cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eka An Aqimuddin
Contact Email
uptpublikasi@unisba.ac.id
Phone
+6285294008040
Journal Mail Official
jrih@unisba.ac.id
Editorial Address
Gedung Rektorat Lantai 4, Jl. Tamansari No. 20 Bandung 40116
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Riset Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 28083156     EISSN : 27986055     DOI : https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) adalah jurnal peer review dan dilakukan dengan double blind review yang mempublikasikan kajian hasil riset dan teoritik terhadap isu empirik dalam sub kajian ilmu hukum pidana dan perdata. JRIH ini dipublikasikan pertamanya 2021 dengan eISSN 2798-6055 yang diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Semua artikel diperiksa plagiasinya dengan perangkat lunak anti plagiarisme. Jurnal ini ter-indeks di Google Scholar, Garuda, Crossref, dan DOAJ. Terbit setiap Juli dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 70 Documents
 1   2   3   4   5 
Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Fauzia Dwianti Nugraha; Lina Jamilah
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.558 KB) | DOI: 10.29313/jrih.v1i2.443

Abstract

Abstract. Marriage itsbat is the determination of a legal sirri marriage by the Religious Courts to obtain a marriage certificate. Married couples in Purwakarta who have had a sirri marriage and do not yet have a marriage certificate can perform marriage itsbat which is funded by the Local Government of Purwakarta Regency, such as in Maniis and Bojong sub-districts. This study aims to determine the implementation of marriage itsbat sirri marriage in Purwakarta and how the legal protection marriage of itsbat to the people in Purwakarta. The research method used in this research was the Juridical-Normative method and the library data collection technique by using secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results showed that the implementation of itsbat marriage in Maniis District and Bojong District, Purwakarta Regency was by following under Article 7 paragraph (3) of the KHI and did not violate the marriage restrictions of Article 8 of the Marriage Law. However, for the witnesses who were present at the marriage itsbat trial, there was still a misunderstanding, namely that the witnesses presented did not have to be witnesses in the marriage contract. Legal protection in the implementation of itsbat marriage is the birth of a marriage certificate as authentic evidence that a legal marriage has occurred which has legal consequences for husband and wife, children, and assets. Abstrak. Itsbat nikah merupakan penetapan perkawinan sirri yang sah oleh Pengadilan Agama untuk mendapatkan akta nikah. Pasangan suami-isteri di purwakarta yang sudah melakukan perkawinan sirri dan belum mempunyai akta nikah dapat melakukan itsbat nikah yang dibiayai oleh pemerintah daerah kabupaten Purwakarta seperti di kecamatan Maniis dan kecamatan Bojong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi itsbat nikah perkawinan sirri di Purwakarta dan bagaimana perlindungan hukum dari itsbat nikah terhadap masyarakat Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode Yuridis-Normatif dan teknik pengumpulan data secara kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian bahwa implementasi itsbat nikah di Kecamatan Maniis dan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar halangan perkawinan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Namun untuk saksi yang hadir dalam persidangan itsbat nikah masih terjadi kesalahpahaman dalam hal saksi yang dihadirkan tidak harus saksi dalam akad nikah. Perlindungan hukum dilaksanakannya itsbat nikah adalah terlahirnya akta nikah sebagai bukti otentik telah terjadinya perkawinan sah yang membawa akibat hukum terhadap suami-isteri, anak, dan harta kekayaan.
Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Leza Melta Rany; Liya Sukma Muliya
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.364 KB) | DOI: 10.29313/jrih.v1i2.444

