cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ale alrasyd
Contact Email
admjurnal@pascaunla.ac.id
Phone
+6222-4205071
Journal Mail Official
admjurnal@pascaunla.ac.id
Editorial Address
Alamat Tata Usaha: Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana, Jalan Karapitan 116, Bandung Telp (022) 4205071
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Scientia Regendi
Published by Universitas Langlangbuana
ISSN : 26860422     EISSN : 26860414     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Social,
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
Jurnal Scientia Regendi merupakan media komunikasi dan informasi perkembangan sejumlah disipilin ilmu di Pascasarjana Universitas Langlangbuana (Unla). Scientia Regendi hadir untuk mendorong perkembangan ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu manajemen, dan teknik informatika melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru. Scientia Regendi menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (nonpenelitian) dari penulis umum. Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Agustus dan Februari), Scientia Regendi lebih memberikan penekanan pada artikel-artikel hasil penelitian. Hasil penelitian yang ditulis hendaknya penelitian terbaru maksimal 5 tahun terakhir, baik hasil penelitian mandiri maupun kelompok, artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 64 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KATALOG DAERAH DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG Faisal Akbar Sjafaat; Pandji Santosa
Scientia Regendi Vol 1 No 1 (2019): Vol. I, No. 1, Agustus 2019
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.237 KB)

Abstract

Permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Katalog Daerah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung diantaranya adalah Penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa kurang dilakukan dengan cermat dan tidak sesuai kebutuhan. Pengadaan barang/jasa bukan pengadaan yang mengada-ada tetapi harus direncanakan secara detail sejak awal perencanaan pengadaan.Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisa data kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara yang mendalam berdasarkan pedoman wawancara dan studi dokumentasi berdasarkan pedoman wawancara dan pedoman studi dokumentasi yang telah dibuat.Hasil penelitian bahwa pengadaan barang/jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung telah dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya meskipun belum mencapai hasil maksimal. Pembagian tugas organisasi pengadaan barang/jasa dilakukan oleh para pihak dalam pengadaan barang/jasa. Organisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ULP/ Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Sedangkan organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui swakelola terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.Kesimpulan yang diperoleh bahwa Implementasi Kebijakan Katalog Daerah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung secara umum sudah dilaksanakan dengan cukup baik, akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi harapan oleh karena masih ada temuan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kota Bandung yaitu diantaranya secara umum mengenai permasalahan pengiriman barang atau penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang/jasa tidak tepat waktu, tidak dianggarkan biaya pendukung khususnya honorarium personel organisasi pengadaan, masih ditemukan adanya indikasi mark-up dan masih adanya pengurangan kuantitas barang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI MINIMARKET DI KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG Ujang Charda S; Diani Indah
Scientia Regendi Vol 1 No 1 (2019): Vol. I, No. 1, Agustus 2019
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.899 KB)

Abstract

Implementasi kebijakan pengaturan minimarket di Kecamatan Subang Kabupaten Subang belum berjalan sesuai dengan harapan, masih ditemukan banyak minimarket yang tidak memiliki izin usaha, dikecualikannya zonasi pendirian minimarket dengan tidak memperhatikan jarak antara minimarket dan pasar tradisional yang menjadi penyebab utama permasalahan, dan belum ada satupun minimarket yang menjalankan kemitraan dengan toko tradisional. Dalam hal ini, pemerintah daerah belum melakukan tindakan tegas. Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan zonasi minimarket adalah lemahnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berdampak negatif terhadap keberadaan pasar tradisional dan sektor informal lainnya, sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali jarak dan izin dari pendirian minimarket di Kecamatan Subang. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Subang harus melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban serta melakukan penataan kembali atas zonasi minimarket yang ada di wilayah Kecamatan Subang agar tidak berdekatan antara minimarket dengan pasar tradisional atau antara minimarket dengan minimarket lainnya. Untuk itu, implementasi kebijakan zonasi minimarket terlaksana dengan baik apabila memperhatikan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KARTU KREDIT Made Dewi Candraningsih; Hernawati RAS
Scientia Regendi Vol 1 No 1 (2019): Vol. I, No. 1, Agustus 2019
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.764 KB)

