cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Iqbal
Contact Email
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Phone
+6282187708520
Journal Mail Official
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Raya Baruga No. 48 Antang Makassar 90234 Telp.: (0411) 490101 Fax.: (0411) 490107
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18582186     EISSN : 2621251X     DOI : https://doi.org/10.52316/jap.v18i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Administrasi Publik adalah jurnal ilmiah berkala di bidang administrasi negara yang diterbitkan dua kali setahun oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara RI Sejak tahun 1995, merupakan produk hasil kajian, penelitian, maupun pemikiran kritis terhadap isu-isu di bidang administrasi publik misalnya mengenai kebijakan publik, manajemen publik, desentralisasi, otonomi daerah, pelayanan publik,kelembagaan pemerintah dan sumberdaya aparatur.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik" : 8 Documents clear
Kompetensi Peserta Pelatihan Sebelum dan Saat Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Latsar CPNS Yuyu Yuningsih; Putri Wulandari Atur Rejeki
Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1144.289 KB) | DOI: 10.52316/jap.v17i1.56

Abstract

Perkembangan teknologi membuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama di masa pandemi Covid-19. Pelatihan yang semula diselenggarakan secara tatap muka berubah menjadi non-tatap muka dengan metode e-learning. Hal ini tentu saja dapat memengaruhi hasil kompetensi peserta pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait kompetensi peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta Latsar CPNS Golongan III yang mengikuti pelatihan di Puslatbang PKASN LAN pada periode 2019 – 2020. Data yang digunakan adalah data sekunder dari database Puslatbang PKASN LAN mengenai nilai hasil evaluasi peserta Latsar CPNS, yaitu evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, evaluasi sikap dan perilaku, serta evaluasi kompetensi teknis bidang tugas. Data diolah menggunakan program SPSS versi 23 yang selanjutnya dianalisis menggunakan uji Mann–Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kompetensi peserta Latsar CPNS sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 secara signifikan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peningkatan dan pengembangan kompetensi peserta pelatihan diantaranya yaitu instansi penyelenggara pelatihan harus memperhatikan seluruh aspek penyelenggaraan pelatihan dengan metode e-learning. Aspek-aspek tersebut diantaranya yaitu konten/materi pembelajaran, strategi pembelajaran, sarana dan prasarana serta SDM terkait penyelenggaraan pelatihan.
Fungsi Administrasi Perkantoran Modern dalam Mendukung Pelaksanaan Organisasi Publik Rudi Salam; Haedar Akib; Syakib Arsalam
Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.051 KB) | DOI: 10.52316/jap.v17i1.57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor organisasi yang mendukung pelaksanaan fungsi Manajerial, Internal, Teknis, Rutin dan Analisis (MITRA). Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Analisis (kualitatif). Responden pada penelitian ini adalah Pegawai pada Kantor Kecamatan Barombong yang terdiri dari 14 orang. Sedangkan informannya adalah camat, sekretaris camat, staf / pegawai dan masyarakat. Faktor organisasional yang mendukung dalam pelaksanaan fungsi MITRA adalah (a) kepemimpinan, (b) budaya organisasi, (c) komunikasi, (d) teknologi. Dari keempat faktor tersebut, hanya aspek teknologi yang masih perlu ditingkatkan karena penggunaan dan penyediaan teknologi masih rendah. Akibatnya pelaksanaan pelayanan efektif tetapi belum mampu dikategorikan sebagai pelayanan yang efisien. Kata Kunci: MITRA; Organisasional; Perkantoran Modern
Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo Andi Nimah Sulfiani
Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.795 KB) | DOI: 10.52316/jap.v17i1.59

Abstract

Abstrak Pelaksanaan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan mengenai bagaimana Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. Penelitian ini berusaha untuk mengungkap masalah yang berhubungan dengan prinsip- prinsip Good Governance dengan menggambarkan suatu fakta-fakta yang ada di Kantor Cabang BPJS Kesehatan di Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dan dokumentasi terhadap sejumlah informan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini terbukti dengan masih adanya keluhan-keluhan dari peserta BPJS Kesehatan mengenai denda pelayanan dan Iuran bagi Pengguna/peserta BPJS Kesehatan di Kota Palopo Keywords: Pelaksanaan, Pelayanan, BPJS Kesehatan
Evaluasi Pengembangan Coaching Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara Angkatan XCV, XCVI, dan XCVII Tahun 2021 Sahabuddin
Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.405 KB) | DOI: 10.52316/jap.v17i1.60

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi (membandingkan antara seharusnya dan praktek yang terjadi) praktek coaching yang dilaksanakan dalam Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XCV, XVI dan XCVII Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021. Dari hasil penelitian diperoleh hasil antara lain: Penunjukan coach pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XCV, XVI dan XCVII selama ini adalah penugasan pembimbingan peserta Latsar dengan label “coach”, penunjukan coach belum didasari atas kejelasan kompetensi dan kualifikasi. Pemahaman para coach terhadap aspek-aspek coaching selama ini masih lemah, baik coach ataupun peserta masih belum paham membedakan antara coaching, mentoring, dan counselling karena sebelum penugasan dan pelaksanaan bimbingan mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan dan pengarahan tentang coaching, mentoring dan counselling secara mendalam, dan mereka baru menjadi coach sejak adanya Latsar. Sebagian besar coach belum memiliki keterampilan coaching yang semestinya. Sebagian besar coach melakukan penggalian kompetensi peserta yang bersifat teknis dari persoalan yang dihadapi peserta, dan hampir setengah dari mereka melakukan penggalian kompetensi peserta yang bersifat adaptif. Hal itu terjadi karena selama ini mereka kurang mendapat penjelasan dan pelatihan bagaimana membedakan antara coaching dan mentoring peserta Pelatihan Dasar CPNS.
Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat : Studi Kasus Kekerasan Seksual Pascabencana Alam Di Indonesia Milawaty
Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.956 KB) | DOI: 10.52316/jap.v17i1.65