Abstract

Abstract. Marriage is an inner birth between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Marriage dispensation is an application for ratification of a marriage that takes place, where the prospective bride or groom has not reached the minimum age limit, namely the minimum limit as stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 What will be analyzed are What are the factors behind the application for a marriage dispensation permit in Case Number 83/Pdt.P/2020/PA Bta. How is the implementation of the marriage dispensation for minors in Case Number 83/Pdt.P/2020/PA Bta. If with the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning Child Protection. The usefulness of this research is expected to provide knowledge and experience for researchers and stakeholders, the community, the government. The approach method used in this research is normative juridical, and the research specification is descriptive analysis. Data collection techniques are library research and field methodologies, the data collection stage is document studies and interviews, and the last is analysis. The factors behind the filing of a marriage dispensation at the Baturaja Religious Court in Case Number 83/Pdt.P/2020/PA Bta. namely That, the marriage is very urgent to take place because the minor is already pregnant. Apart from being pregnant, the background of the filing of a marriage dispensation at the Baturaja Religious Court was caused by: economic factors, parental background factors, low awareness of the importance of education, environmental factors in which they lived. Implementation of marriage dispensation in the Child Protection Law at the Baturaja Religious Court is less effective because there are still applications for marriage dispensation. Abstrak. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Adapun yang akan dianalisa adalah Apa faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan izin dispensasi nikah dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. Bagaimana implementasi dispensasi nikah anak di bawah umur dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dan para pihak,masyarakat, pemerintah. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, dan spesifikasi Penelitian adalah deskriptif analisis. Teknik Pengumpulan Data adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dan Metodologi penelitian lapangan (field research), tahap pengumpulan data adalah Studi dokumen dan wawancara, serta terakhir melakukanAnalisis. Faktor yang melatar belakangi diajukanya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Baturaja dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. yaitu Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak di bawah umur itu telah hamil. Selain karena faktor hamil Latar belakang diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Baturaja dikarenakan: faktor ekonomi, faktor kekhawatiran orang tua, faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, Faktor lingkungan tempat mereka tinggal. Implementasi dispensasi nikah dalam tinjauan UUPerlindungan anak di Pengadilan Agama Baturaja kurang efektif karena masih adanya permohonan dispensasi nikah.
Perlindungan Hukum kepada Pekerja yang Terkena PHK Akibat dari Pandemi Covid–19 Adijoyo Susilo Kusumaweningrat
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.19 KB) | DOI: 10.29313/jrih.v1i2.445

Abstract

Abstract. Employment relations do not always run smoothly so as to allow disputes between workers and employers in terms of Termination of Employment. An interesting phenomenon to be discussed regarding Termination of Employment in this study, namely due to the Covid-19 Pandemi. Indonesia anticipates this by issuing policies regulated in Government Regulation no. 21 of 2020 concerning PSBB, which aims to break the chain of the spread of Covid-19. This study aims to determine the Covid-19 Pandemi which was used as a reason for Termination of Employment in terms of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and to find out the Responsibilities of Hospitality Companies in Garut Regency related to Law No. 13 of 2003 concerning Employment, This research method is normative juridical using analytical descriptive research specifications. This data collection technique is through literature study using secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This data analysis method is a systematic interpretation method. Based on the results of the study, it is known that the Termination of Employment during the Covid-19 pandemi that occurred in Hospitality in Garut Regency was based on insufficient hotel operational costs and the responsibility carried out by the company for workers was to provide wages that were adjusted to applicable regulations. Abstrak. Hubungan kerja tidak selalu berjalan dengan lancar sehingga memungkinkan adanya perselisihan antara pekerja dan pengusaha dalam hal PHK. Fenomena yang menarik untuk dibahas terkait PHK dalam penelitian ini, yaitu akibat adanya Pandemi Covid-19. Indonesia mengantisipasinya dengan mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB, yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pandemi Covid-19 yang dijadikan alasan untuk PHK ditinjau dari UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan untuk mengatahui Tanggung Jawab Perusahaan Perhotelan di Kabupaten Garut dihubungkan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Metode Penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskritif analitis. Teknik pengumpulan data ini melalui studik kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Metode analitis data ini adalah metode penafsiran sistematis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PHK pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Perhotelan di kabupaten garut berdasarkan tidak tercukupinya biaya operasional hotel dan Tanggung Jawab yang dilakukan oleh perusahaan terhadap para pekerja adalah dengan memberi upah yang di sesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Salma Aisha Rahmat; Husni Syawali
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.536 KB) | DOI: 10.29313/jrih.v1i2.446

Abstract

Abstract. In Islamic law the marital status is Faskh or damaged and this is also reinforced by the MUIFatwa. Meanwhile, regarding the legal consequences of religious conversion on child custody, if itrefers to Islamic law, the Muslim party has the right to take care of his child if one of the husband andwife is an infidel. However, in the Decision of Case Number 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi, the child whois the object of the dispute falls his custody (hadhanah) to his apostate mother. The Panel of Judgesbased their argument on the application of the legal principle regarding "BEST INTEREST FOR THECHILDREN" because it was known from the facts of the trial that the child was still breastfeedingand of course the custody rights of the mother could not be released even though the mother was anapostate. Abstrak. Dalam hukum Islam status perkawinannya adalah fasakh atau rusak dan hal ini diperkuatpula dengan adanya Fatwa MUI. Sedangkan mengenai akibat hukum perpindahan agama terhadaphak asuh anak jika merujuk pada hukum Islam maka pihak yang beragama Islam yang berhakmengasuh anaknya jika ada salah satu dari pasangan suami Istri yang kafir. Tetapi dalam PutusanPerkara Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi anak yang menjadi obyek sengketa tersebut jatuh hakasuhnya (hadhanah) pada ibunya yang telah murtad. Majelis Hakim mendasarkan dalil mereka padapenerapan asas hukum mengenai “KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK” karenadiketahui dari fakta sidang bahwa Anak masih dalam kondisi menyusui dan tentunya tidak bisadilepaskan hak asuh dari Ibunya walupun Ibu dalam kondisi murtad.
Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lapas Sukamiskin dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi dan Persamaan di Muka Hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Muhammad Akbar; Chepi Ali Firman Z
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.04 KB) | DOI: 10.29313/jrih.v1i2.447

Abstract

Abstract. The crime of corruption in Indonesia has become increasingly widespread among thepeople. Law NUMBER 12/1995 explains that prisoners must receive the same treatment but with theestablishment of PP. 99 of 2012 granting remissions to convicts in corruption cases and otherextraordinary crime cases has additional requirements compared to general criminal convicts. Theestablishment of this PP has tightened certain conditions and criteria in granting remissions, thecontents of which must obtain a letter that convicts have collaborated with law enforcement (justicecollaborators) to help dismantle criminal cases committed during investigation. getting difficult.Therefore, the problems studied are directed at identifying the following problems: (1) What are theconsequences of punishment for corruption convicts from the application of granting remissions tocorruption convicts on the principles of non-discrimination and equality before the law; (2) How tofulfill the principle of non-discrimination and equality in the law towards granting remissions forcorruption convicts. Methods This research uses normative juridical research. The researchspecification uses descriptive analysis. Library study data collection techniques, carried out bycollecting secondary data. As well as the analytical method using normative qualitative to connectrelated regulations and legal principles. The result of this research is PP No. 99 of 2012 has tightened,the form of tightening the granting of this remission, is contained in the terms and procedures forgranting it, in which the condition is a willingness to cooperate with law enforcement to dismantle thecriminal case he committed. In article 1 and article 14 which states that one of the rights of prisonersis to get the right to reduce their criminal period, then this should be given to prisoners withoutdiscrimination because prisoners are human beings who have the same rights in the eyes of the lawand the government, including those convicted of corruption cases so that the system punishment inIndonesia is in accordance with the due process of law and does not conflict with human rights. Abstrak. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. UUNOMOR 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa narapidana harus mendapatkan perlakuan yang samanamun dengan dibentuknya PP No. 99 Tahun 2012 pemberian remisi untuk napi kasus korupsi dankasus extraordinary crime lainnya memiliki persyaratan tambahan dibandingkan napi pidana umum.Dibentuknya PP ini telah melakukan pengetatan dengan syarat dan kriteria tertentu dalam pemberianremisi yang isi dari PP tersebut harus mendapatkan surat bahwa narapidana telah bekerjasama denganpenegak hukum (justice collaborator) untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yangdilakukannya pada saat penyidikan.. Sedangkan prosedur pemberiannya, semakin sulit. Oleh karenaitu permasalahan yang dikaji diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) Apa akibatkukum terpidana korupsi dari penerapan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dengan asasnon diskriminasi dan persamaan dimuka hukum; (2) Bagaimana pemenuhan asas non diskriminasidan persamaan di dalam hukum terhadap pemberian remisi narapidana korupsi. Metode Penelitian inimenggunakan penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis.Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder.Serta metode analisis menggunakan kualitatif normatif untuk menghubungkan peraturan-peraturanmaupun asas-asas hukum yang terkait. Hasil dari penelitian ini adalah PP No. 99 Tahun 2012 telahmelakukan pengetatan, bentuk dari pengetatan pemberian remisi ini, terdapat dalam syarat maupunprosedur pemberiannya, yang mana syarat tersebut adalah kesediaan untuk bekerjasama denganpenegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Dalam pasal 1 danpasal 14 yang menyatakan salah satu hak narapidana adalah mendapatkan hak pengurangan masapidana, maka hal tersebut sudah sepatutnya diberikan kepada narapidana tanpa diskriminasi karenanarapidana adalah manusia yang memiliki hak yang sama dimata hukum dan pemerintah, termasukpara terpidana kasus korupsi sehingga sistem pemidanaan di indonesia telah sesuai dengan dueprocces of law dan tidak bertentangan dengan Hak asasi Manusia
Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan Adinda Anisa Putri Noor Oetari; Ade Mahmud
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.396 KB) | DOI: 10.29313/jrih.v1i2.526