Abstract

Kejahatan bank makin meningkat dewasa ini, modus operandinya makin canggih. Salah satu kejahatan bank adalah penyalahgunaan kartu kredit, untuk itu peran Bank Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana Perbankan khususnya kartu kredit sangat diperlukan dan perbankan dapat mencarikan solusi melalui upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit, karena di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan belum diatur secara langsung tentang tidak pidana kartu kredit. Adapun permasalahan Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit? Kendala apa yang timbul terhadap Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit? Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu bersumber dan studi kepustakaan serta studi lapangan, kemudian di susun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara deskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit adalah belum efektif, hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran mengenai penggunaan kartu kredit, aparatur penegak hukum yang belum mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional, kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam pencegahan kejahatan terhadap kartu kredit, selain itu perumusan tindak pidana kartu kredit belum dirumuskan secara khusus pengertiannya dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Kendala Yang Timbul Terhadap Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit adalah kendala internal menyangkut bank dalam melindungi reputasi bank dan kendala eksternal adalah kerjasama belum melembaga. Solusinya adalah penanggulangan tindak pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penal (penal policy) dan non penal (non penal policy). Penal policy lebih ditekankan kepada upaya represif dari penegak hukum yang didahului dengan ketersediaan undang-undangnya, sedangkan non-penal policy menjadi tugas Bank Indonesia untuk melindungi nasabah / pemegang kartu kredit.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANAPENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) Hendral Veno; Efa Laela Fakhriah
Scientia Regendi Vol 1 No 1 (2019): Vol. I, No. 1, Agustus 2019
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.446 KB)

Abstract

Tindak pidana dalam dunia cyber, terkait erat dengan semakin luasnya perkembangan dan pengaruh teknologi internet dalam kehidupan manusia modern. Perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia.Media internet adalah media yang tidak mengenal batas.Baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan, membawa dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Semakin maraknya beredar berita bohong (hoax) ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Pemerintah telah membuat kebijakan untuk menanggulangi dan mengatasi tindak pidana cyber dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bagaimana upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan oleh penyebaran berita bohong (Hoax) tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya. Apakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik efektif dalam penanganan berita bohong (hoax).Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan secara yuridis normatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian kualitatif.Hasil penelitian ini menujukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pihak yang di rugikan oleh penyebaran berita bohong (hoax) dengan melaporkanpada pihak kepolisian dan penyelesainnya sesuai dengan proses penyelidikan dan penyidikan atau pihak kepolisian melakukan profiling pada media sosial seperti facebook, whatsapp, instagram, youtubeatau media sosial lainnya kemudian menemukan konten berita bohong (hoax) yang dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas nasional. Dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat, sejauh ini belum efektif dan belum bisa mengakomodir sepenuhnya kasus-kasus hoax, masih diperlukan undang-undang lainnya dalam penanganan perkara hoax, dan belum ada undang-undang yang mengatur tentang pertanggung jawaban pidana akan perbuatan berita bohong (hoax) saja.
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 PASAL 47 DALAM KASUS DUGAAN MAHAR POLITIK PILWALKOT CIREBON 2018 Taufik Nurhidayat
Scientia Regendi Vol 1 No 1 (2019): Vol. I, No. 1, Agustus 2019
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5758.641 KB)

Abstract

Pendekatan represif dalam memerangi praktik mahar politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), masih mengalami banyak kesulitan. Mahar politik sebenarnya sudah dilarang dalam Pasal 228 UU Pemilu, namun tidak dilengkapi dengan sanksi yang jelas. Satu-satunya hukuman yang dapat dijatuhkan hanya sanksi administratif berupa pelarangan mengajukan calon pada periode berikutnya. Sayangnya sanksi tersebut hanya berlaku bagi parpol penerima mahar politik (Pasal 228 ayat [2] dan [4] UU Pemilu). Padahal, secara prinsip mahar politik tersebut tentu merupakan suatu tindak pidana sehingga harus terdapat sanksi pidananya. Berbeda dalam Pasal 47 juncto Pasal 187B-187C UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada), diskualifikasi berlaku bagi pemberi dan penerimanya dengan ancaman sanksi berupa pidana penjara dan denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pasal 47 tersebut diterapkan dalam perkara pasangan Brigjen (Pol) Siswandi dan Euis Fety Fatayati yang gagal maju pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Cirebon, Jawa Barat, karena tak mampu memenuhi mahar politik permintaan parpol pengusung. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan konseptual.
PELAKSANAAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Abdul Muis BJ
Scientia Regendi Vol 1 No 1 (2019): Vol. I, No. 1, Agustus 2019
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.254 KB)

