Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Islamic and Law Studies (JILS)

jils
Website

Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

ISSN : 26568683 EISSN : 26568683 DOI : 10.18592/jils.v5i1.4577

Core Subject : Religion, Humanities, Social,

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

The Journal of Islamic and Law Studies is a multi-disciplinary publication dedicated to the scholarly study of all aspects of science and of the Islamic in Indonesia. Particular attention is paid to works dealing with history geography political science economics anthropology sociology law literature religion philosophy international relations environmental and developmental issues as well as ethical questions related to scientific research. The Journal seeks to place Islam and the Islamic tradition as its central focus of academic inquiry and to encourage comprehensive consideration of its many facets; to provide a forum for the study of Islam and Muslim societies in their global context; to encourage interdisciplinary studies of the Islamic world that are crossnational and comparative; to promote the diffusion exchange and discussion of research findings; and to encourage interaction among academics from various traditions of learning.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 86 Documents

2 3 4 5 6

PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH DI AWAL KERJA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Tukang Ambil Upah di desa Taluk-labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan) Amelia Rahmaniah; Nailah Nailah
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstrak: Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai praktik pembayaran upah di awal kerja. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik utang uang yang akan dibayar menggunakan padi dengan harga berbeda dari harga pasaran yang ditentukan pemberi utang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran praktik dan faktor penyebab serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembayaan upah di awal kerja di DesaTeluk-Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.Penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif.Penelitian ini berlokasi di Desa Teluk-Labak Kecamatan Daha Utaa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara.Sumber data berasal dari informan yang melakukan praktik tersebut.Melalui teknik analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan.Pertama, gambaran praktik pembayaran upah di awal kerja adalah praktik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang terdiri dari tukang ambil upah bertani, mencuci, membakar ikan, dan mengiris bawang, dengan cara pembayaran upah mereka di awal. Faktor penyebab terjadinya praktik ini adalah dari majikan sendiri agar tidak kepikiran lagi mengenai masalah pembayaran pekerjanya.Sedangkan akibat dari praktik tersebut majikan merasa dirugikan dan ada juga yang merasa puas dengan hasil pekerjaan si pekerja.Kedua, dalam hukum ekonomi syariah praktik yang demikian termasuk kelalaian dalam transksi dan termasuk dalam kategori tidak menepati janji yang disepakati dan tidak memenuhi hak sebagai pekerja yang berimplikasi tidak menyebabkan habisnya Ijarah.tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti. Kata kunci: Praktik, Upah, Kerja,

ANALISA YURIDIS KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR-TIMUR DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Hendrikson Siahaan; Yusuf Setyadi; Rumainur Rumainur
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: The protection and promotion of human rights is essentially a continuous effort that must be carried out as a guideline for a modern, democratic and civilized society. The problem is, when the above commitment is about to be implemented, it is greatly influenced by the situation, politics and culture as well as the law in which human rights are enforced. A normative approach to the protection and promotion of human rights will not be adequately realized if it is not supported by a political process that has an understanding and willingness to respect human dignity.Law enforcement through the criminal justice system in Indonesia here and there is still full of improvements. The ideal of law enforcement contained in the Criminal Procedure Code, which highly respects human dignity, can not be fully implemented by law enforcement officials. On the one hand, law enforcement officers are given the authority and power to take actions deemed necessary according to law, but power is considered necessary but that power and authority is often misused. As a result, the court should be called the last bastion of law enforcement in Indonesia, but in practice it is often only a porous bulwark.Â Abstrak: Proteksi dan promosi hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan upaya terus menerus yang harus dilakukan sebagai sebuah tuntunan dari masyarakat modern, demokratis dan beradab. Problemanya, ketika komitmen diatas hendak diimplementasikan maka hal tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi, politik dan budaya serta hukum dimana hak asasi manusia itu ditegakkan. Pendekatan normatis didalam proteksi dan promosi hak asasi manusia tidak akan terwujud secara memadai bila tidak didukung proses politik yang memiliki pemahaman dan kemauan menghormati martabat manusia.Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana di Indonesia disana sini masih penuh pembenahan. Idealitas penegakan hukum yang terkandung di dalam KUHAP yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia ternyata tidak dapat dilaksanakan sepnnuhnya oleh aparat penegak hukum. Di satu pihak aparat penegak hukum diberi wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang yang dianggap perlu menurut hukum, namun kekuasaan dan wewenang itu sering disalah gunakan. Akibatnya, seharusnya pengadilan dinamakan benteng terakhir penegakan hukum di Indonesia, tetapi dalam prakteknya sering hanya sebagai benteng yang keropos

Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hadits Nabi Saw Nur Zaqia
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

ABSTRACTThe emergence of community actions especially students as a response to the socio-political conditions in a country for policies that are not pro-people, raises the problem of understanding these actions. The formulation of the problem in this research is how the history of demonstrations in the perspective of Islam and how the law demonstrates leaders who are not trustworthy in the perspective of hadith. This type of research is a literature study. The research results obtained that the concept of muzhaharah against leaders who are not trustworthy in the perspective of Constitutional Law is legal but is expected not to be accompanied by vandalism or anarchism that is with polite and wise language without opening disgrace and blaspheming the authorities . ABSTRAKMunculnya tindakan-tindakan masyarakat khususnya Mahasiswa sebagai respon terhadap kondisi sosial politik di sebuah negara atas kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, menimbulkan problematika pemahaman atas tindakan-tindakan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sejarah demonstrasi dalam perspektif islam dan bagaimana hukum mendemo pemimpin yang tidak amanah dalam perspektif hadis. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka.Hasil penelitian diperoleh bahwa konsep muzhaharah terhadap pemimpin yang tidak amanah dalam perspektif Hukum Tata negara ialah sah-sah saja namun diharapkan tidak disertai dengan perusakan atau anarkisme yaitu dengan bahasa yang santun dan bijak tanpa membuka aib dan menghujat penguasa .

Religion And Election: An Ethnographic Account Of Two Caleg Ustadz Ahmad Muhajir
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Â Abstract: In the literature, of many practices that have been analysed in relation to religion, vote buying has received little attention. The existing work tend to normatively analyse religious texts that the authors see fit to vote buying and come up with the expected verdict, namely, Islam prohibits the practice. But there is another important question of whether religious people actually follow the religious guidance on vote buying. This paper is part of a series of empirical studies on the behaviour of religious candidates in an election where vote buying was rampant. Through the case of two Islamic teachers who ran as legislative candidates (caleg ustadz), I show that religion does not necessarily inspire a clean politics. Nevertheless, their case also indicates that religion still functions as a prism to view the election results.Â Â Abstrak: Di dalam literatur, dari sekian banyak praktik yang telah dianalisis dalam kaitannya dengan agama, praktik jual-beli suara dalam pemilu kurang mendapat perhatian. Karya-karya yang ada cenderung secara normatif menganalisis teks-teks agama yang dianggap penulisnya tepat untuk politik uang dan menghasilkan kesimpulan yang telah dapat ditebak sebelumnya, yaitu Islam melarang praktik tersebut. Namun ada pertanyaan penting lainnya, yakni apakah umat beragama benar-benar mengikuti tuntunan agama dalam urusan jual-beli suara dalam pemilu. Tulisan ini merupakan bagian dari rangkaian studi empiris tentang perilaku caleg relijius di dalam konteks pemilu yang sarat politik uang. Melalui kasus dua ustadz yang maju sebagai calon legislatif (caleg), saya menunjukkan bahwa agama tidak serta merta menginspirasi politik yang bersih. Namun demikian, agama tampaknya masih berfungsi sebagai teropong untuk memahami hasil pemilu.

Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam Allan Fatchan Gani Wardhana
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Tantangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum masih didominasi oleh praktik politik uang. Meski Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengatur mengenai politik uang termasuk ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut, faktanya politik uang masih digunakan oleh para kandidat untuk memengaruhi pemilih dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan berupa suara. Terdapat satu topik utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana demokrasi dan islam memandang fenomena politik uang? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif menggunakan teknik analisa deskriptif-kualitatif. Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa politik uang merupakan tindakan yang dapat merusak demokrasi dan dalam pandangan Islam, politik uang merupakan risywah atau suap.

IMPLEMENTASI HAK KHIYĀR DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE SHOP DI KOTA BANJARMASIN Tuti Hasanah; Agustina Agustina
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran yang kemudian sekarang dikenal dengan istilah online shop. Dalam persoalan online shop ini beberapa orang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar, atau barang yang diterima ternyata cacat, dengan ditemukannya cacat atau ketidaksesuaian tersebut penjual tidak memperdulikan hal ituyang membuat adanya kekecewaan dari pihak pembeli. Padahal Islam menganjurkan bahwa dalam jual beli itu ada hak khiyār sehingga tidak ada terjadi penyesalan.Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi hak khiyār dalam jual beli secara online shop serta analisisnya dalam pandangan hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi hak khiyār dalam jual beli secara online shop di Kota Banjarmasin.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, berlokasi di Kota Banjarmasin yaitu Kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara, hasil penelitian diolah dengan teknik editing, deskriptif dan interpretasi. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengacu kepada landasan teori. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa Islam menerangkan dalam jual beli dibolehkan adanya hak khiyār. Namun dalam pelaksanaannya, ada 9 kasus yang tidak melaksanakan hak khiyār dan 2 kasus yang sudah melaksanakan hak khiyār pembeli. Dalam penelitian ini ada penjual yang tidak menjelaskan apa yang harus dijelaskan meskipun sebelumnya tidak ada perjanjian sehingga membuat pembeli kecewa. Sementara dalam hukum Islam hak khiyār dalam jual beli secara online shop di Kota Banjarmasin tersebut terdapat dua kesimpulan hukum yaitu: pertama hukumnya mubah karena pembeli dan penjual ada kerelaan sedangkan yang kedua adalah haram karena tidak ada kerelaan dari pihak pembeli online shop tersebut.