Abstract

Abstract. The increasing number of acts of corruption shows that there is still a lack of eradication of corruption. In the pandemic COVID-19, the Ministry of Social Affairs officials corrupt the COVID-19 social funds. On that case, the problems in this study are (1) How is the corruption of social funds in Putusan No.29/Pid-Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst related to the abuse of authority in Article 52 of the Criminal Code? (2) How is the implementation of judges' freedom in imposing criminal acts of corruption on social funds carried out by state officials associated with the principle of justice. The research was conducted with normative juridical approach based on an approach to the principles and legal rules related to Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption, also research is carried out by library materials or secondary data in the form of books, journals, and regulations related to this research. The results is the criminal basis for the abuse of authority Article 52 can be carried out because the offenses in Article 52 of the Criminal Code have been fulfilled but the Judge didn’t accommodate the Article so the punishment is disappointing. Judges in interpreting and considering the imposition of punishments didn’t concern the elements of losses suffered by the community and the state. Instead, the judge used the public's disappointed response to this corruption as an excuse to reduce the victim's punishment and justice for the community was not achieved. Abstrak. Semakin banyak nya pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi menunjukan masih kurang nya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada situasi COVID-19 pejabat kementerian sosial melakukan korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang ditujukan untuk membantu kehidupan masyarakat. Pada kasus tersebut maka permasalahan pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana tindak pidana korupsi bantuan sosial COVID-19 putusan No.29/Pid-Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst dihubungkan dengan dasar pemberatan penyalahgunaan kewenangan Pasal 52 KUHP? (2) Bagaimana implementasi kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan pejabat negara pada putusan No.29/Pid-Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst dihubungkan dengan asas keadilan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan terhadap asas-asas dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Undang – Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berupa buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian penggunaan dasar pemberat pidana penyalahgunaan kewenangan Pasal 52 Pada korupsi bantuan sosial dapat dilakukan sehingga hukuman dapat diperberat karena delik-delik pada Pasal 52 KUHP telah terpenuhi namun Hakim tidak mengakomodir Pasal tersebut sehingga hukum ringan dan memicu masyarakat kecewa. Hakim dalam menafsirkan dan mempertimbangkan hukuman tidak memperhatikan unsur kerugian yang diderita masyarakat dan negara. Hakim malah menjadikan respon kecewa masyarakat terhadap korupsi ini sebagai alasan meringankan hukuman sehingga keadilan bagi masyarakat tidak tercapai.
Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagai Syarat Pembuangan Limbah Cair dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air di Cirebon Dinda Arba Fauzia; Frency Siska
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.502 KB) | DOI: 10.29313/jrih.v1i2.527