Abstract

Dalam rangka pemberantasan dan pencegahan berkembangnya perbuatan korupsi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diantaranya: dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NomorXI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi dan nepotisme, Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,serta UU No 30 I'ahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Pada hakikatnya, pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sangat penting eksistensinya. Apabila dijabarkan lebih sistematismakaada beberapa argumentasi mengapa pengembalian aset tindak pidana korupsi tersebut penting eksistensinya.[1]Secara sosiologis, dikaji dari perspektif ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka aspirasi masyarakat untukmemberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Kenyataannya ada perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar sehingga berdampak pada timbulnya krisis di pelbagai bidang.
HARI AGRARIA (24 SEPTEMBER) REFORMASI HAK ATAS TANAH JUGA REFORMASI HAK PEREMPUAN Riza Zulfikar
Scientia Regendi Vol 1 No 1 (2019): Vol. I, No. 1, Agustus 2019
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.888 KB)

Abstract

Tepatnya pada tanggal 24 September dikenal sebagai Hari Agraria. Pada waktu itu dengan disahkannya Undang-UndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). UUPA hadir menggantikan Agrarisch Wet dan Agrarisch Besluit 1870, yang menyatakan bahwa tanah yang tidak bisa dibuktikan sebagai eigendom (milik) seseorang, adalah tanah negara. Aturan ini sengaja diterapkan agar pemerintah Hindia Belanda dapat memiliki tanah-tanah rakyat yang pada waktu itu, hampir seluruhnya menerapkan sistem hukum adat. Sementara pemilikan tanah berdasarkan sistem adat tidak ada satupun yang menyamai hak eigendom. Kelahiran UUPA kemudian dipandang sebagai titik balik perjalanan politik agraria di Indonesia (reformasi agraria) karena kembali menempatkan hukum adat sebagai dasar hukum agraria di Indonesia. Dengan menerapkan strategi populis, UUPA menghendaki penataan kembali struktur penguasaan sumber-sumber agraria yang timpang dan terbukti pula menimbulkan berbagai masalah sosial pada masa itu. UUPA ingin melakukan perombakan total terhadap strategi kapitalisme yang dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda, juga merupakan reformasi hak perempuan Indonesia. Apa gerangan yang sedang menimpa perempuan Indonesia di pedesaan, setelah reformasi perempuan di bidang agraria, mengapa kemiskinan dan keterpurukan menjadi wajah mayoritas perempuan Indonesia, mengapa di sejak reformasi agraria yang juga membawa reformasi hak perempuan, hingga kini menjadi tetap kantung-kantung kemiskinan, dimana perempuan terpaksa mencari sesuap nasi di sektor-sektor yang eksploitatif dan tak terlindungi,mengapa di bumi, air, dan kekayaaan alam yang melimpah ruah ini, perempuan terjerembab dalam kemiskinan.
PERSEPSI PENGARUH PEMBINAAN DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA GURU (STUDI KASUS DI MADRASAH IBTIDAIYAH SE-KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG) Dede Ihsanudin; Ani Yunaningsih
Scientia Regendi Vol 1 No 1 (2019): Vol. I, No. 1, Agustus 2019
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4254.814 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel Pembinaan Guru dan Kompetensi Guru terhadap Kinerja Guru pada Madrasah Ibtidaiyah I’anatut Thalibin dan Madrasah Ibtidaiyah Daarul Qolam Kabupaten Bandung.Dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur untuk dapat mengetauhi pengaruh variabel independen terhadap dependen. Hasil dari penelitian menunjukkan pembinaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja, Kompetensi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja, dan secara bersamaan Pembinaan dan Kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja guru.
PERANCANGAN KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER PADA LAYER APPLICATION BERBASIS INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) YANG DI INTEGRASIKAN DENGAN ACCESS CONTROL LIST (ACLs) Dahlan Dahlan; Arief Zulianto
Scientia Regendi Vol 1 No 1 (2019): Vol. I, No. 1, Agustus 2019
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.449 KB)

