cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
mkn.fhui@ui.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
mkn.fhui@ui.ac.id
Editorial Address
Magister Kenotariatan FHUI Depok
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Indonesian Notary
Published by Universitas Indonesia
ISSN : -     EISSN : 26847310     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesian Notary adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. Notary sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan Notary, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap review sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun reviewer dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, Notary menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary" : 40 Documents clear
PERAN NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DALAM PENDIRIAN KORPORASI Michael Nugroho Widjaja
Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.956 KB)

Abstract

Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Salah satu bentuk akta yang dibuat oleh Notaris adalah Akta Pendirian Korporasi. Korporasi terdiri atas perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Tujuan utama orang mendirikan korporasi adalah untuk menjalankan usaha dan mencari keuangan. Namun, dengan seiringnya perkembangan zaman, korporasi banyak digunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam hal ini muncul istilah baru yang disebut dengan pemilik manfaat. Pemilik manfaat suatu korporasi memiliki kekuasaan yang melebihi organ-organ korporasi lainnya sehingga mampu mengendalikan korporasi tersebut. Dengan munculnya istilah pemilik manfaat dalam korporasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan korporasi dalam suatu perusahaan. Banyak orang yang mendirikan korporasi palsu dengan dana yang ia miliki untuk menghindari pajak, melakukan tindak pidana pencucian uang, bahkan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Melihat hal tersebut, Pemerintah mewajibkan setiap korporasi untuk mengungkap identitas pemilik manfaat dari setiap korporasi di Indonesia. Notaris sebagai pihak yang berperan dalam membuat Akta Pendirian Korporasi juga memiliki tugas untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan pemilik manfaat dalam pendirian korporasi. Dalam kolom di website www.ahu.go.id, Notaris memiliki kewajiban untuk mengisi kolom pemilik manfaat dalam suatu korporasi apabila terdapat pemilik manfaat dalam korporasi tersebut. Hal tersebut dilakukan Notaris dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi pengguna jasa Notaris tersebut. Selain itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mewajibkan Notaris untuk melakukan pendaftaran aplikasi Gathering Report Information Processing System (GRIPS). Aplikasi GRIPS ini dapat mempermudah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melaporkan kepada PPATK tentang transaksi keuangan yang mencurigakan yang berpotensi untuk menyebabkan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.Kata kunci       : Notaris, Pemilik Manfaat, Pendirian
Kewenangan Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Nominee Hak Atas Tanah Berkaitan Dengan Kepemilikan Warga Negara Asing (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433 K/Pdt/2016) Cecilia Rina Esti Rahayu
Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.38 KB)

Abstract

Konsep nominee masuk ke Indonesia sebagai suatu perjanjian karena adanya asas kebebasan berkontrak dan sistem hukum perjanjian yang sifatnya terbuka. Berkaitan dengan nominee hak atas tanah bagi warga negara asing, pada Pasal 26 ayat (2) UUPA telah ditegaskan mengenai larangan bagi warga negara asing untuk memiliki hak atas tanah yang dilarang bagi warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun demikian praktik nominee hak atas tanah bagi warga negara asing di Indonesia masih terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kewenangan dan tanggung jawaban notaris berkaitan dengan pembentukan struktur nominee hak atas tanah bagi warga negara asing. Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari peraturan yang ada diketahui bahwa dalam perjanjian yang membentuk struktur nominee hak atas tanah bagi warga negara asing adalah perjanjian yang batal demi hukum. Notaris tidak berwenang dalam praktik nominee hak atas tanah dan wajib memberikan penilaian terhadap isi akta serta memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Praktik nominee hak atas tanah bagi warga negara asing dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak sebagai akibat dari kebatalan demi hukum sehingga notaris harus bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris. Sehingga dalam menjalankan jabatannya notaris harus memahami betul hukum yang berlaku berkaitan dengan akta dan bagi notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatannya, sebaiknya notaris dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan.Kata Kunci: hak atas tanah, pinjam nama, struktur nominee
PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2337K/PDT/2017 MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM KASUS WANPRESTASI PEMERINTAH DKI JAKARTA Annov Hari Prabowo
Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.904 KB)

