cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muchtar A H Labetubun
Contact Email
mahlabetubun@gmail.com
Phone
+6285243175321
Journal Mail Official
bacaritalawjournal@gmail.com
Editorial Address
Ir. M. Putuhena Campus Poka-Ambon
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
Bacarita Law Journal
Published by Universitas Pattimura
ISSN : -     EISSN : 27759407     DOI : 10.30598/bacarita
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
BACARITA LAW JOURNAL Adalah jurnal Yang Diterbitkan Oleh Program Studi Hukum, Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Pattimura di Kepulauan Aru, Dua Kali Setahun Pada Bulan April Dan November. Tujuan Jurnal Ini Adalah Untuk Menyediakan Tempat Bagi Akademisi, Peneliti Dan Praktisi Untuk Menerbitkan Artikel Penelitian Asli Atau Artikel Ulasan. Jurnal Ini Menyediakan Akses Terbuka Langsung Ke Kontennya Dengan Prinsip Bahwa Membuat Penelitian Tersedia Secara Bebas Untuk Mendukung Pertukaran Pengetahuan Global Yang Lebih Besar. BACARITA LAW Tersedia Dalam Versi Cetak Dan Online. Bahasa Yang Digunakan Dalam Jurnal Ini Adalah Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris. Ruang Lingkup Artikel Yang Diterbitkan Dalam Jurnal Ini Membahas Berbagai Topik Ilmu Hukum Khususnya Berkaitan Dengan Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara/Administrasi Negara, Dan Hukum Internasional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2021): April (2021) Bacarita Law Journal" : 5 Documents clear
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWAJIBAN MANTAN SUAMI MENAFKAHI MANTAN ISTRINYA PASCA PERCERAIAN Barzah Latupono
Bacarita Law Journal Vol 1 No 2 (2021): April (2021) Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.903 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i2.3613

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mereka melangsungkan perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Dalam kehidupan rumah tangga tentu saja ada riak-riak yang kalau tidak bisa diupayakan perbaikan tentu akan membawa para pihak kearah perpisahan atau perceraian, dan jika terjadi, maka suami harus tetap membiayai kebutuhan anak sampai mereka dewasa dan juga dapat memberikan nafkah kepada mantan istri, bila suami yang menggugat cerai istri dimana istri tidak dalam keadaan durhaka terhadap suami.
Pengaturan Hukum tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Maluku Yared Hetharie; Arter Lukas Tulia
Bacarita Law Journal Vol 1 No 2 (2021): April (2021) Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.226 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i2.3614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Maluku pada prinsipnya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya Pembangunan di Provinsi Maluku. Kewenangan terhadap usaha mikro masih diatur sebagai kewenangan dari Pemerintah Provinsi Maluku, padahal kewenangan Usaha mikro tersebut merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Seharusnya Pemerintah Provinsi Maluku hanya memiliki kewenangan terhadap Usaha Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daera, hal ini akan mencerminkan timbulnya dominasi kewenangan yang besar karena mengambil peran dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Akibat yang ditimbulkan dari adanya perihal ini adalah tidak adanya sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, selain itu akan berpengaruh pada efektifitas pengaturan hukum terkait UMKM di Provinsi Maluku, sehingga diharapkan dengan adanya Harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Maluku, maka akan terwujud Peraturan Daerah tentang UMKM yang dapat menjawab Permasalahan UMKM di Maluku.
KRIMINOLOGI DAN PERSPEKTIF SOSIAL DALAM MEBANGUN KEMBALI SEMANGAT GENERASI MUDA UNTUK MENGATASI ANCAMAN RADIKAL, TERORISME, NARKOBA DAN EFEK NEGATIF DI MEDIA SOSIAL La Ode Angga
Bacarita Law Journal Vol 1 No 2 (2021): April (2021) Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.495 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i2.3615

Abstract

Masalah radikalisme dan terorisme saat ini sedang terjadi dimana-mana, termasuk di Indonesia sendiri. Pengaruh radikalisme, yang merupakan pemahaman baru yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu atas suatu hal, seperti agama, sosial dan politik, tampak semakin pelik karena bercampur dengan aksi terorisme yang cenderung melibatkan tindak kekerasan. Berbagai aksi teror yang memakan korban seolah menjadi sarana dan senjata utama para aktor radikal dalam menyampaikan pemahamannya dalam upaya mencapai suatu perubahan. Dalam hal ini, tentunya tidak hanya pemerintah yang harus berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangannya, tetapi seluruh masyarakat juga harus turut serta dalam upaya tersebut, terutama kaum muda. Hal ini dikarenakan generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ini sekaligus ujung tombak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kedua masalah tersebut yaitu radikalisme dan terorisme agar tidak menjadi penyebab tindakan otoritas yang paling besar. Hal yang mencolok untuk dapat mengambil peran dalam mengatasi masalah tersebut adalah generasi muda, seperti mahasiswa yang menjadi agen perubahan bangsa ini. Seperti halnya anak-anak yang masih dalam taraf, sehingga membutuhkan bimbingan khusus dari orang tua tentunya agar nantinya tidak terseret paham radikalisme dan aksi terorisme.
PRAKTER RENTENIR BERKEDOK KOPERASI SIMPAN PINJAM PADA MASA PANDEMIK COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN Yosia Hetharie
Bacarita Law Journal Vol 1 No 2 (2021): April (2021) Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.5 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i2.3616

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis praktek rentenir berkedok koperasi simpan pinjam di masa pandemik covid-19 ditinjau dari aspek hukum perjanjian. Dampak dari pandemik covid-19 inilah yang mengakibatkan sangat sulitnya pendapatan atau penghasilan dari masyarakat, sehingga muncul perbuatan-perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pengahasilan tersebut. Salah satunya dengan berhutang pada sistem koperasi simpan pinjam yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu pada rentenir. Penelitian ini bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan “statute approach” dan menggunakan pendekatan konseptual “conceptual approach”untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ada. Perjanjian yang dibuat dalam praktek rentenir berkedok koperasi di masa pandemik covid-19 merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar itikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya. Praktek rentenir berkedok koperasi simpan pinjam tersebut merupakan perbuatan ilegal yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian yang muncul dari prakltek rentenir yang berkedok koperasi melanggar esensi syarat sah perjanjian yang ke empat yang ada dalam Pasal 1320 point 4 yaitu harus didasarkan pada suatu sebab yang tidak dilarang.
CUCI NEGERI SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENANGANAN COVID 19 DI KOTA AMBON Renny H. Nendissa; Marlien Irene Matitaputty; Natanel Lainsamputty
Bacarita Law Journal Vol 1 No 2 (2021): April (2021) Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.522 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i2.3617

Abstract

Hukum yang responsive adalah hukum yang berakar dari kebiasaan dan perilaku yang hidup dalam masyarakat. Salah satu bagian dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adalah sebuah kearifan lokal. Problematika penanganan Pandemi Covid 19 melalui penelitian ini dengan pendekatan kearifan lokal terbukti di beberapa Negeri di Kota Ambon Seperti Negeri Soya dan Negeri Hukurila, dengan filosofi menjaga kebersihan dan selama proses Pencucian Negeri, Masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar dari Negeri. Dasar filosofi Cuci Negeri ini memberikan dampak posistif bagi penanganan Covid 19 di Kota Ambon. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode sosiolegal dengan data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Dari hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa dalam membangun kesadaran masyarakat, perlu menerapkan filosofi kearifan lokal yang hidup tengah-tengah masyarakat, karena kearifan lokal merupakan nilai yang sudah hidup sejak dahulu kala di dalam masyarakat adat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2023): Agustus (2023) Bacarita Law Journal Vol 3 No 2 (2023): April (2023) Bacarita Law Journal Vol 3 No 1 (2022): Agustus (2022) Bacarita Law Journal Vol 2 No 2 (2022): April (2022) Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal Vol 1 No 2 (2021): April (2021) Bacarita Law Journal Vol 1 No 1 (2020): Agustus (2020) Bacarita Law Journal