Indonesian Notary
Indonesian Notary adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. Notary sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan Notary, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap review sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun reviewer dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, Notary menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.
Articles
40 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary"
:
40 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 1165/R/17/ILIR (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1729 K/PDT/2016) ]]>
<![CDATA[Puput Melati]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.477 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R/17/Ilir (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1729 K/Pdt/2016). Permasalahan dalam tesis ini tentang keabsahan akta jual beli yang cacat hukum, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemenang lelang, dan Tanggung jawab PPAT terhadap penerbitan akta jual beli yang cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif . Berdasarkan hasil penelitian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1729 K/Pdt/2016 yaitu akta jual beli yang tidak terpenuhinya unsur kesepakatan kehendak dan suatu sebab yang halal.mengakibatkan akta jual beli tersebut tidak sah atau cacat hukum. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemenang lelang atas objek sengketa ialah hasil putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia 1729 K/Pdt/2016 dimana pemenang lelang adalah pemilik sah atas kepemilikan tanah tersebut dengan dasar telah dikeluarkannya Risalah Lelang Nomor 10/2001. PPAT bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya cacat hukum dengan dikenakan sanksi administratif dan sanksi perdata.Kata Kunci : Ahli Waris; Akta Jual Beli; PPAT; Perlindungan Hukum; Tanggung Jawab PPAT.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN MAGANG BERSAMA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN NOTARIS (STUDI PELAKSANA DI PENGURUS WILAYAH SUMATERA SELATAN) ]]>
<![CDATA[Ria Anugrah]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.562 KB)
<![CDATA[Menjadi seorang notaris pastinya harus melewati tahapan-tahapan serta ujian-ujian yang harus dicapai. Diantaranya mengikuti magang bersama. Para anggota luar biasa ikatan notaris Indonesia yang telah mengikuti ujian pra anggota luar biasa ikatan diharuskan untuk mengikuti magang bersama yang pada pelaksanaannya terdapat aturan-aturan dan syarat-syarat didalamnya. Terdapat dua masalah yang diangkat dalam penulisan ini yaitu : mekasime magang bersama yang memenuhi persyaratan kompetensi notaris (pelaksana di pengurus wilayah Sumatera Selatan) dan implikasi dari magang bersama notaris dikaitkan dengan praktek calon notaris. Metode yang digunakan yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan hukum seperti peraturan-peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Menurut sifatnya penelitian ini merupakan tipe penelitian ekplanatoris serta menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahwa magang bersama yang diadakan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan diikuti oleh Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, yang sebelumnya telah mengikuti syarat-syarat untuk dapat menjadi peserta magang bersama sesuai dengan syarat dan mekanisme dari Peraturan Perkumpulan Nomor 06/PERKUM/INI/2017 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Perkumpulan Nomor 10/PERKUM/INI/2018 tentang Magang. Magang bersama merupakan salah satu upaya untuk memberikan bekal agar notaris dikemudian hari menjadi notaris yang profesional. Bahwa akan lebih baik apabila magang bersama pelaksanaannya tidak dibebankan biaya kepada anggota luar biasa.Kata Kunci : Magang Bersama, Anggota Luar Biasa]]>
<![CDATA[DAMPAK COVERNOTE BERMASALAH YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS BAGI BANK SYARIAH SEBAGAI KREDITUR DALAM PENCAIRAN PERJANJIAN MURABAHAH (Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mlg) ]]>
<![CDATA[Alya Nurhafidza]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (354.342 KB)
<![CDATA[Salah satu fungsi bank syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan tersebut membutuhkan jaminan guna pemenuhan pembayaran utang nasabah. Seringkali proses pengikatan jaminan membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara nasabah membutuhkan dana pembiayaan dari bank sesegera mungkin. Dalam hal ini Notaris mengeluarkan covernote yang menjadi pegangan bagi bank agar dapat segera mencairkan pembiayaan. Tesis ini membahas mengenai dampak covernote bermasalah bagi bank dalam pencairan perjanjian pembiayaan murabahah di bank syariah serta tanggungjawab Notaris terhadap covernote bermasalah dalam kaitannya dengan perjanjian pembiayaan murabahah di bank syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dibaca atau ditafsirkan sendiri oleh penelitinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak covernote bermasalah bagi bank dalam pencairan pembiayaan adalah gagalnya bank mengikat jaminan sehingga jika debitur wanprestasi, bank dapat mengajukan gugatan perdata untuk sita harta debitur yang lain. Serta karena covernote bukanlah sebuah akta autentik, maka tanggung jawab covernote hanya mengikat Notaris sebagai pihak yang mengeluarkan covernote tersebut.Kata Kunci:Covernote, Notaris, Bank Syariah, Pembiayaan]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PENDAFTARAN TANAH ATAS OBJEK TANAH YANG TELAH DIHIBAHKAN AKIBAT DIBATALKANNYA AKTA HIBAH SECARA SEPIHAK OLEH PEMBERI HIBAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG NOMOR: 0108/PDT.G/2017/PTA.BDG) ]]>
<![CDATA[Novia Yuli Enty]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.261 KB)
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai keabsahan pendaftaran tanah atas objek tanah yang telah dihibahkan dikaitkan dengan pembatalan akta hibah secara sepihak oleh pemberi hibah. Permasalahan dalam artikel ini yaitu akibat hukum terhadap akta hibah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah dan keabsahan pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang telah dialihkan dengan diterbitkannya akta hibah. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Analisis data yang digunakan yaitu dengan deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sebagai hasil penelitian dalam artikel ini dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap akta hibah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah yaitu tidak berakibat batal terhadap isi perjanjian yang dituangkan dalam akta hibah tersebut, karena selama dan sepanjang akta autentik tidak dibatalkan atau dimintakan pembatalan, maka akta tetap sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Terkait dengan keabsahan pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang telah dialihkan dengan diterbitkannya akta hibah, maka terhadap pendaftaran tanah tersebut dapat dinyatakan tidak sah karena adanya cacat hukum administratif yang dilakukan dalam proses pendaftaran tanah dan bila Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung mengetahui adanya peralihan hak melalui Akta Hibah Nomor 1417/BE/1997 tanggal 12 September 1997, maka konsekuensi terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 dapat dimohonkan pembatalannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam daerah hukumnya. Kata Kunci: Akta Autentik, Hibah, Pendaftaran Tanah, Pembatalan Hibah.]]>
<![CDATA[PERBUATAN NOTARIS YANG MELAKUKAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH MENGGUNAKAN KUASA JUAL YANG PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELINYA BELUM LUNAS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 120/PDT.G/2018/PN.TNG DAN PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS NOMOR 08/B/MPPN/XI/2018) ]]>
<![CDATA[Nur Dwitya Pradita]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.175 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas mengenai Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 08/B/MPPN/XI/2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Tng, dimana terdapat perbuatan Notaris mengalihakan hak atas tanah milik penjual menggunakan Akta Kuasa Jual yang didasarkan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum lunas. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai keabsahan peralihan hak atas tanah menggunakan Akta Kuasa Jual, akibat hukum terhadap akta-akta yang dibuat oleh Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap perbuatannya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa peralihan hak atas tanah menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah tidak sah dan akta-akta tersebut hanya berkekuatan akta di bawah tangan sehingga dapat dimintakan pembatalan. Berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 08/B/MPPN/XI/2018, Notaris Muhammad Irsan, SH dijatuhkan sanksi administratif yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Tng seharusnya dapat diperiksa menggunakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar hukum gugatannya. Kata Kunci: Notaris, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Jual]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM KELALAIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2750 K/PDT/2018) ]]>
