cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ale alrasyd
Contact Email
admjurnal.mih@pascaunla.ac.id
Phone
+6222-4205071
Journal Mail Official
admjurnal.mih@pascaunla.ac.id
Editorial Address
Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana, Jalan Karapitan 116, Bandung Telp (022) 4205071 E-mail: admjurnal .mih@pascaunla .ac .id
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum)
Published by Universitas Langlangbuana
ISSN : 27161455     EISSN : 2716277X     DOI : -
Core Subject : Science, Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other
Jurnal Program Magister Ilmu Hukum bernama Iustitia Omnibus yang berarti “ Keadilan untuk semua’. Jurnal ini didirikan dengan tujuan menampung tulisan para akademisi, para ahli hukum, dan juga para mahasiswa yang menekuni ilmu hukum. Jurnal Iustitia Omnibus memiliki visi : a. mendorong dan mempublikasikan materi yang memiliki kedalaman ilmiah, presisi dan kemandirian, serta dapat menarik, b. berfokus pada masalah yang sangat relevan dengan masalah populasi di Indonesia. c. untuk mempublikasikan karya penuh pemikiran filosofis dan spektrum politik; d. untuk mendorong penerapan ide-ide dari yurisdiksi lain di seluruh dunia; d - untuk mendukung penelitian berbagai masalah melalui berbagai cara, e. untuk memberi kesempatan kepada kontributor dari semua latar belakang, termasuk pengacara, hakim, akademisi, dan penulis yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu; f. untuk mempelajari masa lalu, sekarang dan masa depan. Jurnal ini memiliki tujuan untuk berfokus secara tajam, berkualitas tinggi, dan memiliki jumlah pembaca yang lebih luas.Jurnal berkomitmen untuk menghasilkan publikasi yang bermutu, melalui proses yang saling menguntungkan dan kolaboratif antara ahli hukum dan para mahasiswa, menekankan visi hukum yang ada dan muncul dalam kaitannya dengan perspektif interdisipliner dan multikultural, implikasi teknologi, dan konsekuensi dari globalisasi ekonomi untuk tujuan memengaruhi hukum dan kebijakan sosial.Dalam memajukan misi ini, Jurnal Iustitia Omnibus, akan menampung artikel-artikel yang ditulis oleh para profesor hukum, praktisi hukum, hakim, dan cendekiawan terkemuka dari berbagai disiplin ilmu. Jurnal ini terbit dua kali dalam satu tahun.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 43 Documents
 1   2   3   4   5 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KARYAWAN POS YANG MELANGGAR PIDANA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN PENERIMAAN DAN PENGIRIMAN PAKET LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS Busban Iskandar; Hernawati RAS
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 3 No 1 (2022): Vol 3, No 1, Desember 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2751.316 KB)

Abstract

Abstrak Pos Internasional adalah salah satu Unit Kerja dilingkungan Kantor Sentral Pengolahan Pos Bandung yang menangani pengiriman dan penerimaan Paket Pos Luar Negeri . Undang- undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos adalah landasan hukum bagi karyawan Pos , namun dalam pelaksanaannya Undang –undang tersebut merupakan sanki tambahan bagi oknum karyawan yang melakukan tindak pidana ,yang diberlakukan adalah KUHP dan Undang –undang Kepabeanan diberlakukan sesuai dengan pelanggaran atau kesalahan pidana oknum karyawan tersebut.Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Karyawan Pos Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penerimaan Dan Pengiriman Paket Luar Negeri Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2009 Tentang Pos, dan 2) Kendala – kendala Yang Dihadapi Didalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Karyawan Pos , Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Penerimaan Dan Pengiriman Paket Luar Negeri. Dengan metode pendekatan yuridis normative dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan metode penelitian Yuridis empiris akan secara langsung mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, maka akan dengan mudah beberapa Fraud bisa ditemukan ,sehingga penegakan hukum pidana bisa di laksanakan. Tugas Pengawasan terhadap Penerimaan dan Pengiriman Barang Luar Negeri cenderung menjadikan sumber Fraud yang disebabkan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi serta lemahnya penegakan sanksi hukum . Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap karyawan Pos yang melanggar pidana dalam melaksanakan pengawasan penerimaan dan pengiriman paket Luar Negeri dihubungkan dengan Undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos adalah pertama,Undang-undang Pos harus ada perubahan karena penerapan sanksi pidana masih tergantung kepada Undang-undang yang lain dalam hal ini KUHP dan Undang-undang Kepabeanan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan ,kedua ,selama masih adanya kesempatan dikarenakan rotasi tidak berjalan ,gaya hidup ,dan tidak efektifnya pengawasan baik dari atasan langsung maupun lembaga audit internal serta tidak dijalankannya budaya AHKLAK,maka pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oknum kayawan akan terus berkelanjutan. Kata kunci : Pos Internasional,Penegakan hukum pidana,budaya AHLAK
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF Andri Herdiana; Imas Rosidawati Wiradirja
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 3 No 1 (2022): Vol 3, No 1, Desember 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6807.476 KB)