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat melepaskan ketergantungannya terhadapa pemakaian tanah. tanah digunakan untuk tempat tinggal, tempat berusaha, ataupun tempat untuk menjalankan kegiatan pemetinrahan demi berjalannya suatu rencana pembangunan Negara. Dalam hubungannya dimasyarakat, manusia sering sekali membuat perikatan yang dituangkan didalam suatu perjanjian, yang mana perjanjian itu dapat dilakukan dengan orang lain, badan hukum, maupun lembaga pemerintah dan negara. Tanah merupakan objek yang tidak jarang pula untuk dijadikan suatu yang diperjanjikan. Banyak kasus yang terjadi dimasyarakat bahwa pelaksanaan perjanjian yang dilakukan tidak sebagaimana yang diharapakan akan tercapai. Adanya kelalaian atau kealpaan dari salah satu pihak membuat adanya sengketa yang timbul. Kepada pihak yang dirugikan, pada umumnya akan melakukan upaya hukum demi menuntut hak yang seharunya ia dapatkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam artikel ini hal yang diteliti adalah Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2337K/PDT/2017 Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Wanprestasi Pemerintah DKI Jakarta. Adapun yang berperkara adalah Ny. Hre Soekaesih selaku Penggugat dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Dki cq Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat selaku Tergugat I dan Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Dki Jakarta selaku Tergugat II. Berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 1977, telah disepakati adanya tukar menukar tanah milik penggugat dengan hak pengelolaan sekolah dasar milik tergugat. Namun, pada pelaksanaannya, pihak tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selama 38 tahun. Kata kunci       : Perjanjian, Wanprestasi, Putusan
PEMECAHAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH TANAH TANPA MENGHAPUS HAK TANGGUNGAN (STUDI PADA BANK MANDIRI CABANG GORONTALO) Novita Anggrainie
Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.651 KB)

Abstract

Artikel ini meneliti tentang Pemecahan sertifikat sebidang tanah tanpa menghapus hak  tanggungan, dengan rumusan masalah yang diajukan adalah mengenai pemecahan sertifikat sebidang tanah tanpa merugikan kreditur sebagai pemegang hak preferen dan mengenai akibat hukum roya partial yang tidak diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yakni metode penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan melalui wawancara kepada pihak di Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Utara dan pada Relationship Manager Bank Mandiri Cabang Gorontalo. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prosedur pemecahan sertifikat sebidang tanah yang dibebani hak tanggungan tanpa merugikan kreditur sebagai pemegang hak preferen ialah dengan diberikan berdasarkan persetujuan tertulis yang merupakan akta dibawah tangan dari Bank Mandiri selaku Pemegang Hak Tanggungan dimana pemecahan Hak Tanggungan tidak selalu harus dihapus dan tetap membebani bidang-bidang hasil pemecahan tersebut. Makna “tidak selalu harus hapus” dapat diartikan bahwa dalam pemecahan sertifikat, hak tanggungan tetap membebani bidang-bidang hasil pemecahan. Sedangkan mengenai akibat hukum yang terjadi bila janji roya partial tidak diperjanjikan sebelumnya dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah tetap dapat dilaksanakan, mengingat hak tanggungan memiliki sifat accesoir yang dalam arti bahwa hak tanggungan itu ditentukan pada perjanjiann pokoknya. Namun berkaitan dengan roya partial dengan dikaitkan pada Undang-Undang Rumah Susun, roya partial ini harus diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Rumah Susun, dimana Undang-undang memiliki sifat memaksa. Sehingga kaidah hukum yang tepat terhadap ini adalah gebod (perintah). Dalam kasus ini, bila dilihat dari sifatnya, yaitu accesoir, hak tanggungan mengikuti perjanjian pokoknya, sehingga roya partial boleh diperjanjikan ataupun boleh tidak diperjanjikan. karena bagaimanapun juga hal ini tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. sehingga dalam hal ini kaidah yang tepat adalah mogen (kebolehan).Kata kunci : Hak Tanggungan, Roya, Roya Partial, Akta Pemberian Hak Tanggungan.
PELAKSANAAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN UANG PAJAK BEA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) (STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH NOTARIS DKI JAKARTA NOMOR 03/PTS/MJ.PWN.PROV.DKI JAKARTA/VI/2015) Adeliva Fathia Asmara
Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.738 KB)

Abstract

Tesis ini membahas tentang kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta dalam putusan Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015 terkait perbuatan penggelapan pajak BPHTB yang dilakukan oleh Notaris/PPAT IR. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Putusan Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015 menurut perundang-undangan serta pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif. Sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku, literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang didukung dengan wawancara. Kemudian seluruh data dari hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya data sekunder dikemukakan dan menjadi bahan untuk menganalisis objek penelitian serta menjawab pokok permasalahan. Hasil penelitian dari sudut pandang perundang-undangan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta dalam putusan tersebut sudah tepat dalam hal memberikan sanksi kepada Notaris Ina Rosaina yaitu usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan karena berdasarkan undang-undang, Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi berupa usulan pemberhentian yang kemudian diajukan ke Majelis Pengawas Pusat. Namun mengenai pelaksanaannya, jangka waktu proses pemeriksaan hingga putusan dibacakan, Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta tidak melaksanakan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan juga tidak meneruskan usulan tersebut ke Majelis Pengawas Pusat sehingga sanksi yang diberikan tidak memberi efek jera bagi Notaris IR. Kata Kunci: Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah, Pelanggaran Kode Etik Notaris, Penggelapan pajak BPHTB.
PEMBERLAKUAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DIIKUTI DENGAN PEMBUATAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Kun Amim Baljun
Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.079 KB)

Abstract

Hak Tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan objek jaminannya berupa hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Pada pemasangan dan pendaftaran Hak Tanggungan dalam kondisi tertentu diperlukan terlebih dahulu pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terkait dengan kondisi objek Hak Tanggungan. Terkait dengan SKMHT diatur jangka waktu agar SKMHT tersebut diikuti menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pada praktiknya, kerap ditemukan permasalahan mengenai SKMHT yang tidak diikuti pembuatan APHT. Sehingga menimbulkan pernyataan bagaimanakah akibat hukum dari SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan APHT, alasan-alasan yang mengakibatkan SKMHT tidak diikuti dengan pembuatan APHT? Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penulisan tesis ini memberikan saran kepada Notaris perlu memastikan terlebih dahulu, apakah syarat administrasi dari Kantor Pertanahan untuk pembuatan APHT dapat dibuat selama jangka waktu SKMHT masih berlaku yang telah diatur dalam Undang-undang, Notaris/PPAT perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai biaya-biaya yang akan ditanggung debitur terkait pemberian Hak Tanggungan atas hak tanah yang belum terdaftar, agar tidak terhambat dalam permasalahan biaya untuk ditingkatkan menjadi APHT. Kata Kunci: Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan.
KEABSAHAN PELAKSANAAN PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS (TERTUTUP) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Dimas Heru Cakra
Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.033 KB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji suatu keabsahan dalam pelaksanaan jual beli saham, ada persyaratan Undang-Undang yang harus dipenuhi antara lain seperti diperolehnya persetujuan pemindahan hak atas saham oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) yang harus dimuat dalam akta notaris yang kemudian harus dibuatkan akta jual beli atas saham-saham tersebut. Setelah akta dibuat, barulah akta atau salinanya dapat disampaikan tertulis kepada perseroan oleh subyek hukum yang memindahkan hak atau yang menerima hak, serta mekanisme akhirnya direksi wajib mencatatkan dan memberitahukan pemindahan hak tersebut ke Menteri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menitikberatkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yakni antara lain peraturan mengenai pemindahan hak atas saham yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta teori-teori hukum yang diperoleh dari tulisan - tulisan dari para ahli hukum. Sebagai hasil penelitian, dapat di simpulkan bahwa pentingnya memahami suatu keabsahan jual beli saham serta mekanisme hukumnya sebagai persyaratan formal dalam pelaksanaan jual beli saham merupakan sesuatu hal yang sangat esensial terutama bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, terutama bagi kalangan Notaris.  Keyword : Pemindahan hak atas saham, jual beli saham, Perseroan Terbatas
IMPLIKASI HUKUM ATAS PEMBATALAN AKTA NOTARIIL PERJANJIAN WARALABA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 799/PDT.G/2017/PN.TNG Tioma Nurshinta Margareth Sitorus
Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.367 KB)

Abstract

Waralaba di Indonesia berawal dari upaya pemerintah yang melihat waralaba sebagai suatu cara untuk menggiatkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan. Perkembangan waralaba tentunya harus didukung dengan kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak, baik pihak pemberi waralaba (franchisor) maupun penerima waralaba (franchisee). Kerjasama antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba harus didasari oleh sebuah perjanjian, dimana dalam hal ini dibutuhkan jasa seorang notaris dalam pembuatannya. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian waralaba yang dibuatnya dan bagaimana implikasi hukum atas pembatalan akta tersebut oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder, alat pengumpulan data yaitu melalui studi literatur dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa notaris berperan dalam membuat akta autentik dengan tidak memihak kepada pihak manapun, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya, serta bertindak secara saksama atau teliti. Sehingga notaris memiliki tanggung jawab secara keperdataan dengan didasari Pasal 1366 KUHPerdata dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan UUJN dan Kode Etik. Kelalaian notaris yang menyebabkan akta menjadi batal demi hukum menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam akta tersebut, yaitu kerugian secara materil dan immateril. Notaris yang telah lalai sebaiknya mendapatkan pembinaan atau penyuluhan, serta harus bekerjasama dalam sidang-sidang atau penyelidikan. Selain itu notaris seharusnya menunjukkan itikad baik dengan mencoba bermusyawarah bersama para pihak untuk mengambil jalan keluar atas batalnya akta tersebut.  Kata kunci:Waralaba, Perjanjian Waralaba, Batal Demi Hukum, Tanggung Jawab Notaris, Implikasi Hukum
PERALIHAN HAK ATAS TANAH TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG HAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1611K/PDT/2017) Rizkita Widya Murwani
Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.839 KB)

