Indonesian Notary
Indonesian Notary adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. Notary sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan Notary, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap review sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun reviewer dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, Notary menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.
Articles
39 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal"
:
39 Documents
clear
<![CDATA[Pengalihan Pekerjaan Dalam Kewenangan Notaris/PPAT Tanpa Sepengetahuan Klien yang Telah Membayar Honor Secara Lunas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 336/PDT/2018/PT.DKI) ]]>
<![CDATA[Hapsari Trilarasati]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.194 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas tentang pengalihan pekerjaan dalam kewenangan Notaris/PPAT tanpa sepengetahuan klien yang telah membayar lunas hingga menyebabkan kerugian. Pengalihan pekerjaan yang merupakan hal yang dapat dilakukan antar Notaris/PPAT dapat berakibat sebagai perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 366/PDT/2018/PT.DKI mengenai bagaimana pengalihan pekerjaan dalam rangka pembuatan akta otentik sebagai perbuatan melawan hukum dan bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT atas pengalihan kewajibannya yang menimbulkan kerugian terhadap klien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis dengan menggunakan sumber data sekunder, untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Notaris, hukum perdata, hukum pidana, buku-buku, dan artikel yang memiliki korelasi dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pengalihan pekerjaan Notaris/PPAT tanpa sepengetahuan klien yang menimbulkan kerugian merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap hal tersebut meliputi tanggung jawab secara perdata, pidana, dan administratif. Kata Kunci: Pengalihan Pekerjaan, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab]]>
<![CDATA[Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berkaitan dengan Akta Kuasa Menjual dalam Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 387/Pdt.G/2017/PN.Bdg) ]]>
<![CDATA[Emma Yosephine Sinaga]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (520.671 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak berkaitan dengan Akta Kuasa Menjual dan Jual Beli Tanah yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 387/Pdt.G/2017/PN.Bdg, serta membahas akibat hukum dari akta Notaris yang dibuat tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan. Bentuk penelitian yang akan dipakai adalah bentuk penelitian yuridis-normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pengumpulan data, menganalisis suatu perkara hingga penyusunan laporan penelitian. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan pustaka. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya ketelitian dan pentingnya pemahaman Notaris dalam pembuatan Akta, serta pentingnya pemahaman Hakim dalam mempertimbangkan putusannya terkait syarat sah perjanjian terutama tentang kewenangan para pihak dalam membuat suatu perjanjian beserta akibat hukum apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Kata Kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Akta Kuasa Menjual, Jual Beli Tanah]]>
<![CDATA[Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Benda Cagar Budaya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 515K/PDT/2016) ]]>
<![CDATA[Rezi Rukdianda]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (289.465 KB)
<![CDATA[Permasalahan dari penelitian ini bermula dengan adanya gugatan wanprestasi terhadap Akta Pernyataan dan Pengosongan Nomor 2 Tanggal 3 Agustus 2011 oleh Susy Angkawijaya terhadap Muhammad Guruh Sukarno Putra. Walaupun Akta Jual Beli dan Akta Pernyataan dan Pengosongan telah dibuat dihadapan Notaris/PPAT sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan namun Muhammad Guruh Sukarno Putra selaku Tergugat tetap tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan bangunan dan tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Selong yang terletak di Jalan Sriwijaya III, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan yang diperjanjikan dikarenakan tanah dan bangunan rumah tersebut merupakan “Benda Cagar Budaya”. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan peralihan hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Selong dan kontradiksi penetapan ganti kerugian akibat wanprestasi oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 515 K/PDT/2016. Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Bentuk hasil dari penelitian ini adalah Preskriptif Analitis. Adapun simpulan dari penelitian ini adalah bahwa peralihan hak atas tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Selong tetap sah oleh karena belum ada penetapan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menetapkan hak atas tanah maupun bangunan tersebut merupakan Cagar Budaya. Kemudian, meskipun terdapat kontradiksi dalam penetapan ganti kerugian akibat wanprestasi oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi, namun penetapan ganti kerugian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/PDT/2016 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Majelis Hakim membenarkan asas Pacta Sunt Servanda yang berlaku di antara para pihak, sehingga besaran ganti kerugian yang ditetapkan atas wanprestasi yang terjadi adalah berdasarkan perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Kata Kunci : Wanprestasi, Peralihan Hak Atas Tanah, Cagar Budaya.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Kuorum (Studi Terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKIJakarta Nomor: 5/Pts/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/XI/2017) ]]>
