Bacarita Law Journal
BACARITA LAW JOURNAL Adalah jurnal Yang Diterbitkan Oleh Program Studi Hukum, Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Pattimura di Kepulauan Aru, Dua Kali Setahun Pada Bulan April Dan November. Tujuan Jurnal Ini Adalah Untuk Menyediakan Tempat Bagi Akademisi, Peneliti Dan Praktisi Untuk Menerbitkan Artikel Penelitian Asli Atau Artikel Ulasan. Jurnal Ini Menyediakan Akses Terbuka Langsung Ke Kontennya Dengan Prinsip Bahwa Membuat Penelitian Tersedia Secara Bebas Untuk Mendukung Pertukaran Pengetahuan Global Yang Lebih Besar. BACARITA LAW Tersedia Dalam Versi Cetak Dan Online. Bahasa Yang Digunakan Dalam Jurnal Ini Adalah Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris. Ruang Lingkup Artikel Yang Diterbitkan Dalam Jurnal Ini Membahas Berbagai Topik Ilmu Hukum Khususnya Berkaitan Dengan Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara/Administrasi Negara, Dan Hukum Internasional
Articles
43 Documents
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penolakan Pasien Dalam Keadaan Darurat ]]>
<![CDATA[Anna Salamor]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.205 KB)
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i1.4650
<![CDATA[Pada zaman dahulu penyelenggaraan rumah sakit berorientasi pada kemurnian rasa kasih sayang, kesadaran sosial dan naluri untuk saling tolong menolong diantara sesama, serta samangat keagamaan yang tinggi dalam kehidupan umat manusia. Pemerintah seharusnya lebih tanggap dengan kondisi ini, mahalnya biaya pelayanan kesehatan dapat mengakibatkan kematian. Upaya preventif sebenarnya sangat perlu dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mencegah timbulnya penyakit, kematian ibu dan atau bayi. Masyarakat miskin biasanya rentan terhadap penyakit dan mudah terjadi penularan penyakit karena berbagai kondisi seperti kurangnya kebersihan lingkungan dan perumahan yang saling berhimpitan, perilaku hidup bersih masyarakat yang belum membudaya, pengetahuan terhadap kesehatan dan pendidikan yang umumnya masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penolakan pasien dalam keadaan darurat.metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil yang didapat menunjukan bahwa setiap pasien dalam keadaan darurat yang butuh tindakan medis secepatnya. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk tindakan medis tanpa memandang ada atau tidaknya keluarga pasien yang mendampingi saat itu. apabila rumah sakit menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis tetapi tidak dilakukan pelayanan medis oleh rumah sakit akan mendapatkan sanksi pidana.]]>
<![CDATA[Eksekusi Jaminan Oleh Debt Collector Sebagai Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Fidusia ]]>
<![CDATA[Ronald Fadly Sopamena]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (504.037 KB)
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i1.4665
<![CDATA[Debt is something that is common in today's society. The level of income that is not proportional to the level of need is the reason why someone has to go into debt. Among the existing debt facilities, fiduciary is one of the most popular institutions in the community. But fiduciary itself is not without a problem. There are often forced withdrawals made by debt collectors who do not hesitate to use violence both physically and verbally on debtors who are in arrears in paying their installments. The research method used is normative juridical or what is known as legal research which is carried out by reviewing and analyzing the substance of legislation on the subject matter or legal issue in its consistency with existing legal principles. The result of the research is that finance companies are allowed to use the services of a third party by entering into a cooperation agreement that is contained in a stamped written agreement. The third party who collects is a legal entity that has permission from the competent authority and human resources who already have a professional certificate in the field of billing from an institution appointed by the association of Indonesian finance companies. In carrying out their duties as the party executing the fiduciary guarantee, the debt collector must meet several conditions. debt collectors are required to bring a number of documents such as identity cards, letters of assignment from finance companies, proof of debtor default documents, copies of fiduciary guarantee certificates. In addition, collection officers are required to bring a professional certificate in the field of billing from a professional certification agency in the field of financing registered with the Financial Services Authority.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANGGOTA KELUARGA ]]>
<![CDATA[Astuti Nur Fadillah]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.047 KB)
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i1.4666
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penelantaran terhadap anggota keluarga, penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Penelantaran anggota keluarga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk penelantaran orang dalam rumah tangga sangatlah beragam, yaitu bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh suami terhadap istri dan bisa juga dilakukan oleh anak terhadap anggota keluarga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya. Upaya penal dan non penal dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penelantaran anggota keluarga agar perlindungan bagi hak-hak setiap anggota keluarga dapat dilindungi.]]>
<![CDATA[Pulsa Data Internet Sebagai Barang Bukti Pencurian ]]>
<![CDATA[Erwin Ubwarin]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.545 KB)
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i1.4669
<![CDATA[tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan pulsa data internet sebagai alat bukti tindak pidana pencurian, metode penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif, dan hasil penelitian pulsa data internet merupakan barang bukti elektronik, dan dapat dibawah ke hadapan pengadilan untuk dinilai keasahannya, hal ini sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perluasan barang bukti ini juga terlihat dalam kasus “arrest listrik” tahun 1921, Hoge Raad memberlakukan pasal 310 N.W.v.S. (pasal 362 KUHP) yang secara jelas menunjuk istilah ’’barang‟ (goed) di dalam rumusan kaidahnya. Kata Kunci Pulsa Data Internet, Bukti, Elektronik]]>
<![CDATA[Pertangungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Illegal Logging Dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth ]]>
<![CDATA[Erwin Ubwarin]]>;
<![CDATA[Eivandro Wattimury]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (542.389 KB)
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i1.4674
<![CDATA[tujuan penelitian ini menemukan bentuk dari pertangungjawab Vicarious Liability atau Strict Liability dalam bagaimana pertangungjawaban korporasi dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth, metode /penelitian adalah yuridis normatif, dan hasil penelitian ini CV. Sumber Berkat Makmur kemudian diperoleh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Bukan pribadi, jadi seharusnya Jaksa tidak tepat menerapkan Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Pasal 12 huruf k; dan/atau Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur Orang perseorangan yang dengan sengaja: menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; tidaklah tepat karena tidak menerapkan pertangungjawaban penganti, terdakwa IQ alias Yongki harusnya didakwakan dengan Pertanggungjawaban korporasi terhadap kejahatan illegal logging pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Desa di Negeri Suli ]]>
<![CDATA[Natanel Lainsamputty]]>;
<![CDATA[Benyamin Charel Picauly]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (608.667 KB)
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i1.4686
<![CDATA[This paper uses a normative legal research method because the focus of the study departs from the vagueness of norms, using the approaches: statute approach, conceptual approach, and analytical approach, and the results of this paper regulate that village consultations are the authority of the Village Consultative Body, or what is called the Negeri Suli Government. namely Saniri authority. The Village Deliberation is a deliberation related to strategic matters so that it cannot be ruled out, the fact that has occurred over a period of 7 years since the Village Fund was disbursed, the Negeri Suli Government has neglected the stages of the Village Deliberation, and this has greatly impacted the sub-optimal development process. in the Suli country. Village deliberations aim to maximize the aspirations of the community which will be implemented through targeted government work programs]]>
<![CDATA[Salinan Akta Perjanjian dalam Kredit Perbankan ]]>
<![CDATA[Ronald Fadly Sopamena]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 2 (2022): April (2022) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.801 KB)
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i2.5394
<![CDATA[After an agreement is reached and the agreement is signed, the bank sometimes does not provide a copy of the credit agreement deed to the debtor. This will cause the debtor to find it difficult to remember the contents of the credit agreement in the future so that the debtor directly will also find it difficult to remember his rights and obligations. Thus, this study will examine the copy of the deed of agreement that is not submitted to the debtor. The research method used in this research is normative juridical or what is known as legal research which is carried out by reviewing and analyzing the substance of legislation on the subject matter or legal issue in its consistency with existing legal principles. In contrast to financial institutions, banks do not have an obligation to submit a copy of the credit deed to the debtor so that the debtor cannot keep the copy for verification purposes and also access to obtain or reread information about the products and/services listed in the agreement deed is no longer available. accessed. So, the debtor should take the initiative to ask the bank to make a copy of the agreement deed because the position of the parties in the agreement is equal and balanced.]]>