<![CDATA[Tetanoe Bernada]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (610.882 KB)
<![CDATA[Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk pembuatan akta dan telah melakukan kewajibannya tetapi Notaris berkemungkinan melakukan kelalaian yang berakibat akta yang dibuatnya batal demi hukum. Klien notaris yang menderita kerugian akibat akta batal demi hukum berhak untuk menuntut pertanggungjawaban notaris yang membuat akta tersebut didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah bentuk kelalaian notaris dan akibat hukum kelalaian notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2750 K/PDT/2018.Metode Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari penelitian ini diketahui bahwa bentuk kelalaian notaris dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2750 K/PDT/2018 yaitu Notaris EM melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) UUJN karena Notaris EM tidak teliti dan juga melanggar kewajiban penyampaian penyuluhan hukum berkaitan dengan hal-hal penting dalam pembuatan akta sewa menyewa serta keberpihakan notaris EM pada para penghadap dalam akta perjanjian sewa-menyewa yaitu ER, SH,dan FIT yang merugikan OC. Kesimpulan dari penelitian ini adalah akibat hukum kelalaian notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2750 K/PDT/2018 ditolaknya permohonan kasasi dari Pemohon banding oleh FIT dan Menghukum FIT untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00.Kata Kunci: Akibat Hukum, Kelalaian Notaris, Akta, Perjanjian Sewa Menyewa]]>
<![CDATA[KAJIAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR 287/SELONG ATAS NAMA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL (Putusan Mahkamah Agung No. 48 PK/TUN/2016) ]]>
<![CDATA[Dias Pasah Ramadhani]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.463 KB)
<![CDATA[Tesis ini mengkaji mengenai permasalahan dari Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional, sertipikat tersebut diterbitkan diatas tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 1684 atas nama Het Gouvernement van Nederlands Indie. Selain itu, sebelum diterbitkan sertipikat tersebut telah dibangun Rumah Negara Golongan II yang telah ditempati penghuni berdasarkan Surat Izin Penghunian. Maka dari itu, terbitnya Sertipikat tersebut telah membuat penghuni merasa hak prioritasnya terlanggar. Pada akhirnya Putusan MA No. 48 PK/TUN/2016 memenangkan Ny. Hadi Susanti Idris Cs selaku penghuni dan membatalkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional. Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) pokok pembahasan yakni kedudukan Surat Izin Penghunian dalam kaitannya dengan penguasaan fisik atas tanah bekas Eigendom Verponding, analisis hukum terkait penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional, dan implikasi pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional terhadap Rumah Negara Golongan II yang berdiri diatasnya. Adapun untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini maka Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normative dengan analisis kualitatif. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah pemegang Surat Izin Penghuni tidak dapat dikatakan memiliki prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, Kemudian, mengenai penerbitan Sertipikat sudah sesuai prosedur yang ditentukan. Serta terkait dengan implikasi pembatalan sertipikat terhadap bangunan diatasnya adalah pada saat itu belum terdapat mekanisme penghapusan barang berupa rumah negara karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Kata Kunci: Sertipikat Hak Pakai, Eigendom Verponding, Rumah Negara.]]>
<![CDATA[Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pengajuan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Kepada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Studi Kasus PT. Bukit Samudera Perkasa) ]]>
<![CDATA[Desy Putriana]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.505 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. BSP terkait dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan perubahan AD dan Perubahan Data kepada Kemenkumham melalui SABH. Peran dan tanggung jawab notaris ketika terjadi perubahan, yakni pembuatan akta dan pengaksesan SABH. Adapun permasalahan di dalam jurnal ini adalah akibat hukum dari Akta PKR PT. BSP yang permohonan perubahannya tidak diajukan oleh notaris ke Kementrian Hukum dan HAM melalui SABH. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder namun dibantu dengan melakukan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah untuk akibat hukumnya, tidaklah terjadi Perubahan AD sedangkan akibat untuk Perubahan Data tetap terjadi, namun mengakibatkan menjadi tidak diketahui oleh pihak ketiga dan akan berlaku ketentuan Pasal 56 ayat (4) UUPT 2007 dan berlaku ketentuan Pasal 94 ayat (8) jo Pasal 111 ayat (8) UUPT 2007. Saran dari penulis adalah perlu dilakukan pelatihan untuk aparat penegak hukum, direksi harus memberikan kuasa secara rinci dalam kuasa dan sering melakukan pengecekkan, notaris harus menjalankan kewenangan dan tidak lalai, dan apabila notaris terbukti telah melakukan kesalahan harus di laporkan kepada Kemenkumham melalui Tim Investigasi. Kata Kunci: SABH, Akta PKR, perubahan anggaran dasar dan data perseroan.]]>