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memotret kekerasan seksual pada anak penyintas bencana di masa tanggap darurat bencana alam di Indonesia, mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual pada anak penyintas bencana di masa tanggap darurat bencana alam, dan melihat peran pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi anak-anak terhadap potensi bahaya kekerasan seksual. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menitikberatkan pada anak penyintas bencana alam. Data kejadian difokuskan pada masa tanggap darurat dengan pertimbangan masa tanggap darurat merupakan masa rawan sekaligus masa banyaknya kejadian pelecehan terhadap anak. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diperoleh antara lain adalah penelantaran, perdagangan anak korban tsunami, perkosaan dan percobaan perkosaan, diskriminasi, pelecehan, pernikahan dini dan pemaksaan pernikahan, dan pengintipan yang dilakukan saat mandi di lokasi-lokasi pengungsian, (2) Konstruksi bangunan yang tidak responsif gender, faktor norma sosial, menurunnya proteksi orang tua, ketidakpastian ekonomi, bantuan kemanusiaan yang tidak sensitive gender dan peduli anak, lama waktu pengungsian, kekerasan seksual yang tidak ditindaklanjuti sampai ke kepolisian, lemahnya aturan keamanan dan keselamatan, besarnya peran media, dan keluarga yang terpisah dari komunitasnya menjadi faktor penyebab masih ditemukannya berbagai kekerasan seksual pada anak pascabencana alam, (3) peran pemerintah dan pemerintah daerah adalah pemerintah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sementara pemerintah daerah melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
Efektivitas Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia Al Azhar
Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (681.642 KB) | DOI: 10.52316/jap.v17i1.66

Abstract

Guru harus mengoptimalkan kompetensi dan kinerjanya dalam menjalankan tugas sebagai pendidik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu upaya untuk meningkatkan kinerja guru melalui program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga diklat pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas pelaksanaan peningkatan kompetensi guru bidang kelautan, perikanan, teknologi infomasi, dan komunikasi (KPTK) di Indonesia sebagai program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPPPTK KPTK sebagai unit pelaksana teknis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sasaran dan realiasi peserta pelatihan guru bidang KPTK tahun 2015-2019. Metode pencarian data dan informasi lainnya dengan penelusuran pustaka/literatur dan menelaah data sekunder. Analisis data studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru bidang KPTK yang dilaksanakan selama lima tahun (2015-2019) sudah efektif. Hal ini terbukti dengan terlaksananya seluruh program diklat sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan, rapinya penyelenggaraan seluruh kegiatan diklat, efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia, dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan bagi program diklat dari total sasaran 15.096 orang, terealisasi sebanyak 20.901 orang (138,5%).
Fungsi Birokrasi sebagai Penasihat Kebijakan: Studi Fenomenologis pada Pemerintah Daerah Avrina Dwijayanti
Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.572 KB) | DOI: 10.52316/jap.v17i1.68

Abstract

Birokrasi, selain memiliki fungsi administratif juga perlu ditilik fungsinya sebagai penasihat kebijakan, terutama di lingkungan pemerintahan di mana dikotomi politik dan administrasi tidak lagi dilihat dalam batasan yang kaku dan interaksi antara birokrat dengan politisi lebih dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan kembali posisi birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai penasihat kebijakan bagi pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian fenomenologis, dengan teknik analisis data kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen yang relevan dengan topik penelitian yakni dengan mengakumulasi data dari beberapa pemerintah daerah untuk melihat kecenderungan terlaksananya fungsi tersebut. Penelitian ini berimplikasi secara praktis untuk menemukan pola membangun relasi antara pejabat politik dan birokrasi dalam rangka pengambilan keputusan terkhusus pada pemberian nasihat kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendukung terlaksananya fungsi birokrasi sebagai penasihat kebijakan telah tersedia melalui saluran informasi. Kendala yang mendominasi adalah kapasitas keahlian profesional birokrat serta munculnya kompetisi antara birokrasi dengan aktor lainnya dalam memberikan nasihat kebijakan sebagai akibat dari situasi elektoral di daerah.
Preface VOLUME XVII NOMOR 1 JUNI 2021 Admin Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.416 KB)

Abstract

CALL FOR PAPER: Redaksi menerima naskah hasil penelitian, analisis, kajian, pemikiran kritis, dan gagasan ilmiah dalam lingkup bidang administrasi publik yang belum diterbitkan di jurnal ilmiah lainnya. Naskah hendaknya diketik dalam MS Word menggunakan Bahasa Indonesia sepanjang 6000-8000 kata, ukuran A4, huruf Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1,5. Abstrak ditulis dalam dwi bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) masing-masing sepanjang 100-200 kata. Naskah di-submit ke http: http://makassar.lan.go.id/jap atau dikirim melalui email ke Redaksi dalam bentuk soft file copy. Redaksi berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi akan di-review oleh Mitra Bestari (Reviewer).

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 2 (2022): Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik