Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Administrasi Publik adalah jurnal ilmiah berkala di bidang administrasi negara yang diterbitkan dua kali setahun oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara RI Sejak tahun 1995, merupakan produk hasil kajian, penelitian, maupun pemikiran kritis terhadap isu-isu di bidang administrasi publik misalnya mengenai kebijakan publik, manajemen publik, desentralisasi, otonomi daerah, pelayanan publik,kelembagaan pemerintah dan sumberdaya aparatur.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Pengaruh Budaya Organisasi dalam Menciptakan Perkembangan Organisasi ]]>
<![CDATA[Ishiqa Ramadhany Putri]]>;
<![CDATA[Ningrum Fauziah Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (506.987 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v18i1.82
<![CDATA[Abstrak Pengembangan organisasi merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena jika tidak dilakukan perubahan maka perusahaan tidak dapat terus eksis. Agar dapat memberikan dampak yang menguntungkan, sangat penting untuk terus melakukan perbaikan yang tepat dengan melibatkan budaya yang ada di organisasi. Karena keberadaan budaya organisasi dinilai dapat mempengaruhi perubahan sehingga menjadi factor pendorong perkembangan organisasi. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa signifikan keberhasilan budaya organisasi dalam membangun pengembangan organisasi yang sehat. Dalam penelitian ini digunakan prosedur penelitian kualitatif dan alat pengolahan data untuk studi literatur. Budaya organisasi memiliki dampak positif dan negatif pada keberlanjutan organisasi di antara karyawan dan pemimpin, menurut temuan penelitian ini. Karena budaya perusahaan berdampak pada sikap, perilaku, dan cara pandang karyawan yang dipercaya dan digunakan dalam operasional sehari-hari, termasuk dalam menyelesaikan pekerjaan. Ketika keyakinan budaya yang tidak menguntungkan diciptakan, mereka berdampak pada operasi organisasi. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan valid tentang hubungan antara budaya organisasi dengan pengembangan organisasi, diperlukan strategi baru dalam pengembangan organisasi. Abstract Organizational growth is something that cannot be overlooked because the company will cease to exist if no adjustments are done. It is critical to continue making the necessary modifications by involving the organization's culture in order to have a positive influence. Because organizational culture is thought to have the ability to affect change, it has become a driving force for organizational development. As a result, the goal of this article is to determine how important organizational culture is in fostering healthy organizational development. The study of literature was conducted using qualitative research methodologies and data processing technologies in this study. According to the findings of this study, organizational culture has both good and negative effects on organizational sustainability among employees and leaders. Because corporate culture influences the attitudes, behaviors, and viewpoints of employees who are trusted and used in day-to-day operations, such as completing tasks. When undesirable cultural ideas are formed, they have an impact on the operations of the company. A new organizational development strategy is required to acquire more extensive and valid data about the relationship between organizational culture and organizational development.]]>
<![CDATA[Akselerasi Pembelajaran Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Masa Pandemi ]]>
<![CDATA[Dindin Supratman]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (581.423 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v18i1.86
<![CDATA[Abstrak Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia di awal tahun 2020 telah mengubah hampir semua tatanan kehidupan. Hal ini berimplikasi pada lahirnya akselerasi pembelajaran berbasis digital, termasuk yang dilakukan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Badan Narkotika Nasional (BNN). Tujuan dari penelitian adalah menganalisis pelaksanaan akselerasi pembelajaran berbasis digital yang telah dilaksanakan di PPSDM BNN dalam meningkatkan kompetensi selama pandemi dan memberikan pertimbangan serta evaluasi bagi para pemangku kepentingan bidang pengembangan kompetensi SDM di BNN dalam hal akselerasi pembelajaran berbasis digital terutama di masa pandemi. Penelitian ini memilih metode kualitatif deskriptif meliputi kepustakaan yang bertumpu pada pengkajian data-data sekunder dari berbagai sumber kepustakaan yang terkait dengan masalah penelitian serta wawancara mendalam sebagai alat pengumpul data atau pilihan yang dilakukan kepada informan yang ada di lokus penelitian. Digital learning yang dikembangkan di PPSDM BNN dilakukan dalam rangka mendukung mendukung kinerja organisasi BNN. Penerapan teknologi pembelajaran dimasa pandemi covid-19 yang berorientasi kepada optimalisasi penggunaan teknologi informasi komunikasi berbasis digital telah menghadirkan akselerasi pembelajaran yang memaksimalkan kompetensi pegawai baik hardware, software dan brainware. Kata kunci: akselerasi, digital, kompetensi, pembelajaran Abstract The Covid-19 pandemic that hit Indonesia and the world at the beginning of 2020 has changed almost all of life. This has implications for the birth of accelerated digital-based learning, including that carried out at the Human Resources Development Center (PPSDM) of the National Narcotics Agency (BNN). The purpose of the research is to analyze the implementation of digital-based learning acceleration that has been carried out at BNN's PPSDM in improving competence during the pandemic and to provide considerations and evaluations for stakeholders in the field of HR competency development at BNN in terms of accelerating digital-based learning, especially during the pandemic. This study chose a descriptive qualitative method covering literature that relies on the study of secondary data from various literature sources related to research problems and in-depth interviews as a data collection tool or choices made to informants at the research locus. Digital learning developed at PPSDM BNN is carried out in order to support the performance of the BNN organization. The application of learning technology during the COVID-19 pandemic that is oriented towards optimizing the use of digital-based communication information technology has brought accelerated learning that maximizes employee competence in hardware, software and brainware. Keywords: acceleration, competence, digital, learning]]>
<![CDATA[Pengaruh Penerapan Kedisiplinan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara ]]>
<![CDATA[Sahabuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (537.159 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v18i1.87
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan kedisiplinan Pegawai a serta upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan disiplin serta kendala yang ada untuk meningkatkan Akuntabilitas pelayanan publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021. Dari hasil penelitian dengan variable Kehadiran dan ketepatan waktu masuk kantor serta kepatuhan dalam berpakaian serta penggunaan perlengkapan atau peralatan kantor diperoleh hasil antara lain ; Kehadiran dan ketepatan masuk kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerapkan kedisiplinan dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan public berdasarkan pola yang seharusnya, demikian pula kepatuhan berpakaian dan penggunaan perlengkapan kantor tetap terjaga secara konsisten sesuai aturan yang berlaku.Disamping itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melakukan upaya yang terukur sehingga kualitas pelayanan yang diberikan tetap berkesinambungan sebagai wujud akuntabilitas. Adapun kendala masih ada terutama daya tampung sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Aparatur Sipil Negara.]]>
<![CDATA[Polemik Penetapan Kebijakan Baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia Tahun 2022 ]]>
<![CDATA[Anta Ibnul Falah]]>;
<![CDATA[Rachmat Febfauza]]>;
<![CDATA[Noor Kumala Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (803.614 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v18i1.90
<![CDATA[Sejak ditetapkannya ketentuan baru mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, telah terjadi serangkaian gelombang protes dari para pekerja/ buruh serta serikat/ perwakilannya, baik yang terjadi melalui serangkaian aksi demonstrasi langsung maupun berupa petisi penolakan pada media digital. Salah satu yang dirasa memberatkan oleh pekerja adalah ketentuan baru pencairan JHT yang mensyaratkan usia 56 tahun, di mana pada ketentuan sebelumnya sesuai Permenaker Nomor 9 Tahun 2015 dapat dilakukan segera setelah kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, studi kualitatif deskriptif ini dimaksudkan untuk menelusuri masalah polemik yang terjadi dari penetapan kebijakan baru JHT tersebut, dengan sumber data dari cuitan/ tweet masyarakat/ netizen pada media sosial Twitter, serta sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, artikel media massa, dan sumber-sumber lain yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun desain kebijakan JHT dan kombinasinya dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah dipandang baik, namun kurangnya komunikasi/ public hearing yang dilakukan dalam perumusan kebijakan mengakibatkan kurangnya kesesuaian ketentuannya dengan harapan pekerja sebagai stakeholder kebijakan tersebut. Sehingga, ketika pemerintah merespon dengan mewadahi “suara” pekerja melalui serangkaian komunikasi langsung dalam rencana revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, maka protes dan sentimen negatif masyarakat pada cuitan Twitter pada akhir bulan Februari menjadi berkurang. Oleh sebab itu, untuk menghindari kejadian serupa terulang, kedepan pemerintah perlu lebih intens melakukan komunikasi/ jajak pendapat publik pada proses perumusan kebijakan publik, sebelum kebijakan tersebut benar-benar ditetapkan. Keywords: aturan baru JHT; polemik; JKP; komunikasi publik; kebijakan publik]]>
<![CDATA[Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang ]]>
<![CDATA[Ayissa Tazkia Ayissa Tazkia]]>;
<![CDATA[Listyaningsih]]>;
<![CDATA[Juliannes Cadith]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (618.54 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v18i1.93
<![CDATA[Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pemerintah untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil dalam pembanguan. Meskipun di Kabupaten Pandeglang kebijakan PUG sudah lama digaungkan, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Pandeglang masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana implementasi PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang menggunakan alat analisa model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan optimal. Ketersediaan sumberdaya manusia dan finansial yang belum memadai, OPD yang kurang partisipastif dan disiplin melakukan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar pelaksana serta lingkungan ekonomi dan sosial masih menjadi hambatan pelaksanaan PUG di Kabupaten Pandeglang sehingga menjadikan pembangunannya belum responsif gender.]]>
<![CDATA[Analisis Perbandingan Kinerja Guru yang sudah disertifikasi dan yang belum disertifikasi pada SMA Negeri Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ]]>
<![CDATA[Amin Irmawan, S.Si.,M.Si]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (839.536 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v18i1.94
<![CDATA[Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kinerja guru yang sudah disertifikasi di SMA Negeri Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi?; 2) Bagaimana kinerja guru yang belum disertifikasi di SMA Negeri Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi?; dan 3) Apakah terdapat perbedaan kinerja guru sudah disertifikasi dengan kinerja guru yang belum disertifikasi di SMA Negeri Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif deskriptif (Descriptive Comparative) dengan tujuan untuk membandingkan kinerja guru yang sudah disertifikasi dengan kinerja guru yang belum disertifikasi. Variabel bebas penelitian ini terdiri dari dua yakni : kinerja guru yang sudah disertifikasi (X1) dan kinerja guru yang belum disertifikasi (X2). Guru yang telah memperoleh sertifikasi sebanyak 57 orang merupakan populasi dari penelitian ini dan guru yang belum disertifikasi sebanyak 66 orang. Sedangkan jumlah sampel penelitian ini sebanyak 36 orang guru yang sudah disertifikasi dan 40 orang guru yang belum disertifikasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner, wawancara, dokumentasi dan pengamatan. Instrumen penelitian yang digunakan diuji coba terlebih dahulu untuk mengukur tingkat validitas dan reliabilitas. Analisis data penelitian menggunakan analisis statistic deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : kinerja guru yang sudah disertifikasi berada dalam kategori baik dimana diperoleh skor 67% (kategori baik), sedangkan kinerja guru yang belum disertifikasi berada dalam kategori cukup baik dimana diperoleh skor 60% (kategori cukup baik). Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai sebesar 9,86 lebih besar dari = 1,67 pada taraf signifikan = 0,05 dengan derajat bebas 74, karena nilai > maka hipotesis ditolak yang berarti hipotesis diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja guru yang sudah disertifikasi lebih baik dibandingkan dengan kinerja guru yang belum disertifikasi di SMA Negeri Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.]]>
<![CDATA[Disonansi Kepemimpinan dan Dampaknya Terhadap Ketidaknyamanan Kerja Pegawai pada Organisasi Pemerintah Sektor Publik ]]>
<![CDATA[Milawaty]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (592.874 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v18i1.95
<![CDATA[Tulisan ini mengulas terkait disonansi kepemimpinan dan dampaknya terhadap ketidaknyamanan kerja pegawai pada organisasi pemerintah sektor publik. Tujuannya memberikan gambaran dan analisis terkait disonansi kepemimpinan terhadap ketidaknyamanan kerja pegawai pada organisasi pemerintah sektor publik, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar disonansi pada pimpinan. Metode penulisan yang digunakan adalah metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Penulis menggunakan metode ini karena protokol riset metode PRISMA yang detail dan lengkap yang memungkinkan terhindar dari bias subjektif untuk melakukan kajian literatur tanpa melakukan kajian lapangan langsung. Hasil penelusuran berbagai literature menemukan emosi yang dirasakan orang ketika mereka bekerja akan secara langsung mencerminkan kualitas yang sesungguhnya dari kehidupan kerjanya. Pemimpin yang disonan dapat disandingkan dengan individu dengan kepribadian “tipe A” dan kepribadian neurotic. Tipe pemimpin seperti inilah yang membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman karena sikap, perilaku dan keputusan pimpinan yang seringkali menyebarkan emosi negative. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mereduksi disonansi adalah; (1) mengubah sikap atau perilaku melalui mindfulness, hope, dan compassion, (2) menjalankan filosofi teras, dan (3) menerapkan teknik Johari’s Window.]]>
<![CDATA[Preface VOLUME XVIII NOMOR 1 DESEMBER 2022 ]]>
<![CDATA[Admin Jurnal Administrasi Publik]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.256 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v18i1.96
<![CDATA[PENGANTAR REDAKSI Pembaca yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 1, Juni 2022 dapat kembali hadir ke hadapan pembaca. Di edisi kali ini, Jurnal Administrasi Publik menghadirkan 7 artikel yang secara keseluruhan merupakan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik. Tulisan pertama ditulis oleh Dindin Supratman dengan judul “Akselerasi Pembelajaran Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Masa Pandemi”. Tulisan kedua berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayissa Tazkia, Listyaningsih, Juliannes Cadith yang bertajuk ” Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang”. Tulisan ketiga dihadirkan oleh Milawaty dengan judul ” Disonansi Kepemimpinan dan Dampaknya Terhadap Ketidaknyamanan Kerja Pegawai pada Organisasi Pemerintah Sektor Publik”. Tulisan keempat ditulis oleh Anta Ibnul Falah, Rachmat Febfauza, Noor Kumala Sari yang diberi tajuk ” Polemik Penetapan Kebijakan Baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia”. Dalam tulisan kelima, Amin Irmawan mencoba menuliskan hasil penelitiannya mengenai “Analisis Perbandingan Kinerja Guru yang Sudah Disertifikasi dan yang Belum Disertifikasi pada SMA Negeri Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi”. Tulisan keenam dihadirkan oleh Sahabuddin yang mengambil judul “Penerapan Kedisiplinan sebagai Wujud Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara”. Adapun tulisan ketujuh, ditulis oleh Ishiqa Ramadhany Putri, Ningrum Fauziah Yusuf dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi dalam Menciptakan Perkembangan Organisasi”. Redaksi Jurnal Administrasi Publik mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis yang telah bersedia mengirimkan naskahnya kepada kami. Tidak lupa kami mengundang pembaca untuk berpartisipasi mengirimkan tulisan yang dimiliki untuk Jurnal Administrasi Publik edisi selanjutnya. Semoga setiap tulisan yang ada di dalam jurnal edisi ini dapat menjadi motivasi, sumbangan ide, serta tambahan ilmu bagi seluruh pembaca. Salam inovasi. Redaksi]]>
