cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trias Saputra
Contact Email
trias.saputra@pelitabangsa.ac.id
Phone
+6281286362014
Journal Mail Official
prodihukum@pelitabangsa.ac.id
Editorial Address
Jl. Inspeksi Kalimalang Jl. Tegal Danas No.9, Cibatu, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Pelita
Published by Universitas Pelita Bangsa
ISSN : -     EISSN : 28092082     DOI : https://doi.org/10.37366/jh.v3i1.998
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL HUKUM PELITA adalah jurnal ilmiah dan akses terbuka yang dikelola oleh Prodi Hukum dan diterbitkan oleh LPPM Universitas Pelita Bangsa. Jurnal ini bertujuan dan fokus untuk menerbitkan karya baru dengan kualitas di bidang Hukum dalam hal Entreprenership, adapun ruang lingkup pembasan pada jurnal ini antara lain : 1. Hukum Pidana 2. Hukum Perdata 3. Hukum Tata Negara 4. Hukum Administasi Negara 5. Hukum Islam 6. Hukum Perdata Islam 7. Hukum Agraria 8. Hukum Acara 9. Hukum Adat 10. Hak Asasi Manusia 11. Hukum Bisnis 12. Hukum Ekonomi 13. Hukum Pasar Modal 14. hal lain yang berkaitan dengan Entrepenership dalam aspek Hukum. Namun, artikel yang tidak termasuk dalam Entrepenersip dalam aspek Hukum tidak tercakup dan di luar cakupan jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022" : 7 Documents clear
Urgensi Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas) Dalam Bidang Kesehatan Fransiska Novita Eleanora; Nursolihi Insani
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The fulfillment and protection of the rights of every citizen is the responsibility of the Government in fulfilling them, including the rights of children with disabilities to their rights. Children's rights are the same as other children and most importantly the right to education and health in terms of protection and gender equality. Protection and fulfillment of their rights in the health sector, efforts to maintain children's health are carried out from in the womb, as well as toddlers, to adolescents, including efforts to maintain the health of disabled children and children who need protection from physical, psychological and sexual violence with medical rehabilitation and treatment. adequate, so that in good health, children can enjoy their rights properly. because in a healthy body there is a healthy soul, a healthy child will also focus and concentrate on exercising his rights as a manifestation of the protection of children's human rights through services to children and the provision of medicine for healing. Therefore, this study will discuss the urgency of fulfilling and protecting the rights of children with disabilities in the health sector
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Putusan PN Cibinong Nomor 529/Pid.B/2021/PN Cbi) Andika Rizky Pratama; Wahyu Mustajab
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya. Sudut pandang umum dalam melihat kasus pencurian tidak terlepas dari adanya hubungan logis dengan motif pelakunya, terutama dan paling utama adalah motif ekonomi. Sudut pandang umum tersebut menggiring kepada sebuah pemahaman bahwa pelaku kejahatannya tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan Studi Putusan PN Cibinong Nomor 529/Pid.B/2021/PN Cbi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Adapun faktor yang dapat memengaruhi individu melakukan tindak pidana pencurian, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ada tiga, yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Endang Hadrian; Anggreany Haryani Putri; Lukman Hakim
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT This journal of a study and research to the subject of corporate criminal responsibility. Problems lifted as research object about the pattern view of the law enforcers which only concentrated to the natural person as a perpretator of a corruption and while the legal person as a corruption perpetrator almost have never been touched. Research in this journal showed that the criminal responsibility of the corporation on corruption stipulated on the existing positive legislation stated that corporation can be prosecuted, charged and being imposed responsible on corruption and there are three criminal responsibility models that is (1) The charge and its criminal responsibility imposed on the corporation, or; (2) The charge and its criminal responsibility imposed on its managers of the corporation, or; (3) The charge and its criminal responsibility imposed on the manager and the corporation. For the new legislation on the future, the attitude of the law enforcers should be changed into prosecuted, filing charge and imposing criminal responsibility to the manager of corporation and also to corporation it self, this is generated discourage effect’s and also giving addition of the inclusion of the state's finance through fine which imposed to corporation. It should be noted that this step required careful attention to hinder and avoid the innocent third parties being harms as: stockholders, employees and others Keyword : Corporate criminal responsibility, Corruption ABSTRAK Jurnal ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi. Permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian adalah bahwa pola pandang para aparat penegak hukum nampaknya hanya tertuju pada subyek hukum ”natuurlijk persoon” sementara subyek hukum ”rechts persoon” sebagai pelaku tindak pidana korupsi hampir tak pernah disentuh. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang yang berlaku menyatakan bahwa korporasi dapat dituntut pertanggungjawabannya atas tindak pidana korupsi dan terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana yaitu (1) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi saja, atau; (2) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada pengurus korporasi saja, atau; (3) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi dan pengurusnya. Hendaknya dilakukan perubahan sikap aparat penegak hukum dalam mengajukan tuntutan dan mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi dengan melakukan penuntutan dan pengenaan pertanggungjawaban pidana baik terhadap pengurus maupun kepada korporasinya karena disamping menimbulkan efek jera juga dapat memberikan tambahan pemasukan keuangan negara melalui denda yang dijatuhkan kepada korporasi. Namun perlu diperhatikan bahwa hal itu tidak merugikan pihak ketiga yang tidak bersalah seperti para pemegang saham, para karyawan dan lain-lainnya. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi
Juridical Analysis Analisis Yuridis Pencemaran Laut Yang Disebabkan Limbah Plastik Nining Yurista Prawitasari
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is referred to as a maritime country because the location of the archipelago becomes a sea traffic lane. Marine pollution is the entry or inclusion of living things, substances, energy, and/or other components into the marine environment by human activities so that they exceed the established quality standards of the marine environment. Marine pollution, especially that caused by plastic waste is a threat that really must be handled seriously. The purpose of the study was to determine the juridical basis and responsibility for marine waste pollution. The method of analysis is normative legal research, using a law approach, a case approach and a conceptual approach. The legal materials used in the research were collected by conducting searches and documentation studies, either through e-books, libraries and internet media. The results of the study show that the forms of legal liability for perpetrators who pollute the marine environment in Indonesia include administrative responsibility, civil liability, andcriminal liability. The application of imprisonment and fines is cumulative, not an alternative. So it is necessary both, namelyimprisonment and fines, not one of them. Currently, there is still a need for firm and real action from the government and publicawareness to tackle the problem of plastic waste in the sea.
Analisis Eksistensi Reformasi Hukum Islam Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Sarwo Edy
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis Eksistensi Reformasi Hukum Islam Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari dialektika perkembangan antropologi hukum yang berlangsung dari waktu ke waktu. Kekuatan pendorong evolusi adalah semangat dakwah Islam yang menggunakan teori inkulturasi tetapi bermuara pada semangat akulturasi yang melahirkan Kompilasi Hukum Islam. Pada masa akulturasi Islam di Indonesia akan sangat membawa dampak perubahan kearah yang lebih baik dan menambah khazanah hukum di Indonesia yang menegaskan bahwa kontruksi hukum di Indonesia adalah hasil dari akulturasi budaya dan adat masyarakat setempat dan menjawab dari tantangan dan permasalahan yang terjadi dan dapat bermanfaat untuk menjawab tuntutan hukum Internasional. Masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakat muslim mengharuskan adanya akulturasi antara hukum Islam dan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk melengkapi dan mengisi ruang hampa hukum positif di Indonesia sehingga memungkinkan akan mampu menjadi hukum terapan pada pengadilan agama. Kata kunci : hukum, Islam, reformasi
Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Sifa Mulya Nurani; Septiayu Restu Wulandari
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riset ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana perkawinan campuran dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis pustaka (library research) dengan bersifat kualitatif. Hasil riset ini menunjukkan perkawinan campuran pada umumnya sama dengan pelaksanaan yang dilakukan pada perkawinan biasa (tidak campuran). Tahapannya pun juga sama dengan perkawinan yang didaftarkan pada KUA dan syarat khusus bagi pihak pihak yang berbeda pada kewarganegaraannya, diantaranya adalah izin kedutaan dari negara asal pihak yang berbeda kewarganegaraannya yang mejelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan. Pencatatan nikah memiliki peranan penting dalam perkawinan campuran, tidak hanya dianggap sebagai tertib administrasi saja, namun sudah selainya mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan jelas
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sepatu Bocoran Pabrik Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak Muhammad Luthfi Radian; Trias Saputra
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli merupakan bagian dari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial. Dewasa ini banyak transaksi jual beli yang masih diragukan dan belum memiliki kepastian hukum dalam lingkup aturan yang berlaku di Indonesia. Tujuan Penilitian ini dibuat ialah Untuk menganalisisa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual-beli sepatu bocoran pabrik ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dan untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dalam jual-beli sepatu bocoran pabrik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekata yuridis normatif, penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dalah penelitian hukum kepustakaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022 Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Hukum Pelita November 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Pelita Mei 2021