<![CDATA[Adriella Claresta]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (306.043 KB)
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (RULB PPPSRS) yang tidakmemenuhi persyaratan kuorum sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran DasarPPPSRS yang berlaku, sehingga akan dianalisis permasalahan mengenai keabsahan aktaBerita Acara RULB Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran GCM (PPRSCGCM)dan mengenai tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut. Penelitian inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRSCGCMberlaku mengikat dan tidak dapat dikesampingkan. Selain itu keadaan RULB yangkurang terkendali dan tidak kondusif tidak dapat menjadi dasar peniadaan tanggung jawabNotaris. Disimpulkan di dalam penelitian ini bahwa akta Berita Acara RULB PPRSCGCMtidak sah dan tanggung jawab Notaris adalah berupa sanksi teguran tertulis dariMajelis Pengawas Wilayah Notaris serta berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan/ataubunga secara perdata apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan perdatadan dapat dibuktikan di Pengadilan. Saran yang diusulkan penulis kepada Notaris adalahagar selalu mengambil sikap cermat dan hati-hati di dalam mempelajari dokumentermasuk Anggaran Dasar PPPSRS serta kemungkinan potensi sengketa di masa yangakan datang. Selain itu Notaris seharusnya sedapat mungkin memberikan penjelasan,menunjukkan kelemahan atau kekurangan, serta konsekuensi dalam akta yang akandibuatnya kepada klien.Kata kunci: Notaris, Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Pemilik dan PenghuniSatuan Rumah Susun, Kuorum]]>
<![CDATA[Jenis Norma dan Sanksi Terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/VII/2019) ]]>
<![CDATA[Shabrina Mahfuzh]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.541 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/VII/2019 yang pada intinya memuat pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Mungki Kusumaningrum, Notaris di Kabupaten Kulon Progo yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, tesis ini membahas identifikasi mengenai peran notaris dalam melahirkan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual, dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut menemukan fakta bahwa a akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual dibuat dengan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 38 ayat (1) huruf b mengenai bagian-bagian yang harus dimuat dalam suatu akta. Oleh karena itu, akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual tersebut menjadi terdegradasi seperti akta dibawah tangan dan perbuatan hukum dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab secara administratif dan perdata. Kata Kunci : Notaris, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Kuasa Menjual]]>
<![CDATA[Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Didasarkan Pada Keterangan Palsu (Studi Terhadap Putusan Nomor 976/Pid.B/2017/PN.Bdg) ]]>
<![CDATA[M Akbar Nasution]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.434 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas mengenai pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham didasarkan pada keterangan palsu, bagaimana kedudukan suatu akta otentik apabila di dalamnya terdapat keterangan palsu sebagaimana yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung 976/PID.B/2017/PN.BDG. Permasalahan pada tesis ini adalah 1) kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila ada keterangan palsu yang diberikan para pihak kepada Notaris pada; 2) tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham yang didasarkan pada keterangan palsu. Metode penelitian yang dipakai, yuridis normatif. Tipologi penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana menghasilkan bentuk hasil penelitian yaitu deskriptif analitis. Simpulan dari penulisan tesis ini adalah kedudukan kedua akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam proses peradilan dengan adanya keterangan palsu yang diberikan menjadikan kedua akta otentik dibawah tangan dan tidak sah yang dikarenakan tidak dipenuhinya syarat yang diatur pada peraturan perundanganundangan yang mengenai syarat Rapat Umum Pemegang Saham dan syarat peralihan hak atas saham, dan terhadap pembuatan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu membuat Notaris bertanggung jawab secara perdata dan secara administratif. yang dikarenakan dalam membuat kedua akta Notaris melakukan pelanggaran formal. Saran dari Notaris haruslah memeriksa segala hal yang dibutuhkan untuk membuat akta seperti segala sesuatu kelengkapan dokumen-dokumen dari para penghadap Kata Kunci: Notaris, Akta, Keterangan Palsu.]]>
<![CDATA[Peralihan Aset Yayasan Oleh Organ Pengurus Yang Dibentuk Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/PDT.G/2017/PN.Bls) ]]>
<![CDATA[Faiza Ulfa]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (349.857 KB)