<![CDATA[Kewenangan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Dengan Pelaku Gangguan Kejiwaan ]]>
<![CDATA[Anna Maria Salamor]]>;
<![CDATA[Yonna Beatrix Salamor]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 2 (2022): April (2022) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.214 KB)
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i2.5396
<![CDATA[Latar belakang: Peradilan pidana dalam KUHAP dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pra-Ajudikasi, Ajudikasi, dan pasca-Ajudikasi. Dalam kaitannya dengan tugas penegakan hukum, Kepolisian diberikan wewenang oleh undang-undang melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang mana merupakan bagian dari tahap pra ajudikasi dalam peradilan pidana. Tahap ini merupakan permulaan dari serangkaian proses acara pidana, tujuan dari tahap ini untuk mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Tujuan Penulisan: tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tentang kewenangan penghentian penyidikan dalam perkara dengan pelaku gangguan kejiwaan Metode Penulisan: Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, dengan menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach serta analytical approach. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan Teknik studi dokumen serta analissi kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil/Temuan Penulisan : Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut dismpaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).]]>
<![CDATA[Pergeseran Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dari Pengejaran Tersangka ke Pengejaraan Uang Kerugian Negara ]]>
<![CDATA[Erwin Ubwarin]]>;
<![CDATA[Afian Reymon Makaruku]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 2 (2022): April (2022) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (500.619 KB)
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i2.6138
<![CDATA[Latar belakang: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diikuti oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Wajah Penegakan Hukum di Indonesia yang lebih mementingkan pelaku ditangkap, membuat penjara menjadi penuh, bahkan overcapacity kurangnnya pemilihan cara penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan,[1] menjadi wajah kita hari ini bahwa masih banyak Terdakwa Korupsi yang dipenjara dengan jumlah penahanan yang tinggi, namun pemulihan akibat tindak pidana korupsi belum sebanding dengan kerugian negara yang timbul. Tujuan Penulisan: tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pergeseran kebijakan penegakan hukum tindak pdaian korupsi Metode Penulisan: Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, dengan menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach serta analytical approach. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan Teknik studi dokumen serta analissi kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil/Temuan Penulisan : Berdasarkan uraian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pergeseran penegakan hukum di Indonesia berupaya bukan saja menangkap tersangka, bergeser ke bagaimana mengejar kerugian negara juga dilakukan, untuk melakukan pemuliahan keadaan masyarakat seperti semula.]]>
<![CDATA[Sexual Harassment di Tempat Kerja dalam Perspektif Kriminologi ]]>
<![CDATA[Astuti Nur Fadillah]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 2 (2022): April (2022) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.322 KB)
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i2.6140
<![CDATA[This study aims to be able to analyze the problem of sexual harassment in the workplace from a criminological perspective. The method used is normative juridical research. Criminology is a study that looks at the causes of a crime, as well as how the efforts and efforts to overcome the crime. One of the sad forms of crime that occurs in society is Sexual harassment or what we know as sexual harassment. Sexual harassment can happen anywhere, without exception in the workplace. One form of sexual harassment is “Quid pro quo” (this is for that). Causes of Evil behavior can arise due to social, political, and many other things. The causes of sexual harassment in the workplace are power relations, gender inequality, perpetrators do not get the consequences of their actions]]>