Abstract

ABSTRACT The 2019 direct legislative election system opened up the widespread practice of money politics in West Java Province, in a difficult situation like today, money is a powerful enough campaign tool to influence the public to vote for certain legislative candidates. The purpose of this study is to determine law enforcement against money politics cases that occur in the Legislative Member Election according to the electoral criminal justice system, and to analyze the factors that cause money politics and the efforts made in dealing with money politics cases in the Legislative Member Election. The research method uses a normative juridical research approach that examines and analyzes the law enforcement of money politics in the general election of legislative members. The results of this study found that the factors that cause money politics consist of habits (culture), low income levels (economics), and low public knowledge about politics. Efforts are being made in dealing with money politics cases in the Legislative Member Election by strengthening the integrity of election organizers and election supervisory institutions to minimize money politics practices. Keywords: Law Enforcement, Money politics, Bawaslu, Legislative Election, Election Criminal Court
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM HAK GANTI RUGI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI PENGGABUNGAN PERKARA BERDASARKAN KUHAP Ilmi Luthfi Alfaris; Efa Laela Fakhriah
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 3 No 1 (2022): Vol 3, No 1, Desember 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3378.099 KB)

Abstract

ABSTRACT The settlement of criminal cases in Indonesia cannot only look at the fate of the perpetrators, but the victims who in this case suffer material and immaterial losses also need protection. Compensation is contained in civil law as well as in criminal law. This can only be found in formal criminal law, namely in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. This study aims to analyze and understand the legal accountability of the right to compensation for victims of criminal acts of fraud through the merger of cases based on the Criminal Procedure Code and the discovery of obstacles in granting the right to compensation for victims of criminal acts of fraud through the merger of cases based on the Criminal Procedure Code. The approach method used in this research is normative juridical. The research specification in this thesis is descriptive analytical, with the data analysis used in writing the thesis is a qualitative analysis method. From the results of the analysis carried out, deductive conclusions are then drawn, which are described in narrative form without using formulas or statistical figures to then draw a specific conclusion. The results of the study concluded that the criminal act of fraud can obtain compensation for the crime that happened to it can be found in the Criminal Procedure Code, but in its implementation not all of them apply the case merger. Constraints that occur in the implementation of the merger of criminal cases include the compensation that can be decided is only limited to the reimbursement of costs that have been incurred by the injured party and the lack of public knowledge can also be caused by law enforcement officials who do not explain it to the victim to obtain their right to merge the lawsuit. compensation Keywords: Merger of Cases, Compensation, Criminal Procedure Code
PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA SIBER PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF Aldie Rangga Diputra; Imas Rosidawati Wiradirja; Deny Haspada
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 3 No 1 (2022): Vol 3, No 1, Desember 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3774.934 KB)

Abstract

ABSTRACT Cybercrime law enforcement often creates controversy among the public, this is because on the one hand conveying something, whether criticizing or arguing against something, is still vulnerable to someone being punished even though someone issues an opinion or assessment that aims to build and does not intend to defame dignity. or degrade the dignity of the criticized, on the other hand this is protected and passed by law. Based on this phenomenon, this study will examine the enforcement and application of law in cybercrimes through a progressive legal approach. The research method used is a combination of a normative approach and an empirical method. By combining these two methods, namely seeing the reality on the ground by explaining the provisions in the applicable laws and regulations. The results of this study indicate that the enforcement of cybercrime, especially defamation, and the implementation of several articles on cybercrime have been agreed to serve as implematic guidelines for law enforcers. Cybercrime of defamation in Indonesia mainly must be underlined and remembered that the law is for humans, not humans for the law, from this explanation it can be concluded that law can create an atmosphere of happiness, prosperity and provide a sense of security for every human being who is facing it. Keywords: Progressive Law, Enforcement, Cybercrime
KEKUATAN HUKUM LAYANAN PESAN SINGKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ITE Luhut Sitorus; Efa Laela Fakhriah
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 3 No 1 (2022): Vol 3, No 1, Desember 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4052.74 KB)