<![CDATA[Eksistensi Yayasan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Setelah berlakunya Undangundang tersebut perlu diadakannya suatu penyesuaian terhadap anggaran dasar yayasan. Rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan artikel ini tentang keabsahan dari pembentukan Organ Pengurus Yayasan berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yayasan yang belum disesuaikan dengan Undang-undang Yayasan, dan tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut, serta peralihan aset yayasan yang dilakukan oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum. Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi deskriptif analitis, serta metode analisis berupa metode kualitatif, sehingga memberikan bentuk hasil penelitian berupa deskriptif-analisis. Simpulan dari penelitian ini adalah, (1) organ pengurus yang dibentuk berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yang Anggaran Dasar Yayasanya belum melakukan penyesuaian menjadikan pembentukan kepengurusan tersebut tidak sah, (2) Notaris bertanggung jawab secara perdata, serta (3) peralihan aset oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum tanpa adanya persetujuan dari Pembina adalah tidak sah. Dengan demikian, penulis menyarankan bagi Notaris untuk memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila ada yang bertentangan maka sudah seharusnya akta terkait tidak dibuat oleh Notaris. Kata kunci : Organ Pengurus, aset yayasan, notaris, perbuatan melawan hukum.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PFI Dengan Fasilitas Penanaman Modal Asing Yang Tidak Diterjemahkan Oleh Penerjemah Resmi ]]>
<![CDATA[Auliana Ellsya]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.134 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris dalam hal pembuatan akta pendirian suatu Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing yang dibuat dalam dua bahasa. Permasalahan timbul karena Notaris tidak menjelaskan isi akta dengan bahasa yang dimengerti oleh para penghadap yang seluruhnya adalah Warga Negara Asing, dan tidak menggunakan jasa penerjemah resmi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data melalui studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum terhadap akta tersebut adalah akta dapat dibatalkan dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu Notaris beranggung jawab untuk memenuhi segala tuntutan dari para penghadap yang menderita kerugian berupa biaya, ganti rugi dan bunga, serta atas kelalaiannya tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang dari Majelis Pengawas Notaris. Penulis menyarankan, apabila Notaris tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh para penghadap, hendaknya Notaris menghadirkan penerjemah resmi yang ditunjuk oleh Notaris maupun penerjemah resmi yang dibawa sendiri oleh para penghadap, untuk menghadapi perkembangan zaman, Notaris maupun calon Notaris sebaiknya selalu memperkaya diri dengan mengembangkan kemapuannya dalam menguasai bahasa universal, dan apabila proses pendirian Perseroan Terbatas Penananaman Modal Asing dilakukan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka sebaiknya Badan Koordinasi Penanaman Modal menyediakan jasa atau mempekerjakan penerjemah tersumpah untuk memfasilitasi keterbatasan bahasa dalam memenuhi kebutuhan para investor asing. Kata kunci: Notaris, Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, Penerjemah Resmi.]]>
<![CDATA[Jaminan Fidusia Dengan Benda Persediaan Pada Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Aryani Sri Hartati]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.027 KB)
<![CDATA[Penyaluran pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan merupakan salah satu jalan yang diberikan pemerintah agar pelaku usaha memiliki lebih banyak alternatif pendanaan untuk mengembangkan usahanya. Tidak hanya bank, perusahaan pembiayaan kini turut berperan dalam menyalurkan pendanaan untuk penyediaan barang dan jasa bagi pelaku usaha. Sedikit berbeda dengan konsep perjanjian kredit di bank, perjanjian pembiayaan menyalurkan pendanaan tidak langsung kepada pelaku usaha, akan tetapi pendanaan disalurkan kepada penyedia barang/ jasa, agar pelaku usaha dapat langsung mendapatkan barang/jasa yang diinginkan langsung dari penyedia barang atau jasa. Atas fasilitas pembiayaan yang diberikan, debitor memiliki alternatif jaminan, salah satunya berupa benda persediaan yang dapat dijaminkan melalui lembaga jaminan fidusia. Melalui jurnal ini akan dibahas mengenai mekanisme pengikatan jaminan fidusia dengan obyek benda persediaan dan perlindungan terhadap kreditor apabila debitor wanprestasi. Mekanisme pengikatan jaminan fidusia atas benda persediaan dan perlindungan kepada kreditor apabila debitor wanprestasi seharusnya sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kata Kunci: Perjanjian Pembiayaan, Jaminan Fidusia, Benda Persediaan]]>
<![CDATA[Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap PPAT Pasca 66 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan MPD No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018) ]]>
<![CDATA[Norista Veronika]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.543 KB)
<![CDATA[Tesis ini mengemukakan analisis terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pasca perubahan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Daerah No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018. Perlindungan hukum terhadap PPAT ini jelas berbeda dengan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, walaupun dengan telah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Belum diterbitkannya peraturan mengenai petunjuk pelaksana dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 membuat perlindungan hukum terhadap PPAT belum terlaksana dengan sempurna sebagaimana halnya perlindungan hukum terhadap Notaris. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan alat pengumpul data studi kepustakaan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kurang dilindunginya profesi jabatan PPAT dibandingkan dengan Notaris yang memiliki organ Majelis Kehormatan Notaris dalam memberi keputusan menyetujui atau menolak suatu pemanggilan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Notaris]]>
