cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Titin Suprihatin
Contact Email
uptpublikasi@unisba.ac.id
Phone
+6289657453976
Journal Mail Official
jrhki@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung (Unisba) Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, West Java, Indonesia. +62 22 420 3368 || +62 22 426 3895, ext. 6892
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Riset Hukum Keluarga islam
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 28083474     EISSN : 27985350     DOI : https://doi.org/10.29313/jrhki.vi
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada hukum keluarga islam dengan ruang lingkup sbb: Batasan Usia Perkawinan, Dampak Perkawinan, Fikih Mawaris. Fikih Munakahat, Habaib Kebiasaan, Harta Bersama, Hukum adat, Hukum Islam Diskresi, Hukum Islam, Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam, Kursus Pra Nikah, Legislasi, Penetapan Hakim Wali Nikah, Perceraian, Perkawinan Beda Agama, Saksi, Suami mafqud, Syiqaq, Talak, Walimatul ‘urs. Jurnal ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Unisba. Artikel yang dikirimkan ke jurnal ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)" : 20 Documents clear
Model Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Dian Nur Afifah; Encep Abdul Rojak
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1146

Abstract

Abstract. Marriage can unite two people in love, namely to give birth to legitimate offspring as a good way to preserve life, by forming a household to create a happy family life, full of love and affection, feelings of calm, serenity, and peace. A valid marriage is a marriage carried out based on the laws of their respective religions and based on the beliefs held, and every marriage must be registered based on the applicable laws and regulations. One of the duties of the KUA is to register marriages, and the registration process is of course implemented based on applicable regulations. It is the same with the KUA of Purwakarta District, but in practice, there are still some problems in recording marriages at the KUA. Based on these problems, this study can be formulated as follows: (1) How is the marriage registration model in the KUA, Purwakarta District, Purwakarta Regency?. In this study, the researcher used a qualitative method with a normative juridical approach. Data collection techniques in this study are interviews and literature study. The data analysis technique used is interactive analysis and concept analysis. The results of this study can be concluded that the marriage registration model in the KUA, Purwakarta District, Purwakarta Regency is by applicable regulations, but there are still problems in recording marriages. Abstrak. Perkawinan dapat mempersatukan dua insan dalam sebuah cinta, yairu untuk melahirkan keturunan yang sah sebagai cara yang baik untuk melestarikan sebuah kehidupan, dengan membentuk rumah tangga agar terciptanya kehidupan keluarga yang bahagia, penuh kasih dan sayang, perasaan tenang, tenteram dan damai. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dan berdasarkan kepercayaan yang dianut, dan setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUA salah satu tugasnya adalah mencatatkan perkawinan, dan proses pencatatan tersebut tentunya diterapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Sama halnya dengan KUA Kecamatan Purwakarta, namun pada praktiknya masih terdapat beberapa masalah dalam pencatatan perkawinan di KUA tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana model pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif dan analisis konsep Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih terdapat masalah dalam pencatatan perkawian.
Upaya Hukum dan Perlindungan terhadap Istri dalam Perkara Suami Mafqud Muthia Hartati; Muhammad Yunus
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1183