Abstract

Perkembangan media sosial semakin cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media sosial menggabungkan elemen informasi dan komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunanya. Sejumlah informasi melalui unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi melalui chat, komunikasi audio/visual dan lainnya merupakan fitur-fitur unggulan yang dimiliki media social. Pengguna layanan pesan singkat yang banyak dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk melakukan berbagi informasi tetapi ada juga yang menyalahgunakan teknologi tersebut, salah satunya perbuatan menyebabkan penghinaan/pencemaran nama baik sesuai yang tercantum pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara UU ITE Kata Kunci : Media Sosial, Layanan Pesan Singkat, Pencemaran Nama Baik
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM CYBER MELALUI SURAT EDARAN KAPOLRI NO. SE/2/II/2021 DALAM MENANGANI BERITA HOAKS Dani Satriana; Deny Haspada
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 3 No 1 (2022): Vol 3, No 1, Desember 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2981.525 KB)

Abstract

The background of the National Police Chief General Listyo Sigi Prabowo issued a Circular (SE), SE/2/II/2021 relating to the ITE Law No. 19 of 2016 is to anticipate hoax news circulating in the community through cyber media. The circular contains eleven points, including asking police investigators to prioritize restorative justice in resolving cases by prioritizing peaceful steps in resolving cases related to reports of alleged violations of the ITE Law. The problems of this research focus on two questions, namely: (1) How is the effectiveness of cyber law enforcement in dealing with hoax news? (2) How to implement the circular letter of the National Police Chief No. SE/2/II/2021 related to UU ITE? This study uses a normative juridical method with a Sociology study approach of law. The research specifications, namely theories, concepts, legal principles and legal regulations related to hoax news based on SE Chief of Police No. SE/2/II/2021. Based on this study, it can be concluded that, 1) the effectiveness of cyber law enforcement in dealing with hoax news using UU ITE no. 19 of 2016 is still not maximized even though it is threatened with a sentence of six years and a fine of 1 billion rupiah. Factors affecting the effectiveness of the law must be reviewed from several aspects; (a) the legal factor itself, (b) the law enforcement officer factor, (c) the facilities and infrastructure factor, (d) the community factor, (e) the cultural factor. 2) Implementation of the Circular Letter of the Chief of Police No. SE/2/11/2021 related to the ITE Law which emphasizes restorative justice has not been able to minimize or reduce hoaxes because if the perpetrators just apologize, they will not be punished and the case is considered finished. The guidelines in No. SE/2/11/2021 have not answered the issue of hoaxes that lead to criminalization and have the potential to open new criminalization spaces for the interpretation of an act that is considered defamation. Keywords: Hoax, Law, Cyber
RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Herwan Budiah; Dudu Duswara Machmudin; Joko T Suroso
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 1 No 1 (2019): Vol 1, No 1, Desember 2019
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11286.216 KB)

Abstract

The handling of corruption cases in practice turns out to require a very large cost, each law enforcement institution has different standards both on the Police, KPK and Attorney General. The high cost of handling cases of corruption has caused discussion among legal practitioners, so there is a discourse not to follow up on the legal process of alleged criminal acts of corruption with a small state loss value as a form of implementation of restoraive justice, but in Article 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Acts as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption (Corruption Eradication Law) states that the return of state financial losses or the country's economy does not eliminate criminal conviction. The author in the preparation of this thesis uses a method with a normative juridical approach because the target of this study is the law or norm through a historical approach, interpretation of the law and comparison of the legal system. This research is analytical descriptive, where in analyzing existing problems more using the bibliography approach, so in this study do not use statistical calculations. After conducting the study, the authors conclude that the regulation of restorative justice in corruption in Indonesia does not yet have a strong legal umbrella, because it is still an internal law enforcement agency and is considered to be in conflict with Article 4 of the Anti-Corruption Eradication Law if it is associated with recovering state financial losses. The constraints on the application of restorative justice in criminal acts of corruption associated with the recovery of state financial losses is still being controversially addressed because the application of restorative justice is considered to only apply to real victims or individuals or groups of people and cannot be applied to criminal acts whose victims are the state or national development interests so to be mediated is impossible.
EKSISTENSI UNSUR MENS REA SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN Puspita Lasambu; Hernawati RAS; Joko T Suroso
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 1 No 1 (2019): Vol 1, No 1, Desember 2019
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6385.157 KB)