Abstract

Abstract. The environment is important in the cycle of human life. In modern times, problems arise regarding the environment, one of which occurs in natural stone mining activities in Bobos Village, Dukupuntang District, Cirebon Regency. The problem is that the waste it produces is not managed properly. The waste is in the form of liquid waste that comes from the process of cutting natural stone using water. The resulting liquid waste is directly channeled into rivers, causing pollution. Where should the liquid waste produced need to be managed properly, namely by procuring a Waste Water Management Installation (IPAL). This study aims to determine the procurement of wastewater treatment plants as a condition for liquid waste disposal to prevent water pollution based on Cirebon Regent Regulation No.1 of 2014 concerning Licensing Provisions for Disposal of Liquid Waste to Water Sources in Cirebon Regency. The approach method used in this research is juridical-normative using descriptive analysis research specifications, data collection techniques used are library research methods, and the data analysis method used is qualitative juridical. The results of the research obtained are that every person in charge of a business and/or activity is obliged to manage their liquid waste to prevent and overcome environmental pollution. The liquid waste management in question is the procurement of a wastewater treatment plant which is a requirement for liquid waste disposal as regulated in Cirebon Regent Regulation No.1 of 2014 concerning Licensing Provisions for Disposal of Liquid Waste to Water Sources in Cirebon Regency. Abstrak. Lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia. Di zaman modern ini timbul permasalahan mengenai lingkungan, salah satunya yang terjadi pada kegiatan tambang batu alam di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Permasalahan yang dimaksud yaitu karena limbah yang dihasilkannya tidak dikelola dengan baik. Limbah tersebut berupa limbah cair yang berasal dari proses pemotongan batu alam dengan menggunakan air. Limbah cair yang dihasilkan langsung dialirkan ke sungai ataupun saluran air dekat pabrik sehingga berdampak negatif bagi lingkungan. Di mana seharusnya limbah cair yang dihasilkan perlu dikelola dengan baik yaitu dengan pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengadaan instalasi pengolahan air limbah sebagai syarat pembuangan limbah cair dalam upaya pencegahan pencemaran air berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No.1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air di Kabupaten Cirebon. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis-Normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengelola limbah cairnya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan. Pengelolaan limbah cair yang di maksud yaitu dengan pengadaan instalasi pengolahan air limbah yang merupakan syarat pembuangan limbah cair sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Bupati Cirebon No.1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air Di Kabupaten Cirebon.
Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Putri Nur Anisa; Tatty Aryani Ramli
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.547 KB) | DOI: 10.29313/jrih.v1i2.528

Abstract

Abstract. Cosmetics based on positive law are pharmaceutical preparations that can only be circulated after obtaining a marketing permit. A marketing permit is a form of consumer protection to ensure the safety of a cosmetic product. Responding to the circulation of cosmetics that do not have a marketing permit in electronic commerce, the government established regulations on the supervision of cosmetic circulation with the ultimate goal of providing guarantees of consumer protection certainty. This research aims to find out the implementation of surveillance that has been done and to find out the factors that cause the ineffectiveness of supervision in protecting consumers. This research method uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications. The results showed that the implementation of supervision was following cosmetic supervision regulations and had included stages of consumer protection. Factors that cause ineffective supervision occur due to applicable regulations, law enforcement, and the level of knowledge and public awareness is still weak. So that the results of supervision can guarantee the plan in the purpose of the regulation can not be realized. Abstrak. Kosmetik berdasarkan hukum positif merupakan sediaan farmasi yang hanya dapat beredar setelah mendapatkan izin edar. Izin edar merupakan bentuk perlindungan konsumen untuk menjamin keamanan suatu produk kosmetik. Menyikapi peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam perdagangan elektronik, pemerintah membentuk peraturan tentang pengawasan peredaran kosmetik dengan tujuan akhir memberikan jaminan kepastian perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan yang telah dilakukan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak efektifnya pengawasan dalam melindungi konsumen. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan pengawasan kosmetik dan telah mencakup tahap-tahap perlindungan konsumen. Faktor penyebab tidak efektifnya pengawasan terjadi karena peraturan yang berlaku, aparat penegak hukum, serta tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih lemah. Sehingga yang seharusnya hasil pengawasan dapat menjamin rencana dalam tujuan peraturan tidak dapat terwujud.
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Gonaricha Amelia
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.199 KB) | DOI: 10.29313/jrih.v1i2.529