Abstract

Abstract. The missing husband (mafqud / unseen) certainly creates new problems in the household, in the implementation of rights and obligations for husband and wife. The loss of a husband creates an unclear status for the wife who is left behind, how long the wife has to wait until she can file a divorce suit, and whether the marriage can be terminated or not. The purpose of this study is to find out how the rules for unseen divorce and the determination of mafqud according to positive law and Islamic law, and to find out how to analyze the mafqud case in case Number 154/Pdt.G/2021/PA.Smdg in the Sumedang Religious Court according to positive law and Islamic law. This research was conducted using a normative legal research method using qualitative analysis that describes legal issues that have been written in the Qur'an and al-Hadith as well as the Act, the opinions of scholars and legal experts so that several opinions emerge with various similarities and differences. The primary data of this research comes from the decision of the Religious Court Number 154/Pdt.G/2021/PA.Smdg, the results of the judge's interview, Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, based on the results of research conducted The results obtained in this thesis are that a wife whose husband is mafqud for a long period of time may file for divorce because her rights are not fulfilled. In article 19 PP No. 9 of 1975, the minimum time limit for a wife to file for divorce because her husband is missing is two years, while according to Imam Malik and Imam Ahmad bin Hambal it is four years. Abstrak. Suami yang hilang (mafqud/ghaib) tentunya menimbulkan persoalan baru dalam rumah tangga, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bagi suami istri. Hilangnya suami menimbulkan ketidakjelasan status bagi istri yang ditinggalkan, berapa lama istri harus menunggu hingga dapat mengajukan gugatan perceraian, dan apakah perkawinannya dapat diputus atau tidak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan cerai ghaib dan penentuan mafqud menurut hukum positif dan hukum Islam, serta untuk mengetahui bagaimana analisis kasus mafqud dalam perkara Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Smdg di Pengadilan Agama Sumedang menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yang memaparkan persoalan hukum yang telah tertulis dalam al-Qur’an dan al- Hadis serta Undang-Undang, pendapat Para Ulama dan ahli hukum sehingga muncul beberapa pendapat dengan berbagai persamaan dan perbedaan. Data primer penelitian ini bersumber dari putusan Pengadilan Agama Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Smdg, hasil wawancara hakim, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan hasil penelitian yang didapat dalam skripsi ini adalah bahwa seorang istri yang suaminya mafqud dalam kurun waktu yang lama, boleh mengajukan cerai disebabkan hak-haknya tidak terpenuhi. Dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 waktu batas minimal istri boleh mengajukan cerai karena suaminya hilang adalah dua tahun sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal adalah empat tahun.
Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Yuni Juniarti; Shindu Irwansyah
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1185

Abstract

Abstract. That interfaith marriages are marriages between adherents of different religions, or marriages between a man and a woman of different beliefs. The purpose of this study is to answer the formulation of the problem. The method used in this study is a normative legal method with data collection in the form of library research and using secondary data types with primary and tertiary materials. Law Number 1 of 1974 Article (2) paragraph (1), which states that marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief. Abstrak. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berbeda keyakinan. Berkenaan dengan pencatatan perkawinan beda agama yang tidak dapat didaftarkan di kua, tetapi harus didaftarkan pada kantor catatan sipil, tujuan penelitian ini adalah metodeP hukum dengan mengumpulkan data berupa studi kepustakaan dan menggunakan tipe data sekunder dengan Perkawinan beda agama dicatat bukan di kua, melainkan di kantor catatan sipil, karena menurut UU no. 1 1974, pasal (2), ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
Analisi Hak Asuh Anak akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam M. Vhize Jenna Afif El Imami; Amrullah Hayatudin
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1206

Abstract

Abstract. Divorce is the last resort of a husband and wife relationship that cannot be saved even in various ways. The dissolution of marriage due to divorce will lead to various obligations that must be carried out by husband and wife, one of which is regarding hadhanah. Hadhanah for children who are not yet mumayyiz are cared for by the mother, if the child is an adult it is allowed to choose to join his father or mother. There was a case of hadhanah found in Kaliawi Village, the custody rights were transferred from the mother to the father due to the unstable economic condition of the mother since the Covid pandemic -19 in Indonesia. This study aims to determine child custody due to the Covid-19 pandemic in Kaliawi Village, Bandar Lampung City in terms of Islamic Family Law. This research is a qualitative research. This research took place in Kaliawi Village, Bandar Lampung City. Data collection was carried out using interviews and document studies. Data were analyzed using inductive and comparative methods. The results showed that the responsibility of parents who divorced their children in the Kaliawi Village, Bandar Lampung due to the Covid-19 pandemic, transferred the custody of the unmarried children from the mother to the father. The custody of the children due to the Covid-19 pandemic after the divorce in the Kaliawi Village, Bandar City Lampung contradicts the provisions of the Compilation of Islamic Law, namely Article 105 concerning Child Care, Article 149, and Article 156 concerning Consequences of Divorce. Abstrak. Perceraian merupakan jalan terakhir dari hubungan suami istri yang tidak dapat diselamatkan meskipun dengan berbagai cara. Putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan bebagai kewajiban yang harus diemban suami istri salah satunya yaitu mengenai hadhanah. Hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz dipelihara oleh ibu, apabila anak sudah dewasa diizinkan memilih untuk ikut ayah atau ibunya.Terdapat kasus hadhanah yang ditemukan di Kelurahan Kaliawi, hak asuh tersebut dialihkan dari ibu kepada bapak dikarenakan kondisi perekonomian ibu yang tidak stabil sejak adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak asuh anak akibat pandemi Covid-19 di Kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tanggung jawab orang tua yang bercerai terhadap anak di Kelurahan Kaliawi Bandar Lampung akibat pandemi Covid-19 mengalihkan hak asuh anak yang belum mumayyiz dari ibu kepada ayah., Hak asuh anak akibat pandemi Covid-19 pasca perceraian di kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 105 tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 149, dan Pasal 156 tentang Akibat Perceraian.
Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020) Akhmad Salman Fauzan; Ilham Mujahid
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1255