Abstract

Akta Notaris di dalam UUJN didefinisikan sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Notaris dalam melaksanakan jabatannya, termasuk membuat akta autentik tersebut, harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan yang berlaku, dimana peraturan yang harus dijadikan pedoman oleh Notaris adalah UUJN serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Maka dari itu, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, baik secara hukum maupun moral. Apabila di kemudian hari akta yang dibuatnya ternyata mengandung cacat hukum, maka perlu ditelaah kembali apakah kecacatan tersebut merupakan kesalahan Notaris, atau kesalahan pihak yang tidak memberikan dokumen dan/atau keterangan yang sebenarnya dalam proses pembuatan akta tersebut. Akibat dari kelalaian Notaris dalam membuat akta autentik sesuai dengan peraturan yang berlaku, acapkali akta tersebut dipermasalahkan di pengadilan, sehingga berakibat pada degradasi dalam kekuatan pembuktian akta tersebut, yang berarti bahwa akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang setara dengan akta yang dibuat di bawah tangan, atau bahkan dapat menjadi batal demi hukum. Salah satu permasalahan yang diangkat adalah akta Pelepasan Hak yang dibuat oleh seorang Notaris, dimana landasan yang digunakan untuk membuat akta dipertanyakan kebenarannya, dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Objek dari akta tersebut merupakan tanah yang pemiliknya berdasarkan akta tersebut, melepaskan haknya kepada pihak lain. Namun, pada saat tanah hendak dijual oleh pemilik tersebut dan dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional, diketahui bahwa tanah tersebut telah beralih kepemilikannya berdasarkan akta tersebut, yang ternyata pemilik merasa tidak pernah menandatangani aktanya. Kasus tersebut kemudian diangkat ke pengadilan setempat hingga ke tingkat kasasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah sejauh mana tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan akta, serta mengungkap prosedur yang paling efisien yang dapat ditempuh oleh pemilik sah objek. Pendekatan secara yuridis normatif diaplikasikan dalam rangka melakukan peninjauan dari segi hukum yang berlaku di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk menjawab permasalahan, yang didukung dengan teori lainnya, atau dengan kata lain sumber sekunder. Adapun dirasa bahwa dalam permasalahan ini, dapat dicegah dengan kehati-hatian Notaris sesuai dengan kewajibannya, serta adanya integrasi antara basis data pada sistem Peradilan umum dengan basis data pada lembaga lainnya di Indonesia. Kata kunci: Tanggung Jawab, Notaris, Kepemilikan Tanah.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG DIGUGAT ATAS AKTA YANG DIBUAT DENGAN TIDAK ADANYA KESEPAKATAN ANTAR PARA PIHAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2018/PT.DKI) Christine Ingrin Lumban Tobing
Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.393 KB)

Abstract

Keberadaan Notaris di tengah masyarakat dibutuhkan sebagai seorang Pejabat Umum yang keterangannya dapat dipercaya dan dapat menjadi bukti yang kuat.  Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik. Akta Notaris merupakan Akta Autentik yang dibuat menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, namun Akta Notaris dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang di bawah tangan jika melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. pembuatan akta pengikatan jual beli tersebut diliputi dengan pemalsuan tandatangan atas objek hak guna bangunan atas tanah dan bangunan. Ketika penghadap mengetahui bahwa tandatangan dirinya disalahgunakan untuk pembuatan akta pengikatan jual beli, bukan akta pengakuan utang sebagamana yang seharusnya dibuat oleh Notaris. Karena merasa terancam terkait status kepemilikan sertifikat hak guna bangunan miliknya, Penghadap pun mengajukan gugatan agar akta jual beli dibatalkan demi hukum. metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. penelitian ini bertujuan mendeskripsikan akibat hukum dari pembuatan akta autentik dengan merekayasa tandatangan dan mendeskripsikan pertanggungjawaban notaris akan kelalaian yang telah ikut andil dalam pembuatan akta dalam kasus ini. Secara hukum akta notaris dibuat berdasarkan kehendak dari para pihak yang menghadapnya dan notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil dari aktanya tersebut. Kata kunci       : Notaris, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung jawab

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2022): Indonesian Notary Vol 4, No 2 (2022): Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary Vol 3, No 4 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary Vol 2, No 4 (2020): Indonesian Notary Vol 2, No 3 (2020): Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal Vol 1, No 003 (2019): Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary More Issue