Abstract

Abstract. The study of this paper is about law enforcement for perpetrators of crypocurrency invesment fraud in the E-Dinar Coin Cash (EDCCash) companies. Where the phenomenon of cryptocurrency investment has a high profit so that many people are tempted to join, even the activity is widely done illegally. The purpose of this study is to find out how the modus operandi and law enforcement used by the perpetrators of illegal investment fraud in EDCCash companies to trick their victims is reviewed from Law No.19 of 2016 on Changes to Law No.11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE). The research method used in this research is a normative juridical method. Based on the results of research and discussions that are summarized in conclusions, the modus operandi of illegal crypto investment fraud in EDCCash companies is to lure profits of 0.5% every day and 15% every month, plus special bonuses without risk and also benefits for recruiting members where each member who does so is promised additional bonuses. Law enforcement for perpetrators of illegal investment fraud of kipto money is regulated in Law No.19 of 2016 on Changes to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which contain criminal sanctions against perpetrators of illegal investment fraud of cryptocurrencies who intentionally and without the right to spread false and misleading news that resulted in consumer losses in Electronic Transactions with a maximum prison sentence of 6 (six) years. And/or a maximum fine of Rp.1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Abstrak. Kajian Skripsi ini yaitu mengenai penegakan hukum bagi pelaku penipuan investasi ilegal uang kripto di perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash). Dimana fenomena investasi ilegal uang kripto memiliki keuntungan yang tinggi sehingga banyak masyarakat yang tergiur bergabung. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana modus operandi dan Penegakan Hukum yang digunakan oleh para pelaku penipuan investasi ilegal uang kripto di perusahaan EDCCash untuk mengelabui para korbannya ditinjau dari UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasikan kesimpulan, modus operandi pelaku penipuan investasi ilegal uang kripto di perusahaan EDCCash yaitu menjanjikan keuntungan sebesar 0.5% setiap harinya dan 15% setiap bulan, ditambah juga bonus istimewa tanpa risiko dan juga adanya keuntungan bagi perekrutan anggota baru dijanjikan bonus tambahan. Penegakan hukum bagi pelaku penipuan investasi ilegal uang kipto diatur dalam UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang isinya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penipuan investasi illegal uang kripto yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dengan Hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Yurisdiksi Indonesia terhadap Pelaku Kejahatan Anak Buah Kapal Long Xing 629 di Laut Lepas berdasarkan Hukum Internasional Fikri Zulfikar Athiansyah; Mohammad Husni Syam
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.097 KB) | DOI: 10.29313/jrih.v1i2.530

Abstract

Abstract. Indonesia is the third largest supplier country in the world for fishery workers. Crews who work on national and foreign vessels are often victims of human trafficking in the fishing industry. In this study, cases were taken regarding crimes against Indonesian crew members on the Long Xing 629 ship, the crimes were in the form of trafficking in persons and exploitation of workers. Human trafficking that occurs in the fishing industry aims to exploit workers, in this case crew members. Trafficking in persons and exploitation of workers has been regulated by several international conventions. Trafficking in persons and exploitation of workers are crimes against a person's freedom, both types of international crimes are also included in modern forms of slavery. With respect to crimes that occurred against Indonesian crew members, Indonesia has two jurisdictional powers, namely passive personal jurisdiction based on the existence of material and non-material losses experienced by Indonesian crew members, and universal jurisdiction based on the fact that modern slavery crimes are seen as a matter of serious concern. all nations and belongs to the type of crime against humanity because it is considered to be harmful to human values and justice. Abstrak. Indonesia merupakan negara pemasok terbesar ketiga di dunia untuk tenaga kerja perikanan. ABK yang bekerja di kapal nasional maupun kapal asing sering menjadi korban perdagangan orang di industri perikanan. Dalam penelitian ini kasus yang diambil mengenai kejahatan terhadap ABK WNI di kapal Long Xing 629, kejahatan tersebut berbentuk perdagangan orang dan eksploitasi pekerja. Perdagangan orang yang terjadi di industri perikanan bertujuan untuk mengeksploitasi para pekerja, dalam hal ini ABK. Perdagangan orang dan eksplotasi pekerja sendiri telah diatur dalam oleh beberapa konvensi Internasional. Perdangan orang dan eksploitasi pekerja merupakan ejahatan terhadap kebebasan seseorang, kedua jenis kejahatan internasional tersebut juga termasuk kedalam bentuk perbudakan modern. Terhadap kejahatan yang terjadi kepada ABK WNI tersebut Indonesia memiliki dua kewenagan yurisdiksi, yakni yurisdiksi personal pasif yang didasarkan dengan adanya kerugian baik materil ataupun non materil yang dialami oleh ABK WNI, dan yurisdiksi universal yang didasarkan bahwa kejahatan perbudakan modern dipandang sebagai masalah yang menjadi perhatian serius semua bangsa dan termasuk kepada jenis kejahatan terhadap kemanusiaan karena dinilai dapat membahayakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Page 2 of 7 | Total Record : 70

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 3, No. 2, Desember 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 1, No. 1, Juli 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)