Apakah Mungkin Pada Masa Yang Akan Datang Lahirnya Seorang Mujtahid Sarmiji Asri
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: the door of ijtihad is not closed, with the door of ijtihad not closing then the possibility of mujtahid exists in the present. The problem of ijtihad is actually not a question of whether you want it or not, but a question of being able or not. Forcing people who are unable to perform ijtihad invites danger. Ijtihad in the legal context continues to use various legal approaches in order to find cases within the framework of novelty. In practice, the pattern of ijtihad continues to be debated because of the assumption that Islamic law is clearly based on the texts of the Qur'an and hadith, without re-interpretation. This is what distinguishes it from other researchers.The method used in this study is a literature review that discusses the Ijtihad hadith in a legal approach. The results of this study prove that the agreed pattern of ijtihad continues to grow with the original law approach to determine branch law. The door of ijtihad in the context of modernity continues to develop with the maslahah mursalah approach Abstrak: pintu ijtihad tidak tertutup, dengan tidak tertutupnya pintu ijtihad maka kemungkinan mujtahid itu ada pada masa sekarang. Masalah ijtihad sebenarnya bukan masalah mau tidak mau, tetapi persoalan mampu tidak mampu. Memaksa orang yang tidak mampu untuk berijtihad mengundang bahaya. Ijtihad dalam konteks hukum terus menggunakan berbagai pendekatan hukum agar menemukan kasus dalam bingkai kebaruan. Pada praktinya, pola ijtihad terus diperdebatkan karena asumsi bahwa hukum islam itu sudah jelas berdasarkan nas al-qur’an dan hadist, tanpa interpretasi ulang. Hal ini lah yang membedakan dengan peneliti lainnya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka yang membahas tentang hadits Ijtihad dalam pendekatan hukum. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pola ijtihad yang disepakati terus berkembang dengan pendekatan hukum asal untuk menentukan hukum cabang. Pintu ijtihad dalam konteks modernitas terus berkembang dengan pendekatan maslahah mursalah.

Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn Mui/X/2016 Pada Penginapan Syariah ; Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, Dan Guest House Syariah Gatsu Di Kota Banjarmasin Budi Rahmat Hakim; Fauziah Hayati; Muhammad Napiz Saputro
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: This study discusses the implementation of the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles, particularly related to the provisions of sharia hotels on the Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, and Guest House Syariah Gatsu. The purpose of this research is to find out how the implementation of the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 as well as obstacles in its implementation on the Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, and Guest House Syariah Gatsu. This research used qualitative descriptive analysis techniques through a qualitative descriptive approach. The results of this study conclude that: first, Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, and Guest House Syariah Gatsu have implemented 4 of the 7 sharia hotel provisions in the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016. Second, several obstacles have caused the DSN-MUI fatwa not to be implemented yet, 1) The unavailability of food and beverage services at sharia lodgings. 2) Sharia lodging managers have collaborated with conventional financial institutions in terms of service and the number of guests who use conventional banks in making payments. 3) Sharia lodging managers do not know about the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016. 4) There is no guideline for implementing the fatwa regarding the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016.Â Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, khususnya terkait ketentuan hotel syariah pada Adana Guest House Syariah, Guest House Syariah Gatsu, dan Karunia Syariah Guest House. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 serta kendala dalam pengimplementasiannya pada Adana Guest House Syariah, Guest House Syariah Gatsu, dan Karunia Syariah Guest House. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, Adana Guest House Syariah, Guest House Syariah Gatsu, dan Karunia Syariah Guest House telah mengimplementasikan 4 dari 7 ketentuan hotel syariah pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Kedua, ada beberapa kendala yang menyebabkan fatwa DSN-MUI tersebut belum dapat terimplementasi, 1) Belum tersedianya pelayanan makanan dan minuman pada penginapan syariah. 2) Pengelola penginapan syariah sudah bekerjasama dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal pelayanan, serta banyaknya tamu yang menggunakan bank konvensional dalam melakukan pembayaran. 3) Pengelola penginapan syariah belum mengetahui mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. 4) Belum adanya pedoman implementasi fatwa mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariat Islam Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ergina Faralita
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

