the writers wants to elaborate that corruption is part of a proxy war, and also how the civil defense program could be used to eradicate corruption in Indonesia.Keywords: Corruption, poverty, proxy war, state defense and defending the country
PENYUSUNAN PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, PULAU-PULAU KECIL DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DALAM UPAYA BELA NEGARA Tasliman, Michael Timothy
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 11, No 3 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1721.965 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v11i3.1370

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang menempati urutan kedua wilayah pantainya terpanjang di dunia dengan jumlah pulau menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia  mencapai 17.491 pulau dimana 111 pulau diantaranya ditetapkan sebagai pulau-pulau kecil terluar berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Hal ini tentu merupakan potensi yang cukup besar untuk mendorong pembangunan di negara ini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria telah melakukan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut maka dibutuhkan langkah pemantauan dan evaluasi dari hasil inventarisasi sebagai upaya preventif timbulnya permasalahan pertanahan di kemudian hari dan terwujudnya tertib pertanahan. Atas dasar tersebut, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan pengendalian, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, kepulauan dan wilayah tertentu.
MENUMBUHKAN CIVIC VALUES DIKALANGAN MAHASISWA: IKHTIAR MENANGKAL RADIKALISME Biyanto, Biyanto
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.088 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v3i1.379

Abstract

This research discusses efforts to develop civic values spirit for college students. This is important to deter radicalist thought and act in education sphere, such as gangs fight, demonstration, anarchist action, and also the involvement of students in radical Islamic movement, like “Islamic Indonesian State”. As religion based on radical phenomenon occurs within society, it is important to agree upon diversity. Therefore, the civic culture should be strengthened, such as values of democracy, pluralism and multiculturalism, involving mass media, mass organization, and education institutions. Students are the most important element to be involved in developing civic culture movement. In high level education, college students could be a civic education agent to minimize potential radicalism by giving them comprehensive civic knowledge. Furthermore, the values are actuated into civic disposition action and mindset, as well as daily actuation of civic skills. The college students’ role is significantly important by referring to its historical facts, academic culture and an ability to build network. Unfortunately, nowadays, many students are trapped into practical politics and culturally trapped. While actually the cultural role of students can be effectively deter radicalism potential. The role of students is mediator of cross cultural and religion dialogue, formally and informally. Keywords: civic values, students, terrorism, deradicalisation
IMPLEMENTASI MOU COMMON GUIDELINES INDONESIA MALAYSIA TENTANG PERLINDUNGAN NELAYAN DALAM PENANGANAN ILLEGAL FISHING DI SELAT MALAKA M.Sc, Dr. Widodo,
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.596 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v7i2.206

Abstract

Abstrak - Penelitian ini membahas implementasi MoU Common Guidelines Indonesia-Malaysia tentang perlindungan nelayan. Tujuan dari MoU ini adalah untuk menetapkan pedoman tentang kesepakatan kegiatan yang terkait dengan isu perikanan antara Indonesia- Malaysia dengan penekanan khusus pada penjaminan kesejahteraan nelayan dari kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, telaah dokumen lembaga, dan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah nelayan yang ditangkap oleh aparat kedua negara setelah diterapkannya MoU ini. Akan tetapi, masih terjadi penangkapan nelayan oleh aparat kedua negara walaupun jumlahnya menurun. Hal ini disebabkan karena aparat keamanan laut terutama di daerah dan nelayan khususnya nelayan tradisional masih kurang memahami isi dari MoU tersebut. Bagi instansi pemerintah yang telah mengetahui isi MoU tersebut, ada yang tidak menyetujui dengan diterapkannya MoU Common Guidelines Indonesia-Malaysia karena beranggapan bahwa MoU tersebut telah membatasi ruang gerak instansi pemerintah yang melakukan patroli di wilayah yang belum disepakati batas maritimnya antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka. Dalam hal ini, perlu disusun technical guidance berisi pemetaan nasional terkait point-point koordinat batas maritim. Sosialisasi MoU juga perlu dilakukan secara cepat dan tepat khususnya di daerah dan perlu dibentuk satuan tugas terkait pelaksanaan MoU ini yang terdiri atas masing-masing instansi yang berwenang di laut agar memudahkan dalam penanganan dan koordinasi apabila terjadi pelanggaran di wilayah yang belum disepakati batas maritimnya.Kata kunci: MoU Common Guidelines Indonesia-Malaysia, wilayah yang belum disepakati batas maritimnya, Selat MalakaAbsract - This study discusses the implementation of the MoU between Indonesia and Malaysia Common Guidelines on the protection of fishermen. The purpose of this MoU is to establish guidelines on deal activity related to fisheries issues between Indonesia and Malaysia with special emphasis on guaranteeing the welfare of fishermen from both sides. This research uses descriptive-analytic method with a qualitative approach. The procedure of collecting data obtained through interviews, document analysis institutions, and libraries. The results showed that the decline in the number of fishermen were arrested by the two countries after the implementation of this MoU. However, it is still the arrests of fishermen by the authorities of both countries, although the number decreased. This is because the security forces, especially in the area of sea and fishermen, especially traditional fishermen still do not understand the contents of the MoU. For government agencies who already know the contents of the MoU, there are no agreeing with the implementation of the MoU Common Guidelines Indonesia-Malaysia because they thought that the MoU has limited space for government agencies who conduct patrols in areas that have not agreed to limit its maritime between Indonesia and Malaysia in the Straits of Malacca , In this case, need to be developed technical guidance related contain national mapping points maritime boundary coordinates. MoU socialization also needs to be done quickly and accurately, especially in the area and the need to set up a task force on the implementation of this MoU which consists of each authorized agency in the sea in order to facilitate the handling and coordination in the event of violations in areas that have not been agreed maritime boundary.Keywords: MoU Common Guidelines Indonesia-Malaysia, unresolved maritime boundaries area, Malacca Strait
SINERGI INSTRUMEN KEKUATAN MARITIM INDONESIA MENGHADAPI KLAIM CINA ATAS LAUT CINA SELATAN Sidjabat, Christine Anggi; Octavian, Amarulla; Said, Budiman Djoko
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.326 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v8i2.399

Abstract

Indonesia bukan salah satu negara claimant, tetapi provokasi Cina melalui kapal nelayan yang dikawal oleh kapal Chinese Coast Guard telah melanggar hak berdaulat Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Laut Cina Selatan (LCS) yang berpotongan dengan Nine Dashed Line (NDL).Sampai saat ini sinergi antar instrumen kekuatan maritim Indonesia untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di LCS masih terlihat lemah, sehingga  rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sinergi instrumen kekuatan yang berwenang pada domain maritim Indonesia dalam menghadapi Klaim Cina atas LCS. Analisa sinergi dilihat dari tiga aspek yaitu perspektif, kebijakan, dan Rules Of Engangement (ROE) yang diterapkan pada operasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian secara mendalam, dengan teknik analisa Soft System Methodology untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan dengan perbandingan sistem berpikir dan dunia nyata secara terstruktur, dan dibantu dengan NVivo untuk proses triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan instrumen kekuatan maritim di Indonesia belum memiliki perspektif yang selaras terhadap NDL. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dari pembuat kebijakan dan turunan strategi dari pembuat strategi Pemerintah Republik Indonesia belum diharmonisasi, sehingga ROE pada level operasional yang tepat untuk menghadapi provokasi Cina atas LCS belum dirumuskan dengan menyesuaikan antara wewenang dengan kapabilitas instrumen. Secara keseluruhan, penelitian menemukan bahwa sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia masih perlu dioptimalkan untuk menghadapi Klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia di LCS. Kata Kunci: Sinergi, Instrumen Kekuatan Maritim, Nine Dashed Line, Laut Cina Selatan, Hak Berdaulat
Maritime Axis And Indonesia’s National Security: Challenge And Hope Ridwan, Safril Hidayat dan
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 7, No 3 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English)
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.691 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v7i3.242

Abstract

Abstract - The maritime and marine potentials are so great on the one hand, were a blessing on Indonesia's geographical condition, but on the other hand, it can lead to conflict. Exploitation and illegal activities on marine resources without considering to sustainability will worsen the welfare of society and oftenly conflicting international relations. As a country that becomes the crossing of foreign ships where four straits of the seven important straits of the world exist in Indonesian waters, Indonesia is a country that is vulnerable from the side of maritime security. Crime in Indonesian waters is still frequent, either by Indonesian citizens themselves or foreign nationals. The Government of Indonesia with the Nawa Cita program has the vision of Indonesia as a maritime axis of the world. Meanwhile, as a policy, the successful implementation of maritime axis policy is largely determined by content of policy and context of implementation. The successful implementation of maritime axis policy will impact the realization of the welfare and security of Indonesian society. This article uses a qualitative approach with data sources and literature related to maritime axis. Validity and reliability of data is done by reference triangulation. The results show that the implementation of maritime shaft policy still requires the readiness of the implementer as the front guard of maritime axis policy along with the development of maritime infrastructure of international standard.Key words: maritime axis, content of policy, context of implementation, national security
TRANSFORMASI KONFLIK SOSIAL ANTARA ETNIS BALI DAN LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DI BALINURAGA, KECAMATAN WAY PANJI, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Kurniadi, Akbar; Legionosuko, Tri; Poespitohadi, Wibisono
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.649 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v9i1.501

Abstract

Artikel ini menganalisis berbagai faktor penyebab konflik laten di Balinuraga menjadi konflik terbuka,serta bagaimana upaya transformasi konflik dilakukan untuk mengubah kondisi yang konfliktual menjadi harmonis, destruktif menjadi konstruktif. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat Lampung, dengan konflik Balinuraga tahun 2012, masuk kedalam lima (5) wilayah dengan tingkat diskriminasi terburuk pasca reformasi. Selain itu, belum ada penelitian yang mengkaji tentang bagaimana upaya transformasi konflik di Balinuraga, sehingga penulis merasa perlu untuk mengangkat tema transformasi konflik Balinuraga sebagai judul dan pokok pembahasan dalam tulisan ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses analisis kasus, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep, seperti Teori Konflik, Teori Transformasi Konflik, Teori Kerja Sama, Teori Identitas Sosial, Konsep Segitiga ABC Konflik Galtung, Konsep SAT, dan Konsep Perdamaian. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Balinuraga dipicu oleh kenakalan remaja, diperluas dengan isu etnisitas dan arogansi antar kelompok sebagai akselerator, dan dilatarbelakangi kebijakan transmigrasi serta isu kesenjangan ekonomi sebagai faktor struktural. Upaya transformasi konflik dilakukan dalam empat dimensi, yaitu personal, relasional, kultural, dan struktural demi mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan dan keamanan nasional.Kata Kunci : konflik, transformasi konflik, suku bangsa, budaya, dan perdamaian
MEMBANGUN MODAL SOSIAL DALAM KONTRA TERORISME Hidayat, Safril
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.502 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v6i1.294

Abstract

Social capital is a quality that can be a facilitator of interpersonal cooperation. Social capital is about the value of social networks, bonding similar people and bridging between diverse people, with norms of reciprocity. Social capital can aggregate bonds, bridges, and linkages between apparatus and citizens. However understanding terrorism should be the firts task. To understand terrorism, therefore the same definition should be shaped as national or common perception of terrorism. Studies have found more than 200 definitions of terrorism. If the definition of terrorism widely agreed and acceptable, thus the counterterrorim can be taken with realistic and fair indicators of success, and accountable. It is weird but real that common people generalized terrorism as Islamist, thus terrorism is pointed to moslem followers. As a basic or fundamental to define terrorism, all people should understand value and norms which all moslem adopted and followed. From this point, the common understanding will build common interest that all people aware of terrorism and has willing altogether to take counter terrorism actions. Therefore, the higher social capital will reach the higher governmental efforts to counter terrorism. Keywords: Social Capital, Terrorism, Counterterrorism, Islam Norms, Islam Values.
MAINTAINING NATION SOLIDITIES THROUGH RENEWABLE ENERGY MANAGEMENT BASED ON MUTUAL COOPERATION Khotimah, Khusnul
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English)
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.449 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v9i2.572

Abstract

The community is one of the potential sources for building solidity, strength and defense for the Indonesian people. However, building on the condition of the Indonesian nation's solidity in the midst of current globalization has many challenges. One of them is by trying to condition people who are united in maintaining the solidity of the nation. The research method in this study used literature studies and previous research observation of the author. The result is an analysis of the role of community solidity in managing renewable energy towards energy independence supporting national defense forces, through the implementation of basic energy self-management including: (1) awareness of the importance of citizen solidity in managing renewable energy through solid community participation in a community so as not only normative appeals, but there needs to be clear regulations regarding the active involvement of the community in supporting the 23% renewable energy mix program in 2025; (2) the community becomes the driving force of solidarity in energy management that has succeeded in facilitating other communities in providing energy independently and contributing to the growth of people's economy in supporting national defense.Keywords: Community Solidity, Energy, Self-Management

Page 1 of 25 | Total Record : 250


Filter by Year

2013 2021


Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 3 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 10, No 3 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 10, No 3 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 9, No 3 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 9, No 3 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 8, No 3 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 8, No 3 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 7, No 3 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 7, No 3 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 6, No 3 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 5, No 3 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 4, No 3 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 4, No 1 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara More Issue