Abstract

Abstract. The rate of divorce at the Bandung City Religious Court in the 2019 – 2020 period has increased. This is thought to be caused by several factors that must be analyzed and addressed academically. Based on this, the focus of this research is formulated in the form of the following questions: What are the factors that cause the increasing divorce rate in the Bandung City Religious Court in 2019-2020? How is the analysis of the most dominant factors causing the increasing divorce rate in the Bandung City Religious Court in 2019-2020? And what is the solution to reduce the increase in the divorce rate in the Bandung City Religious Court? The research method used in this research is descriptive analysis with a qualitative approach based on the reason that the problems studied in this study are the factors of divorce and their impacts and solutions. The results showed that the factors causing the increasing divorce rate at the Bandung City Religious Court in 2019-2020 consisted of factors that included no harmony, third party interference, no husband's responsibility, economy, jealousy, polygamy that was not in accordance with the rules and a moral crisis. the most dominant factor is the existence of disharmony in the household, and the solution to reduce the increase in the divorce rate in the Bandung City Religious Court is to maximize the implementation of premarital debriefing activities by the Office of Religious Affairs. Abstrak. Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung pada Periode 2019-2020 mengalami peningkatan. Hal ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor yang harus dianalisis dan disikapi secara akademik. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020? Bagaimana analisis faktor yang paling dominan menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020? Dan bagaimana solusinya untuk mengurangi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan secara kualitatif yang didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor cerai gugat dan dampaknya serta solusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020 terdiri dari faktor tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab suami, ekonomi, cemburu, poligami yang tidak sesuai aturan, serta krisis akhlak. Faktor yang paling dominan adalah adanya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga, dan solusi untuk mengurangi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung adalah dengan memaksimalkan penyelenggaraan kegiatan pembekalan pranikah oleh Kantor Urusan Agama.
Pandangan Tokoh Agama terkait Tajdidun Nikah bagi Wanita Hamil di Luar Nikah Anisa Putri Alyana; Ramdan Fawzi
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1268

Abstract

Abstract. The phenomenon of remarriage that occurred in Alamendah Village was caused by religious leaders thinking that marrying pregnant women was not allowed. So it is necessary to renew the marriage contract after the child is born. With the intention to legalize the husband-wife relationship, so that it does not always commit adultery. Whereas in the Compilation of Islamic Law it is permissible to marry a pregnant woman on condition that the man who impregnates her without having to wait for the child to be conceived is born, so that tajdidun marriage is not required. This study aims to find out how the compatibility between the views of religious leaders in Alamendah Village and the views of Islamic law. The method used in this research is normative-empirical with the type of qualitative research. The results of the study that the law is mandatory to do tajdidun marriage according to the views of religious leaders in Alamendah Village based on Imam Ahmad's opinion. Even though it is actually forbidden to marry pregnant women out of wedlock, religious leaders compromise to get married first with the intention of saving the child. So that requires doing tajdidun marriage. This is contrary to the opinion of Imam Shafi'i and the Compilation of Islamic Law, which allows pregnant women to marry without having to wait for the child to be conceived to be born and there is no need to perform tajdidun of marriage. Abstrak. Fenomena nikah ulang yang terjadi di Desa Alamendah disebabkan karena tokoh agama beranggapan bahwa menikahi wanita hamil adalah tidak boleh. Sehingga perlu diadakan pembaruan akad nikah setelah anak yang dikandung lahir. Dengan maksud untuk melegalkan hubungan suami-istri, sehingga tidak selamanya berbuat zina. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam membolehkan menikahi wanita hamil dengan syarat oleh laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak yang dikandung lahir sehingga tidak diperlukan tajdidun nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara pandangan tokoh agama Desa Alamendah dengan pandangan hukum Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa hukum wajibnya melakukan tajdidun nikah menurut pandangan tokoh agama Desa Alamendah berdasar pada pendapat nya Imam Ahmad. Meskipun sebenarnya menikahkan wanita hamil diluar nikah adalah dilarang, tetapi para tokoh agama melakukan kompromi untuk menikahkan terlebih dahulu dengan maksud untuk menyelamatkan anak. Sehingga mengharuskan melakukan tajdidun nikah. Hal ini bertolak belakang dengan pendapatnya Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam, yang membolehkan menikahkan wanita hamil tanpa harus menunggu anak yang dikandung lahir dan tidak perlu melakukan tajdidun nikah.
Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal Ismi Tri Septiyani
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1269