Abstract

Jaringan Komputer yang ada di Politeknik TEDC antar departemen satu dengan departemen yang lain saling terhubung dalam jaringan Lokal Area Network, untuk membagi segmentasi jaringan berdasar pada fungsi, project team, atau aplikasi organisasi dengan mengabaikan penempatan fisik atau koneksi ke jaringan, oleh karena itu perlu di buatkan workgroup sesuai dengan departemen. User yang terhubung dalam jaringan tersebut tentunya berkesempatan untuk mengakses ke sumber daya padahal sebagian user tidak diperbolehkan karena tidak mempunyai kepentingan terhadap sumber daya tersebut. Untuk menseleksi user yang boleh akses (permit) atau di tolak (deny) pada akses ke sumber daya tentunya di perlukan penangan lebih selektif terhadap permintaan user. Begitu juga dalam melakukan pencegahan dini terhadap penyusup yang dapat merusak sebuah system maka di perlukan penanganan, agar system jarangan akan selalu terjaga dari penyusup dan aplikasi-aplikasi yang mencurigakan.Untuk melakukan pembagian segmentasi jaringan di Politeknik TEDC di buatkan Virtual Local Area Network ( VLAN) yangsecara logika membagi jaringan ke dalam broadcast domain berbeda sehingga paket switch antara port yang ditunjuk untuk VLAN yang sama. VLAN diciptakan untuk menyediakan layanan segmentasi biasa yang diberikan oleh router fisik dalam konfigurasi LAN. Router pada topologi VLAN menyediakan penyaringan broadcast, keamanan, mengatur alur lalu lintas dan mengatur Otorisasi terhadap user dengan menerapkan konsep Access Control List (ACLs) yang dapat di konfigurasi pada router. Sedangkan Intrution Prevention System (IPS) yan g di terapkan pada Server dengan mengunakan Snort sebagi tools nya dan Acid-MySQL sebagai Database Snort, bertujuan untuk mencegah jika adanya penyusup atau aplikasi yang mencurigakan.Sehingga dengan adanya perancangan keamanan jaringan komputer yang berbasis Intrution Prevention System dan dengan Access Contrlol List (ACLs) yang di terapkan di Politeknik TEDC di harapkan dapat mengamankan jaringan komputer dengan mendeteksi secara dini jika adanya intruder yang akan merusak pada sistem jaringan dan juga dapat mengatur otorisasi terhadap user yang mengakses sumber daya dalam segmentasi jaringan.
ANALISIS KEAMANAN INFORMASI SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI IGRACIAS UNIVERSITAS TELKOM MENGGUNAKAN FRAMEWORK DAMA DMBOK Periyadi Periyadi; M Hendayun; Toto Suharto
Scientia Regendi Vol 1 No 1 (2019): Vol. I, No. 1, Agustus 2019
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1967.646 KB)

Abstract

Telkom University merupakan institusi perguruan tinggi hasil dari merger 4 (empat) institusi yang berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom (YPT), yaitu IT Telkom, IM Telkom, Politeknik Telkom dan STISI Telkom. Implementasi dari konsep merger ini tentu akan membuat suatu perubahan dinamika lingkungan dalam organisasi dan perkembangan teknologi. Proses merger dari lembaga-lembaga pada akhirnya mendorong pembangunan informasi akademik sistem yang dikenal IGracias (Sistem Informasi Akademik Terpadu). Pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi secara tidak langsung mengalami masalah baik dari pengelolaan informasi atau dari keamanan informasi itu sendiri, termasuk meliputi informasi yang dihasilkan. Proses manajemen keamanan informasi akan menentukan respon dari manajemen untuk melihat bahwa informasi ini merupakan aset yang tak ternilai jika tidak dikelola dengan baik.Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa keamanan sistem informasi terintegrasi IGracias dengan objek sistem informasi akademik di lingkungan Universitas Telkom dengan mengacu pada standar framework DAMA DMBOK pada sub kajian Data Security Management.Dari hasil analisa keamanan informasi diperoleh suatu kesimpulan bahwa sistem informasi terintegrasi IGracias dengan objek sistem informasi akademik belum menerapkan keamanan formasi sehingga masih memiliki beberapa lubang keamanan, sehingga dari hasil penulisan jurnal ini dibuat kebijakan keamanan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem informasi terintegrasi IGracias dengan objek sistem informasi akademik.

Page 1 of 7 | Total Record : 64

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2022): Vol. IV, No. 1, Agustus 2022 Vol 3 No 2 (2022): Vol. III, No. 2, Febuari 2022 Vol 3 No 1 (2021): Vol. III, No. 1, Agustus 2021 Vol 2 No 2 (2021): Vol. II, No. 2, Februari 2021 Vol 2 No 1 (2020): Vol. II, No. 1, Agustus 2020 Vol 1 No 2 (2020): Vol. I, No. 2, Februari 2020 Vol 1 No 1 (2019): Vol. I, No. 1, Agustus 2019