<![CDATA[TUGAS DAN KEWENANGAN TIM INVESTIGASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BERKAITAN DENGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Brenda Budiono]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (422.313 KB)
<![CDATA[Lembaga pengawas profesi Notaris diwajibkan untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal, demi menjamin terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai latar belakang pembentukan Tim Investigasi dengan kewenangan di bidang pengawasan Notaris dan keberadaan akibat hukum dari temuan Tim Investigasi terhadap tugas dan kewenangan Notaris. Banyaknya keluhan dari masyarakat yang disampaikan langsung kepada Menteri Hukum dan HAM mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang Jabatan tidak diproses lebih lanjut oleh MPD ataupun MPW, inilah yang menjadi alasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah, dengan tugas utama yakni membantu kelancaran tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018 tentang Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah, tidak ada perubahan kewenangan Majelis Pengawas dan tidak ada pula tumpang tindih kewenangan yang dikhawatirkan akan terjadi apabila ada organ lain yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan Notaris. Tim ini terdiri dari susunan keanggotaan yang persis sama dengan Majelis Pengawas dari unsur pemerintah dan tidak dilengkapi dengan kewenangan untuk mengeluarkan putusan atau penjatuhan sanksi, namun sebatas usulan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menutup sementara akses akun Notaris yang sedang dalam proses investigasi yang dapat memberikan batasan yang lebih nyata untuk menghindarkan masyarakat dari kerugian. Hambatan berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dialami MPD seharusnya menjadi fokus pihak Kementerian Hukum dan HAM agar segera diselesaikan sebagai solusi untuk mengoptimalkan tugas pengawasan dan pembinaan Notaris. Kata Kunci: Tim Investigasi, Permasalahan Notaris, Pengawasan Notaris]]>
<![CDATA[The Notary's Responsibility for The Copy of The Deed He Made Without Evidence of Land Ownership (Case Study of The Decision of The Notary Regional Inspectorate of Daerah Khusus Ibukota Jakarta Number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017) ]]>
<![CDATA[Ranty Dwiroyani]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.922 KB)
<![CDATA[A copy of the deed is a word for word copy of all deeds that are the same as the original deed or minuta deed. If there is a legal defect in the minuta deed, so is the copy of the deed. The main problem in this journal is about the validity of the copy of the deed made by the notary without any evidence of land ownership, and the notary's responsibility for the consequences of his actions. The problem occurs because in the case of decision number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017, evidence of land ownership in the form of an Occupatie Vergunning Letter which is the object of the deed does not exist, but the deed is still made. This research is a normative juridical research and the type of data used comes from secondary data, consisting of primary legal material and secondary legal material. Thetypology of this research is from an angle of nature including explanatory research, and data collection techniques in this study is a document study. As well as the data analysis method used is qualitative analytical. The results of this journal are deeds made without evidence of land ownership will have legal consequences, namely the deed null and void. And for these actions, the notary may be liable to civil sanctions if the party suffering from the loss demands reimbursement of costs, compensation and interest. In addition, the notary may also be subject to administrative sanctions according to the notary office and notary codes.Keywords: Copy of Deed, Evidence of Land Ownership, Occupatie Vergunning Letter.]]>