Abstract

The duty of a country of law is to carry out order and justice. The existence of the Indonesian Penal Code is an example of Indonesia's role as a state of law. One of the principles to impose criminal is the principle of error (Mens Rea). However, in the practice of court decisions, there are convictions in the absence of Mens Rea. Therefore, it needs to be investigated how the legal power of the conviction of where in its legal consideration states that there is no Mens Rea found? and how does the legal effort of convicted convicts that are already convicted while in their legal considerations, there's an absence of Mens Rea? This research uses a normative juridical approach, while the research specification is descriptive analytical. This research was conducted in two stages, through library research and field research, using qualitative methods as a method of data analysis and data collection techniques done by studying documents and the field.Based on the results of the study, it was found that in the Criminal Decision which in legal considerations there is no element of Mens Rea, is a decision that is legally flawed, therefore it can be terminated through legal effort. Penalty decisions that do not fulfill a sense of justice and already have permanent legal force, can be overturned through PK, and an effort of examination on the decision. However, the examination will not overturn the judge's decision.
MEMBERANTAS SUAP DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN BANDUNG Surya Darma; Deny Haspada
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 1 No 1 (2019): Vol 1, No 1, Desember 2019
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6376.504 KB)

Abstract

The State of Indonesia is a state of law as stated in the 1945 Constitution Article 1 Paragraph (3), this provision means that all people are treated equally before the law (equality before the law). Law enforcement is getting better by not knowing indiscriminately for Actors who commit violations of the law, thus what has been done by law enforcement officials makes the face of Indonesian law enforcement even better. The core meaning of law enforcement conceptually lies in the activity of harmonizing the relationships of values ​​that are set out in the rules and attitudes of action as a series of translation of the final stage of values, to create, maintain and maintain peaceful social relations. Conception that has a philosophical basis, requires further explanation, so that it will look more concrete.
EFEKTIVITAS ELEKTRONIK TILANG (E-TILANG) DALAM MENEGAKKANHUKUM PELANGGARAN LALU LINTASDI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Harris Fardillah; Hernawati RAS; Jafar Sidik
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 1 No 1 (2019): Vol 1, No 1, Desember 2019
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7160.486 KB)

Abstract

The Republic of Indonesia is a State of Law. This concept of the state of law has been declared since Indonesia's independence and is included in the 1945Constitution of the Republic of Indonesia. As a state of law, every aspect of community life is regulated by law, including community activities related to traffic and road transport. UU 22/2009 was issued to provide a legal basis for community activities related to road traffic and transportation. UU 22/2009 also regulates the enforcement of traffic violations and road transport (LLAJ) through the e-ticketing system. The philosophy of the enactment of this e-ticket, is because there are many obstacles to the enforcement through manual ticketing, including the corrupt behavior of law enforcers. Based on this, the problem can be identified, namely the effectiveness of e- ticketing in suppressing traffic violations and what factors can affect the law enforcement of traffic violations through the use ofe-ticketing.This research uses a normative juridical approach, with the research specification is descriptive analytical and using primary and secondary data using data analysis on normative qualitative datas.The results of this study are the violation of road traffic violations using the E- ticketing system or mechanism has not been effective in suppressing violations of traffic and road transport under UU 22/2009 in the West Java Regional Police jurisdiction. This is because after theen force ment of Traffic and Road Transportation violations through the E-ticketing system was officially implemented on December16, 2016, the level of violations in the West Java Regional Police area has increasedand factors affecting the effectivity or ineffectivity of the enforcement of traffic violations and Road Transport through the E-Ticketing system, is influenced by its own regulatory factors (UU 22/2009), although formed in accordance with the principles of the legislation, but the value of sanctions has not been maximized. The law enforcement factors that are not yet consistent and consistent in enforcing the law, the factor of facilities or facilities, are ideally able to support e-ticketing, but the education factor on skills and adaptation to technology for officers can influence the effectiveness of e-ticketing. Community factors, because there are still some people who are undisciplined and are not afraid of sanctions for violations, because they think they can be resolved peacefully, and community cultural factors, related to social thought and social forces that determine how the law is used, avoided, or misused.

Page 1 of 5 | Total Record : 43

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2022): Vol 4, No 1, Desember 2022 Vol 3 No 2 (2022): Vol 3, No 2, Juni 2022 Vol 3 No 1 (2022): Vol 3, No 1, Desember 2021 Vol 2 No 2 (2021): Vol 2, No 2, Juni 2021 Vol 2 No 1 (2020): Vol 2, No 1, Desember 2020 Vol 1 No 2 (2020): Vol 1, No 2, Juni 2020 Vol 1 No 1 (2019): Vol 1, No 1, Desember 2019