Abstract

Abstract. This thesis was written to find out how the events and registration of marriages from the point of view of Islamic law and analysis of the practice of illegal marriage registration refers to the decision number 0323/Pdt.G/2018/PA.Cianjur. The purpose of this study is for orderly administration of transparency and legal certainty in the implementation of marriage for the community, which can then be an example for Muslim citizens who do not want to register marriages to do so officially in accordance with applicable laws and regulations in order to avoid losses. losses due to legal effects that arise later. By using empirical normative research methods. This research was carried out directly at the Office of Religious Affairs (KUA) Cugenang, Cianjur Regency. And it can be said that the verdict has been granted. The analysis on the legal considerations of the panel of judges in this decision is in accordance with the existing legal basis and the case being sued by the plaintiff is in accordance with the provisions of article 74 paragraph 1 of the Compilation of Islamic Law. Abstrak. Skripsi ini di tulis untuk mengetahui bagaimana pembatalan dan pencatatan perkawinan dalam sudut pandang hukum islam serta analisa terhadap Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal yang merujuk pada putusan nomor 0323/Pdt.G/2018/PA.Cianjur. Tujuan dilakukannya penelitian ini bahwa untuk tertib administrasi transparasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat, yang kemudian dapat menjadi contoh bagi warga negara yang beragama islam yang hendak melakukan pencatatan perkawinan untuk melakukannya secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari kerugian-kerugian atas dampak hukum yang timbul kemudian hari. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Pengamatan ini dilakukan pengamatan langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Cugenang, Kabupaten Cianjur. Dan dapat disimpulkan bahwa Putusan tersebut telah dikabulkan. Analisis pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan Dasar Hukum yang ada serta perkara yang di ajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purwakarta Dian Qorri Roziah
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1367

Abstract

Abstract. Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning marriage regarding the age limit for marriage into Law Number 16 of 2019 which contains "marriage is only permitted if a man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years" and if there is an urge to marry then must request a dispensation to the Religious Court. So with the change in the law, it has led to an increase in underage marriages and an increase in the application of Marriage Dispensation at the Purwakarta Religious Court. This study aims to determine the analysis of the practice of underage marriage in terms of Law Number 16 of 2019 and Imam Syafi'i. The method in this research is sociological normative, the type of data used is library research with data taken from written sources. Data collection techniques by conducting interviews and literature study. The results of this study state that underage marriage in Purwakarta Regency is in accordance with Law No. 16 of 2019 and the opinion of Imam Syafi'i which states that a person may marry if a man and a woman have reached puberty. Abstrak. Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang isinya adalah “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” dan apabila terdesak untuk melangsungkan perkawinan maka harus meminta dispensasi ke Pengadilan Agama. Maka dengan adanya perubahan Undang-undang tersebut menyebabkan meningkatnya perkawinan dibawah umur serta meningkatnya pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis praktik perkawinan dibawah umur yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Imam Syafi’i. Metode dalam penelitian ini yaitu dengan sosiologis normatif, jenis data yang digunakan yaitu library research dengan data yang diambil dari sumber tertulis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur di Kabupaten Purwakarta sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa seseorang boleh menikah apabila laki-laki dan perempuan sudah baligh.
Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam M Alvin Nuzi Khairi Mazin; Siska Lis Sulistiani
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1379