AbstractClear regulation is needed regarding the arrangement in term of authority and the process of establishing regional regulations based on Islamic sharia. This is aimed at avoiding contradictions with the legislation established by the central government. Islamic sharia- based on regional regulation are made in order to implemention freedom of regulation in religion as guaranteed on 1945 constitution Article 29. So that regional regulations are able to make a positive contribution to the development of national law in Indonesia. Keywords: Regional Regulations, Islamic Sharia AbstrakDiperlukan pengaturan yang jelas tentang tatanan dari segi kewenangan dan proses pembentukan Peraturan daerah yang berbasis syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari pertentangan dengan aturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Perda yang berbasis syariat Islam dibuat dalam rangka untuk mengimplementasikan kebebasan pengaturan dalam beragama sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945. Sehingga Perda tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan hukum nasional di Indonesia. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Syariat Islam

PERUMPAMAAN KESATUAN DAN PERSATUAN DALAM QUR’AN (Analisis Q.S IBRAHIM:24 AL MU’MINUN: 52 ALI IMRAN:103 DALAM BINGKAI HUKUM TATA NEGARA) Endang Pristiwati; Sonia Haira Rahma; Laila Munada
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract :This paper discusses about the content of QS Ibrahim v:24 whichget down about the parable, QS. Mukminun v:52 which discusses about tauhid (Monotheism), and QS. Ali Imran v:103 which disscusses about unitary and unity. By Using Tafseer (Islamic interpretation for knowing of Quran and Sunnah) Al-Qurthubi, TafseerIbnuKatsir, and Al-Misbah as the reference. Data which is used for making this paper is primary and secondary data in which primary data is taken source of Quran and secondary data can be from other sources whom related by other cases. This research is done by interpretation method by comparation technique among different verses of Quran either concerning editorial of sentences that having difference but in the same case, and the ideas of moslem scholar on their interpretation. This research is also concerning to know explanation, digging and understanding the divisions and verses which contain in Quran that related to constitutional law. Based on this research, it shows that in QS Ibrahim v:24 contains good words, that if anyone do the worse deed, so it will be happened on to people. QS Mukminun v:52 contains Tauhid (monotheism) that it is related with Pancasila, and QS Ali Imrah v:103 contains meaning of unitary and unity, that is the importance for keeping unitary and unity in order to our nation will never destroyed by enemy.Abstrak:Makalah ini membahas tentang konten QS. Ibrahim ayat 24 yang membahas tentang perumpamaan, QS. Mu’minun ayat 52 yang membahas tentang tauhid, dan QS. Ali Imran ayat 103 yang membahas tetang persatuan dan kesatuan. Dengan menggunakan Tafsir al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan Al-Misbah sebagai sumber rujukan. Data yang digunakan untuk membuat makalah ini adalah data primer dan sekunder. Dimana data primer bersumber dari Al-Qur’an, dan datasekunder bersumber dari sumber lain yang berkaitan dengan masalah lain. Penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran melalui teknik membandingkan antara ayat-ayat al-Qur’an yang berbeda, maupun mengenai redaksi kalimat yang berbeda tetapi dengan kasus yang sama, dan pendapat-pendapat para ulama dalam menafsirkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterangan, menggali dan memahami surah-surah dan ayat yang ada dalam Al-qur’an yang berkaitan dengan Siyasah.Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam QS. Ibrahim ayat 24 mengandung kata-kata yang baik yaitu apabila seorang melakukan hal yang busuk kepada rakyat, maka rakyat pun ikut membusuk, QS. Mu’minun ayat 52 mengandung tentang tauhid yaitu bahwa tauhid itu berhubungan dengan Pancasila, dan QS. Ali Imran ayat 103 mengandung arti persatuan dan kesatuan yaitu pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan agar bangsa kita tidak dihancurkan oleh musuh.

Page 4 of 9 | Total Record : 86

2 3 4 5 6

Filter by Year

2017 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 7 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Anwar Hafidzi

Contact Email
prodi.htn@uin-antasari.ac.id

Phone
+6285251295964

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Anwar Hafidzi

Contact Email prodi.htn@uin-antasari.ac.id

Phone +6285251295964

Journal Mail Official anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Location Kota banjarbaru, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Anwar Hafidzi

Contact Email
prodi.htn@uin-antasari.ac.id

Phone
+6285251295964

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA