Articles
159 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SELAKU PENYELENGGARA JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Asrama Wibawa]]>;
<![CDATA[I Nyoman Lemes]]>;
<![CDATA[I Wayan Rideng]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 2, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.473 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v2i2.441
<![CDATA[Pertanggungjawaban penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya untuk jalan kabupaten, bukan hanya semata-mata merupakan bentuk pelayanan publik, tetapi merupakan tanggung jawab yang lahir dari Undang- Undang yang apabila tidak dilaksanakan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius. Penelitian ini membahas tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng dan akibat hukum dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng tidak hanya tanggung jawab untuk membangun jalan tetapi juga meliputi tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan pisik jalan agar tetap laik. Akibat hukum dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara jalan adalah adanya kemungkinan beban tanggung jawab pidana dan/ atau perdata, mengingat Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan badan hukum yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA PROPERTY DI PT. GRAHA ADI JAYA SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Ketut Wahyu Pratiwi]]>;
<![CDATA[I Nyoman Lemes]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 8, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.905 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v8i1.637
<![CDATA[Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan. Tujuan diberikannya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan resiko kecelakaan dan penyakit saat kerja. Penelitian ini membahas mengenai implementasi perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Graha Adi Jaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan di PT. Graha Adi Jaya, dengan menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara langsung ke lapangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja di PT. Graha Adi Jaya belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya ketaatan dan kesadaran para tenaga kerja saat melakukan suatu pekerjaan. Dalam pelaksanaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, perusahaan telah memberikan alat pelindung diri serta pengawasan yang ketat terhadap tenaga kerja tersebut. Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja belum sepenuhnya terpenuhi karena terdapat kendala yaitu dalam hal keterbatasan biaya yang terkadang menyulitkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri bagi tenaga kerja, belum terbentuknya manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Graha Adi Jaya, serta masih banyak tenaga kerja yang melanggar peraturan atau tidak menggunakan alat pelindung diri.]]>
<![CDATA[SEJARAH PERKEMBANGAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[I Nyoman Surata]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 2, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.207 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v2i1.432
<![CDATA[HAM ada sejak manusia ada, karena syarat untuk memiliki HAM hanya ada satu, yaitu ia adalah manusia. Secara historis terjadi perubahan HAM secara konseptual maupun HAM sebagai suatu suatu aturan yang dikeluarkan oleh negara yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Secara konseptual terdapat dua paham berkenaan dengan HAM yaitu universalisme dan partikularisme. Kedua konsep ini cenderung ditempatkan secara diametral. Secara historis gagasan tentang HAM banyak dihubungkan dengan pengalaman sejarah masyarakat Barat. HAM merupakan unsur utama negara hukum, karenanya merupakan keharusan bagi penyelenggara negara untuk melindungi HAM. Pemerintahan yang demokratis harus menempatkan perlindungan HAM sebagai salah satu tujuan penting yang tidak dapat diabaikan. Negara yang demokratis selalu menempatkan perlindungan, penegakkan, dan pengembangan HAM dalam berbagai tindakan.]]>
<![CDATA[RANCANGAN KUHP NASIONAL SEBAGAI RANCANGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA YANG PERLU DIKRITISI ]]>
<![CDATA[I Nyoman Gede Remaja]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 7, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.67 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v7i2.514
<![CDATA[KUHP Indonesia yang sekarang ada merupakan hukum pidana yang ada semenjak Indonesia merdeka yang merupakan warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda, aslinya disebut wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie‟s. 1915 No. 732, jika dikaitkan dengan perkembangan zaman sekarang ini maka dianggap sangat perlu untuk melakukan penyesuaian. Perubahan dilakukan dengan didasari pada pertimbangan filosofis, sosiologi dan yuridis, yang dilakukan pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu: Perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, Pertanggungjawaban pidana dan Pidana dan tindakan yang dapat diterapkan. Walaupun pengundangan KUHP Nasional mengalami beberapa kendala karena adanya pro-kontra dalam masyarakat, tetapi sebagai sebuah produk hukum pidana yang bercirikan Bangsa Indonesia, KUHP Nasional harus tetap diundangkan. Kesempatan yang ada sekarang harus dimanfaatkan untuk melakukan pengkajian yang lebih inten berkaitan dengan rumusan pasal yang dianggap masih ada kelemahan atau bermasalah.]]>
<![CDATA[PERANAN LEMBAGA PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SECARA NON LITIGASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Gede Arya Kusuma]]>;
<![CDATA[I Gede Surata]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.143 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v6i1.496
<![CDATA[Penyelesaian konflik pertanahan secara non litigasi secara implisit dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam struktur organisasi BPN dibentuk Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Penelitian ini meneliti peranan lembaga pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi di Kabupaten Buleleng, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Kantor Pertanahan dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesain sengketa pertanahan secara non litigasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah kesadaran hukum masyarakat masih rendah, kurangnya bukti-bukti formal tentang sejarah tanah, terbatasnya jumlah petugas, terbatasnya kemampuan petugas untuk melakukan pendekatan non-litigasi, terbatasnya sarana-prasarana, dan kerja sama antar lembaga belum maksimal. Untuk itu upaya-upaya yang dilakukan adalah: secara berkala melakukan penyuluhan hukum, memberi bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dukungan data atas tanah yang dimiliki, peningkatan jumlah sumber daya manusia (petugas), mengupayakan formasi bagi pegawai, pelibatan pegawai dalam pendidikan dan latihan (diklat), pengadaan sarana-prasarana kerja sama antar lembaga semakin ditingkatkan.]]>
<![CDATA[PENETAPAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Sri Mukti Sari]]>;
<![CDATA[Putu Sugi Ardana]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 4, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.007 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v4i1.464
<![CDATA[Pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (rechts middle) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua anak atau dengan surat pengesahan, setelah anak tersebut diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya. Penelitian ini meneliti proses penetapan pengakuan anak di luar perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja dan akibat hukum dari pengakuan anak di luar perkawinan oleh orang tuanya yang telah ditetapkan dengan penetapan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut. Proses penetapan pengakuan anak di luar perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja adalah: pemohon mengajukan pendaftaran permohonan, disertai dengan bukti-bukti pendukung. Setelah memenuhi persyaratan administrasi, termasuk membayar uang panjar perkara, Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara permohonan termaksud. Selanjutnya, persidangan akan dilaksanakan sesuai jadwal untuk memeriksa bukti-bukti surat, saksi, dan alat-alat bukti yang lain, untuk menentukan apakah atas permohonan tersebut dapat ditetapkan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan. Pengakuan anak di luar perkawinan oleh orang tuanya yang telah ditetapkan dengan penetapan pengadilan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tua, sama seperti anak kandung yang lahir di dalam perkawinan yang sah.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA DENGAN KEJAKSAAN NEGERI BULELENG SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA ]]>
<![CDATA[I Ketut Ardiasa]]>;
<![CDATA[I Nyoman Surata]]>;
<![CDATA[Putu Sugi Ardana]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 9, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.623 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v9i2.884
<![CDATA[Kejaksaan Negeri Buleleng merupakan mitra kerja sama UNDIKSHA. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini meneliti: sumber hukum perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Singaraja, hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Singaraja selaku Jaksa Pengacara Negara, dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Singaraja selaku Jaksa Pengacara Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sumber hukum perjanjian kerja sama UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng meliputi: sumber hukum yang mengikat UNDIKSHA dan kejaksaan Negeri Buleleng sebagai institusi dan KUH Perdata. Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kerja sama antara adalah: UNDIKSHA wajib menyampaikan data sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan menyediakan anggaran yang diperlukan. UNDIKSHA berhak mendapat bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Kejaksaan Negeri Buleleng wajib mendampingi dan/atau mewakili UNDIKSHA dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan berhak memperoleh penggantian biaya yang timbul. Perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng selaku Jaksa Pengacara Negara ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan antara kedua belah pihak untuk mencegah kemungkinan terjadinya permasalahan hukum perdata dan/atau tata usaha negara yang dihadapi UNDIKSHA.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG) ]]>
<![CDATA[I Gusti Fajar Wisnu Sanjaya]]>;
<![CDATA[Ketut Wetan Sastrawan]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.628 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v5i2.487
<![CDATA[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya Disingkat UU SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari Stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Penelitian ini menliti pelaksanaan diversi terhadap anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Buleleng dan kendala- kendala dalam pemberian diversi terhadap anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan Diversi yang dilakukan di wilayah hukum Polres Buleleng sudah sesuai dengan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimana pemenuhan kebutuhan hukum terhadap anak adalah yang paling utama dalam proses diversi. Kendala dalam pelaksanaan diversi adalah kendala eksternal. Kendala eksternal yaitu ketidaktahuan masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak adanya fasilitas rumah aman bagi pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dan ketidak mauan korban untuk melaksanakan diversi yang dalan Pasal 6 UU SPPA meyatakan bahwa dalam pemberian Diversi harus merujuk pada salah satunya persetujuan oleh korban.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN WARGA NEGARA ASING TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Kadek Rian Juliadi]]>;
<![CDATA[I Gede Surata]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 3, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.209 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v3i2.455
<![CDATA[Penguasaan Hak Atas Tanah diperlukan alat bukti yang kuat sertipikat sebagai tanda bukti yang menyatakan kepemilikan Hak Atas Tanah.Untuk peralihan hak atas tanah harus ada penyerahan hak secara yuridis yang dilakukan dengan pembuatan akta dihadapan PPAT. Akta tersebut didaftarkan di Kantor khususnya Pertanahan untuk proses peralihan hak sehingga diterbitkannya sertipikat atas nama pemilik hak pakai. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme perolehan hak atas tanah bagi Warga Negara Asing di Kabupaten Buleleng dan apa hak-haknya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang berawal dari adanya kesenjangan antara teori dengan praktek, dengan menggunakan data primer dansekunder, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Prosedur peralihan hak milik atas tanah menjadi hak pakai atas tanah didahului dengan penurunan hak milik menjadi hak pakai dan selanjutnya dilakukan jual beli dihadapan PPAT untuk melindungi kepentingan pihak pemegang hak pakai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.Setelah itu peralihan hak milik atas tanah menjadi hak pakai atas tanah, pada pelaksanaannya di Kabupaten Buleleng yakni didahului dengan pembuatan perikatan jual beli sementara pemilik tanah melakukan pendaftaran tanah tersebut di Kantor Pertanahan, sehingga terbitnya sebuah sertipikat hak pakai atas tanah. Dengan terbitnya sertipikat hak pakai atas tanah, maka dapat dilakukan proses penurunan hak milik menjadi hak pakai dan selanjutnya pembuatan akta peralihan hak yang dilakukan dihadapan PPAT. Akta tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk proses peralihan hak pakai sehingga diterbitkan sertipikat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ]]>
<![CDATA[Kadek Ari Sali Arnawa]]>;
<![CDATA[I Gede Surata]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 8, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.626 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v8i2.651
<![CDATA[Pegawai PNS yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melakukan hal-hal yang dilarang, dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, dapat dijatuhi hukuman disiplin. Penelitian ini mengkaji akibat hukuman dari Aparatur Sipil Negara yang melanggar disiplin pegawai di Universitas Pendidikan Ganesha dan efektivitas pelaksanaan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara di Universitas Pendidikan Ganesha terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Akibat hukuman dari Aparatur Sipil Negara yang melanggar disiplin pegawai di Universitas Pendidikan Ganesha adalah dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, atau hukuman disiplin berat.Pelaksanaan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara di Universitas Pendidikan Ganesha terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sangat efektif yang bersangkutan umumnya tidak lagi mengulangi perkataan, pernyataan, atau perbuatan yang melanggar disiplin pegawai.]]>