Abstract

Abstract. In carrying out its duties, KUA it has been regulated in the Regulation of the Minister of Religion (PMA) Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. One form of Islamic family law reform is the inclusion of marriage records as one of the marriage provisions that must be met. This study aims to analyze the implementation of marriage registration at KUA Bojongsoang according to Article 40 PMA Number 20 of 2019 and Islamic Law. This research is juridical normative. Data obtained through interviews and literature study. The data analysis technique used is Content Analysis and Descriptive Analysis. The results of the study show that the implementation of Marriage Registration at KUA Bojongsoang is not in accordance with Article 40 PMA Number 20 of 2019, this is evidenced by still publishing duplicate marriage books in sheet form. However, according to Islamic law, marriage registration carried out by KUA Bojongsoang is in accordance with the definition of maslahah which means a good thing, which is useful, so that marriage registration has provided maslahah for the community in Bojongsoang District in order to obtain legal certainty by proving the marriage book. for various matters that require it administratively. Abstrak. Dalam melaksanakan tugasnya KUA telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pencatatan perkawinan di KUA Bojongsoang menurut Pasal 40 PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan Hukum Islam. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Isi (Content Analisys) dan Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Pencatatan Perkawinan di KUA Bojongsoang belum sesuai dengan Pasal 40 PMA Nomor 20 Tahun 2019, hal ini dibuktikan dengan masih menerbitkannya duplikat buku nikah dalam bentuk lembaran. Namun, menurut hukum islam pencatatan perkawinan yang dilaksanakan KUA Bojongsoang sudah sesuai dengan melihat akan definisi dari maslahah yang mempunyai makna suatu hal yang baik, yang berguna, sehingga pencatatan perkawinan itu sudah memberikan maslahah untuk masyarakat di Kecamatan Bojongsoang guna mendapatkan kepastian hukum dengan dibuktikannya buku nikah untuk berbagai hal yang mensyaratkannya secara administratif.
Peran Ganda Istri dan Pengaruhnya terhadap Nusyuz Dewi Cahyati
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1547

Abstract

Abstract. The method used in this research is normative-empirical juridical. This research comes from the basis of existing regulations and is regulated in law, focusing in this case the regulations based on the Qur'an and the opinions of the four schools of thought, then it will be matched with objective conditions, events and events that actually occur in society. The data collection techniques in this study were library research and interviews with interviews and matched with the criteria of nusyuz according to the Qur'an and the schools of thought. Fiqh munahakat nusyuz is a term used to describe the behavior of disobeying or neglecting the obligations carried out by the wife or husband towards his partner. The results of the interview were matched with the criteria of nusyuz according to the Qur'an and the madhhab. According to the view of munakahat fiqh, a wife is said to have a dual role when carrying out domestic and public roles simultaneously. According to munakahat fiqh, nusyuz is a term used to describe behavior of defiance or neglect of obligations carried out by the wife or husband towards his partner. Abstrak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalam yuridis normatif-empiris. penelitian ini berasal dari dasar peraturan yang sudah ada dan diatur dalam undang-undang, fokus dalam hal ini peraturan berdasarkan Al-Qur’an dan pendapat empat mazhab, kemudian akan dicocokan dengan kondisi objektif, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara hasil wawancara dan di cocokan dengan kriteria nusyuz menurut Al-Qur’an dan para madzhab Menurut pandangan fikih munakahat, seorang istri dikatakan berperan ganda apabila menjalankan peran domestik dan publik secara bersamaan dalam satu waktu. Menurut fikih munakahat, nusyuz merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku membangkang atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh isteri atau suami terhadap pasangannya. Hasil wawancara dan dicocokan dengan kriteria nusyuz menurut Al-Qur’an dan para madzhab. Menurut pandangan fikih munakahat, seorang istri dikatakan berperan ganda apabila menjalankan peran domestik dan publik secara bersamaan dalam satu waktu Menurut fikih munakahat, nusyuz merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku membangkang atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh isteri atau suami terhadap pasangannya.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 3, No.2, Desember 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 2, No.1, Juli 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 1, No.2, Desember 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)