JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2502-1788; P-ISSN: 2527-4201] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (June and November). The scopes of Justicia Sains Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum"
:
19 Documents
clear
<![CDATA[TURNING POINT HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS CITA HUKUM PENGAYOMAN PANCASILA ]]>
<![CDATA[Ade Arif Firmansyah]]>;
<![CDATA[Malicia Evendia]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1915
<![CDATA[Perkembangan ilmu pengetahuan, globalisasi dan teknologi, telah memberikan dampak yang nyata, bagi tata hubungan manusia di dunia. Karenanya sangat berpengaruh pada perubahan hukum, baik yang bersifat hukum privat maupun hukum publik seperti hukum pidana. Kejahatan juga berkembang sejalan dengan cepatnya, teknologi informasi dan elektronika, sehingga dalam mengantisipasinya, maka setiap negara melakukan penyesuaian dalam pembaharuan hukum pidananya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan Turning point hukum pidana Indonesia yang berbasis cita hukum pengayoman Pancasila. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa: Turning point hukum pidana Indonesia yang berbasis cita hukum pengayoman Pancasila sebagai sebuah ikhtiar ditengah arus globalisasi dan pluralisme hukum yang ada, berlandaskan pada dua dimensi yang membentuk karakter cita hukum pengayoman Pancasila, yaitu dimensi perlindungan dan dimensi pertolongan. Muatan dimensi perlindungan dan pertolongan sangat penting dalam pembaruan hukum Pidana Indonesia, yang terutama akan berfungsi sebagai volkgeist (jiwa bangsa) dalam substansi hukum pidana ke depan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH MILIK PENGHADAP KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK ]]>
<![CDATA[Ratu Chairunissa]]>;
<![CDATA[Mohammad Fajri Mekka Putra]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1924
<![CDATA[Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai kewenangan Notaris dalam hal melalukan pengurusan serta penahanan sertifikat hak atas tanah milik penghadap yang dititipkan kepadanya dan tanggung jawab Notaris terhadap penyerahan sertifikat hak atas tanah milik penghadap kepada pihak yang tidak berhak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan koseptual. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris dapat untuk menerima tugas kepengurusan dalam urusan administrasi terkait sertifikat hak atas tanah atas permintaan penghadap dengan mengacu kepada Pasal 16 ayat 1 UUJN. Notaris dapat menahan sertifikat tersebut jika terdapat pembayaran yang belum selesai sebagai hak retensi Notaris. Notaris bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administrasi terhadap beralihnya sertifikat hak atas tanah milik penghadaap kepada pihak yang tidak berhak tanpa ada nya surat kuasa.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM STATUS ANAK YANG LAHIR PADA SAAT CALON PASANGAN SUAMI ISTRI HANYA MELAKSANAKAN PROSESI NGIDIH BERDASARKAN ADAT BALI ]]>
<![CDATA[Nabila Anindya Putri]]>;
<![CDATA[Liza Priandhini]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1845
<![CDATA[ABSTRAK Pasal 49 UU Perkawinan menyebutkan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam melangsungkan perkawinan adat Bali terdapat beberapa prosesi-prosisesi secara adat dan keagamaan yang harus dilaksanakan secara keseluruhan agar perkawinan yang dilangsungkan bisa dikatakan sah sebagai prosesi perkawinan. Tulisan ini memuat keinginan untuk mengetahui posisi dari kedudukan hukum terhadap anak dengan kondisi lahirnya berasal dari orangtuanya yang hanya melakukan perkawinan dengan prosesi ngidih (meminang). Permasalahan yang diambil dalamn penulisan ini yaitu syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat Bali dan kedudukan hukum terhadap anak yang dilahirkan apabila pasangan suami-istri hanya melaksanakan prosesi meminang atau ngidih. Penelitian ini merupakan penitilian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) suatu hasil penelitian tersebut menunjukan perkawinan Adat Bali sahnya perkawinan dilakukan dengan adanya acara sederhana yaitu acara mebyakaonan atau byakaonan hal tersebut berdasarkan yurisprudensi Pengadilan Negeri Denpasar dalam Keputusannya Nomor 602/Pdt/1960 tanggal 2 Juli 1960, Selain itu menurut hukum adat Bali sahnya suatu perkawinan dengan adanya tri upasaksi (tiga saksi) yaitu bhuta saksi, manusa saksi, dewa saksi. Kedudukan secara hukum anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri yang hanya melaksanakan prosesi ngidih atau meminang dan belum melaksanakan upacara byakaon dan triupasaksi kedudukannya sebagai anak diluar perkawinan yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya. Supaya anak tersebut memiliki hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya harus terdapatnya suatu pengakuan dari ayah dan ibu bahwa anak tersebut merupakan bahwa dia merupakan ayah dari anak tersebut.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI PENCEMARAN LIMBAH RUMAH TANGGA YANG MENCEMARI PEMANDIAN UMUM SEBAGAI SIMBOL SOSIAL ]]>
<![CDATA[Rahmiati Ranti Pawari]]>;
<![CDATA[Anis Rindiani]]>;
<![CDATA[Eko Riyadi]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2049
<![CDATA[Kesadaran Hukum masyarakat akan pengelolaan limbah rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari tergolong masih sangat minim di Desa Zed, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Hal ini dapat dibuktikan di hampir semua tempat pemadian umum yang berada di Desa Zed tercemar oleh hasil limbah rumah tangga. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi masalah ini. Namun upaya-upaya yang di tempuh oleh Pemerintah Desa Zed mengalami jalan buntu, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran akan kebersihan dan kebiasaan masyarakat dalam membuang limbah rumah tangga di kawasan hutan desa yang mana kawasan tersebut merupakan mata debit air yang mengarah ke pemandian umum. Bila pada musim hujan, sampah yang telah di buang di kawasan hutan desa oleh masyarakat, akan terbawa arus hingga sampai di tempat pemandian umum. Hal ini kemudian memicu persoalan baru bagi masyrakat Desa yang menggunakan fasilitas pemandian umum, misalnya air menjadi bau, keruh dan lain sebagainya. Hal yang akan di analisis dalam penulisan ini adalah kesadaaran hukum terhadap masyarakat dalam pencemaran limbah rumah tangga. Persoalaan yang akan dibahas tidak adanya kesadaran hukum oleh masyarakat dalam membuang limbah rumah tangga dan keresahan masyarakat terhadap pemandian umum yang tercemar. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif, menunjukan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya sesuai dengan SOP yang ada, tetapi dalam prakteknya masih mengalami kendala karena kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat dalam membuang limbah rumah tangga. Sinergi yang berjalan menyebabkan kurangnya upaya pemerintah dalam menanggulangi kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat terhadap membuang limbah rumah tangga yang mencemari pemandian umum.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Lina Maulidiana]]>;
<![CDATA[Riski Syandri Pratama]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2057
<![CDATA[Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menghimpun data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun Anggaran 2021, belanja pengadaan barang dan jasa memiliki porsi terbesar dalam alokasi APBN dan APBD sebesar 52 % dari APBN dan APBD, sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu menjadi sorotan. Dengan besarnya alokasi anggaran pada belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada kementerian/Lembaga/pemerintah daerah maka perlu diperhatian dan diperhitungkan segala risiko atas tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan belanja pengadaan barang/jasa untuk menghindari adanya penyimpangan yang dapat memberikan konsekuesi hukum atas tindakan yang dilakukan. Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2021 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa termasuk sumber penyimpangan terbesar dalam penanganan kasus korupsi dengan persentase 44%. Kajian dalam penelitian ini adalah 1. Apa yang dimaksud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? 2. Apa yang dimaksud Tindak Pidana Pencucian Uang? 3. Bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Pengadaan Barang/Jasa? Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan pemerintah memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan bernegara maka perlu dijamin atas kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari proses yang dijalani. Uang merupakan motif dari terjadinya penyimpangan. maka perlu disusun konsep dari pencegahan tindak pidana pencucian uang pada pengadaan barang/jasa yang diimplementasikan di berbagai sektor sehingga meninggatkan assurance dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar sejalan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[ANALISIS UPAYA HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME ]]>
<![CDATA[Irwan Jaya Diwirya]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1792
<![CDATA[Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana terorisme saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Upaya hukum pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan melalui hard approach (pendekatan keras) berupa tindakan penegakan hukum dan pendekatan pendekatan soft approach (pendekatan lunak) berupa upaya pencegahan yang dilakukan secara terintergrasi dan komprehensif yang dilakukan dengan cara kontra radikalisasi. Kata Kunci: Upaya Hukum, Pencegahan dan Penanggulangan, Tindak Pidana Terorisme]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Sri Zanariyah]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2067
<![CDATA[ Penggunaan produk dari hasil suatu usaha dari pelaku usaha, tidak semua sesuai dengan keinginan konsumen, hal ini bahkan dapat menimbulkan kerugian dari pihak konsumen, sehingga terjadi sengketa antara konsumen dengan pihak pelaku usaha. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan dan dapat pula dilakukan di luar pengadilan, sehingga peneliti perlu menentukan fokus penelitian, dalam hal ini penyelesaian yang dilaksanakan di luar pengadilan. Pemberian sanksi terhadap pihak yang salah tidak hanya dalam bidang hukum perdata saja, melainkan juga dapat diberikan sanksi pidana, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang pemberian sanksi pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian di bidang hukum, metode pendekatan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen khususnya terkait dengan asas-asas hukum, Hasil penelitian ini menentukan bahwa adalah bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, merupakan sarana yang ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan menempuh langkah damai untuk mewujudkan peradilan cepat, murah dan sederhana, sehingga hak dan kewajiban kedua pihak dapat terpenuhi Bersama. Adanya sanksi pidana dalam sengketa konsumen adalah karena banyaknya perbuatan yang dapat dilakukan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen secara luas (masyarakat pada umumnya), bukan hanya konsumen yang sudah menjadi korban.]]>
<![CDATA[PERAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN INTEGRITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ]]>
<![CDATA[Ino Susanti]]>;
<![CDATA[Yudi Yusnandi]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2077
<![CDATA[Kontemplasi akan tidak kokohnya perjuangan melawan penjajah jika hanya bergerak sendiri-sendiri Menghantarkan pada pemikiran perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia yang melahirkan kesadaran kebersamaan sebagaimana tertuang dalam semangat Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Diskursus Wawasan Kebangsaan muncul bersamaan dengan gagasan para pejuang untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa agar bangsa Indonesia memiliki harkat dan martabatnya sendiri sebagai bangsa yang merdeka.Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila pada akhirnya mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan integritas segenap warga negara pada umumnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam menyelenggarakan sendi kehidupan bernegara, dan khususnya bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu kemutlakan yang harus dimiliki sebagai bukti kecakapan profesinya.Ideologi Pancasila sebagaimana terlahir dari nilai-nilai yang terkandung dalam ke lima sila pada akhirnya menjadi payung dari pelaksaan pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan tersebut. Pancasila yang merupakan staatsfundamentalnorm bangsa Indonesia harus dimanifestasikan dalam sikap dan perilaku Penyelenggara Negara yang dalam hal ini oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat menegakkan kewajibannya sebagai warga negara yang diberi kepercayaan oleh masyarakat yang memilihnya.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA UNTUK MENDAPATKAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN ]]>
<![CDATA[D. Novrian Saputra]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2356
<![CDATA[Pemberian izin tinggal ini terdapat banyak kebijakan untuk menarik wisatawan, kebijakan tertentu yang mempromosikan Indonesia sebagai negara yang kondusif untuk penanaman modal asing dan ditambah dengan semakin meningkatkan lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar dari suatu negara ke negara lain yang menyebabkan arus informasi dan mobilitas orang juga semakin cepat dan global, demikian pula yang terjadi di Indonesia dimana orang-orang tersebut masuk ke Indonesia seperti tidak terdapat jarak antara negara dan negara, tidak dapat lagi melakukan sekat-sekat antara negara atau dalam istilah disebut juga borderless world (Dunia tanpa batas). Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum.Berdasarkan pembahasan diatas penulis membahas tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan izin tinggal berdasarkan Undang-undang no.6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan proses dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan izin tinggal. Tanggungjawab pidana berarti seseorang dapat dihukum atas apa yang telah mereka lakukan, bahkan jika mereka tidak bermaksud melakukannya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut memiliki unsur-unsur yang dipersyaratkan, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.]]>
